Trump Akui Takut Krisis Ekonomi, Posisi AS atas Iran Melemah
Trump mengaku khawatir konflik Iran memicu krisis ekonomi global. Pengakuan itu dinilai melemahkan posisi tawar AS dalam negosiasi.
(Kompas.com) 21/06/26 10:07 255427
KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengakui bahwa kekhawatiran terhadap potensi krisis ekonomi global menjadi salah satu alasan dirinya menyetujui kesepakatan damai sementara dengan Iran.
Pengakuan itu dinilai mengungkap kelemahan posisi AS menjelang dimulainya putaran baru negosiasi dengan Teheran di Swiss.
Dilansir dari Bloomberg, Minggu (21/6/2026), Trump mengatakan dirinya tidak ingin melihat perekonomian dunia mengalami krisis akibat konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.
Pernyataan tersebut muncul setelah AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang membuka kembali Selat Hormuz serta memulai proses pelonggaran sanksi terhadap ekspor minyak Iran ke pasar internasional.
Dampaknya langsung terasa di pasar keuangan. Harga minyak dunia turun, sementara pasar saham AS menguat.
"Saya tidak ingin melihat bencana ekonomi terjadi. Jika konflik ini terus berlanjut, hal itu bisa saja terjadi," kata Trump dalam konferensi pers di Evian, Perancis, Kamis (18/6/2026).
Namun, pernyataan tersebut dinilai mengungkap salah satu titik lemah AS menjelang dimulainya pembicaraan baru dengan Iran di Swiss pada Minggu (21/6/2026).
Berdasarkan kesepakatan sementara itu, kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk membahas pembatasan program nuklir Iran sekaligus kemungkinan pemberian keringanan ekonomi bagi Teheran.
Iran Dinilai Punya Posisi Tawar Lebih Kuat
Sejumlah analis menilai Iran kini mengetahui bahwa Trump kemungkinan enggan kembali menempuh jalur militer karena berisiko memicu gejolak ekonomi baru.
Kondisi itu berpotensi mengurangi tekanan terhadap Iran untuk segera mencapai kesepakatan.
Bahkan sebelum perundingan dimulai, Iran pada Sabtu (20/6/2026) kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon.
Tekanan terhadap AS juga diperkirakan meningkat apabila konflik regional berlangsung lebih lama.
Bloomberg melaporkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi memicu perlambatan ekonomi global terdalam dalam empat dekade terakhir.
Di dalam negeri, perang dengan Iran juga tidak mendapat dukungan luas dari publik AS.
Survei Universitas Maryland menunjukkan 56 persen warga AS menilai konflik tersebut lebih banyak merugikan kepentingan Amerika dibandingkan memberikan manfaat.
Menjelang pemilu paruh waktu yang akan digelar pada November 2026, sejumlah anggota Partai Republik mulai menyuarakan kekhawatiran. Bahkan DPR AS yang dikuasai Partai Republik sebelumnya telah memberikan suara untuk menghentikan perang dengan Iran.
"Jika melihat keseluruhan 14 poin dalam nota kesepahaman tersebut, Teheran berada dalam posisi negosiasi yang kuat ketika kedua pihak mulai membahas isu nuklir," kata Chris Kennedy, pemimpin riset economic statecraft di Bloomberg Economics dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS.
Kritik terhadap Konsesi AS
Sejumlah pihak menilai kesepakatan sementara itu lebih menguntungkan Iran dibandingkan AS.
Analisis Bloomberg Economics terhadap 14 poin kesepakatan menemukan bahwa 10 poin memberikan keuntungan bagi Iran, hanya satu poin yang secara jelas menguntungkan AS, sementara tiga poin lainnya bersifat netral.
Dalam nota tersebut, AS disebut akan memberikan pengecualian sanksi agar Iran dapat segera melanjutkan ekspor minyaknya.
Kesepakatan itu juga membuka peluang penghapusan seluruh program sanksi selama proses negosiasi 60 hari berlangsung.
Selain itu, Iran akan memperoleh program pembangunan senilai 300 miliar dollar AS untuk membantu proses rekonstruksi pascakonflik.
Kebijakan tersebut memicu kritik dari sejumlah legislator Partai Republik.
Di sisi lain, konsesi utama dari Iran dinilai relatif terbatas, yakni kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.
Komitmen serupa sebenarnya telah tercantum dalam perjanjian nuklir Iran tahun 2015.
AS memang memperoleh keuntungan berupa dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang sebelumnya sempat ditutup dan memicu lonjakan harga energi global.
Namun, sejumlah pengamat menilai keuntungan tersebut tidak terlalu signifikan karena jalur tersebut pada dasarnya sudah terbuka sebelum konflik pecah.
Negosiasi Bisa Berlangsung Berbulan-bulan
Kesepakatan itu juga menyebut masa negosiasi selama 60 hari dapat diperpanjang.
Ketentuan tersebut membuka kemungkinan perundingan berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan lebih lama.
Menurut Miad Maleki, mantan pejabat sanksi Departemen Keuangan AS yang kini menjadi peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, skenario itu lebih menguntungkan Iran dibandingkan AS.
"Anda tidak akan menukar program nuklir dengan keringanan sanksi yang sebenarnya sudah Anda terima. AS masih bisa meningkatkan tekanan militer, tetapi mereka telah menghilangkan pengaruh ekonomi yang justru paling dibutuhkan saat ini," kata Maleki.
Sementara itu, Wakil Presiden AS, JD Vance menyatakan program nuklir Iran pada dasarnya telah dihancurkan dan memberi sinyal bahwa Washington tidak terlalu bergantung pada keberhasilan perundingan untuk mencapai terobosan baru.
"Iran sudah melemah, program nuklir mereka telah dihancurkan, dan ekonominya berada dalam kondisi sulit. Jika mereka mengubah perilakunya, hal-hal besar bisa terjadi bagi Iran dan bagi perang ini. Jika tidak, itu bukan masalah bagi kami," ujar Vance.
Meski demikian, sejumlah analis menilai konsesi ekonomi yang telah diberikan Washington sebelum negosiasi dimulai membuat posisi AS menjadi lebih sulit dalam upaya memperoleh kesepakatan yang lebih menguntungkan pada tahap berikutnya.
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang#amerika-serikat #krisis-ekonomi #donald-trump #kesepakatan-damai #pasar-keuangan #harga-minyak #perang-iran