Bisnis.com,JAKARTA — Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran sebagai respons atas insiden penyerangan terhadap sebuah kapal kargo oleh kapal nirawak Iran di Selat Hormuz sehari sebelumnya.

Melansir Aljazeera, Sabtu (27/6/2026), Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), yang membawahi operasi militer AS di Timur Tengah, pada Jumat menyatakan telah memberikan "respons yang kuat terhadap serangan kemarin."

"Pesawat tempur Amerika Serikat menyerang lokasi penyimpanan rudal dan drone Iran serta fasilitas radar pesisir," demikian pernyataan CENTCOM.

CENTCOM menegaskan tindakan Iran telah mengancam kebebasan bernavigasi di salah satu jalur perdagangan internasional terpenting di dunia.

"Perilaku berbahaya Iran telah merusak kebebasan navigasi ketika aktivitas perdagangan semakin meningkat di koridor perdagangan internasional yang vital ini,” lanjut mereka.

Media melaporkan serangan AS terjadi di sekitar Pelabuhan Sirik di Iran selatan tidak lama setelah pengumuman tersebut disampaikan.

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) kemudian menyatakan telah membalas dengan menyerang instalasi militer Amerika Serikat di kawasan.

Dalam pernyataannya kepada kantor berita pemerintah IRNA, IRGC memperingatkan, "Jika agresi kembali terulang, respons kami akan jauh lebih luas daripada kali ini."

Gencatan Senjata Kembali Dipertanyakan

Aksi saling serang tersebut kembali memunculkan keraguan terhadap keberlangsungan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) yang ditandatangani Amerika Serikat dan Iran pada 17 Juni.

Kedua pihak saling menuduh telah melanggar kesepakatan yang di dalamnya mencakup penghentian operasi militer.

Dokumen tersebut menyerukan penghentian permanen operasi militer di seluruh medan konflik, termasuk di Lebanon, sehingga secara efektif menghentikan perang yang dilancarkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran sejak 28 Februari.

Namun, nota kesepahaman itu belum bersifat final dan dimaksudkan sebagai dasar bagi perundingan lanjutan, termasuk pembahasan mengenai lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran paling penting bagi perdagangan global.

Sejak perang dimulai, Iran menutup lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz sehingga mendorong lonjakan harga bahan bakar, pupuk, dan berbagai komoditas lainnya di pasar internasional.

Ketegangan kembali meningkat setelah kapal komersial berbendera Singapura, Ever Lovely, diserang pada Kamis (25/6/2026).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menyebut insiden terhadap Ever Lovely sebagai "pelanggaran bodoh" terhadap nota kesepahaman tersebut.

Kesepakatan itu semestinya membuka periode selama 60 hari ketika Iran berkewajiban mengupayakan kelancaran pelayaran kapal-kapal komersial di Selat Hormuz tanpa mengenakan biaya.

Meski demikian, gencatan senjata tetap berada dalam kondisi rapuh setelah Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon, yang menurut Iran bertentangan dengan isi nota kesepahaman.

Sebagai respons atas serangan tersebut, Iran pekan lalu menyatakan akan kembali menutup Selat Hormuz.

Insiden terhadap Ever Lovely terjadi saat kapal kontainer tersebut melintasi perairan dekat pantai Oman di Selat Hormuz pada Kamis. Kapal terkena sebuah proyektil, namun tidak ada awak yang terluka dan pelayaran tetap dapat dilanjutkan.

Trump menuding Iran bertanggung jawab atas serangan itu.

"Iran menembakkan sedikitnya empat drone bunuh diri ke kapal-kapal yang melintasi Selat Hormuz," kata Trump.

Dia mengklaim tiga drone berhasil ditembak jatuh, sementara satu drone lainnya mengenai sasaran.

"Salah satu drone menghantam dek atas sebuah kapal kargo yang sangat besar dan sangat mahal," tulis Trump melalui media sosialnya pada Jumat.

KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) dan Iran melaporkan kemajuan dalam perundingan perdamaian yang berlangsung di Bürgenstock, Swiss, Minggu (21/6/2026), di tengah ketegangan yang masih membayangi hubungan kedua negara.

Dilansir dari Bloomberg, Senin (22/6/2026), para mediator dari Qatar dan Pakistan menyebut pembicaraan tersebut menghasilkan "kemajuan yang menggembirakan" dan membuka jalan bagi negosiasi teknis lanjutan dalam beberapa hari ke depan.

Wakil Presiden AS, JD Vance dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menjadi peserta utama dalam pertemuan tersebut. Kedua pihak juga menyepakati peta jalan menuju kesepakatan final yang ditargetkan tercapai dalam waktu 60 hari.

"Kemajuan yang menggembirakan telah dicapai, termasuk pembentukan mekanisme untuk pembicaraan teknis lanjutan," demikian pernyataan bersama Qatar dan Pakistan.

Selain itu, AS dan Iran sepakat membentuk jalur komunikasi langsung guna mencegah insiden maupun salah perhitungan yang berpotensi memicu konflik baru.

Langkah tersebut juga bertujuan menjamin kelancaran pelayaran kapal-kapal komersial di Selat Hormuz, jalur strategis yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan energi dunia.

Sepakat Bentuk Mekanisme untuk Lebanon

Dalam perundingan itu, para pihak juga menyetujui pembentukan "de-confliction cell" yang melibatkan Lebanon.

Mekanisme tersebut dirancang untuk membantu memastikan penghentian operasi militer di Lebanon dapat dipatuhi seluruh pihak yang terlibat.

Araghchi menyebut mediasi Qatar dan Pakistan telah menghasilkan kemajuan penting dalam upaya mengakhiri konflik di Lebanon.

Melalui unggahan di platform X, ia juga mengungkapkan sejumlah hasil yang diklaim telah dicapai Iran.

"Ekspor minyak dan petrokimia dibebaskan, blokade dicabut, sebagian aset yang dibekukan dilepas, serta rencana besar rekonstruksi dan pembangunan Iran diluncurkan," tulis Araghchi.

Trump Kembali Ancam Iran

Meski perundingan menunjukkan perkembangan positif, Presiden AS, Donald Trump kembali melontarkan peringatan keras kepada Teheran.

Saat pembicaraan dimulai, Trump menulis di media sosial bahwa AS akan kembali menyerang Iran apabila kelompok-kelompok yang didukung Teheran di Lebanon terus menyerang Israel.

Trump juga mengancam akan memberlakukan pungutan terhadap Iran jika kesepakatan tidak tercapai.

Dalam wawancara dengan Fox News pada Minggu, Trump mengatakan dirinya telah memperingatkan langsung para pemimpin Iran terkait kemungkinan penutupan Selat Hormuz.

Menurut Trump, apabila Iran menutup jalur pelayaran tersebut, konsekuensinya akan sangat berat bagi Teheran.

Ancaman itu sempat memunculkan kebingungan setelah media Iran melaporkan bahwa Teheran menghentikan pembicaraan sebagai respons atas pernyataan terbaru Trump.

Namun, perundingan tetap berlangsung dan menghasilkan kesepakatan awal yang dinilai dapat meredakan ketegangan antara kedua negara.

Negosiasi Diperkirakan Masih Panjang

Meski kesepakatan sementara telah tercapai, para pejabat mengingatkan bahwa proses menuju penyelesaian akhir masih panjang.

Isu-isu utama seperti program nuklir Iran dan keringanan ekonomi bagi Teheran masih menjadi topik yang harus dinegosiasikan lebih lanjut.

"Apa yang terjadi hari ini sebenarnya adalah awal dari negosiasi teknis yang tidak akan menyelesaikan seluruh perbedaan," kata Vance kepada wartawan usai pertemuan.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut bersama perwakilan Qatar dan Pakistan yang menjadi mediator dalam proses negosiasi.

Menurut seorang pejabat yang mengetahui jalannya pembicaraan, keberhasilan negosiasi AS-Iran sangat bergantung pada perkembangan situasi di Lebanon.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa hasil positif hanya dapat terwujud jika terdapat dukungan dari Israel, termasuk kemungkinan penarikan pasukan dari Lebanon agar kesepakatan sementara dapat berjalan.

Israel sendiri tidak terlibat dalam perundingan yang menghasilkan kesepakatan tersebut.

SEPAH NEWS via AFP Kapal-kapal perahu bermanuver mengelilingi kapal militer dalam latihan Garda Revolusi Iran (IRGC) di Selat Hormuz, 17 Februari 2026.

Selat Hormuz Tetap Dilalui Kapal Tanker

Menjelang perundingan, Iran sempat menyatakan bahwa Selat Hormuz akan kembali ditutup setelah menuduh Israel melanggar gencatan senjata di Lebanon.

Meski demikian, lalu lintas minyak melalui jalur tersebut tetap berlangsung.

Data pelacakan kapal menunjukkan tiga kapal tanker raksasa yang terkait dengan India kembali muncul di Teluk Oman pada Minggu setelah sebelumnya mencoba melintasi selat itu pada Jumat.

Ketiga kapal tersebut mengangkut hampir 6 juta barel minyak dari Irak dan Kuwait.

Sementara itu, Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) menyatakan lalu lintas kapal komersial di Selat Hormuz meningkat pada Sabtu.

Sebanyak 55 kapal niaga yang membawa muatan serta lebih dari 17 juta barel minyak tercatat melintasi jalur perairan tersebut.

Selat Hormuz merupakan salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia. Karena itu, setiap ancaman penutupan kawasan tersebut selalu menjadi perhatian pasar global.

Kesepakatan untuk menjaga jalur komunikasi dan memastikan pelayaran tetap aman menjadi salah satu hasil penting dari perundingan terbaru antara AS dan Iran, meski sejumlah isu krusial masih harus dirundingkan dalam beberapa pekan mendatang.

KOMPAS.com - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengakui bahwa kekhawatiran terhadap potensi krisis ekonomi global menjadi salah satu alasan dirinya menyetujui kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Pengakuan itu dinilai mengungkap kelemahan posisi AS menjelang dimulainya putaran baru negosiasi dengan Teheran di Swiss.

Dilansir dari Bloomberg, Minggu (21/6/2026), Trump mengatakan dirinya tidak ingin melihat perekonomian dunia mengalami krisis akibat konflik yang berkepanjangan di Timur Tengah.

Pernyataan tersebut muncul setelah AS dan Iran menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang membuka kembali Selat Hormuz serta memulai proses pelonggaran sanksi terhadap ekspor minyak Iran ke pasar internasional.

Dampaknya langsung terasa di pasar keuangan. Harga minyak dunia turun, sementara pasar saham AS menguat.

"Saya tidak ingin melihat bencana ekonomi terjadi. Jika konflik ini terus berlanjut, hal itu bisa saja terjadi," kata Trump dalam konferensi pers di Evian, Perancis, Kamis (18/6/2026).

Namun, pernyataan tersebut dinilai mengungkap salah satu titik lemah AS menjelang dimulainya pembicaraan baru dengan Iran di Swiss pada Minggu (21/6/2026).

Berdasarkan kesepakatan sementara itu, kedua negara memiliki waktu 60 hari untuk membahas pembatasan program nuklir Iran sekaligus kemungkinan pemberian keringanan ekonomi bagi Teheran.

Iran Dinilai Punya Posisi Tawar Lebih Kuat

Sejumlah analis menilai Iran kini mengetahui bahwa Trump kemungkinan enggan kembali menempuh jalur militer karena berisiko memicu gejolak ekonomi baru.

Kondisi itu berpotensi mengurangi tekanan terhadap Iran untuk segera mencapai kesepakatan.

Bahkan sebelum perundingan dimulai, Iran pada Sabtu (20/6/2026) kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan antara Israel dan Lebanon.

Tekanan terhadap AS juga diperkirakan meningkat apabila konflik regional berlangsung lebih lama.

Bloomberg melaporkan bahwa konflik berkepanjangan berpotensi memicu perlambatan ekonomi global terdalam dalam empat dekade terakhir.

Di dalam negeri, perang dengan Iran juga tidak mendapat dukungan luas dari publik AS.

Survei Universitas Maryland menunjukkan 56 persen warga AS menilai konflik tersebut lebih banyak merugikan kepentingan Amerika dibandingkan memberikan manfaat.

Menjelang pemilu paruh waktu yang akan digelar pada November 2026, sejumlah anggota Partai Republik mulai menyuarakan kekhawatiran. Bahkan DPR AS yang dikuasai Partai Republik sebelumnya telah memberikan suara untuk menghentikan perang dengan Iran.

"Jika melihat keseluruhan 14 poin dalam nota kesepahaman tersebut, Teheran berada dalam posisi negosiasi yang kuat ketika kedua pihak mulai membahas isu nuklir," kata Chris Kennedy, pemimpin riset economic statecraft di Bloomberg Economics dan mantan pejabat Departemen Luar Negeri AS.

Kritik terhadap Konsesi AS

Sejumlah pihak menilai kesepakatan sementara itu lebih menguntungkan Iran dibandingkan AS.

Analisis Bloomberg Economics terhadap 14 poin kesepakatan menemukan bahwa 10 poin memberikan keuntungan bagi Iran, hanya satu poin yang secara jelas menguntungkan AS, sementara tiga poin lainnya bersifat netral.

Dalam nota tersebut, AS disebut akan memberikan pengecualian sanksi agar Iran dapat segera melanjutkan ekspor minyaknya.

Kesepakatan itu juga membuka peluang penghapusan seluruh program sanksi selama proses negosiasi 60 hari berlangsung.

Selain itu, Iran akan memperoleh program pembangunan senilai 300 miliar dollar AS untuk membantu proses rekonstruksi pascakonflik.

Kebijakan tersebut memicu kritik dari sejumlah legislator Partai Republik.

Di sisi lain, konsesi utama dari Iran dinilai relatif terbatas, yakni kembali menegaskan komitmennya untuk tidak mengembangkan senjata nuklir.

Komitmen serupa sebenarnya telah tercantum dalam perjanjian nuklir Iran tahun 2015.

AS memang memperoleh keuntungan berupa dibukanya kembali Selat Hormuz, jalur pelayaran strategis yang sebelumnya sempat ditutup dan memicu lonjakan harga energi global.

Namun, sejumlah pengamat menilai keuntungan tersebut tidak terlalu signifikan karena jalur tersebut pada dasarnya sudah terbuka sebelum konflik pecah.

Negosiasi Bisa Berlangsung Berbulan-bulan

Kesepakatan itu juga menyebut masa negosiasi selama 60 hari dapat diperpanjang.

Ketentuan tersebut membuka kemungkinan perundingan berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan lebih lama.

Menurut Miad Maleki, mantan pejabat sanksi Departemen Keuangan AS yang kini menjadi peneliti senior di Foundation for Defense of Democracies, skenario itu lebih menguntungkan Iran dibandingkan AS.

"Anda tidak akan menukar program nuklir dengan keringanan sanksi yang sebenarnya sudah Anda terima. AS masih bisa meningkatkan tekanan militer, tetapi mereka telah menghilangkan pengaruh ekonomi yang justru paling dibutuhkan saat ini," kata Maleki.

Sementara itu, Wakil Presiden AS, JD Vance menyatakan program nuklir Iran pada dasarnya telah dihancurkan dan memberi sinyal bahwa Washington tidak terlalu bergantung pada keberhasilan perundingan untuk mencapai terobosan baru.

"Iran sudah melemah, program nuklir mereka telah dihancurkan, dan ekonominya berada dalam kondisi sulit. Jika mereka mengubah perilakunya, hal-hal besar bisa terjadi bagi Iran dan bagi perang ini. Jika tidak, itu bukan masalah bagi kami," ujar Vance.

Meski demikian, sejumlah analis menilai konsesi ekonomi yang telah diberikan Washington sebelum negosiasi dimulai membuat posisi AS menjadi lebih sulit dalam upaya memperoleh kesepakatan yang lebih menguntungkan pada tahap berikutnya.

WASHINGTON, KOMPAS.com - Iran kembali mengumumkan penutupan Selat Hormuz pada Sabtu (20/6/2026) dan memperingatkan kapal-kapal agar menjauhi jalur pelayaran strategis tersebut.

Namun, Amerika Serikat (AS) membantah klaim itu dan menegaskan bahwa lalu lintas di perairan tersebut masih berjalan normal.

Dilansir dari CNBC, perkembangan terbaru ini terjadi ketika Wakil Presiden AS JD Vance bertolak ke Swiss untuk melanjutkan perundingan dengan Iran yang dijadwalkan berlangsung pada Minggu (21/6/2026).

Ketegangan kembali meningkat hanya beberapa hari setelah Teheran dan Washington mencapai kesepakatan sementara untuk mengakhiri permusuhan di kawasan Timur Tengah.

Pengumuman penutupan Selat Hormuz disampaikan militer Iran dan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) saat delegasi Iran bersiap menuju Swiss untuk mengikuti pembicaraan teknis dengan pejabat AS.

Menurut laporan Associated Press (AP), komando militer gabungan Iran menyatakan langkah tersebut diambil sebagai respons atas berlanjutnya operasi militer Israel di Lebanon.

Teheran juga menuding AS tidak menunjukkan itikad baik serta gagal memenuhi komitmennya dalam kerangka gencatan senjata yang telah disepakati.

Televisi pemerintah Iran menyebut bahwa "langkah-langkah berikutnya telah disiapkan" apabila tindakan yang mereka sebut sebagai agresi terus berlanjut.

AS Tegaskan Selat Hormuz Tetap Terbuka

Di tengah klaim Iran tersebut, militer AS menegaskan bahwa Selat Hormuz tidak ditutup dan lalu lintas pelayaran tetap berlangsung.

Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins, mengatakan Iran tidak memiliki kendali atas jalur pelayaran internasional tersebut.

"Iran tidak mengendalikan Selat Hormuz. Lalu lintas kapal terus berjalan dan pasukan AS memantau situasi untuk memastikan kondisi itu tetap berlangsung," kata Hawkins kepada Reuters.

Presiden AS Donald Trump juga mengindikasikan pemerintahannya menganggap Selat Hormuz masih terbuka untuk aktivitas pelayaran.

Dalam unggahan di Truth Social pada Sabtu malam, Trump menyatakan tidak akan ada pungutan biaya bagi kapal yang melintasi Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata.

Menurut Trump, biaya baru dapat diberlakukan oleh AS apabila kesepakatan sementara gagal diubah menjadi perjanjian final dalam waktu 60 hari.

"Tidak akan ada tarif di Selat Hormuz selama 60 hari masa gencatan senjata, dan tidak akan ada tarif setelah periode itu berakhir kecuali diberlakukan oleh Amerika Serikat apabila kesepakatan tidak diselesaikan," tulis Trump.

Serangan di Lebanon Picu Ketegangan

Klaim penutupan Selat Hormuz muncul setelah serangan Israel di wilayah selatan Lebanon pada Sabtu.

AP melaporkan sedikitnya 16 orang tewas, termasuk dua anak-anak, berdasarkan keterangan otoritas Lebanon.

Kantor berita pemerintah Lebanon, National News Agency, menyebut tujuh orang masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan di Nabatiyeh dan sejumlah desa sekitarnya setelah serangan tersebut.

Perkembangan tersebut terjadi menjelang perundingan di Swiss untuk melanjutkan implementasi kesepakatan sementara AS-Iran yang dicapai pada Rabu (17/6/2026).

Nota kesepahaman yang telah ditandatangani sebelumnya mencakup penghentian segera aksi militer Israel di Lebanon serta pembukaan penuh Selat Hormuz tanpa pungutan biaya dari Iran selama sedikitnya 60 hari.

JD Vance dan Delegasi Iran Bertemu di Swiss

JD Vance berangkat ke Swiss pada Sabtu malam untuk melanjutkan negosiasi dengan delegasi Iran. Perundingan itu juga melibatkan mediator dari Pakistan dan Qatar.

Sebelum menaiki pesawat, Vance mengatakan dirinya berharap pembicaraan dapat menghasilkan kemajuan terkait isu nuklir Iran dan gencatan senjata di Lebanon.

"Terlepas dari berbagai pemberitaan, situasi sebenarnya mulai membaik di sana (Lebanon) dan ketegangan sedikit mereda," kata Vance.

Ia menambahkan bahwa AS akan terus mengelola proses tersebut agar Israel dan Lebanon tetap berada dalam kondisi aman.

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Swiss mengumumkan melalui media sosial X bahwa delegasi Iran telah tiba di negara tersebut.

Dalam wawancara dengan Fox News, Vance juga menyampaikan optimisme terhadap proses negosiasi meski Iran kembali mengancam menutup Selat Hormuz.

Menurut dia, menantu Trump, Jared Kushner, bersama utusan khusus AS Steve Witkoff yang berada di Swiss tengah menyelesaikan rincian teknis kesepakatan.

"Pembicaraan berjalan dengan baik," ujar Vance.

Ia juga menyebut lalu lintas kapal tanker minyak meningkat tajam setelah tercapainya kesepakatan gencatan senjata.

"Kemarin kami berhasil mengalirkan 16 juta barel minyak melalui Selat Hormuz. Itu merupakan rekor bahkan dibandingkan periode sebelum konflik dimulai," kata Vance.

Selain itu, negosiator kedua pihak juga berfokus pada pengamanan stok uranium yang telah diperkaya milik Iran agar Teheran tidak dapat dengan mudah membangun kembali program nuklirnya.

Vance menegaskan AS masih memiliki pengaruh ekonomi yang besar apabila Iran gagal mematuhi isi kesepakatan yang sedang dinegosiasikan.

KOMPAS.com - Upaya AS dan Iran memulai perundingan damai permanen serta pembatasan program nuklir Teheran mengalami hambatan. Pembicaraan yang semula dijadwalkan berlangsung di Swiss pada Jumat (19/6/2026) ditunda setelah pertempuran di Lebanon selatan kembali meningkat.

Dilansir dari Bloomberg, penundaan terjadi akibat bentrokan antara Israel dan kelompok Hezbollah yang didukung Iran. Dua sumber yang mengetahui proses tersebut mengatakan Iran memutuskan tidak mengirim delegasi ke Swiss setelah pecahnya kembali kekerasan di Lebanon.

Wakil Presiden AS, JD Vance, yang dijadwalkan mewakili Washington dalam perundingan itu, juga tidak melakukan perjalanan ke Swiss. Hingga kini belum ada kepastian mengenai jadwal baru pembahasan tersebut.

Penundaan itu menjadi tantangan bagi Presiden AS Donald Trump yang pada Rabu (17/6/2026) telah menandatangani nota kesepahaman dengan Iran.

Kesepakatan sementara tersebut menuai kritik karena dianggap memberikan terlalu banyak manfaat ekonomi dan pelonggaran sanksi kepada Teheran.

Trump berpendapat kesepakatan itu penting untuk mencegah krisis ekonomi global, terutama karena Selat Hormuz yang menjadi jalur utama perdagangan energi dunia akan kembali dibuka bagi pengiriman minyak dan gas.

"Kami tidak bertemu karena putus asa. Iran yang putus asa. Mereka sudah selesai!" tulis Trump di Truth Social pada Jumat.

Meski demikian, Trump tetap optimistis kedua negara masih memiliki peluang mencapai kesepakatan.

"Kami masih punya waktu untuk membuat kesepakatan. Jika tidak, kami akan melakukan hal-hal yang tidak akan mereka sukai. Namun saya rasa tidak akan sampai ke sana," ujar Trump saat berbicara di Joint Base Andrews.

Gencatan Senjata Lebanon Jadi Syarat Iran

Menurut laporan Bloomberg, Iran menjadikan gencatan senjata di Lebanon sebagai bagian dari kesepakatan damai sementara yang telah dicapai dengan AS pekan ini.

Setelah pertempuran kembali pecah, Teheran memilih menunda keterlibatannya dalam perundingan lanjutan.

Belakangan, seorang pejabat AS menyebut Israel dan Hezbollah telah menyepakati gencatan senjata. Kedua pihak menyatakan akan mematuhi penghentian pertempuran apabila lawannya melakukan hal yang sama.

Namun situasi di lapangan masih rapuh. Militer Israel melaporkan empat tentaranya tewas, termasuk seorang komandan batalion.

Sementara itu, kantor berita pemerintah Lebanon melaporkan serangan Israel menewaskan sedikitnya 18 orang. Militer Israel menyatakan telah menyerang sekitar 80 target Hezbollah.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghaei menuding AS memiliki "tanggung jawab langsung" atas situasi di Lebanon dan operasi militer Israel.

Ketegangan Trump dan Netanyahu Meningkat

Konflik Lebanon juga memicu ketegangan baru antara Washington dan Tel Aviv.

Trump dilaporkan beberapa kali menegur Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu karena dianggap hampir menggagalkan nota kesepahaman dengan Iran melalui peningkatan serangan di Lebanon.

Dalam wawancara dengan Axios yang ditayangkan Jumat, Trump mengatakan dirinya memiliki hubungan baik dengan Netanyahu, tetapi perlu "menjaganya tetap waras".

Trump bahkan mengklaim dapat mencegah Israel menyerang Lebanon.

"Mereka sangat menghormati saya dan melakukan apa yang saya katakan," ujar Trump.

Namun Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mentoleransi serangan terhadap tentaranya maupun wilayah negaranya.

"Israel akan menuntut harga yang sangat mahal dari Hezbollah sebagai respons," tulis Netanyahu di platform X.

Ia juga menegaskan pasukan Israel akan tetap berada di zona keamanan di Lebanon selatan selama masih diperlukan untuk melindungi komunitas di wilayah utara Israel.

Sebuah survei yang disiarkan Channel 12 Israel menunjukkan 67 persen warga Israel menilai kesepakatan AS-Iran merugikan negara mereka. Hanya 9 persen yang menilai kesepakatan tersebut menguntungkan, sementara 24 persen lainnya belum menentukan sikap.

SEPAH NEWS via AFP Kapal-kapal perahu bermanuver mengelilingi kapal militer dalam latihan Garda Revolusi Iran (IRGC) di Selat Hormuz, 17 Februari 2026.

Selat Hormuz dan Pasokan Energi Dunia

Di tengah ketidakpastian diplomatik, perhatian pasar juga tertuju pada Selat Hormuz, jalur vital bagi pasokan energi global.

Aktivitas pelayaran di kawasan itu sempat meningkat setelah Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandatangani kesepakatan sementara yang membuka kembali jalur ekspor minyak dan gas.

Namun Iran pada Jumat menyatakan kapal yang melintasi Selat Hormuz harus memperoleh izin dari Teheran.

Otoritas Selat Teluk Persia Iran juga mengusulkan kebijakan asuransi wajib bagi kapal yang melintas. Saat ini asuransi tersebut masih diberikan tanpa biaya, tetapi di masa depan dapat dikenakan tarif tertentu.

Usulan itu mendapat penolakan dari AS, negara-negara Eropa, dan negara Teluk Arab.

"Kami percaya jalur perairan internasional seharusnya bebas dari pungutan," kata Vance.

Pasar minyak merespons perkembangan tersebut dengan hati-hati. Harga minyak Brent naik sekitar 0,9 persen menjadi 80 dollar AS per barel pada Jumat.

Meski demikian, harga minyak masih turun sekitar 7,7 persen sepanjang pekan ini karena pelaku pasar memperkirakan pembukaan kembali Selat Hormuz akan membantu meredakan krisis pasokan energi global.

Negosiasi Nuklir Diperkirakan Tidak Mudah

Kesepakatan sementara yang ditandatangani AS dan Iran pekan ini mencakup pencabutan blokade laut terhadap pelabuhan Iran serta pembukaan kembali Selat Hormuz.

Kedua negara juga sepakat memperpanjang gencatan senjata selama putaran perundingan baru berlangsung.

Dalam pembahasan mendatang, Washington dan Teheran akan berupaya mencapai kesepakatan mengenai pembatasan pengolahan uranium Iran, termasuk kemungkinan pembatasan selama satu dekade atau lebih serta penghancuran atau pengenceran stok uranium yang telah diperkaya hingga tingkat tinggi.

AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu dengan alasan mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir.

Iran selama ini membantah ingin membangun bom atom, tetapi telah memperkaya uranium hingga jauh di atas tingkat yang dibutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir.

Sejumlah pakar nuklir menilai tenggat 60 hari yang ditetapkan untuk mencapai kesepakatan permanen terlalu singkat mengingat kompleksitas isu yang dibahas.

Sebagai perbandingan, perjanjian nuklir Iran tahun 2015 yang melibatkan AS dan sejumlah negara besar membutuhkan waktu sekitar dua tahun hingga berhasil disepakati.

Meski perang mulai mereda, harga minyak dunia masih sekitar 30 persen lebih tinggi dibandingkan awal tahun. Para analis memperkirakan dibutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum arus minyak dan gas alam cair melalui Selat Hormuz kembali normal sepenuhnya.

KOMPAS.com – Amerika Serikat (AS) dan Iran resmi memulai pelaksanaan kesepakatan damai sementara yang membuka jalan bagi perundingan baru terkait program nuklir Teheran.

Seiring berlakunya kesepakatan tersebut, lalu lintas pelayaran di Selat Hormuz mulai kembali normal setelah Washington mengakhiri blokade terhadap jalur laut strategis tersebut.

Dilansir dari Bloomberg, Jumat (19/6/2026), Wakil Presiden AS, JD Vance mengatakan masa negosiasi selama 60 hari yang tercantum dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani kedua negara telah resmi dimulai.

Menurut Vance, salah satu syarat penting dalam perundingan lanjutan adalah tetap terbukanya Selat Hormuz, jalur pelayaran yang menjadi penghubung utama perdagangan minyak dunia.

"Jika selat itu tidak terbuka, maka tidak akan ada kesepakatan final," kata Vance kepada wartawan di Gedung Putih.

Ia juga mengecilkan kekhawatiran bahwa Iran akan mengenakan tarif atau biaya bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz.

"Kami percaya jalur perairan internasional harus bebas dari pungutan. Negara-negara di kawasan akan bersama-sama menyusun kerangka keamanan yang tepat untuk selat tersebut di masa depan," ujar Vance.

Harga Minyak Dunia Turun dari Level Tertinggi

Kesepakatan damai tersebut turut memengaruhi pasar energi global.

Harga minyak Brent pada Kamis bergerak fluktuatif sebelum ditutup di bawah 80 dollar AS per barel. Angka itu lebih rendah dibandingkan level hampir 95 dollar AS per barel yang sempat tercapai setelah ketegangan antara AS dan Iran meningkat beberapa waktu lalu.

Meski demikian, harga minyak masih sekitar 30 persen lebih tinggi dibandingkan awal tahun.

Pelaku pasar energi memperkirakan diperlukan waktu berbulan-bulan hingga arus pengiriman minyak dan gas alam cair (LNG) melalui Selat Hormuz kembali sepenuhnya normal.

Presiden AS, Donald Trump mengakui bahwa kekhawatiran terhadap dampak ekonomi global menjadi salah satu pertimbangan utama dalam menyetujui kesepakatan tersebut.

"Kita tidak akan memiliki pasokan minyak selama berbulan-bulan. Selama bom masih dijatuhkan, jalur itu otomatis tertutup," kata Trump dalam wawancara dengan Axios.

Ia bahkan memperingatkan bahwa penutupan Selat Hormuz dalam waktu lama berpotensi memicu krisis ekonomi global.

"Itu adalah jenis peristiwa yang bisa menyebabkan depresi ekonomi di seluruh dunia," ujar Trump.

PIXABAY Ilustrasi kapal tanker. Harga minyak dunia kembali melemah setelah muncul sinyal deeskalasi konflik AS-Iran. Pasar berharap pasokan dari Timur Tengah segera pulih.

Blokade Dicabut, Kapal Minyak Mulai Bergerak

Komando Pusat Militer AS (CENTCOM) mengumumkan bahwa blokade terhadap lalu lintas kapal menuju dan dari pelabuhan Iran telah dicabut.

Dalam pernyataannya, CENTCOM menegaskan bahwa pasukan AS tidak lagi menghambat pergerakan kapal menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran di Teluk Persia dan Teluk Oman.

Seiring pencabutan blokade tersebut, kapal-kapal yang sebelumnya tertahan mulai kembali melintasi Selat Hormuz.

Data pelayaran menunjukkan kapal yang membawa hampir 10 juta barel minyak telah keluar atau sedang melintasi selat tersebut, termasuk kapal tanker milik Arab Saudi yang untuk pertama kalinya kembali beroperasi sejak perang pecah lebih dari tiga bulan lalu.

Pemerintah Kuwait juga mengumumkan rencana peningkatan produksi minyak menyusul meredanya konflik.

Sementara itu, Iran menyatakan aktivitas kapal niaga di pelabuhan-pelabuhan selatan negara itu telah kembali normal sejak awal pekan ini.

Meski demikian, sejumlah perusahaan pelayaran dan energi masih menunggu kepastian mengenai keamanan jalur pelayaran, termasuk kemungkinan adanya ranjau laut dan aturan yang harus dipenuhi kapal yang melintas.

Kesepakatan Tuai Kritik

Kesepakatan damai sementara tersebut memicu kritik dari sejumlah politisi Partai Republik di AS maupun kalangan pemerintah Israel.

Mereka menilai Washington memberikan terlalu banyak konsesi kepada Iran, termasuk melalui pelonggaran sanksi ekonomi dan kemungkinan pencairan dana Iran yang sebelumnya dibekukan.

Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat AS, Roger Wicker, mengatakan bahwa dana rekonstruksi dan pembangunan ekonomi Iran yang nilainya mencapai 300 miliar dollar AS akan membuat manfaat yang diperoleh Teheran jauh lebih besar dibandingkan kesepakatan nuklir era Presiden Barack Obama pada 2015.

Kritik serupa juga muncul di Israel. Sejumlah pejabat menilai kesepakatan tersebut tidak cukup untuk membatasi program rudal balistik Iran dan justru memberikan keuntungan finansial yang besar kepada Teheran.

Menanggapi keberatan dari Israel, Vance mengingatkan bahwa AS merupakan sekutu terkuat negara tersebut.

"Jika saya berada di kabinet pemerintah Israel, saya mungkin tidak akan menyerang satu-satunya sekutu kuat yang masih saya miliki di dunia," kata Vance.

Iran Gratiskan Akses Selat Hormuz Selama 60 Hari

Berdasarkan salinan nota kesepahaman yang dipublikasikan Presiden Iran Masoud Pezeshkian melalui media sosial X, Iran akan memberikan akses bagi kapal-kapal komersial melintasi Selat Hormuz tanpa biaya selama 60 hari.

Dalam dokumen tersebut juga disebutkan bahwa lalu lintas pelayaran di selat itu akan dipulihkan sepenuhnya dalam waktu 30 hari.

Iran dan Oman selanjutnya akan melakukan pembicaraan mengenai pengelolaan serta layanan maritim di Selat Hormuz sesuai hukum internasional dan hak kedaulatan negara-negara pesisir Teluk Persia.

Selama masa negosiasi 60 hari ke depan, AS dan Iran akan berupaya mencapai kesepakatan mengenai pembatasan program nuklir Teheran, termasuk pengelolaan stok uranium yang telah diperkaya pada tingkat tinggi.

Namun, sejumlah pakar nuklir menilai waktu dua bulan terlalu singkat untuk menyelesaikan persoalan yang sangat kompleks dan teknis tersebut. Meski demikian, kesepakatan membuka peluang untuk memperpanjang masa perundingan jika diperlukan.

Sebagai perbandingan, perundingan yang menghasilkan kesepakatan nuklir Iran tahun 2015 membutuhkan waktu sekitar dua tahun hingga akhirnya disepakati.

IDXChannel- Saham SpaceX turun lebih dari 6 persen pada hari Kamis (18/6/2026), karena euforia pasca-IPO perusahaan roket milik Elon Musk ini mulai mereda.

Dilansir dari laman Reuters Jumat (19/6/2026), mengingat besarnya IPO dan kinerja awal yang kuat, aksi ambil untung dalam jumlah tertentu bukanlah hal yang mengejutkan, kata analis IPOX Schuster, Kat Liu. "Ini merupakan pekan perdagangan yang sangat penuh peristiwa dan ini waktu yang singkat untuk IPO terbesar dalam sejarah," katanya.

Saham perusahaan antariksa AS lainnya juga turun. Rocket Lab dan Planet Labs merosot sekitar 3 persen, sementara AST SpaceMobile (ASTS.O) dan Intuitive Machines (LUNR.O) masing-masing turun sekitar 7 persen dan 3 persen.

Sementara itu, investor ritel membeli saham SpaceX selama tiga sesi terakhir, dengan total pembelian bersih lebih dari 9,1 juta pada pukul 14.00 ET, menurut Vanda Research. Akan tetapi, karena jumlah saham yang beredar di publik relatif kecil dan valuasi yang tinggi, analis dan manajer portofolio telah memperingatkan investor untuk mengantisipasi volatilitas di awal masa SpaceX sebagai perusahaan publik.

Adapun valuasi SpaceX melonjak melewati USD2 triliun setelah debutnya di Nasdaq minggu lalu. Sementara sahamnya meroket dalam dua hari pertama perdagangan sebelum kehilangan sebagian keuntungan karena investor menilai apakah valuasi perusahaan yang tinggi dapat dibenarkan oleh dorongan AI-nya yang mahal.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel- Wall Street ditutup melonjak pada hari Kamis (19/6/2026), karena dipengaruhi beberapa sentimen setelah AS dan Iran menandatangani kesepakatan perdamaian sementara untuk mengakhiri operasi militer di semua lini dan segera membuka kembali Selat Hormuz.

Dilansir dari laman Investing Jumat (19/6/2026), kesepakatan awal tersebut akan memulai periode negosiasi selama dua bulan untuk mencapai kesepakatan akhir.

Sebelumnya, beberapa saham merosot pada sesi sebelumnya usai Federal Reserve memproyeksikan setidaknya ada satu kenaikan suku bunga seperempat poin tahun ini. Ketua baru The Fed Kevin Warsh juga mengumumkan tinjauan menyeluruh terhadap praktik bank sentral.

Indeks acuan S&P 500 melonjak 1,1 persen menjadi 7.497,86 poin, sementara NASDAQ Composite yang didominasi saham teknologi melonjak 1,9 persen menjadi 26.517,93 poin. Dow Jones Industrial Average yang didominasi saham unggulan naik 0,1 persen menjadi 51.565,26 poin.

Pasar saham akan tutup pada hari Jumat untuk libur Juneteenth. Sepanjang minggu ini, S&P naik 0,9 persen, Nasdaq naik 2,4 persen, dan Dow naik 0,7 persen.

"Investor tampaknya telah menerima kenyataan bahwa pemimpin baru Federal Reserve memimpin pertemuan FOMC yang sangat agresif, yang hasilnya menunjukkan bahwa kemungkinan langkah kebijakan selanjutnya adalah menaikkan suku bunga atau mempertahankannya tetap stabil untuk masa mendatang," kata Mark Luschini, Kepala Strategi Investasi di Janney Montgomery Scott, kepada Investing.com.

Sementara itu, penandatanganan (kesepakatan damai) yang memungkinkan kapal untuk melanjutkan arus melalui selat tersebut semakin menurunkan harga minyak dan meningkatkan kepercayaan bahwa beberapa solusi permanen untuk perang dengan Iran kemungkinan sudah berakhir.

"Kembalinya reli harga saham, yang telah menjadi jalur termudah selama dua bulan terakhir, dibangun di atas pertumbuhan laba yang sangat kuat yang kini diperkuat oleh dorongan penurunan harga energi yang berpotensi mengurangi bias kenaikan biaya dan inflasi," kata Luschini.

(kunthi fahmar sandy)

IDXChannel - Wall Street dibuka menguat pada perdagangan Kamis (18/6/2026) waktu setempat. Saham semikonduktor memimpin penguatan, seiring optimisme terhadap kesepakatan damai di Timur Tengah yang mengimbangi kekhawatiran atas sikap hawkish Federal Reserve (The Fed) di bawah Ketua baru Kevin Warsh.

Melansir Reuters, indeks Dow Jones Industrial Average naik 357,37 poin 0,70 persen ke 51.853,59, S&P 500 naik 62,05 poin atau 0,84 persen ke 7.482,15, dan Nasdaq Composite naik 225,57 poin atau 0,87 persen ke 26.247,23.

Saham Intel melonjak hampir 10 persen setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan Apple telah sepakat bekerja sama dengan perusahaan tersebut untuk merancang dan memproduksi chipnya di AS.

Saham chip lainnya juga menguat. Nvidia naik 1,1 persen, sementara Micron Technology dan Marvell Technology masing-masing naik lebih dari 5 persen.

Indeks Philadelphia Semiconductor Index mencetak rekor tertinggi dan terakhir naik 4,6 persen, sementara indeks teknologi S&P 500 naik 1,6 persen.

Sementara itu, Amerika Serikat dan Iran merilis teks kesepakatan sementara yang telah ditandatangani, yang memperpanjang gencatan senjata April selama 60 hari lagi untuk memberi waktu bagi kedua pihak mencapai kesepakatan final.

“Penandatanganan kesepakatan AS–Iran ini tampaknya menggeser sentimen negatif akibat sikap The Fed yang lebih hawkish,” ujar Kepala Strategi Pasar di B Riley Wealth, Art Hogan.

Pasar saat ini memperkirakan peluang 50 persen untuk kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin pada September, menurut alat FedWatch milik CME Group, meningkat dari 27 persen pada Rabu.

Delapan dari 11 sektor utama dalam S&P 500 bergerak naik, dengan sektor industri memimpin kenaikan 1,6 persen.

Indeks saham berkapitalisasi kecil Russell 2000 naik 1,4 persen. Harga minyak turun ke level terendah dalam lebih dari tiga bulan, menjaga harapan bahwa inflasi bisa dikendalikan tanpa perlu kenaikan suku bunga lebih lanjut.

Dari sisi data, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan jumlah klaim tunjangan pengangguran turun pekan lalu, menunjukkan tingkat PHK tetap rendah.

Kamis juga menandai berakhirnya kontrak derivatif yang terjadi tiap kuartal secara bersamaan, meliputi saham, opsi indeks, dan kontrak berjangka yang dikenal sebagai “triple witching”, yang dapat meningkatkan volume perdagangan sekaligus memperbesar volatilitas.

Di sisi lain, saham Kroger turun 6,4 persen setelah perusahaan melaporkan laba kuartal pertama di bawah ekspektasi dan mempertahankan proyeksi tahunan.

Saham Accenture anjlok hampir 16 persen setelah memangkas batas atas proyeksi pendapatan tahunan. Perusahaan sejenis seperti Cognizant dan IBM masing-masing turun 8,2 persen dan 6,5 persen.

Jumlah saham yang naik mengungguli yang turun dengan rasio 2,48 banding 1 di NYSE maupun Nasdaq.

Indeks S&P 500 mencatat 21 saham mencapai level tertinggi baru dalam 52 minggu dan 19 saham terendah, sementara Nasdaq Composite mencatat 53 saham tertinggi baru dan 52 saham terendah baru.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Tercapainya kesepakatan damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dinilai akan memberikan 'ruang bernapas' ke APBN melalui prospek penurunan harga minyak. Masalahnya, kalangan ekonom memprakirakan situasi ini tidak akan otomatis meringankan beban belanja subsidi energi sehingga ruang fiskal pemerintah kembali longgar.

Kalangan ekonom mengamini bahwa tercapainya kesepakatan AS-Iran, yang dimediasi Pakistan dan beberapa negara, bisa mulai meredam tekanan harga minyak dunia. Untuk APBN, ini bisa berpengaruh langsung kebutuhan belanja subsidi dan kompensasi energi.

Akan tetapi, sampai dengan akhir Mei 2026 saja, keseluruhan belanja subsidi dan kompensasi tercatat sudah tembus Rp203,7 triliun atau meningkat hingga 208,2% (yoy).

Kenaikan ini terutama didorong oleh beban belanja subsidi energi, yakni BBM. Penyalurannya sudah mencapai 6,3 juta kiloliter atau tumbuh 8,6% (yoy) sampai akhir bulan lalu. Kenaikan ini sejalan dengan harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) yang sudah mengalami deviasi dari target US$70 per barel ke US$91,9 per barel secara rata-rata sampai akhir Mei (ytd).

Sebagaimana diketahui, ICP merupakan asumsi dasar ekonomi makro yang paling sensitif terhadap pergerakan APBN. Untuk setiap kenaikan ICP US$1 per barel saja, pemerintah harus menambah belanja Rp10,3 triliun dan memicu pelebaran defisit Rp6,8 triliun.

Masalahnya, Indonesia juga adalah negara pengimpor bersih minyak (net oil importer). Dengan demikian, asumsi kurs juga memengaruhi kondisi APBN. Rupiah yang sudah sempat melemah ke Rp18.100 per dolar AS juga turut meningkatkan biaya impor energi.

Laporan Bank Dunia 'Commodity Markets Outlook' pada April 2026 memprakirakan harga minyak bisa menyentuh rata-rata US$94 per barel. Proyeksi ini berdasarkan skenario apabila perang berlanjut sehingga terus memicu disrupsi di Selat Hormuz.

Oleh sebab itu, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman pun mengakui kesepakatan damai AS-Iran berpotensi memperbaiki ruang fiskal Indonesia. Namun dia mewanti-wanti agar dampaknya tidak dibesar-besarkan.

Wanti-wanti ini tidak lepas dari fakta bahwa belanja subsidi dan kompensasi sudah mencapai Rp200 triliun lebih dalam kurun waktu lima bulan saja. Belum lagi, asumsi harga minyak atau ICP sampai bulan lalu secara tahun berjalan sudah mengalami deviasi 31,2% dari target APBM.

"Dengan kondisi tersebut, tekanan terhadap APBN sudah terjadi sebelum adanya kesepakatan damai sehingga ruang fiskal yang hilang tidak dapat dipulihkan hanya oleh penurunan harga minyak dalam jangka pendek," jelas Rizal kepada Bisnis, Rabu (17/6/2026).

Di sisi lain, kendati adanya perubahan harga energi global secara permanen, beban subsidi APBN dinilai tetap tinggi selama pemerintah masih mempertahankan harga Pertalite dan Solar. Faktor lain yang juga menentukan adalah depresiasi nilai tukar.

Terkait ICP, Rizal turut menilai peluang harga minyak kembali ke kisaran US$70 per barel dalam waktu dekat sangat kecil. Dengan demikian, beban fiskal APBN akan tetap ada. Sebab, postur APBN termasuk defisit sebesar 2,68% terhadap PDB (Rp689,1 triliun) disusun dengan salah satunya asumsi dasar tersebut.

Menurut dosen di Universitas Trilogi ini, skenario yang lebih realistis adalah harga minyak mengalami koreksi dan bergerak di kisaran US$75 sampai US$85 per barel. Dengan demikian, tekanan terhadap subsidi energi diyakini akan berkurang dibandingkan beberapa bulan terakhir.

Untuk itu, Rizal menilai pemerintah sebaiknya tidak menggunakan skenario optimistis sebagai dasar penyusunan kebijakan fiskal.

"Melainkan memanfaatkan potensi penurunan harga minyak untuk memperkuat cadangan fiskal, mengendalikan defisit, dan mempercepat realokasi belanja ke sektor-sektor yang lebih produktif agar ketahanan APBN terhadap guncangan eksternal semakin kuat," paparnya.

Faktor Kurs Rupiah

Senada, Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede juga menilai kesepakatan damai AS dan Iran turut membawa prospek positif ke Indonesia khususnya APBN. Hanya saja, ini tidak langsung meringankan beban subsidi.

Josua menilai ada setidaknya tiga faktor yang masih perlu diwaspadai pemerintah ke depan terkait dengan subsidi. Pertama, harga minyak internasional tidak langsung turun dalam sekejap. Penurunannya akan memakan waktu, tidak hanya satu-dua hari.

Kedua, nilai tukar rupiah harus ikut stabil karena harga energi impor dihitung dalam dolar AS. Rupiah yang tetap lemah di kalan harga minyak turun menjadikan penghematan APBN lebih terbatas.

Ketiga, volume konsumsi barang bersubsidi seperti Pertalite dan Solar, LPG 3 kg, dan listrik bersubsidi tetap menentukan besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah. Apalagi, kenaikan harga Pertamax bisa mendorong masyarakat beralih ke Pertalite.

Josua juga memandang prospek ICP kembali ke US$70 per barel dalam waktu dekat tidak mudah terjadi. Belum lagi, jika ada risiko kesepakatan damai batal ke depannya seperti pola berulang saat periode gencatan senjata.

Untuk itu, target ICP US$70 per barel dinilai tak lagi realistis. Apalagi kalau rata-rata tahun berjalan (ytd) sudah melewati US$91 per barel. Berdasarkan perhitungannya, rata-rata ICP Juni-Desember harus berada di sekitar US$54 per barel agar rata-rata sepanjang tahun bisa kembeli ke target APBN.

Masalahnya, hal ini hanya bisa terjadi apabila permintaan global merosot tajam, atau adanya kelebihan pasokan yang besar. Tak jauh berbeda dengan Rizal, Josua memproyeksikan rata-rata ICP sepanjang tahun ini berpotensi mendekati US$80-US$85 per barel. Itu pun apabila rata-rata harga pada paruh kedua 2026 sebesar US$70–US$80 per barel.

Untuk itu, dampak kesepakatan perang ke APBN dinilai lebih parsial. Pemerintah bisa memeroleh ruang fiskal untuk menambah belanja kompensasi, memperkecil kebutuhan penyesuaian harga energi, dan mengurangi tekanan defisit. Akan tetapi, dia menyarankan sebaiknya kelegaan ini tidak langsung dipakai untuk menambah belanja baru.

"Risiko yang perlu diantisipasi adalah pemerintah terlalu cepat merasa memiliki ruang fiskal baru. Jika penurunan harga minyak hanya sementara, sementara pemerintah menambah belanja permanen, maka APBN justru bisa kembali tertekan ketika harga minyak naik lagi," jelas Josua kepada Bisnis.

Oleh sebab itu, alih-alih langsung membuat belanja baru, pemerintah disarankan untuk menjadikan kesempatan ini untuk memperbaiki kualitas belanja dan mempercepat reformasi subsidi energi. Hal ini dinilai bisa turut memperbaiki sentimen investor.

Pesan yang sama soal perlunya reformasi subsidi energi turut disampaikan oleh DPR. Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah dalam konteks Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2027 yang sudah disepakati DPR dan pemerintah, Rabu (17/6/2026).

Landasan untuk RAPBN 2027 ini turut mencantumkan target pertumbuhan ekonomi 5,8% sampai 6,5%, serta rentang defisit APBN 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB.

Pria yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan, target pertumbuhan tahun depan bisa tercapai salah satunya dengan pertumbuhan konsumsi rumah tangga sekitar 5,3% sampai 5,6%.

"Untuk mencapai target tersebut, pemerintah perlu menyempurnakan kebijakan bantuan sosial, subsidi dan kompensasi, agar lebih tepat sasaran mendorong perluasan lapangan kerja dan pengendalian inflasi," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.

Berdasarkan catatan Bisnis, Komisi XI DPR pada Desember 2025 lalu telah menggelar rapat bersama dengan Menkeu Purbaya dan CEO Danantara Rosan Roeslani. Salah satu bahasannya adalah untuk menata ulang skema subsidi.

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memprakirakan kesepakatan damai AS dan Iran bisa memberikan kelonggaran ke APBN. Sebab, pemerintah sebelumnya telah mengalihkan anggaran dari sejumlah pos belanja untuk kebutuhan subsidi dan kompensasi.

Berdasarkan konferensi pers yang digelar pemerintah 31 Maret 2026 lalu, potensi 'efisiensi' anggaran hasil refocusing dan prioritisasi belanja kementerian/lembaga bisa mencapai sekitar Rp130 triliun. Hal ini dibarengi dengan skema kerja dari rumah (work from home) sejak 1 April 2026.

Purbaya menyebut akan segera mengkaji kembali alokasi pos belanja pemerintah dan melakukan penyesuaian. Apabila mengacu ke data hingga 31 Mei 2026, belanja APBN sudah terealisasi Rp1.365,4 triliun. Dengan penerimaan terkumpul Rp1.185 triliun, maka defisit tercatat sebesar Rp180,4 triliun (0,7% terhadap PDB).

"Kan kemarin sebagian anggaran sudah kami sisihkan untuk subsidi, sehingga akan jauh berkurang ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden. Jadi kami lihat seperti apa dan baru kami adjust," terangnya kepada wartawan usai rapat bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).

KOMPAS.com – Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani kesepakatan sementara dengan Iran yang mengakhiri konflik selama tiga bulan dan membuka kembali Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran minyak terpenting di dunia.

Kesepakatan yang dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) tersebut mulai berlaku pada Rabu (17/6/2026). Namun, belum ada kepastian apakah Iran telah sepenuhnya mengambil langkah untuk membuka kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Mengutip Bloomberg, Trump mengatakan, dokumen tersebut ditandatangani di Istana Versailles, Perancis, setelah dirinya menghadiri jamuan makan malam bersama Presiden Perancis, Emmanuel Macron.

Menurut seorang pejabat AS, dokumen itu sebelumnya telah ditandatangani secara digital pada Minggu (14/6/2026) oleh Wakil Presiden AS JD Vance dan Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf.

Penandatanganan resmi kemudian dilakukan oleh Trump dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian.

Selat Hormuz dan Keringanan Sanksi

Berdasarkan draf perjanjian, pembukaan kembali Selat Hormuz akan dilakukan secepatnya setelah penutupan selama berbulan-bulan yang memicu lonjakan harga energi global.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pemberian keringanan sanksi terhadap ekspor minyak Iran.

Sementara itu, pembahasan mengenai program nuklir Iran dan potensi insentif ekonomi tambahan akan dilakukan dalam perundingan lanjutan.

Perhatian kini tertuju pada perusahaan pelayaran internasional yang sebelumnya menghentikan operasinya di Selat Hormuz akibat blokade dan meningkatnya risiko keamanan di kawasan tersebut.

Trump Khawatir Krisis Ekonomi Global

Trump mengakui, risiko terjadinya krisis ekonomi global menjadi salah satu alasan utama di balik keputusannya mengakhiri perang yang dimulai pada Februari lalu.

Saat menghadiri pertemuan para pemimpin negara-negara anggota Group of Seven di Perancis, Trump mengatakan eskalasi konflik lebih lanjut dapat memicu depresi ekonomi internasional.

Ia juga membela keputusan untuk tidak memasukkan program rudal balistik Iran dalam kesepakatan awal tersebut. Menurut Trump, isu rudal dan program nuklir Iran akan dibahas dalam perundingan berikutnya.

Selain itu, memorandum juga memuat rencana program pembangunan Iran senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.328 triliun (asumsi kurs Rp 17.760 per dollar AS).

Trump menegaskan, dana tersebut tidak berasal dari pemerintah AS dan hanya dapat dinikmati Iran apabila mematuhi isi kesepakatan.

Trump juga membuka kemungkinan pengembalian aset-aset Iran yang selama ini dibekukan AS. Menurut dia, langkah itu diperlukan untuk menjaga kepercayaan global terhadap dollar AS.

Harga Minyak Dunia Turun

Kesepakatan sementara antara AS dan Iran langsung memberikan sentimen positif bagi pasar energi dunia.

Harga minyak mentah Brent pekan ini turun hingga di bawah 80 dollar AS per barel, meski kembali menguat tipis pada perdagangan Rabu.

Meski demikian, sejumlah isu krusial masih belum terselesaikan, termasuk persoalan cadangan uranium Iran yang diperkaya hingga tingkat tinggi. Persoalan tersebut akan dibahas dalam negosiasi lanjutan selama 60 hari ke depan.

SEPAH NEWS via AFP Kapal-kapal perahu bermanuver mengelilingi kapal militer dalam latihan Garda Revolusi Iran (IRGC) di Selat Hormuz, 17 Februari 2026.

Dikecam Partai Republik

Kesepakatan itu menuai kritik keras dari sejumlah politisi Partai Republik yang sebelumnya mendukung operasi militer AS terhadap Iran.

Senator dari Texas, Ted Cruz, menilai pemberian keringanan ekonomi kepada Iran merupakan langkah yang keliru.

Senada, Senator dari Carolina Selatan, Lindsey Graham, menyebut memorandum tersebut lebih menyerupai kerangka perundingan ketimbang perjanjian final.

Mantan Wakil Presiden AS Mike Pence juga mengkritik isi kesepakatan karena tidak memuat ketentuan mengenai pembongkaran program senjata nuklir Iran secara terverifikasi.

Senator dari Louisiana, Bill Cassidy, bahkan menyebut kesepakatan itu sebagai salah satu kesalahan kebijakan luar negeri terbesar dalam beberapa dekade terakhir.

Iran Dinilai Mendapat Keuntungan Lebih Besar

Konflik yang dimulai pada 28 Februari 2026 itu sebelumnya dilancarkan AS dan Israel dengan alasan mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Namun, meskipun militer dan perekonomian Iran mengalami tekanan, pemerintahan di Teheran tetap bertahan dan masih mampu menunjukkan pengaruhnya di kawasan melalui penggunaan drone, rudal, serta penutupan Selat Hormuz.

Analis Bloomberg Economics menilai kesepakatan sementara tersebut pada dasarnya merupakan pertukaran antara pembukaan kembali Selat Hormuz dan pemberian keringanan ekonomi kepada Iran.

Menurut mereka, keuntungan yang diperoleh Teheran jauh lebih besar, sementara Washington hanya mendapatkan kembali sebagian manfaat yang sebenarnya telah ada sebelum perang pecah pada Februari lalu.

KOMPAS.com - Dana swasta senilai 300 miliar dollar AS atau sekitar Rp 5.324,7 triliun (kurs Rp 17.749 per dollar AS) disiapkan untuk mendorong investasi ke Iran. Dana tersebut merupakan bagian dari kesepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran untuk mengakhiri perang.

Dikutip dari Reuters, Rabu (17/6/2026), lebih dari separuh dana tersebut atau di atas 150 miliar dollar AS telah mendapatkan komitmen pendanaan dari investor

Sumber yang mengetahui langsung pembahasan tersebut mengatakan, dana investasi itu dirancang untuk memberikan insentif ekonomi bagi Washington dan Teheran agar menyelesaikan perjanjian damai secara permanen.

Dana yang akan diberi nama Reconstruction and Development Fund itu tidak berasal dari anggaran pemerintah, hibah, maupun program kompensasi perang. Seluruh pendanaan berasal dari sektor swasta.

Perusahaan dari AS, negara-negara Teluk, Asia, Amerika Selatan, dan Afrika disebut telah menyatakan komitmen investasi. Pendanaan akan difokuskan pada sektor energi, logistik, manufaktur, dan transportasi.

Kesepakatan pembentukan dana ini muncul setelah Iran sempat meminta kompensasi perang sebesar 400 miliar dollar AS kepada AS. Namun, Washington menolak memberikan kompensasi tersebut.

Sebagai alternatif, kedua pihak kemudian merancang mekanisme dana investasi yang melibatkan kontribusi negara-negara di kawasan melalui pinjaman, pembukaan jalur kredit, maupun pendanaan langsung untuk pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat perang.

Fasilitas yang akan menjadi prioritas antara lain kompleks baja Mobarakeh Steel, kilang minyak, bandara, serta berbagai infrastruktur lain yang terdampak konflik.

Upaya Menghidupkan Kembali Ekonomi Iran

Iran selama empat dekade terakhir hampir tidak menerima investasi asing langsung dalam jumlah signifikan. Berbagai sanksi dari AS dan komunitas internasional membuat negara tersebut terisolasi dari pasar modal global.

Padahal, Iran memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia dan cadangan minyak terbesar keempat. Negara itu juga memiliki populasi lebih dari 92 juta jiwa dengan basis industri yang cukup beragam.

Potensi ekonomi Iran dinilai besar, mulai dari sektor petrokimia, pertambangan, hingga pariwisata dan pertanian.

Sumber Reuters menegaskan, dana investasi tersebut terpisah dari negosiasi mengenai pencabutan sanksi AS dan pembebasan aset-aset Iran yang dibekukan di luar negeri. Kedua mekanisme itu memiliki tujuan dan jadwal yang berbeda.

Dana investasi baru akan dibentuk dan mulai beroperasi setelah AS dan Iran menandatangani kesepakatan final.

Setelah memorandum of understanding (MoU) ditandatangani, para administrator dana akan memiliki waktu 60 hari untuk menyusun rencana investasi dan mengidentifikasi proyek-proyek yang akan dibiayai.

Akses Dana Bergantung pada Kepatuhan Iran

Wakil Presiden AS, JD Vance, mengatakan Iran dapat mengakses dana rekonstruksi senilai 300 miliar dollar AS yang didukung negara-negara Teluk jika Teheran mematuhi kesepakatan dengan Washington.

Persyaratan tersebut mencakup pembongkaran program nuklir Iran, penghapusan persediaan bahan nuklir yang diperkaya, serta penerimaan rezim inspeksi dan pengawasan yang ketat.

Sumber Reuters juga menyebut sejumlah perusahaan dari Korea Selatan, Jepang, Singapura, Malaysia, dan AS telah menyatakan komitmen pendanaan, meski belum ada rincian mengenai identitas maupun besaran kontribusi masing-masing perusahaan.

Selama 60 hari ke depan, negosiator AS dan Iran diperkirakan akan melanjutkan pembahasan mengenai isu nuklir, sanksi ekonomi, dan keamanan kawasan sebelum kesepakatan final ditandatangani.