Bisnis.com, MEDAN – Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyebut ketangguhan sistem pangan sebagai fondasi untuk menciptakan kota yang tangguh.

Hal itu disampaikan Hanif dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-18 tahun 2026 yang digelar di Medan, Rabu (1/7/2026).

Hanif mengatakan ketahanan pangan perkotaan harus menjadi perhatian mengingat mayoritas masyarakat tinggal di perkotaan.

“Menurut data BPS, di tahun 2025 sebanyak 60% masyarakat tinggal di perkotaan. Urbanisasi yang terus meningkat membuat ketahanan pangan perkotaan tidak dapat lagi dipandang sebagai urusan pasokan semata,” kata Hanif.

Dia menjelaskan, kota memang tak selalu menjadi pusat produksi pangan. Namun, daerah ini adalah pusat konsumsi, pusat perdagangan, pusat logistik, dan pusat pengambilan keputusan ekonomi masyarakat.

Sistem pangan yang terintegrasi di sebut Hanif harus dimiliki wilayah perkotaan yang mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran rantai distribusi, stabilitas harga, hingga kemampuan pemerintah kota dalam merespons gejolak secara cepat dan terkoordinasi.

“Kita belajar bahwa ketika terjadi bencana, gangguan iklim, kenaikan harga, atau hambatan distribusi, yang pertama kali dirasakan masyarakat adalah pangan. Kalau pasokan terganggu, harganya naik. Kalau harga naik, daya beli tertekan, dan bisa membuat stabilitas sosial dan ekonomi kota ikut terdampak,” jelas Hanif.

Hanif pun menekankan ketahanan pangan sebagai fondasi pelayanan publik, pengendalian inflasi, kesehatan masyarakat, dan ketahanan sosial. Menurut Hanif kota dengan sistem pangan dan logistik yang rapuh akan sulit menjadi kota yang tangguh.

Untuk membangun kota yang tangguh, lanjutnya, perlu pendekatan ekosistem di mana sistem pangan harus dihubungkan dengan 6 (enam) pilar yang saling terintegrasi.

Keenam pilar itu yakni tata kelola yang berbasis data yang terutama dibutuhkan untuk melakukan intervensi, rantai pasok yang kuat, serta kestabilan harga yang terpantau dan direspons secara cepat serta terkoordinasi terutama saat terjadi gejolak.

Selain itu, perlu pula dibangun pembiayaan sistem pangan yang kolaboratif baik dengan BUMN/ BUMD, pihak swasta maupun dunia usaha mengingat pemerintah pusat dan daerah tidak bisa menanggung seluruh kebutuhan sendiri. Apalagi di tengah kapasitas fiskal yang terbatas.

“Dalam situasi fiskal yang terbatas, pembiayaan ketahanan pangan kota harus disusun dengan prinsip kolaboratif dan bertahap di mana pemerintah pusat memberi arah kebijakan dan dukungan sesuai kewenangan, lalu pemerintah daerah memastikan perencanaan, penganggaran dan eksekusi, kemudian BUMD dan dunia usaha yang memperkuat sisi operasional, distribusi, investasi, dan hilirisasi,” tambahnya.

Hanif juga memasukkan soal pengelolaan sampah sebagai pilar yang terhubung dengan sistem pangan. Menurutnya, sampah makanan, sampah organik pasar, dan sisa konsumsi masyarakat perkotaan harus masuk dalam desain besar kota tangguh karena dapat diolah menjadi kompos, energi alternatif, maupun bahan baku ekonomi sirkular.

Adapun Rakernas APEKSI ke-18 tahun 2026 digelar mulai 28 Juni hingga 4 Juli mendatang dengan tema “Kota Tangguh, Bangsa Berdaulat”. Rakernas ini akan menyusun rekomendasi, memperkuat kerja sama, dan mempercepat transformasi kota menuju kota yang tangguh, baik tangguh bencana, tangguh fiskal, tangguh perencanaan, tangguh sosial, hingga tangguh pangan.

Tahun ini, Kota Medan menjadi tuan rumah Rakernas APEKSI ke-18. Sebanyak 96 perwakilan pemerintah kota dari seluruh Indonesia yang terdiri dari 88 wali kota, 4 wakil wali kota, 2 sekretaris daerah, dan 1 kepala Bappeda hadir di Medan untuk memperkuat sinergi antar pemerintah kota serta merumuskan kebijakan pembangunan perkotaan yang adaptif, inovatif, inklusif, dan berkelanjutan.

Bisnis.com, MALANG — Keyakinan konsumen di Kota Malang terhadap kondisi ekonomi tetap terjaga pada level optimis (indeks >100) yang tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Juni 2026 sebesar 123,8, meskipun sedikit termoderasi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 134,5. Namun demikian, tingkat keyakinan konsumen masih berada di zona optimis selaras solidnya ekonomi nasional.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Malang, Indra Kuspriyadi, mengatakan optimisme konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini tetap solid, tecermin dari Indeks Kondisi Ekonomi Saat Ini (IKE) Juni 2026 sebesar 114,3 (dengan indeks >100).

“IKE yang tetap tumbuh solid bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan optimisme dengan nilai >100, yaitu:indeks pembelian barang tahan lama (durable goods)tercatat sebesar 120,5, indeks penghasilan saat ini sebesar 119,0, dan indeks ketersediaan lapangan kerja sebesar 103,5,” ujarnya dikutip Rabu (1/7/2026).

Ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi 6 bulan ke depan juga terpantau tetap terjaga. Hal ini tecermin dari IEK Juni 2026 tercatat sebesar 133,3 (dengan indeks >100).

Berdasarkan komponen pembentuk, IEK yang tetap menunjukkan optimisme bersumber dari seluruh komponen indeks pembentuk yang masih menunjukkan optimisme dengan nilai >100, yaitu: indeks ekspektasi penghasilan sebesar 149,5, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja sebesar 131,0, dan indeks ekspektasi kegiatan usaha sebesar 119,5.

Menurutnya, ekonomi Kota Malang pada Juni 2026 didukung oleh stabilitas harga serta berlanjutnya aktivitas ekonomi lokal (terutama dari sektor perdagangan, jasa, pendidikan, dan pariwisata).

Optimisme ini, kata dia, sejalan dengan kinerja ekonomi nasional yang tetap solid, terindikasi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat tumbuh 5,61% (yoy) pada triwulan I 2026.

”Secara umum, kombinasi dari optimisme konsumen, daya beli yang tetap terjaga, serta aktivitas ekonomi riil yang menunjukkan optimisme, mengindikasikan bahwa ekonomi Kota Malang pada Juni 2026 berada dalam kondisi yang terjaga dan memiliki ketahanan yang baik di tengah dinamika eksternal,” ucapnya.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Joko Budi Santoso, menilai kondisi makro ekonomi yang masih atraktif diindikasikan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5% pada triwulan I/2026 mendorong tetap terjaganya optimisme konsumen.

Pemerintah yang terus berupaya menjaga daya beli masyarakat dengan stabilitas harga pangan, pencairan bansos dan berbagai insentif perpajakan maupun diskon tarif kereta dan pesawat di musim Lebaran menjadi bantalan untuk terus menjaga ekonomi tetap kondusif dan atraktif.

Di sisi lain, dia menegaskan, insentif kepabeanan untuk bahan baku impor seperti plastik, kimia bahan baku farmasi maupun untuk pupuk, pakan dan obat-obatan pertanian dapat menjaga optimisme perekonomian. Hal yang tak kalah penting adalah, mendorong belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lebih cepat dan ekspansif akan menjadi stimulus bagi perekonomian domestik.(K24)

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) menyatakan akan menjalankan sejumlah langkah proaktif dan antisipatif guna memitigasi berbagai risiko eksternal yang berpotensi memengaruhi perekonomian nasional. Antisipasi ini dilakukan guna menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers terkait Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026 di Kantor Kemenko Perekonomian, Senin (22/06). 

"Oleh karena itu, sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto, pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua. Sebagian besar sudah disampaikan sesudah rakortas dan juga sebagian lagi merupakan arahan daripada Bapak Presiden," kata Airlangga.

Ia menjelaskan, kedelapan kebijakan Stimulus Ekonomi Q2 dan Semester II-2026 terbagi dalam tiga pilar utama. Pilar 1, adalah stimulus dan insentif yang berfokus pada konsumsi dan dunia usaha, yang memuat empat kebijakan.

Kebijakan pertama, pemerintah menetapkan insentif Pajak Penulis berupa tarif khusus PPh Final Royalti sebesar 1,5 persen bagi penulis nasional dalam mendukung industri kreatif dan kesejahteraan para pembuat karya.

Kebijakan kedua, insentif dan diskon transportasi sebesar 30 persen untuk tiket kereta api pada 20 Juni-5 Juli 2026, dan diskon 30 persen tarif dasar untuk Kapal Pelni pada 20 Juni-15 Agustus 2026 untuk mendorong mobilitas masyarakat dan pergerakan ekonomi selama periode libur sekolah.

Selain itu, jasa kepelabuhan ASDP pada 20 Juni-5 Juli 2026 digratiskan, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp190,5 miliar dan target 3 juta penumpang, serta subsidi penuh PPN DTP 100 persen untuk tiket pesawat domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp472,7 miliar untuk target 2,3 juta penumpang.

Kebijakan ketiga, insentif dan diskon transportasi serupa untuk periode Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), masing-masing adalah diskon 30 persen untuk tiket kereta api tanggal 22 Desember 2026-4 Januari 2027, dan diskon 30 persen tarif dasar untuk Kapal Pelni pada 17 Desember 2026-10 Januari 2027.

Tarif jasa kepelabuhan ASDP untuk 22 Desember 2026-10 Januari 2027 juga digratiskan, dengan total alokasi anggaran Rp161,4 miliar dan target 2,8 juta penumpang, diikuti subsidi PPN DTP 100 persen untuk penerbangan domestik berjadwal kelas ekonomi dengan anggaran Rp722 miliar yang menyasar target 3,7 juta penumpang.

Kebijakan keempat, di sektor industri, pemerintah meluncurkan beberapa insentif. Antara lain, insentif impor LPG dan bahan baku plastik dengan penetapan bea masuk nol persen atas impor LPG bagi industri petrokimia, mendorong penghematan biaya produksi hingga Rp2,25 triliun, serta memicu efek domino positif yang menjangkau masyarakat.

Pemerintah juga menetapkan bea masuk nol persen atas bahan baku plastik. Kedua kebijakan ini bertujuan menekan biaya produksi industri, serta mencegah lonjakan harga barang konsumsi yang lebih luas.

Sebelumnya, tarif bea masuk impor suku cadang pesawat udara juga telah diturunkan menjadi 0 persen untuk mendukung industri penerbangan dan memperkuat daya saing industri MRO.

Pilar utama 2, adalah program magang dan vokasi yang berfokus pada ketenagakerjaan dan kelas menengah guna memperkuat kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja melalui dua kebijakan.

Kebijakan kelima, program Magang Nasional tahap II yang dimulai pada Juli 2026 dengan alokasi anggaran sebesar Rp4,14 triliun, menyasar 150.000 peserta yang baru lulus dari perguruan tinggi.

Kebijakan keenam, pelatihan vokasi. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp2,12 triliun untuk mendanai program-program peningkatan keterampilan dan kompetensi ketenagakerjaan.

Target prioritas dari program ini difokuskan secara khusus kepada 220 ribu lulusan SMK agar mereka siap kerja, serta memberi perlindungan bagi 50 ribu pekerja yang terdampak PHK, memberikan keterampilan baru untuk kembali ke dunia kerja.Pilar utama 3, adalah bantuan pangan yang berfokus pada jaring pengaman sosial sebagai wujud komitmen pemerintah menjaga stabilitas daya beli masyarakat lapisan bawah serta stabilitas pangan. Dalam pilar terakhir ini, terdapat dua kebijakan.

Kebijakan ketujuh, bantuan beras 10 kg yang akan dimulai pada Juli 2026. Bantuan beras akan disalurkan kepada 33,24 juta keluarga penerima manfaat selama 3 bulan berturut-turut, dengan perkiraan anggaran mencapai Rp17,54 triliun.

Kebijakan kedelapan, bantuan stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) kedelai. Kebijakan ini menyasar pengrajin tahu dan tempe, yang akan menerima bantuan paling tinggi sebesar Rp2.000/kg untuk total kuota 250 ribu ton pada tahap pertama, untuk daerah dengan harga kedelai di atas Harga Acuan Pembelian (HAP).

"Jadi total stimulus yang dikeluarkan oleh Pemerintah untuk di semester kedua ini nilainya sekitar Rp26,34 triliun, terdiri dari stimulus insentif transportasi sekitar Rp2,04 triliun, anggaran Magang dan Vokasi sekitar Rp6,26 triliun dan bantuan pangan sebesar Rp18,04 triliun," pungkas Menko Airlangga.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meminta pelaku usaha kedelai tidak mengambil keuntungan berlebihan di tengah potensi dampak ekonomi global akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Iran, dan Israel. Pemerintah menegaskan akan mengawasi kebijakan impor pangan agar tidak merugikan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Amran saat memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), menanggapi pertanyaan mengenai dampak konflik geopolitik terhadap komoditas kedelai dan pangan nasional.

Menurut Amran, ketegangan global memang berpotensi memberikan dampak terhadap perdagangan internasional. Namun, Indonesia juga memperoleh sejumlah keuntungan dari kondisi tersebut, terutama melalui peningkatan ekspor sektor pertanian.

"Dampaknya pasti ada, tetapi dampak positifnya juga harus kita manfaatkan dengan baik. Ekspor sektor pertanian kita meningkat hingga Rp166 triliun," ujar Amran.

Selain itu, pemerintah juga mencatat penurunan nilai impor sebesar Rp41 triliun. Salah satu faktor utama penurunan tersebut adalah tidak adanya impor beras seiring meningkatnya produksi dan stok beras nasional.

"Impor kita turun Rp41 triliun karena kita tidak lagi mengimpor beras," katanya.

Terkait kedelai yang masih menjadi salah satu komoditas impor, Amran mengingatkan para importir agar tidak memanfaatkan situasi global untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Dia meminta para pelaku usaha menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat yang bergantung pada stabilitas harga pangan.

"Kami minta pengusaha kedelai jangan mengambil keuntungan berlebihan. Harus ada rasa empati dan kepedulian kepada masyarakat. Selama ini pemerintah tidak mempersulit proses impor," tegasnya.

Amran juga memberikan peringatan keras kepada importir yang terbukti menaikkan harga secara semena-mena. Menurutnya, pemerintah tidak akan segan menolak penerbitan izin impor pada periode berikutnya bagi pelaku usaha yang melanggar komitmen tersebut.

"Kami sudah sampaikan, apabila ada yang menaikkan harga secara tidak wajar, saya pastikan izin impornya tidak akan keluar pada tahun berikutnya. Itu menjadi tanggung jawab kami," ujarnya.

Pemerintah, lanjut Amran, berkomitmen menjaga ketersediaan pangan dan stabilitas harga di tengah berbagai tantangan global. Ia menilai kondisi pangan nasional saat ini relatif terkendali, termasuk keberhasilan menekan inflasi dari sektor beras.

Menurut Amran, beras tidak lagi menjadi penyumbang utama inflasi nasional dalam dua tahun terakhir. Kondisi tersebut menunjukkan efektivitas berbagai program pemerintah dalam meningkatkan produksi dan menjaga pasokan pangan.

"Kami ingin masyarakat tenang karena pangan tersedia. Beras juga sudah bukan lagi penyumbang inflasi utama selama dua tahun berturut-turut," kata Amran.

Bisnis.com, JAKARTA — Respons pasar keuangan global terhadap hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) Bank Sentral AS (The Fed) menunjukkan investor mulai bersiap menghadapi kemungkinan kebijakan moneter Amerika Serikat yang lebih ketat dari perkiraan sebelumnya.

Tim riset Phintraco Sekuritas mengatakan kendati The Fed mempertahankan suku bunga acuannya di kisaran 3,5%-3,75%, sinyal kenaikan suku bunga pada tahun ini memicu gejolak di pasar saham, obligasi, hingga komoditas.

Indeks-indeks utama di Wall Street ditutup melemah pada perdagangan Rabu (17/6) dengan koreksi mayoritas saham sektor energi seiring meningkatnya ketidakpastian mengenai arah kebijakan moneter AS.

Investor merespons negatif revisi proyeksi suku bunga The Fed yang menunjukkan median Fed Funds Rate pada akhir 2026 berada di level 3,8%, lebih tinggi dibandingkan proyeksi Maret sebesar 3,4%.

"Kenaikan proyeksi tersebut menunjukkan bahwa komite tersebut melihat setidaknya satu kenaikan suku bunga sebagai hal yang diperlukan pada tahun 2026," tulis Phintraco Sekuritas, Kamis (18/6/2026).

Sentimen tersebut langsung tercermin di pasar obligasi. Imbal hasil Treasury AS tenor dua tahun melonjak 16 basis poin ke level 4,216%, sementara yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik lebih dari 7 basis poin menjadi 4,499%.

Sinyal hawkish The Fed juga memberikan tekanan pada pasar emas. Harga emas spot terkoreksi 1,03% ke level US$4.285 per troy ounce.

Kevin Warsh Tambah Unsur Ketidakpastian

Namun, yang menjadi perhatian pasar bukan hanya proyeksi suku bunga, melainkan juga dinamika baru di tubuh The Fed di bawah kepemimpinan Kevin Warsh.

Dalam rapat kali ini, Warsh memilih abstain terhadap proyeksi suku bunga yang dirilis komite. Meski demikian, pernyataan-pernyataannya dinilai tetap menempatkan stabilitas harga sebagai prioritas utama, sehingga memberikan kesan bahwa bank sentral AS masih cenderung hawkish.

Equity Research Analyst OCBC Sekuritas, Devi Praharsa, menilai pasar kini tengah beradaptasi dengan gaya komunikasi Warsh yang berbeda dibandingkan pendahulunya, Jerome Powell.

"Style komunikasi Warsh akan berubah dan cenderung lebih sedikit memberikan panduan [forwardguidance] dibandingkan Powell. Dampaknya, tingkat ketidakpastian pasar kemungkinan menjadi sedikit meningkat," ujar Devi.

Menurutnya, selama inflasi masih terkendali, kebutuhan untuk menaikkan suku bunga sebenarnya dapat berkurang. Apalagi jika gencatan senjata di Timur Tengah terbukti berkelanjutan dan mampu menjaga harga minyak tetap rendah.

"Kalau inflasi masih terkendali karena ceasefire cukup berkelanjutan dan harga minyak turun, kemungkinan urgensi untuk menaikkan suku bunga berkurang," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh mengumumkan agenda perubahan besar dalam pidato perdananya usai bank sentral Amerika Serikat menahan suku bunga acuan di kisaran target 3,5%-3,75%.

Dalam konferensi pers perdananya usai rapat FOMC yang berakhir pada Rabu (17/6/2026) waktu AS, Warsh menegaskan prioritas utama bank sentral adalah mengembalikan stabilitas harga sekaligus meninjau ulang berbagai kerangka kebijakan moneter yang selama ini digunakan.

Keputusan mempertahankan suku bunga tersebut diambil secara bulat oleh Federal Open Market Committee (FOMC). Warsh menilai ekonomi AS masih tumbuh solid dengan dukungan produktivitas dan investasi yang kuat, sementara pasar tenaga kerja tetap stabil.

Meski demikian, dia mengakui bahwa inflasi masih menjadi persoalan utama. Menurutnya, laju inflasi telah berada di atas target 2% The Fed selama lebih dari lima tahun dan menjadi beban bagi masyarakat Amerika.

"Saya senang melaporkan bahwa anggota FOMC bersikap tegas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," ujar Warsh dalam konferensi pers usai rapat FOMC, Kamis (18/6/2026).

Warsh menegaskan perubahan kepemimpinan menjadi momentum untuk mengevaluasi apakah praktik kebijakan moneter saat ini masih relevan dengan tantangan ekonomi ke depan.

Berikut sejumlah poin penting dalam pidato perdananya:

Hapus Forward Guidance

Salah satu perubahan paling signifikan yang diumumkan Kevin Warsh adalah penghapusan forward guidance atau panduan arah kebijakan suku bunga ke depan dari pernyataan kebijakan The Fed.

Selama lebih dari satu dekade terakhir, forward guidance menjadi instrumen penting bagi bank sentral untuk memberikan sinyal mengenai arah kebijakan suku bunga ke depan. Tujuannya adalah membantu pasar keuangan, pelaku usaha, dan rumah tangga membentuk ekspektasi terhadap kondisi ekonomi.

Namun, Warsh menilai pendekatan tersebut tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini yang dipenuhi ketidakpastian dan perubahan ekonomi yang berlangsung cepat.

Dia mengatakan pernyataan kebijakan terbaru sengaja dibuat lebih singkat, lebih sederhana, dan hanya berisi fakta-fakta ekonomi yang dinilai relevan oleh FOMC.

"Yang juga tidak lagi ada adalah forward guidance, yang kami sepakati tidak cocok untuk kondisi kebijakan saat ini," ujarnya.

Tidak Memberikan ’Dot Plot’ Pribadi

Berbeda dari tradisi Ketua The Fed sebelumnya, Warsh memilih tidak memasukkan proyeksi suku bunga pribadinya atau dot plot ke dalam Summary of Economic Projections (SEP).

Dia menilai mekanisme dot plot dalam format saat ini belum tentu membantu proses pengambilan keputusan kebijakan.

Meski demikian, dia tetap mendorong anggota FOMC lain untuk menyampaikan proyeksi masing-masing.

Warsh juga mengisyaratkan kemungkinan reformasi besar terhadap sistem komunikasi The Fed, termasuk masa depan dot plot, konferensi pers, hingga notulen rapat.

Bentuk Lima Gugus Tugas Reformasi The Fed

Warsh memulai langkah reformasi The Fed dengan membentuk lima gugus tugas (task force) yang akan mengkaji berbagai aspek utama pelaksanaan kebijakan moneter.

Kelima gugus tugas tersebut meliputi komunikasi The Fed, kebijakan neraca bank sentral, sumber dan metodologi data ekonomi, produktivitas serta pasar tenaga kerja di era transformasi teknologi, dan kerangka inflasi.

"Topik-topik tersebut sangat relevan dengan situasi saat ini, memiliki konsekuensi yang besar, dan layak untuk ditinjau dengan perspektif baru," kata Warsh.

Lima gugus tugas tersebut masing-masing akan berfokus pada komunikasi The Fed, neraca keuangan bank sentral, penggunaan dan ketergantungan terhadap sumber data yang ada, produktivitas dan lapangan kerja di tengah era transformasi, serta kerangka kebijakan inflasi.

Menurut Warsh, masing-masing gugus tugas akan melibatkan sejumlah pemikir terbaik, baik dari kalangan profesi ekonomi maupun dari luar profesi tersebut. Mereka juga akan didukung oleh para spesialis dari jajaran staf The Fed.

"Dan mereka akan mengemban mandat yang sederhana dan jelas: memulai dari prinsip-prinsip dasar, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, menelaah praktik yang berlaku saat ini, mempertimbangkan berbagai alternatif, dan pada akhirnya mengusulkan langkah-langkah selanjutnya untuk dipertimbangkan oleh para pembuat kebijakan," ujarnya.

Warsh mengatakan gugus tugas yang menangani komunikasi The Fed akan melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan sejak musim panas tahun lalu terkait penyempurnaan bentuk dan fungsi komunikasi bank sentral. Tim tersebut juga diharapkan dapat mengusulkan perubahan yang telah dipertimbangkan secara matang terhadap Summary of Economic Projections (SEP).

Soroti Dampak AI terhadap Produktivitas

Salah satu fokus baru dalam gugus tugas yang akan dibentuk Warsh akan menangani pengaruh teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) terhadap produktivitas dan pasar tenaga kerja.

Dia menilai kemunculan teknologi baru berpotensi mengubah cara ekonomi bekerja, mulai dari produktivitas tenaga kerja, pola investasi perusahaan, hingga dinamika inflasi dalam jangka panjang.

Untuk itu, gugus tugas khusus yang akan dibentuk Warsh akan mengkaji kecepatan adopsi teknologi baru, cakupan dampaknya terhadap berbagai sektor ekonomi, serta konsekuensinya terhadap pasar tenaga kerja AS.

Menurut Warsh, pemahaman yang lebih baik terhadap AI menjadi penting karena perubahan produktivitas berpotensi mengubah asumsi dasar dalam penyusunan kebijakan moneter.

"Gugus tugas ini akan meninjau kecepatan, jangkauan, dan dampak ekonomi dari teknologi tujuan umum baru, termasuk AI, serta implikasinya terhadap mandat ketenagakerjaan dan inflasi The Fed," ujarnya.

Pertahankan Target Inflasi 2%

Kevin Warsh menegaskan komitmen The Fed untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, menyusul tekanan harga yang masih bertahan di atas sasaran selama lebih dari lima tahun.

Warsh mengatakan tingginya harga masih menjadi beban bagi masyarakat AS. Meski demikian, dia menegaskan The Fed memiliki tekad bulat untuk memulihkan stabilitas harga.

"Harga yang terus tinggi menjadi beban bagi rakyat Amerika. Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu masa depan. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa anggota FOMC memiliki pandangan yang jelas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," kata Warsh.

Warsh mengakui inflasi masih berada jauh di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Kondisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan menjadi salah satu perhatian utama bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter.

"Kami menyadari bahwa inflasi telah berada jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2% selama lebih dari lima tahun," ujarnya.

Akui Kebijakan Moneter Belum Merata

Saat ditanya mengenai tingkat keketatan kebijakan moneter saat ini, Warsh menilai dampaknya tidak seragam di seluruh sektor ekonomi.

Dia mencontohkan sektor perumahan masih merasakan efek restriktif dari suku bunga tinggi. Namun, kondisi tersebut tidak sepenuhnya terlihat di pasar keuangan.

Menurutnya, perbedaan transmisi kebijakan moneter tersebut menjadi salah satu alasan perlunya evaluasi terhadap kebijakan neraca The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Federal Reserve (The Fed) Kevin Warsh menegaskan komitmen bank sentral Amerika Serikat (AS) untuk mengembalikan inflasi ke target 2%, menyusul tekanan harga yang masih bertahan di atas sasaran selama lebih dari lima tahun.

Dalam konferensi pers pertamanya usai rapat Federal Open Market Committee (FOMC), Warsh mengatakan tingginya harga masih menjadi beban bagi masyarakat AS. Meski demikian, dia menegaskan The Fed memiliki tekad bulat untuk memulihkan stabilitas harga.

"Harga yang terus tinggi menjadi beban bagi rakyat Amerika. Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu masa depan. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa anggota FOMC memiliki pandangan yang jelas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," kata Warsh, Kamis (18/6/2026).

Warsh mengakui inflasi masih berada jauh di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2%. Kondisi tersebut telah berlangsung selama lebih dari lima tahun dan menjadi salah satu perhatian utama bank sentral dalam menentukan arah kebijakan moneter.

"Kami menyadari bahwa inflasi telah berada jauh di atas target inflasi The Fed sebesar 2% selama lebih dari lima tahun," ujarnya.

Dalam rapat yang berlangsung pada Rabu (17/6/2026) waktu setempat atau Kamis (18/6/2026) dini hari WIB, The Fed memutuskan mempertahankan suku bunga acuan federal funds rate pada kisaran 3,50%-3,75%. Keputusan tersebut sejalan dengan ekspektasi pasar yang sebelumnya memperkirakan bank sentral AS akan kembali menahan biaya pinjaman.

Menurut Warsh, aktivitas ekonomi AS masih berkembang dengan laju yang solid meskipun ketidakpastian global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Dia mengatakan pertumbuhan produktivitas dan investasi modal tetap kuat, sementara penambahan lapangan kerja berjalan seiring dengan pertumbuhan angkatan kerja dan tingkat pengangguran relatif tidak berubah.

Dalam proyeksi ekonomi terbaru, The Fed memperkirakan produk domestik bruto (PDB) riil AS tumbuh 2,2% pada tahun ini dan 2,3% pada tahun depan. Sementara itu, inflasi personal consumption expenditures (PCE) secara keseluruhan diproyeksikan mencapai 3,6% pada tahun ini sebelum melandai menjadi 2,3% pada tahun depan.

Adapun tingkat pengangguran diperkirakan berada di sekitar 4,3%. Median peserta FOMC menilai tingkat suku bunga federal funds rate yang sesuai berada pada level 3,8% pada akhir tahun ini dan 3,6% pada akhir tahun depan.

Keputusan The Fed mempertahankan suku bunga tersebut sejatinya telah diperkirakan oleh pelaku pasar sebelumnya. Berdasarkan CME FedWatch Tool, probabilitas bank sentral AS menahan suku bunga pada pertemuan kali ini mencapai 99%, sehingga perhatian investor lebih tertuju pada pernyataan perdana Warsh sebagai Ketua The Fed.

Ekspektasi investor terhadap arah kebijakan moneter ke depan pun masih terpecah. Survei terbaru Bank of America menunjukkan 40% manajer investasi memperkirakan setidaknya satu kali kenaikan suku bunga dalam 12 bulan mendatang, meningkat tajam dari 16% pada Mei.

Sejumlah ekonom sebelumnya memperkirakan Warsh akan berupaya meminimalkan kejutan pada pertemuan perdananya sebagai pimpinan Federal Reserve. Kepala Ekonom AS Barclays Marc Giannoni mengatakan Warsh kemungkinan akan fokus membangun kredibilitasnya sebagai ketua baru FOMC.

"Kami memperkirakan Ketua Warsh akan berupaya meminimalkan kejutan dan gangguan pasar saat membangun kredibilitasnya sebagai ketua baru FOMC," tulis Giannoni seperti dikutip Investopedia, Rabu (17/6/2026).

Wakil Kepala Ekonom BMO Michael Gregory juga menilai pertemuan Juni menjadi awal dari upaya Warsh mendorong perubahan di The Fed, meski prosesnya diperkirakan berlangsung secara bertahap.

"Pertemuan Juni akan menjadi awal dari upaya Warsh untuk mendorong perubahan di The Fed. Namun proses tersebut akan lebih bersifat evolusioner daripada revolusioner," tulis Gregory.

Pelaku pasar juga menyoroti keberlanjutan publikasi proyeksi suku bunga atau dot plot mengingat Warsh selama ini dikenal sebagai salah satu pengkritik instrumen tersebut.

Pandangan tersebut sejalan dengan perkiraan Ekonom Senior Bank of America Aditya Bhave sebelumnya. Dia menilai Warsh kemungkinan akan mengambil jalan tengah dengan tidak menyampaikan proyeksi pribadinya, tetapi tetap mempertahankan publikasi Summary of Economic Projections (SEP).

"Ini bisa menjadi situasi yang menguntungkan bagi Warsh. Ia dapat melemahkan peran SEP tanpa harus membuat anggota komite lainnya kecewa dengan menghapusnya secara langsung," tulis Bhave.

Dalam konferensi pers perdananya, Warsh memang memilih tidak menyampaikan proyeksi ekonominya sendiri, meskipun tetap mempertahankan publikasi SEP yang menjadi acuan pasar untuk membaca arah kebijakan moneter The Fed.

Bisnis.com, JAKARTA — Federal Reserve (The Fed) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan pada kisaran 3,5%-3,75% dalam rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada Rabu (17/6/2026) waktu setempat atau Kamis (18/6/2026) dini hari.

Ketua The Fed Kevin Warsh mengatakan keputusan tersebut diambil untuk mendukung mandat ganda bank sentral AS, yakni menjaga stabilitas harga dan mencapai tingkat lapangan kerja maksimum.

"Komite memutuskan untuk mempertahankan kisaran target suku bunga dana federal pada level 3,5% hingga 3,75% guna mendukung mandat ganda The Fed," kata Warsh dalam konferensi pers usai rapat FOMC, Kamis (18/6/2026)

Menurutnya, perekonomian AS masih tumbuh dengan laju yang solid meskipun ketidakpastian global meningkat akibat konflik di Timur Tengah. Pertumbuhan produktivitas dan investasi modal tetap kuat, sementara penciptaan lapangan kerja masih mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja dengan tingkat pengangguran yang relatif stabil.

Di sisi lain, Warsh mengakui inflasi masih berada jauh di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2%, kondisi yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun.

"Harga yang terus tinggi menjadi beban bagi rakyat Amerika. Namun, masa lalu tidak harus menjadi penentu masa depan. Saya dengan senang hati melaporkan bahwa anggota FOMC memiliki pandangan yang jelas dan bulat. Komite ini akan mewujudkan stabilitas harga," ujarnya.

Dalam proyeksi ekonomi terbaru, produk domestik bruto (PDB) riil AS diperkirakan tumbuh 2,2% pada tahun ini dan meningkat menjadi 2,3% pada tahun depan. Sementara itu, inflasi PCE diproyeksikan mencapai 3,6% pada tahun ini sebelum melandai menjadi 2,3% pada tahun berikutnya, dengan tingkat pengangguran bertahan di sekitar 4,3%.

Warsh juga memperkenalkan sejumlah perubahan dalam pendekatan kebijakan moneter sejak dirinya memimpin The Fed. Pernyataan kebijakan terbaru dibuat lebih singkat dan sederhana serta tidak lagi menyertakan forward guidance atau panduan arah kebijakan ke depan, yang dinilai kurang sesuai dengan kondisi saat ini.

Selain itu, dia mengumumkan pembentukan lima satuan tugas (task force) baru yang akan mengkaji berbagai aspek penting dalam pelaksanaan kebijakan moneter, meliputi strategi komunikasi The Fed, kebijakan neraca keuangan, penggunaan sumber data, produktivitas dan pasar tenaga kerja di era transformasi teknologi, serta kerangka pengendalian inflasi.

Menurut Warsh, masing-masing satuan tugas akan melibatkan para ahli terbaik dari dalam maupun luar profesi ekonomi untuk mengevaluasi praktik yang berlaku saat ini, menelaah berbagai alternatif, dan mengusulkan langkah-langkah baru guna meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan.

Satuan tugas terkait komunikasi The Fed juga akan mengkaji kemungkinan perubahan terhadap Summary of Economic Projections (SEP). Adapun tim yang menangani kebijakan neraca keuangan akan mengevaluasi manfaat dan risiko rezim cadangan yang berlaku saat ini serta berbagai alternatif kerangka operasional kebijakan moneter.

Di sisi lain, satuan tugas bidang data akan menelaah sumber informasi baru dan metodologi pengumpulan data guna menyediakan informasi yang lebih akurat dan relevan bagi para pembuat kebijakan. Sementara itu, tim yang menangani produktivitas dan lapangan kerja akan mengkaji dampak teknologi baru, termasuk kecerdasan buatan (AI), terhadap mandat ketenagakerjaan dan inflasi The Fed.

Warsh menegaskan seluruh inisiatif tersebut bertujuan memastikan Federal Reserve tetap mampu menjalankan mandatnya secara efektif dan berorientasi pada masa depan.

"Setiap satuan tugas akan mengemban tujuan yang sama, yakni mewujudkan Federal Reserve yang memiliki pemahaman yang jernih terhadap misinya, mampu menjalankan fungsinya secara efektif, dan berorientasi pada masa depan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada pangan meskipun masih mengimpor sejumlah komoditas strategis, seperti bawang putih, kedelai, dan daging, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan kondisi pangan nasional saat ini berada dalam posisi yang aman dan menjadi salah satu faktor utama yang menopang pengendalian inflasi nasional.

Menurut dia, stabilitas pasokan beras dan berbagai komoditas pangan strategis membuat tekanan inflasi dari sektor pangan semakin terkendali. Beras yang selama ini menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi terbesar juga dinilai berada dalam kondisi yang relatif stabil.

Amran menilai ketahanan pangan nasional terus menguat seiring peningkatan produksi domestik dalam beberapa tahun terakhir.

Berdasarkan data pemerintah, dari 11 komoditas pangan utama yang menjadi fokus pengendalian, sebanyak delapan komoditas telah dipenuhi dari produksi dalam negeri. Adapun tiga komoditas lainnya masih memerlukan tambahan pasokan impor.

"Kebutuhan [komoditas pangan] kita sekitar 68 juta ton, produksi mencapai 73 juta ton. Impor hanya sekitar 3,5 juta ton atau sekitar 4%. Berdasarkan konsensus FAO, impor di bawah 10 persen sudah termasuk swasembada. Jadi saat ini kita sudah swasembada pangan," ujar Amran dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (15/6/2026).

Menurut perhitungan Kementan, volume impor pangan Indonesia saat ini hanya sekitar 4% dari total kebutuhan nasional. Angka tersebut jauh di bawah ambang batas 10% yang disebut pemerintah sebagai salah satu indikator swasembada pangan berdasarkan konsensus internasional.

Pemerintah menilai capaian tersebut menunjukkan kemampuan produksi nasional yang semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Selain berkontribusi terhadap ketahanan pangan, peningkatan produksi domestik juga dinilai berperan penting dalam menjaga stabilitas harga dan mengurangi tekanan inflasi pangan.

Amran mengatakan keberhasilan tersebut perlu dijaga melalui penguatan produksi di tingkat petani, perbaikan sistem distribusi pangan, serta peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi faktor penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Kementan juga menilai stabilitas pasokan pangan memiliki peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah berbagai tantangan ekonomi global maupun domestik.

Ke depan, pemerintah menargetkan produksi pangan nasional terus meningkat sehingga ketergantungan terhadap impor komoditas strategis yang masih tersisa dapat semakin ditekan.

Dengan peningkatan produktivitas dan penguatan sistem pangan nasional, pemerintah optimistis ketahanan pangan Indonesia akan semakin kokoh sekaligus mendukung stabilitas ekonomi dan pengendalian inflasi dalam jangka panjang.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tancap gas menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak fenomena El Niño yang mulai membayangi sektor pertanian dan hortikultura.

Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (DPTPH) Kalimantan Timur, Fahmi Himawan, menyatakan wilayah Indonesia kini mulai memasuki musim kemarau yang dipicu fenomena El Niño, dengan puncaknya diprediksi terjadi pada Agustus mendatang.

Meski El Niño mulai datang, dia menegaskan kondisi cuaca di Kaltim masih relatif bersahabat bagi aktivitas pertanian.

"Sekarang kita mulai memasuki musim kemarau dan puncaknya diperkirakan sekitar bulan Agustus. Namun, kita bersyukur Kalimantan Timur tidak mengalami kemarau yang terlalu ekstrem. Meskipun beberapa daerah sudah mulai kering, di Kaltim masih sering terjadi hujan dan kondisi cuaca masih cukup mendukung," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (15/6/2026).

Fahmi menjelaskan bahwa kondisi cuaca yang masih relatif basah ini bagaikan durian runtuh bagi para petani, baik di sektor tanaman pangan maupun hortikultura, karena masih membuka peluang untuk melanjutkan aktivitas tanam dengan memanfaatkan curah hujan yang tersisa.

"Kondisi ini sangat membantu petani karena masih memiliki kesempatan untuk melakukan penanaman dengan memanfaatkan air hujan yang tersedia," katanya.

Lebih lanjut, dia mendorong para petani agar mulai bersiap sedia payung sebelum hujan dengan melakukan langkah mitigasi dan adaptasi sejak dini, salah satunya melalui penampungan air hujan sebagai cadangan menjelang periode kering yang lebih panjang.

"Petani kami dorong untuk melakukan penampungan air hujan sebagai langkah antisipasi apabila nanti memasuki masa kemarau yang lebih panjang," jelasnya.

Adapun, dia menuturkan pihaknya turut memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat, khususnya Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian demi memastikan bantuan sarana pendukung seperti perpompaan dan perpipaan dapat segera disalurkan kepada masyarakat petani.

"Koordinasi dengan pemerintah pusat terus kami lakukan agar bantuan perpompaan dan perpipaan bisa lebih cepat diterima petani. Ini menjadi langkah antisipatif untuk menjaga ketersediaan air apabila kemarau semakin intens," pungkasnya.

Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial

Jakarta (ANTARA) - Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara manusia bekerja. Jika dahulu pekerjaan identik dengan kantor dan lokasi tertentu, kini jutaan pekerja dapat menjalankan aktivitas profesional dari mana saja, selama tersedia koneksi internet yang memadai.

Fenomena inilah yang melahirkan kelompok pekerja global yang dikenal sebagai digital nomad, yakni individu yang bekerja secara daring sambil berpindah-pindah lokasi dan negara.

Bagi Indonesia, terutama daerah wisata, seperti Bali, fenomena ini menghadirkan peluang, sekaligus tantangan. Di satu sisi, kedatangan pekerja asing berpendapatan tinggi membawa aliran devisa, meningkatkan konsumsi, dan menggerakkan sektor jasa lokal. Namun, di sisi lain, peningkatan permintaan terhadap hunian, ruang kerja, transportasi, hingga layanan gaya hidup juga berpotensi mendorong kenaikan harga yang akhirnya membebani masyarakat lokal. Fenomena ini mulai menjadi diskursus penting di berbagai negara yang menjadi tujuan utama digital nomad.

Pertanyaan yang kemudian muncul, bukan lagi apakah Indonesia perlu menerima digital nomad, melainkan bagaimana memastikan manfaat ekonomi yang mereka bawa tidak berubah menjadi tekanan biaya hidup bagi masyarakat setempat. Di sinilah kebijakan fiskal perlu hadir sebagai instrumen yang menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

Wisatadaninflasi

Secara teori, meningkatnya aktivitas ekonomi akan memperbesar pendapatan masyarakat. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tidak selalu identik dengan peningkatan kesejahteraan yang merata. Ketika kelompok pendatang memiliki daya beli yang jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk lokal, mekanisme pasar cenderung menyesuaikan harga berdasarkan kemampuan membayar kelompok yang lebih kuat.

Gejala tersebut telah terlihat di berbagai tempat tujuan wisata dunia. Kajian mengenai remote work menunjukkan bahwa pekerjaan jarak jauh cenderung terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi dan wilayah yang memiliki daya tarik ekonomi kuat. Akibatnya, terjadi tekanan permintaan pada pasar properti dan layanan lokal yang berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi.

Di Indonesia, Bali menjadi contoh yang menarik. Data Badan Pusat Statistik yang dikutip dalam kajian DDTC menunjukkan inflasi bulanan Bali pada Februari 2026 mencapai 0,70 persen, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional pada periode yang sama. Kondisi ini menjadi sinyal bahwa derasnya aktivitas ekonomi berbasis pariwisata tidak selalu berbanding lurus dengan stabilitas harga.

Tekanan harga paling nyata biasanya muncul pada sektor properti. Ketika pekerja asing dengan penghasilan puluhan ribu dolar AS per tahun bersaing memperoleh vila, apartemen, atau hunian jangka panjang, harga sewa akan terdorong naik. Dalam jangka panjang, masyarakat lokal berisiko semakin sulit mengakses hunian yang sebelumnya berada dalam jangkauan mereka. Fenomena tersebut dikenal sebagai gentrifikasi, yaitu proses ketika penduduk asli secara perlahan tersingkir akibat meningkatnya nilai ekonomi suatu kawasan.

Diskusi mengenai meningkatnya biaya hidup di Bali, bahkan ramai diperbincangkan dalam komunitas digital nomad internasional. Sejumlah pengguna forum global mengeluhkan bahwa biaya hidup di Bali, kini meningkat dibandingkan beberapa tahun lalu, terutama untuk akomodasi dan kawasan populer, seperti Canggu. Walaupun bersifat anekdotal, percakapan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa tempat wisata wisata yang sebelumnya relatif murah, mulai mengalami kenaikan harga yang signifikan.

Pada titik tertentu, kenaikan harga tidak lagi menjadi persoalan wisatawan, melainkan persoalan daya beli masyarakat lokal yang menggunakan rupiah sebagai sumber pendapatan utama.

Keadilankontribusi

Di tengah meningkatnya aktivitas ekonomi digital lintas negara, persoalan lain yang muncul adalah kesenjangan kontribusi fiskal. Banyak digital nomad memperoleh penghasilan dari perusahaan atau klien di luar negeri, tetapi menggunakan infrastruktur publik di negara tempat mereka tinggal sementara.

Indonesia sendiri telah menyediakan Visa E33G yang ditujukan bagi pekerja jarak jauh asing dengan persyaratan penghasilan tertentu. Kebijakan ini merupakan langkah progresif untuk menarik talenta global, sekaligus memperkuat sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan diskusi mengenai bagaimana memastikan bahwa pemanfaatan fasilitas publik dapat diimbangi dengan kontribusi yang proporsional.

Perdebatan serupa juga terjadi di berbagai negara. OECD, sejak lama menyoroti bahwa ekonomi digital telah mengaburkan batas-batas tradisional pemajakan, sehingga banyak aktivitas ekonomi yang tidak lagi mudah dikaitkan dengan kehadiran fisik seseorang atau perusahaan. Karena itu, berbagai yurisdiksi mulai mencari pendekatan baru agar sistem perpajakan tetap mencerminkan prinsip keadilan dan kemampuan membayar.

Dalam konteks daerah wisata, isu yang mengemuka bukan semata-mata penerimaan negara, tetapi bagaimana memastikan bahwa aktivitas ekonomi yang menghasilkan tekanan harga juga memberikan kompensasi bagi masyarakat yang terdampak. Prinsip inilah yang melandasi gagasan pemanfaatan instrumen fiskal untuk mengoreksi eksternalitas negatif yang muncul dari aktivitas ekonomi tertentu.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa berbagai negara telah menerapkan pungutan wisata atau tourist tax untuk membantu membiayai infrastruktur dan menjaga keberlanjutan tempat tujuan wisata. Jepang, misalnya, mengenakan pajak keberangkatan internasional yang hasil penerimaannya digunakan untuk mendukung pengembangan pariwisata dan fasilitas publik.

Pendekatan semacam ini memberikan pelajaran bahwa pajak tidak selalu dimaknai sebagai beban, melainkan sebagai mekanisme gotong royong modern agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata.

Ruanghidup

Ke depan, tantangan terbesar Indonesia bukanlah menarik lebih banyak digitalnomad. Daya tarik alam, budaya, dan biaya hidup yang relatif kompetitif membuat Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan wisata favorit pekerja global. Tantangan sesungguhnya adalah menjaga agar masyarakat lokal tetap menjadi pihak yang memperoleh manfaat terbesar dari perkembangan tersebut.

Pendekatan fiskal yang adaptif dapat menjadi salah satu solusi. Penerimaan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi berbasis digital nomad dapat diarahkan untuk memperkuat transportasi publik, menyediakan dukungan hunian terjangkau bagi warga lokal, memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah wisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya dinikmati oleh pemilik modal atau pelaku usaha besar, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh tingginya arus modal atau kunjungan wisatawan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah menjaga inklusivitas ekonomi. Ketika masyarakat lokal tetap memiliki akses terhadap hunian, pekerjaan, dan kesempatan usaha yang layak, pertumbuhan akan berlangsung lebih berkelanjutan dan minim konflik sosial.

Pada akhirnya, kemajuan pariwisata tidak boleh diukur hanya dari jumlah wisatawan atau besarnya devisa yang masuk. Ukuran yang lebih penting adalah apakah masyarakat lokal dapat hidup lebih sejahtera di daerahnya sendiri. Sebab pembangunan yang baik bukanlah pembangunan yang membuat penduduk asli menjadi penonton di rumahnya sendiri, melainkan pembangunan yang memastikan mereka tetap menjadi tuan rumah yang menikmati hasil kemajuan ekonomi.

*) Dr M Lucky Akbar, MSi, ASN Kemenkeu dan dosen praktisi kebijakan publik

Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menilai harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit semestinya naik sekitar 10 persen seiring penguatan dolar AS yang kini berada di kisaran Rp18.000. Pemerintah menilai penurunan harga TBS yang terjadi dalam beberapa hari terakhir tidak sejalan dengan kondisi pasar.

Amran dan jajarannya menggelar rapat bersama asosiasi, petani sawit, Satgas Pangan Polri, dan jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dirkrimsus) dari 25 provinsi. Dalam rapat tersebut, seluruh pihak sepakat harga TBS harus kembali ke level semula dan tidak boleh lagi mengalami penurunan.

"Alhamdulillah hari ini sepakat tidak ada lagi harga yang turun. Harus naik seperti kondisi semula. Bahkan bila perlu itu naik lebih tinggi," kata Mentan dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Amran menilai pelemahan rupiah terhadap dolar AS mencapai sekitar 10 persen. Kondisi tersebut, menurut dia, seharusnya menjadi faktor yang mendorong peningkatan harga komoditas perkebunan, termasuk sawit.

Ia menyoroti dampak penurunan harga terhadap jutaan petani sawit di berbagai daerah. Berdasarkan data yang disampaikan dalam rapat, terdapat sekitar 15 juta petani sawit yang bergantung pada stabilitas harga TBS.

"Ini ada anomali di saat ini harga harusnya naik bukan turun. Kenapa? Karena nilai dolar selisih 10 persen. Ya harus naik. Tidak ada alasan turun," ujar Amran.

Ia menjelaskan masih terdapat sekitar 300 perusahaan yang belum menyesuaikan harga pembelian TBS. Perusahaan-perusahaan tersebut akan diperiksa untuk mengetahui alasan belum mengembalikan harga sesuai kondisi yang berlaku.

Amran menyebut dari sekitar 1.900 perusahaan yang bergerak di sektor kelapa sawit, sebagian besar telah mulai menyesuaikan harga. Menurut dia, momentum penguatan ekspor harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

"Bahkan harusnya naik 10 persen daripada harga sebelumnya karena ada selisih nilai dolar sekarang 18.000," tuturnya.

Menurut Amran, harga TBS di setiap daerah harus mengacu pada harga yang ditetapkan pemerintah daerah melalui peraturan gubernur. Harga yang sebelumnya berada pada level Rp3.200 per kilogram ataupun Rp3.600 per kilogram harus kembali mengikuti ketentuan masing-masing wilayah.

"Kalau 3.200 harusnya tetap 3.200. Ada 3.600 kembali ke 3.600 berdasarkan wilayah. Tapi harus mengikuti pergub, peraturan gubernur," ujarnya.