Perkuat daya saing, pemerintah target biaya logistik turun jadi 12%
Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional menjadi 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029 untuk meningkatkan ...
(Antara) 04/11/25 21:43 27659
Tangerang, Banten (ANTARA) - Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan rasio biaya logistik nasional menjadi 12 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2029 untuk meningkatkan daya saing dan menekan harga produk lokal agar lebih terjangkau di pasar domestik maupun global.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iqbal Shoffan Shofwan menyatakan di Tangerang, Banten, Selasa, bahwa efisiensi logistik menjadi salah satu kunci utama untuk memperkuat struktur biaya produksi nasional.
Saat ini, biaya logistik Indonesia masih berada di level 14,29 persen terhadap PDB, jauh lebih tinggi dibandingkan rasio di negara-negara maju yang berada pada kisaran 8–10 persen.
“Kami tuh baru mau akan menargetkan dari 14,29 persen menjadi 12 persen di tahun 2029. Kemudian di 2045, kami baru mau akan (mengupayakan) menjadi 8 persen,” kata Iqbal Shoffan Shofwan.
Ia menyampaikan penurunan bertahap hingga 8 persen pada 2045 tersebut juga akan diiringi dengan perbaikan infrastruktur, digitalisasi rantai pasok, dan sinergi antarinstansi.
Ia menilai tantangan utama Indonesia terletak pada karakteristik geografis sebagai negara kepulauan dan perbedaan tingkat penggunaan teknologi produksi dibandingkan negara pesaing, seperti Vietnam dan India.
“Salah satu tantangan pemasaran produk buatan Indonesia adalah affordable cost (harga yang terjangkau), karena berbicara harga yang terjangkau tuh sangat kompleks, materialnya bagaimana, kemudian penggunaan teknologinya seperti apa, misalnya kita bandingkan dengan Vietnam, dengan India, itu kayaknya kita masih di bawah,” ujar Iqbal.
Untuk mencapai target efisiensi tersebut, Kemendag telah menempuh langkah-langkah konkret, salah satunya melalui penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2020 tentang Perdagangan Antarpulau.
Selain itu, pemerintah juga membangun digitalisasi sistem distribusi antarpulau yang memungkinkan pelaku usaha hanya melakukan satu kali input data untuk seluruh proses pengiriman barang, mulai dari manifes muatan hingga instruksi pengapalan.
“Setiap pelaku usaha itu cukup memasukkan satu input saja, kemudian itu bisa digunakan mulai dari masuk pelabuhan, (penerbitan) shipping instruction, dan segala macam. Jadi lebih efisien,” ucap Iqbal.
Pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memastikan integrasi sistem transportasi darat dan laut, serta pengumpulan data muatan yang lebih detail dan akurat.
“Kami menginginkan barang-barang yang dibawa, yang bergerak itu dari Sumatera ke Jawa misalnya, itu tidak hanya tercatat berat truknya berapa, tapi juga apa yang dibawa, jumlahnya berapa, dan ke mana (tujuan pengirimannya),” tuturnya.
Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
#biaya-logistik #pemanfaatan-teknologi #kementerian-perdagangan #produk-lokal-indonesia