Menata arus "digital nomad" demi stabilitas harga di daerah

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja. Jika dahulu pekerjaan identik dengan kantor dan lokasi tertentu, kini jutaan pekerja dapat ...

(Antara) 13/06/26 14:35 249178

Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja. Jika dahulu pekerjaan identik dengan kantor dan lokasi tertentu, kini jutaan pekerja dapat menjalankan aktivitas profesional dari mana saja, selama tersedia koneksi internet yang memadai.

Fenomena inilah yang melahirkan kelompok pekerja global yang dikenal sebagai digital nomad, yakni individu yang bekerja secara daring sambil berpindah-pindah lokasi dan negara.

Bagi Indonesia, terutama daerah wisata, seperti Bali, fenomena ini menghadirkan peluang, sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedatangan pekerja asing berpendapatan tinggi membawa aliran devisa, meningkatkan konsumsi, dan menggerakkan sektor jasa lokal. Namun, di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap hunian, ruang kerja, transportasi, hingga layanan gaya hidup juga berpotensi mendorong kenaikan harga yang akhirnya membebani masyarakat lokal. Fenomena ini mulai menjadi diskursus penting di berbagai negara yang menjadi tujuan utama digital nomad.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bukan lagi apakah Indonesia perlu menerima digital nomad, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonomi yang mereka bawa tidak berubah menjadi tekanan biaya hidup bagi masyarakat setempat. Di sinilah kebijakan fiskal perlu hadir sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Wisatadaninflasi

Secara teori, meningkatnya aktivitas ekonomi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Ketika kelompok pendatang memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal, mekanisme pasar cenderung menyesuaikan harga berdasarkan kemampuan membayar kelompok yang lebih kuat.

Gejala tersebut telah terlihat di berbagai tempat tujuan wisata dunia. Kajian mengenai remote work menunjukkan bahwa pekerjaan jarak jauh cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi dan wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi kuat. Akibatnya, terjadi tekanan permintaan pada pasar properti dan layanan lokal yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia, Bali menjadi contoh yang menarik. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dalam kajian DDTC menunjukkan inflasi bulanan Bali pada Februari 2026 mencapai 0,70 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa derasnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga.

Tekanan harga paling nyata biasanya muncul pada sektor properti. Ketika pekerja asing dengan penghasilan puluhan ribu dolar AS per tahun bersaing memperoleh vila, apartemen, atau hunian jangka panjang, harga sewa akan terdorong naik. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal berisiko semakin sulit mengakses hunian yang sebelumnya berada dalam jangkauan mereka. Fenomena tersebut dikenal sebagai gentrifikasi, yaitu proses ketika penduduk asli secara perlahan tersingkir akibat meningkatnya nilai ekonomi suatu kawasan.

Diskusi mengenai meningkatnya biaya hidup di Bali, bahkan ramai diperbincangkan dalam komunitas digital nomad internasional. Sejumlah pengguna forum global mengeluhkan bahwa biaya hidup di Bali, kini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, terutama untuk akomodasi dan kawasan populer, seperti Canggu. Walaupun bersifat anekdotal, percakapan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa tempat wisata wisata yang sebelumnya relatif murah, mulai mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Pada titik tertentu, kenaikan harga tidak lagi menjadi persoalan wisatawan, melainkan persoalan daya beli masyarakat lokal yang menggunakan rupiah sebagai sumber pendapatan utama.

Keadilankontribusi

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara, persoalan lain yang muncul adalah kesenjangan kontribusi fiskal. Banyak digital nomad memperoleh penghasilan dari perusahaan atau klien di luar negeri, tetapi menggunakan infrastruktur publik di negara tempat mereka tinggal sementara.

Indonesia sendiri telah menyediakan Visa E33G yang ditujukan bagi pekerja jarak jauh asing dengan persyaratan penghasilan tertentu. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk menarik talenta global, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas publik dapat diimbangi dengan kontribusi yang proporsional.

Perdebatan serupa juga terjadi di berbagai negara. OECD, sejak lama menyoroti bahwa ekonomi digital telah mengaburkan batas-batas tradisional pemajakan, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi mudah dikaitkan dengan kehadiran fisik seseorang atau perusahaan. Karena itu, berbagai yurisdiksi mulai mencari pendekatan baru agar sistem perpajakan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar.

Dalam konteks daerah wisata, isu yang mengemuka bukan semata-mata penerimaan negara, tetapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan tekanan harga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Prinsip inilah yang melandasi gagasan pemanfaatan instrumen fiskal untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang muncul dari aktivitas ekonomi tertentu.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa berbagai negara telah menerapkan pungutan wisata atau tourist tax untuk membantu membiayai infrastruktur dan menjaga keberlanjutan tempat tujuan wisata. Jepang, misalnya, mengenakan pajak keberangkatan internasional yang hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan fasilitas publik.

Pendekatan semacam ini memberikan pelajaran bahwa pajak tidak selalu dimaknai sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme gotong royong modern agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Ruanghidup

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah menarik lebih banyak digitalnomad. Daya tarik alam, budaya, dan biaya hidup yang relatif kompetitif membuat Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit pekerja global. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar masyarakat lokal tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan tersebut.

Pendekatan fiskal yang adaptif dapat menjadi salah satu solusi. Penerimaan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi berbasis digital nomad dapat diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, menyediakan dukungan hunian terjangkau bagi warga lokal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah wisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya arus modal atau kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga inklusivitas ekonomi. Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata tidak boleh diukur hanya dari jumlah wisatawan atau besarnya devisa yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal dapat hidup lebih sejahtera di daerahnya sendiri. Sebab pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang membuat penduduk asli menjadi penonton di rumahnya sendiri, melainkan pembangunan yang memastikan mereka tetap menjadi tuan rumah yang menikmati hasil kemajuan ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, MSi, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

#digital-nomad #pekerja-asing #stabilitas-harga #inflasi-daerah #bali

https://www.antaranews.com/berita/5606763/menataarusdigitalnomaddemistabilitashargadidaerah