Jakarta (ANTARA) - Penguatan serapan pasar domestik dan rantai pasok pangan diperlukan untuk menjaga stabilitas harga daging ayam dan telur di tingkat peternak yang kini tengah menurun, kata peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Isnawati Hidayah.

Ia mengatakan kepastian serapan hasil peternakan perlu diperkuat melalui sistem pengadaan pangan yang lebih berkelanjutan, antara lain dengan kontrak pembelian yang lebih stabil dengan peternak serta pemanfaatan pangan lokal.

"Untuk kebijakan lainnya, mungkin pemerintah perlu memiliki sistem yang mampu memetakan produksi, konsumsi, distribusi secara lebih akurat sehingga intervensinya itu tidak reaktif," kata Isnawati kepada ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, pemerintah dapat mengoptimalisasi potensi serapan seperti mendorong pengembangan UMKM dari dapur atau kantin, serta memperkuat sistem pemetaan produksi, konsumsi, dan distribusi agar intervensi pasar lebih terukur.

Selain itu, ia juga mengusulkan pemanfaatan badan usaha milik negara (BUMN) pangan dalam membantu penyerapan produksi melalui program bantuan pangan, cadangan pangan pemerintah, maupun fasilitas cold storage.

Penguatan sistem rantai dingin (cold chain) dan industri pengolahan juga dinilai perlu dikembangkan untuk memperluas penyerapan hasil peternakan.

"Pemerintah juga (perlu) mulai untuk memperkenalkan atau mendukung peternak kita dengan cold chain ya, dengan cold storage contohnya, juga pengembangan industri pengolahan itu juga menjadi salah satu contohnya," ujar dia.

Isnawati menilai pemenuhan kebutuhan dan penyerapan di pasar domestik tetap perlu menjadi prioritas, sedangkan ekspor dapat menjadi alternatif setelah kebutuhan dalam negeri terpenuhi.

"Ekspor juga bisa menjadi salah satu opsinya, tetapi catatan pentingnya adalah volume ekspor di Indonesia saat ini masih relatif kecil dibandingkan dengan produksi dari domestiknya. Jadi harapannya bisa memperkuat pasar domestik dulu, kemudian perlahan kita bisa membuka ke ekspor," katanya.

Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti juga menilai penguatan pasar domestik perlu menjadi prioritas sebelum pemerintah memperluas ekspor telur.

"Menurut saya orientasi dulu ke pasar domestik, mengingat potensi jumlah pasar domestik juga besar dan harga telur sangat affordable," kata Esther.

Pada Maret 2026, Indonesia mengekspor 545 ton produk unggas senilai Rp18,2 miliar ke Singapura, Jepang, dan Timor Leste. Ekspor tersebut didominasi telur konsumsi sebanyak 517 ton, sedangkan sisanya berupa daging ayam dan produk olahan bernilai tambah.

Ia menjelaskan ekspor baru dapat dilakukan secara efektif apabila optimalisasi penyerapan di pasar domestik telah dicapai dan masih terdapat kelebihan produksi telur.

"Jika pasar domestik sudah dikuasai dan ada lebihan telur maka peternak dibantu perusahaan eksportir dan pemerintah bisa mengekspor telur ke luar negeri," ujar dia.

Lebih lanjut, Esther juga menilai pemerintah perlu membantu menjaga keberlanjutan usaha peternak melalui penyediaan pakan ayam petelur dengan harga lebih terjangkau untuk menekan biaya produksi.

"Dengan memberikan insentif untuk pakan ayam petelur murah maka saya rasa harga (produksi) telur pun akan lebih murah, kualitas lebih baik," ujar dia.

Ia mengatakan optimalisasi penyerapan domestik diperlukan untuk menstabilkan harga telur. Esther menyebut produksi telur yang meningkat seiring bertambahnya populasi ayam petelur dan masuknya peternak baru membuat pasokan melimpah menyebabkan harga telur dan daging ayam mengalami penurunan.

"Masuknya peternak baru membuat produksi telur melimpah ruah. Saat pasokan jauh melebihi permintaan, hukum pasar otomatis membuat harga turun drastis," katanya.

Selain faktor pasokan, Esther menilai rantai tata niaga yang panjang membuat harga di tingkat peternak lebih bergejolak dibandingkan harga di tingkat konsumen karena masih besarnya peran pedagang perantara atau middleman dalam pembentukan harga.

Penurunan harga tersebut tercermin pada perkembangan harga nasional. Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan per 1 Juli 2026, harga nasional tertimbang telur ayam ras turun 0,67 persen dari Rp26.329 menjadi Rp26.153 per kilogram (kg). Pada periode yang sama, harga daging ayam ras juga tercatat turun 0,28 persen dari Rp35.305 menjadi Rp35.207 per kg.

Sebagai salah satu contoh, fenomena serupa terjadi di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Harga telur di tingkat peternak turun menjadi sekitar Rp17.000-Rp18.000 per kg, jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah sebesar Rp26.500 per kg.

Produksi telur anggota Koperasi Peternakan Unggas Sejahtera (KPUS) Temanggung mencapai sekitar 100-150 ton per hari sementara kebutuhan daerah sekitar 70-80 ton per hari sehingga kelebihan pasokan dinilai menjadi salah satu faktor yang menekan harga di tingkat peternak.

Di sisi lain, pemerintah telah menyiapkan penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung Pakan.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mengalokasikan 242 ribu ton jagung pakan bersubsidi pada 2026 dengan target penyaluran awal 213,2 ribu ton melalui Perum Bulog.

Program tersebut telah bergulir sejak awal Mei 2026 dan ditujukan untuk menyediakan jagung pakan dengan harga lebih terjangkau guna menjaga keberlanjutan usaha peternak sekaligus menopang stabilitas harga unggas.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sudah tepat.

"Maka, sudah benar pemerintah tidak menaikkan suku bunga KPR rumah subsidi meskipun dari sisi Bank Indonesia (BI) sudah menaikkan suku bunga acuannya," ujar Nailul saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, di tengah kondisi ekonomi seperti saat ini, di saat daya beli melemah, kebijakan pemerintah mempertahankan suku bunga KPR rumah subsidi di angka 5 persen membantu meringankan beban masyarakat.

"Kredit Perumahan Rakyat (KPR) rumah subsidi adalah program pemerintah untuk memberikan rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi harus ada keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang sudah dan akan mengambil KPR rumah subsidi," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan bahwa suku bunga untuk rumah subsidi tidak akan mengalami kenaikan dan tetap bertahan di angka lima persen flat dari awal hingga akhir masa angsuran.

Maruarar atau disapa Ara mengatakan, meskipun terjadi peningkatan BI Rate, pemerintah tetap mempertahankan suku bunga Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar 5 persen sehingga masyarakat dapat memperoleh rumah dengan cicilan yang terjangkau.

Ara menilai program pembiayaan perumahan KPR dengan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sangat diminati pengembang dan mempermudah masyarakat memiliki rumah layak huni.

Adanya pembiayaan perumahan melalui KPR FLPP, imbuhnya, merupakan langkah nyata pemerintah hadir untuk mendorong masyarakat agar bisa memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Kalangan perbankan dan pengembang perumahan juga banyak meminta Kementerian PKP untuk tetap melanjutkan program KPR FLPP guna mensukseskan Program 3 Juta Rumah sebagaimana visi misi Presiden Prabowo Subianto.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai capaian Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara perlu diikuti peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani agar berkelanjutan dalam jangka panjang.

Ia mengatakan capaian tersebut patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani serta dukungan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendorong produksi pangan nasional.

"Kita sudah memiliki capaian baik terkait beras. Ini patut diapresiasi sebagai hasil kerja keras petani dan dukungan kebijakan," kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Food and Agriculture Organization (FAO) menempatkan Indonesia sebagai produsen beras terbesar di Asia Tenggara dan peringkat keempat dunia setelah India, China, dan Bangladesh.

Produksi beras nasional pada 2025 tercatat mencapai 34,69 juta ton, meningkat sekitar 4 juta ton atau 13,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 30,62 juta ton.

Selain itu, FAO memperkirakan stok beras Indonesia berpotensi meningkat menjadi 7,8 juta ton pada periode 2026-2027.

Saat ini, pemerintah mencatat stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog telah melampaui 5 juta ton.

Menurut Eliza, keunggulan Indonesia di kawasan Asia Tenggara terutama ditopang oleh besarnya basis produksi beras nasional, termasuk luas lahan sawah yang signifikan.

Namun demikian, ia menilai produktivitas padi Indonesia masih tertinggal dibandingkan Vietnam yang mampu menghasilkan produksi lebih tinggi per satuan luas lahan.

"Pemerintah perlu reorientasi prioritas. Kebijakannya harus bergeser tidak hanya mengejar volume produksi saja, tetapi menuju peningkatan produktivitas yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan petani," ujarnya.

Produktivitas padi nasional saat ini masih berada di kisaran 5,2 ton per hektare, sedangkan Vietnam telah mencapai sekitar 6 ton per hektare.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan masih terdapat ruang untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas budi daya padi di Indonesia.

Ia mengatakan peningkatan produktivitas menjadi penting karena tantangan sektor pertanian ke depan tidak hanya terkait pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga perubahan iklim, alih fungsi lahan, dan regenerasi petani.

Karena itu, menurut Eliza, kebijakan pertanian perlu diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, pemanfaatan teknologi, serta penguatan kapasitas petani agar hasil panen dapat terus meningkat tanpa hanya bergantung pada perluasan lahan.

"Untuk menjadi benar-benar resilien dan berkelanjutan di tengah ketidakpastian iklim dan demografi, Indonesia harus berani keluar dari zona nyaman angka total produksi dan mulai serius mengejar efisiensi serta produktivitas yang lebih tinggi lagi," ungkapnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad mengingatkan bahwa tingginya produksi beras tidak otomatis mencerminkan kuatnya ketahanan pangan nasional.

"Tidak bisa disamakan dengan ketahanan pangan secara keseluruhan kalau bicara soal produksi beras secara tahunan," kata Galau.

Menurut dia, ketahanan pangan juga ditentukan oleh efisiensi distribusi, stabilitas harga, kualitas rantai pasok, serta kemampuan masyarakat mengakses pangan secara merata.

Galau menilai keberlanjutan produksi beras perlu dibarengi perbaikan sistem distribusi dan peningkatan kesejahteraan petani agar manfaat kenaikan produksi dapat dirasakan secara luas.

Ia menambahkan kebijakan pangan juga perlu memberi perhatian lebih besar kepada petani skala kecil yang masih menjadi tulang punggung produksi pertanian nasional, sekaligus memperkuat kemampuan sektor pertanian menghadapi dampak perubahan iklim.

"Bukan hanya tentang kuantitas produksi yang bisa kita capai, tetapi bagaimana sistemik rantai pasoknya, stabilitas harga di level rumah tangga, dan kesejahteraan petani," ujar dia.

Di sisi lain, pemerintah menyatakan peningkatan produktivitas pertanian juga menjadi salah satu fokus utama untuk menjaga keberlanjutan swasembada beras.

Kementerian Pertanian menyebut upaya tersebut dilakukan melalui penguatan irigasi dan pompanisasi, penggunaan benih unggul, mekanisasi pertanian, serta optimalisasi lahan guna meningkatkan hasil panen dan indeks pertanaman.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menyatakan pemerintah mengalokasikan sekitar Rp5 triliun untuk penguatan irigasi, pompanisasi, dan penyediaan benih unggul guna menjaga produktivitas pertanian di tengah risiko cuaca ekstrem. Program tersebut mencakup pengelolaan lahan hingga 1,5 juta hektare serta bantuan 80 ribu unit pompa air yang ditargetkan menjangkau sekitar 1 juta hektare lahan sawah.

Selain itu, pemerintah juga mendorong penggunaan varietas unggul dan mekanisasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanpa bergantung sepenuhnya pada perluasan lahan.

Kementerian Pertanian mencatat benih padi unggul yang dikembangkan memiliki potensi hasil lebih dari 8 ton per hektare, sementara upaya modernisasi alat dan mesin pertanian diharapkan dapat semakin meningkatkan efisiensi usaha tani serta menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Eliza Mardian menilai program Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit (SISKA) dari pemerintah berpotensi mengurangi sekitar sepertiga impor daging sapi apabila diterapkan secara bertahap dan didukung reformasi kelembagaan.

Ia mengatakan pemanfaatan sebagian lahan sawit untuk diintegrasi terhadap produksi sapi dapat berpotensi menambah populasi sapi nasional hingga 2 juta ekor dalam jangka panjang.

“Dengan ada penambahan 1 juta-2 juta ekor secara bertahap ini setidaknya bisa mengurangi sepertiga impor kita,” kata Eliza kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, saat ini hampir 40 persen kebutuhan daging sapi nasional masih dipenuhi dari impor sehingga pengembangan SISKA dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat pasokan sapi potong domestik.

Ia menjelaskan dengan rasio konservatif satu ekor sapi per 13 hektare, pemanfaatan separuh lahan sawit Indonesia berpotensi menampung hingga sekitar 2 juta ekor sapi.

Namun, ia menekankan pengembangan tersebut tidak dapat dilakukan secara instan dan perlu dimulai melalui proyek percontohan atau yang terukur sebelum diterapkan secara luas.

“Sebaiknya piloting dulu, tidak perlu dipasang target harus 2 juta ekor,” ujarnya.

Eliza menilai SISKA lebih tepat diposisikan sebagai strategi komplementer untuk diversifikasi sumber protein hewani, bukan sebagai solusi tunggal dalam mencapai swasembada protein hewani.

Menurut dia, konsumsi protein hewani nasional masih didominasi ayam dan ikan, sedangkan daging sapi relatif memiliki harga lebih mahal serta termasuk komoditas premium dengan elastisitas pendapatan yang tinggi.

Dengan demikian, pengembangan integrasi sapi-sawit dinilai dapat membantu mengurangi beban impor, menghemat devisa, serta memperkuat ekonomi sirkular di wilayah perkebunan.

Eliza mengatakan potensi SISKA terletak pada pengurangan impor kebutuhan daging dan susu sapi dalam dekade mendatang dan penguatan ekonomi pedesaan di wilayah sawit, sepanjang didukung tata kelola yang tepat.

Tantangan terbesar, lanjutnya, adalah membangun kepercayaan dan penyelarasan insentif antara perusahaan perkebunan, peternak, pemerintah, dan pelaku usaha lain yang terlibat.

"Keberhasilan itu bergantung pada reformasi kelembagaannya. Tantangan terbesar adalah membangun trust dan alignment insentif antar aktor," ungkap dia.

Ia menilai pemerintah perlu berperan sebagai fasilitator, bukan hanya regulator, antara lain melalui proyek percontohan berskala besar dengan pemantauan ketat, insentif fiskal bagi perusahaan yang menjalankan integrasi, serta program khusus bagi petani dan peternak skala kecil.

“Kalau itu tidak ada, program SISKA berisiko menjadi narasi tanpa implementasi luas dan ini komplementer dengan strategi lain seperti pengembangan breeding nasional dan manajemen impor strategis," ucap Eliza.

Senada, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad juga menilai SISKA berpotensi menjadi langkah awal untuk meningkatkan produktivitas sapi domestik.

Namun, ia mengingatkan bahwa target besar swasembada protein hewani membutuhkan strategi yang lebih sistemik, termasuk perbaikan bibit, insentif modal usaha peternak kecil, serta perkembangan investasi logistik.

“SISKA sebagai satu instrumen pendukung peningkatan pasokan domestik itu mungkin menjadi satu hal, tapi persoalan berkaitan dengan swasembada protein hewani itu hal yang lain,” ucap Galau.

Galau mengatakan sebagian besar peternak sapi di Indonesia saat ini merupakan peternak rakyat skala kecil sehingga program integrasi perlu memastikan akses peternak kecil terhadap lahan, pembiayaan, dan rantai pasok.

Menurut dia, insentif bagi perusahaan perkebunan sawit skala besar juga perlu dirancang agar sejalan dengan kepentingan pengembangan peternakan rakyat.

Ia kemudian menilai peningkatan kesejahteraan peternak rakyat juga perlu menjadi perhatian agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas.

“Ada banyak permasalahan sistemik yang belum dijawab berkaitan dengan bagaimana sistem peningkatan kesejahteraan peternak, terutama peternak skala kecil,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan mendorong pengembangan SISKA sebagai salah satu strategi meningkatkan produksi protein hewani nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor daging dan susu sapi.

Deputi Bidang Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan Widiastuti mengatakan produksi susu dalam negeri saat ini baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan nasional sehingga pemerintah mendorong pemanfaatan sumber daya lokal untuk memperkuat pasokan protein hewani.

Pemerintah juga menilai integrasi sapi-sawit dapat meningkatkan efisiensi usaha peternakan karena pemanfaatan bungkil inti, pelepah, daun sawit, dan rumput di area perkebunan mampu menekan biaya pakan hingga 40 persen.

Kemenko Pangan mencatat Indonesia memiliki sekitar 16,38 juta hektare perkebunan kelapa sawit. Jika separuhnya dimanfaatkan untuk program integrasi tersebut, potensi tambahan populasi mencapai 2,73 juta ekor sapi, baik untuk penggemukan maupun pembibitan.

Peningkatan populasi sapi domestik tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor daging sapi yang pada 2026 diproyeksikan mencapai sekitar 297 ribu ton.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik ketentuan baru dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), khususnya Pasal 50A yang mengatur penerbitan surat utang khusus berupa Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara. Lembaga tersebut menilai aturan itu memberikan perlakuan istimewa kepada investor yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan reputasi.

Dalam Pasal 50A ayat (5), negara memberikan jaminan dan perlindungan kepada pembeli instrumen surat utang khusus dari penuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, menilai ketentuan tersebut justru berpotensi memperburuk citra pemerintah Indonesia di mata investor global.

Menurut Bhima, alih-alih memperkuat penegakan hukum dan standar antikorupsi maupun pencegahan pencucian uang lintas negara, pemerintah justru merevisi regulasi UU P2SK untuk memfasilitasi extra-ordinary crime dalam bentuk surat utang khusus.

“Khawatir investor dengan compliance atau kepatuhan tinggi terhadap standar ESG enggan bekerjasama dengan Danantara. Mereka bisa kena risiko reputasi,” kata Bhima dalam keterangannya, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Bhima juga menjelaskan anggapan bahwa perlindungan hukum semacam itu telah diatur sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa dalam Undang-Undang Surat Utang Negara (UU SUN) yang menjadi dasar penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI) sejak 2002, perlindungan investor hanya mencakup jaminan pembayaran bunga dan pokok utang oleh negara.

"Sehingga aturan surat utang khusus yang sifatnya imunitas memang baru pertama kalinya dirilis pada revisi UU P2SK 2026,” ujar Bhima.

Sementara itu, Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda, menilai penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond merupakan upaya pemerintah mencari sumber pembiayaan baru di luar APBN karena kebutuhan pendanaan pembangunan yang semakin besar.

Namun, menurutnya, ketentuan imunitas bagi mereka yang melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pidana keuangan lainnya.

“Pembangunan akhirnya diserahkan kepada Danantara, namun sama seperti Pemerintah, mereka juga kering likuiditas. Maka, Danantara menerbitkan surat utang mulai dari Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Namun untuk memastikan bahwa ada yang beli surat utang tersebut, maka pemerintah menjamin bahwa dana-nya kebal dari hukum,” kata Nailul.

Nailul menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mampu menimbulkan celah hukum karena dana yang ditempatkan dalam instrumen tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti tindak pidana.

Ia menilai skema tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh pelaku korupsi maupun pencucian uang lintas negara untuk menempatkan dana hasil kejahatan ke dalam instrumen investasi yang memperoleh imunitas hukum sekaligus menikmati imbal hasil yang dibayarkan melalui BUMN.

Nailul mengatakan, uang yang masuk ke dalam surat utang khusus, tidak bisa dijadikan bukti kejahatan. Pelaku korupsi, hingga pencucian uang lintas negara yang melakukan kejahatan bidang keuangan bisa menggunakan instrumen ini untuk memutihkan hasil uangnya, menikmati bunga investasinya yang dibayarkan oleh pajak masyarakat lewat BUMN,

“UU ini sejalan dengan UU BUMN terbaru yang memberikan imunitas kepada pegawai BUMN termasuk Danantara dari pidana kerugian keuangan negara,” jelas Nailul.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai kesepakatan damai Amerika Serikat (AS) dan Iran dapat memberikan kepastian bagi perekonomian global dan membawa dampak positif bagi Indonesia. Dia memperkirakan normalisasi jalur perdagangan energi akan memperlancar pasokan minyak dan gas dunia sehingga menekan harga komoditas serta memperbaiki sentimen pasar keuangan.

"Kita berharap, dari damai perang di Timur Tengah membawa kepastian terhadap perekonomian global," ujar Huda saat dihubungi Republika di Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Huda menyampaikan stabilitas di kawasan Timur Tengah sangat penting mengingat Selat Hormuz tersebut merupakan salah satu pemasok utama minyak mentah, gas alam, dan berbagai produk turunannya bagi dunia. Menurutnya, kelancaran distribusi energi akan memperbaiki rantai pasok global sehingga berdampak pada penurunan harga berbagai komoditas strategis, terutama minyak mentah.

"Normalisasi transportasi selat hormuz akan meningkatkan kembali perekonomian global," ucap Huda.

Dengan harga minyak global yang diperkirakan berada di kisaran 80 dolar AS per barel, Huda menilai, Indonesia berpotensi memperoleh keuntungan dari sisi fiskal maupun biaya impor. Pasalnya, pasokan menjadi lebih lancar, harga komoditas global akan menurun, salah satunya minyak mentah.

"Di satu sisi kondisi ini bisa menyelamatkan APBN agar tidak membengkak dan membuat harga komoditas impor menjadi lebih murah," ungkap dia.

Ia menambahkan, sentimen positif tersebut juga tercermin pada pergerakan pasar modal domestik. Huda mengatakan

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Ekonomi di Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai usulan alokasi dana untuk IKN saat ini kurang relevan untuk ditambah di tengah lonjakan harga barang.

Ketergantungan tinggi proyek IKN pada APBN dikhawatirkan akan membebani keuangan negara secara berkepanjangan.

Doa mengatakan dari sisi anggaran, pembangunan IKN tidak mungkin selesai. Investor asing pun belum ada yang masuk secara signifikan.

"Justru akan membuat beban APBN menjadi besar. Terlebih Presiden Prabowo mempunyai project mercusuarnya sendiri dalam program makan bergizi gratis," ujar Nailul kepada Bisnis, dikutip Sabtu (13/6/2026).

Dia memperkirakan anggaran pemerintah saat ini akan fokus ke program strategis Presiden Prabowo. Program lainnya akan banyak dikorbankan, termasuk program untuk pembangunan IKN.

Menurutnya, prioritas fiskal yang bergeser ke program kesejahteraan sosial dan subsidi masyarakat membuat pemotongan anggaran IKN menjadi langkah yang lebih realistis. Untuk itu, dia berharap pemerintah dapat perlu bersikap lebih pragmatis dalam mengelola ketahanan keuangan nasional.

Senada, pengamat kebijakan publik sekaligus Guru Besar Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansah,menilai pelemahan nilai tukar rupiah memicu potensi kesulitan operasional konstruksi yang tinggi.

Komitmen pendanaan yang besar dari pemerintah sejauh ini dinilai belum mampu menuntaskan seluruh kebutuhan infrastruktur dasar di lapangan. Hal ini memperpanjang daftar pekerjaan rumah yang membutuhkan keterlibatan aktif dan stimulus nyata dari sektor swasta non-APBN.

“Yang sejelas sampai sekarang itu kan sudah Rp147 juta yang digelontorkan untuk pembangunan IKN itu. Tapi itu ternyata kan belum menjangkau semua pembangunan infrastruktur dasar. Misalnya untuk pembangunan gedung parlemen, itu kan belum. Untuk yudikatif juga belum. Jadi yang ada kan baru kementerian lembaga saja. Jadi yang menurut saya sih memang dengan kondisi pelemahan Rupiah ini potensi kesulitan juga tinggi," ujarnya.

Untuk itu, Trubus menyebut pemerintah perlu memberikan skema insentif yang menarik pada investor agar minat investasi di IKN dapat meningkat. Selain itu, pemerintah juga diharapkan dapat segera menstabilkan iklim investasi dalam negeri guna menjamin kepastian berusaha.

“Tentu stabilitas itu sangat diperlukan, baik stabilitas politik maupun stabilitas ekonomi agar investor banyak yang tertarik menanamkan modalnya. Kemudian, ya tentu kebijakan yang on the stand turut diperlukan,” pungkasnya.

Skema KPBU jadi Harapan

Dalam rangka menyiasati ketergantungan tinggi terhadap postur APBN, pemerintah mulai gencar mendorong metode pendanaan alternatif melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan mobilisasi modal dari sektor korporasi swasta maupun BUMN.

Skema KPBU dinilai berpotensi kuat menarik minat para penanam modal karena menawarkan pembagian profil risiko investasi yang lebih seimbang. Melalui mekanisme ini, risiko pengerjaan proyek tidak hanya dipikul oleh badan usaha, melainkan turut ditanggung bersama oleh pemerintah.

Sebagai langkah konkret, proyek hunian berbasis KPBU senilai Rp6 triliun dilaporkan telah mengantongi persetujuan dari bendahara negara untuk segera dieksekusi tahun ini. Pendanaan tersebut akan dialokasikan untuk membangun ratusan unit rumah tapak serta rumah susun.

"Untuk KPBU, yang dua pemrakarsa itu untuk hunian landed 109 unit dan juga 8 tower sudah disetujui menteri keuangan sebesar Rp6 triliun," urai Basuki.

Proyek tersebut dilaporkan bakal digarap raksasa properti nasional PT Intiland Development Tbk. (DILD) dan perusahaan konstruksi pelat merah PT Nindya Karya (Persero).

Saat ini, proyek KPBU perdana tersebut tengah memasuki proses tender terbuka demi memastikan transparansi dan keadilan kompetisi bisnis.

Dalam perkembangannya, panitia tender terus memetakan dokumen penawaran yang masuk dari berbagai mitra potensial. Langkah kehati-hatian ini diambil guna meminimalkan celah maladministrasi di kemudian hari.

“Ini tendernya sudah, kan ada aturannya walaupun dia pemrakarsa atau unsolicited tetap harus tender untuk right to match. Nah, ini sudah mulai tender, sedang dipetakan dan dievaluasinya oleh BPKP,” tambah Basuki.

OIKN optimistis bahwa seluruh proses evaluasi administrasi bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dapat tuntas dalam waktu dekat. Pelaksanaan peletakan batu pertama (groundbreaking) fisik di lapangan ditargetkan berjalan sebelum akhir tahun ini.

Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas

Jakarta (ANTARA) - Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Galau Muhammad menilai penguatan cadangan penyangga kedelai nasional penting dilakukan untuk mengurangi ketergantungan impor dan menjaga stabilitas pasokan pangan domestik dalam jangka panjang.

Ia mengatakan kebijakan subsidi kedelai sebesar Rp2.000 per kilogram (kg) sebanyak 250 ribu ton dari pemerintah dapat membantu pengusaha tahu dan tempe dalam jangka pendek.

“Subsidi yang diberikan pemerintah itu sebenarnya adalah respons yang temporer untuk kemudian memberikan sedikit nafas,” kata Galau kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diikuti penguatan sektor produksi dan pasokan nasional mengingat Indonesia masih menghadapi ketergantungan impor kedelai yang tinggi sehingga rentan terhadap fluktuasi nilai tukar dan kenaikan biaya impor.

Ia menyebut impor kedelai Indonesia mencapai sekitar 2,7 juta ton dengan sekitar 88 persen berasal dari Amerika Serikat (AS), sedangkan proporsi ketergantungan impor kedelai nasional mencapai sekitar 79 persen dari kebutuhan domestik.

“Jadi ini menunjukkan ada lebih besar ketergantungan kita terhadap komoditas impor kedelai,” ujarnya.

Galau menilai pemerintah perlu memandang solusi jangka panjang dengan mulai membangun cadangan penyangga kedelai nasional guna menjaga stabilitas pasokan ketika terjadi gejolak harga global maupun tekanan nilai tukar rupiah.

“Saya rasa membangun cadangan penyangga pasokan kedelai nasional itu merupakan suatu hal yang harus dilakukan mulai hari ini,” tutur dia.

Selain itu, ia mendorong peningkatan produktivitas kedelai domestik melalui perluasan lahan tanam dan pemberian insentif yang tepat sasaran bagi petani.

Menurut dia, pembenahan tata niaga dan distribusi kedelai juga penting dilakukan agar rantai pasok lebih efisien dan mampu mendukung keberlangsungan usaha pengrajin tahu dan tempe.

"Jadi tidak boleh hanya tolak ukurnya pada stabilisasi harga dalam beberapa bulan ke depan, karena itu menjadi satu solusi yang pragmatis. Yang kita ingin jawab adalah kebutuhan dalam lima hingga sepuluh tahun ke depan, bagaimana kita mampu menurunkan ketergantungan impor komoditas kita," ucapnya.

Galau menilai penguatan kelembagaan dan asosiasi pengrajin juga perlu didorong agar pelaku usaha memiliki posisi tawar yang lebih baik dalam mendukung pengadaan bahan baku yang lebih merata.

Ia mengingatkan ketergantungan impor yang tinggi membuat kenaikan biaya impor dan fluktuasi nilai tukar rentan diteruskan kepada konsumen akhir maupun pelaku usaha kecil.

“Ini akan lebih menekan pengrajin usaha tahu dan tempe,” ungkap dia.

Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Kopti) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat pada awal Juni juga mencatat kenaikan harga kedelai impor akibat tekanan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan dinamika geopolitik.

Sementara itu, Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan, harga kedelai impor pada Kamis (11/6) tercatat sebesar Rp13.722 per kilogram (Kg) atau naik 0,12 persen dibandingkan hari sebelumnya sebesar Rp13.705 per kg.

Di sisi lain, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan izin usaha importir dapat dicabut apabila menaikkan harga kedelai impor secara sepihak di tengah upaya pemerintah menjaga stabilitas harga bahan baku tahu dan tempe.

Dari sisi produksi, pemerintah juga terus mendorong penguatan produksi pangan domestik guna mengurangi ketergantungan impor komoditas strategis, termasuk kedelai.

Komisi IV DPR RI pada 10 Juni 2026 mendukung penguatan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2027 melalui pagu indikatif Rp23,23 triliun serta usulan tambahan anggaran Rp22,43 triliun untuk mempercepat program swasembada pangan dan ketahanan pangan nasional.

Tambahan anggaran tersebut antara lain diarahkan untuk peningkatan produksi komoditas strategis, pengembangan benih sumber, penguatan penyuluhan dan pelatihan pertanian, hilirisasi perkebunan, serta pengembangan kawasan pangan guna meningkatkan produksi dalam negeri termasuk kedelai dan bawang putih.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Kenaikan harga Pertamax Green 95 memunculkan pertanyaan baru mengenai keekonomian bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Di tengah dorongan pemerintah memperluas penggunaan bioetanol untuk mendukung ketahanan energi, harga bahan bakar campuran etanol justru naik lebih tinggi dibandingkan bensin non-bioetanol.

Pertamax Green 95 yang merupakan campuran Pertamax dan 5% bioetanol naik 31,7% dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter per 10 Juni 2026. Kenaikan tersebut melampaui kenaikan harga Pertamax yang meningkat dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kondisi itu menunjukkan peningkatan campuran bioetanol tidak otomatis membuat harga bahan bakar lebih murah bagi konsumen.

“Jadi makin besar campuran bioetanol dengan bensin, maka akan smakin besar juga beban defisit APBN dan akhirnya akan menambah utang pemerintah yang sekarang sudah hampir Rp10.000 triliun,” kata Bhima bersama Manajer Program Bioenergi Trend Asia Amalya Reza Oktaviani dalam keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Pemerintah saat ini tengah mendorong pengembangan bahan baku bioetanol melalui proyek food estate tebu yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional. Program tersebut diposisikan sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi nasional.

Namun, laporan Celios bertajuk "Mengapa Bioethanol Tidak Menjawab Ketahanan Energi" memperkirakan pengembangan bahan bakar nabati berbasis bioetanol membutuhkan investasi lebih dari US$11 miliar atau sekitar Rp176 triliun dalam periode 10 tahun.

Menurut Bhima, kebutuhan dana tersebut setara sekitar 89% dari total anggaran subsidi energi pada 2026.

Dia menilai tingginya biaya pengembangan bioetanol tidak hanya berasal dari produksi bahan baku, tetapi juga dari pembukaan lahan skala besar untuk food estate dan energy estate, termasuk di Merauke, Papua Selatan.

Bhima mengatakan biaya investasi dan logistik yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan produsen dalam harga jual produk ke Pertamina. Di sisi lain, Pertamina juga menghadapi tekanan karena harus menanggung selisih antara harga riil dan harga keekonomian bahan bakar.

Dia juga mengatakan masyarakat di lokasi food estate juga tidak menikmati hasil dari proyek bioetanol dari segi biaya hidup yang makin mahal. Pembukaan lahan hutan untuk kebutuhan pangan juga dia nilai harus dihitung sebagai kerugian perekonomian dari pencampuran bioetanol.

Sementara itu, Amalya menyoroti kebijakan pemerintah yang di satu sisi mendorong pembukaan lahan untuk pengembangan tebu, tetapi di sisi lain menyetujui impor etanol hingga 1 juta ton per tahun dari Amerika Serikat.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan pengembangan bioetanol nasional.

Selain itu, dia menilai permintaan pasar terhadap bahan bakar nabati masih terbatas karena masyarakat maupun industri otomotif belum menunjukkan minat besar untuk melakukan modifikasi kendaraan agar dapat menggunakan bahan bakar berbasis bioetanol.

Amalya juga menyoroti dampak lingkungan dari pengembangan perkebunan tebu untuk mendukung program bioetanol.

Berdasarkan kajian Trend Asia, pelepasan kawasan hutan untuk Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional di Papua Selatan berpotensi menyebabkan deforestasi seluas 61.370 hektar.

“Artinya Indonesia bisa kehilangan karbon dari hutan begitu besar untuk proyek strategis nasional energi, namun kenyataannya produk nabati yang sampai di pasar harganya mahal dan sepi peminat,” katanya.

Dia menambahkan Papua Selatan telah kehilangan kawasan hutan seluas 486.939 hektar akibat perubahan fungsi kawasan hutan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 591 Tahun 2025.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menilai kenaikan harga Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter mulai 10 Juni 2026 berpotensi menekan kelompok kelas menengah rentan. Kenaikan sekitar 32 persen tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi juga jutaan pengguna BBM nonsubsidi yang mengandalkan Pertamax untuk mobilitas sehari-hari.

Direktur Kebijakan Publik CELIOS Media Wahyudi Askar mengatakan anggapan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul kelompok kaya merupakan pandangan yang keliru. Menurut dia, pengguna Pertamax 92 juga berasal dari kalangan pekerja, pegawai, guru, pengemudi ojek daring, hingga masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

"Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tapi juga kelas menengah rentan," kata Media dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan kenaikan harga yang terlalu lebar membuat masyarakat dihadapkan pada pilihan sulit, yakni membayar lebih mahal atau beralih menggunakan Pertalite. Peralihan tersebut, jelas dia, akan memperbesar jumlah pengguna BBM bersubsidi.

Direktur Ekonomi CELIOS Nailul Huda mengatakan keputusan menaikkan harga Pertamax tanpa mengubah harga Pertalite akan mendorong peningkatan permintaan BBM bersubsidi. Kondisi tersebut berpotensi menambah beban subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah.

"Ketika pemerintah memutuskan menaikkan harga Pertamax 92 tanpa menaikkan harga Pertalite, maka ada konsekuensi kenaikan permintaan Pertalite. Akibatnya, kuota Pertalite akan meningkat dan menyebabkan subsidi BBM juga akan membengkak," kata Huda.

Ia mengingatkan pembatasan pembelian melalui QR Code hanya efektif apabila tidak terjadi kebocoran distribusi di lapangan. Menurut dia, praktik penjualan Pertalite di luar SPBU masih ditemukan sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pengawasan.

CELIOS juga memperkirakan kenaikan harga Pertamax akan berdampak lebih luas terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Dampaknya antara lain penurunan daya beli kelompok menengah dan aspiring middle class, bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga pangan, hingga percepatan penyesuaian suku bunga kredit.

Lembaga tersebut mengingatkan risiko peningkatan pemutusan hubungan kerja pada kuartal ketiga tahun ini, disertai potensi meningkatnya kriminalitas dan gejolak sosial apabila tekanan ekonomi terus berlanjut. Media menilai pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan untuk menghadapi tekanan defisit fiskal, mulai dari mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), menambah utang, meningkatkan penerimaan pajak, hingga menyesuaikan harga BBM.

"Ini sangat aneh, ketika negara membutuhkan tambahan uang, yang diminta berkorban adalah kelas menengah bawah. Mereka dijadikan penanggung biaya atas masalah fiskal yang lahir dari buruknya pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," ujarnya.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah. Menurut dia, keputusan tersebut tidak sekadar penyesuaian harga BBM nonsubsidi, tetapi juga mencerminkan tekanan yang semakin besar terhadap APBN.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp 1.434 triliun. Tahun ini merupakan salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp 300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," ujar Bhima.

Ia menjelaskan tekanan terhadap APBN juga datang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang disebut telah merosot sekitar delapan persen sejak awal tahun. Kondisi tersebut meningkatkan biaya impor energi sekaligus memperbesar kebutuhan kompensasi dan subsidi energi.

Bhima menilai penguatan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah ikut menentukan besarnya tekanan terhadap biaya impor BBM dan beban fiskal negara.

"Harga minyak yang tinggi berada di luar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM," tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Lonjakan harga Pertamax hingga Rp3.950 per liter dinilai menjadi sinyal menyempitnya ruang fiskal pemerintah di tengah tingginya kewajiban pembayaran utang, potensishortfallpenerimaan negara, dan membengkaknya kebutuhan belanja energi.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menilai kenaikan harga Pertamax per hari ini, Rabu (10/6/2026), bukan sekadar penyesuaian mengikuti harga pasar. Hal itu juga mencerminkan semakin terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga energi.

Menurut dia, tekanan terhadap APBN saat ini datang dari berbagai arah, mulai dari tingginya kewajiban pembayaran utang hingga risiko penerimaan negara yang tidak mencapai target.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang.Outlookpenerimaan pajakshortfalldiperkirakan Rp300 triliun hingga Rp340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," kata Bhima dalam keterangannya, Rabu (10/6/2026).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga Pertamax (RON 92) dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai hari ini, Rabu (10/6/2026). Pada saat yang sama, harga Pertamax Green 95 (RON 95) naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan tersebut terjadi ketika pemerintah tetap mempertahankan harga Pertalite di level Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter.

Bhima menjelaskan, selama beberapa tahun terakhir pemerintah masih memiliki ruang untuk meredam gejolak harga energi melalui mekanisme subsidi dan kompensasi. Namun, tekanan fiskal yang semakin besar membuat kemampuan tersebut mulai terbatas.

Selain faktor fiskal, pelemahan nilai tukar rupiah turut memperberat beban pemerintah. Menurut Bhima, kurs rupiah yang melemah sekitar 8% sejak awal tahun memperbesar biaya impor BBM dan meningkatkan kebutuhan kompensasi energi.

Dia menilai persoalan harga minyak dunia memang berada di luar kendali pemerintah. Namun, stabilitas nilai tukar rupiah merupakan faktor domestik yang turut menentukan besarnya biaya energi nasional.

Begitu rupiah terus melemah, biaya impor BBM akan semakin mahal dan berdampak langsung terhadap kebutuhan subsidi maupun kompensasi energi yang harus ditanggung negara.

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina," ujarnya.

Bhima menilai keputusan menaikkan harga Pertamax menunjukkan pemerintah mulai mengalihkan sebagian tekanan biaya energi kepada konsumen nonsubsidi untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Meski demikian, langkah tersebut tetap memiliki konsekuensi terhadap perekonomian domestik. Kenaikan harga BBM berpotensi menekan daya beli masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah dan masyarakat yang sedang menuju kelas menengah.

Selain itu, biaya transportasi dan logistik juga berpotensi meningkat sehingga memberikan tekanan lanjutan terhadap harga barang dan jasa.

Secara terpisah, ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan dampak kenaikan Pertamax tidak hanya dirasakan saat masyarakat mengisi bahan bakar kendaraan.

Menurut dia, biaya distribusi barang, transportasi usaha kecil, hingga mobilitas pekerja berpotensi ikut meningkat seiring kenaikan harga BBM nonsubsidi tersebut.

"BBM bukan barang biasa. BBM adalah darah mobilitas ekonomi. Ketika harga BBM naik, yang melonjak bukan hanya ongkos mengisi tangki," katanya.

Oleh karena itu, jelasnya, kenaikan Pertamax saat ini tidak hanya menjadi isu energi, tetapi juga mencerminkan semakin beratnya tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan APBN, stabilitas harga energi, dan daya beli masyarakat.

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS hingga menembus level Rp18 ribu per dolar AS memunculkan anggapan Indonesia bisa menjadi destinasi favorit wisatawan mancanegara atau turis asing lantaran murah.

Dengan kurs yang semakin tinggi, turis asing memang memperoleh lebih banyak rupiah saat menukarkan mata uangnya. Kondisi itu membuat biaya hotel, makanan, transportasi, hingga berbagai aktivitas wisata di Indonesia menjadi relatif lebih murah dibanding sebelumnya.

Namun, apakah pelemahan rupiah bakal otomatis membuat jumlah wisatawan asing meningkat?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan secara teori pelemahan nilai tukar memang dapat meningkatkan daya saing harga Indonesia di mata wisatawan asing.

"Dengan mata uang mereka yang lebih kuat terhadap rupiah, biaya hotel, restoran, transportasi, hingga aktivitas wisata menjadi relatif lebih murah," kata Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/6).

Kendati demikian, ia menilai hubungan antara pelemahan rupiah dan lonjakan wisatawan asing tidak bersifat otomatis.

"Narasi bahwa 'rupiah melemah maka wisatawan asing pasti membanjir' merupakan penyederhanaan yang berlebihan. Dalam ekonomi pariwisata, hubungan tersebut ada, tetapi tidak otomatis, tidak linier, dan sering kali bukan faktor dominan," ujarnya.

Menurut Ronny, harga hanya menjadi salah satu pertimbangan wisatawan dalam menentukan tujuan perjalanan. Banyak wisatawan, terutama dari segmen menengah atas, lebih memperhatikan faktor keamanan, kualitas destinasi, kebersihan, kenyamanan, hingga kemudahan akses transportasi.

Ia menjelaskan dampak pelemahan kurs justru lebih sering terlihat pada besaran pengeluaran dan lama tinggal wisatawan yang sudah memutuskan datang ke Indonesia.

"Wisatawan yang sudah memutuskan datang mungkin akan membelanjakan uang lebih banyak karena merasa harga lebih murah, tetapi tidak berarti jumlah kunjungannya melonjak drastis," katanya.

Ronny menambahkan faktor yang paling sensitif memengaruhi keputusan wisatawan asing antara lain konektivitas penerbangan, harga tiket pesawat, keamanan, kualitas infrastruktur, kemudahan visa, hingga daya tarik destinasi wisata.

Menurut dia, wisatawan pada akhirnya tidak hanya mencari destinasi yang murah, tetapi juga pengalaman dan kenyamanan selama berlibur.

"Dalam industri pariwisata global, wisatawan tidak hanya membeli harga murah, tetapi membeli pengalaman, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas, dan kualitas destinasi," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda menilai pelemahan rupiah memang dapat memberikan keuntungan kompetitif dari sisi harga bagi Indonesia.

Secara teori, kata Huda, barang dan jasa di Indonesia menjadi lebih murah bagi warga negara asing ketika mata uang mereka menguat terhadap rupiah.

"Permintaan untuk 'terbang' ke Indonesia akan meningkat, entah untuk berbelanja atau menjadi destinasi wisata," ujarnya.

Ia mencontohkan banyak warga Singapura yang memilih berbelanja kebutuhan di Batam. Sebab, nilai tukar dolar Singapura yang lebih tinggi membuat harga barang di Indonesia menjadi relatif lebih murah.

Meski demikian, Huda menilai faktor kurs bukan penentu utama seseorang memutuskan berwisata ke suatu negara.

"Untuk berwisata, saya melihat faktornya bukan mencari negara dengan nilai tukar yang lemah. Ada faktor biaya perjalanan hingga experience yang menjadi faktor individu berkunjung ke negara lain untuk berwisata," katanya.

Menurut dia, pelemahan rupiah bahkan belum tentu mendorong kenaikan jumlah wisatawan ke Bali apabila biaya perjalanan ikut meningkat.

"Apakah orang ke Bali akan meningkat? Belum tentu juga karena ada kenaikan biaya tiket pesawat akibat kenaikan harga minyak global," ujarnya.

Huda menambahkan sejumlah penelitian memang menemukan adanya hubungan antara pelemahan mata uang dan peningkatan kunjungan wisatawan dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, efek tersebut tidak selalu bertahan.

"Dalam jangka pendek itu signifikan. Namun, literature lainnya juga menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, nilai tukar rupiah yang melemah justru membuat kunjungan wisatawan melemah," katanya.

Menurut Huda, kondisi itu terjadi karena pelemahan kurs yang berlangsung lama pada akhirnya dapat mendorong kenaikan biaya di sektor pariwisata sehingga keuntungan harga murah bagi wisatawan ikut berkurang.

[Gambas:Youtube]