BPJS Kesehatan Segera Terima Rp20 Triliun dari Purbaya, Untuk Pemutihan Tunggakan Iuran?
BPJS Kesehatan menerima Rp20 triliun untuk keberlanjutan JKN. Anggaran pemutihan tunggakan iuran BPJS masih menunggu Perpres, diperkirakan juga Rp20 triliun.
(Bisnis.Com) 13/11/25 15:31 37511
Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengungkap kejelasan soal anggaran Rp20 triliun yang akan diterima lembaganya dan rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS oleh pemerintah.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan anggaran itu digunakan untuk keberlanjutan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.
“Jadi Rp20 triliun itu untuk sustainability program JKN,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).
Sementara itu, lanjutnya, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).
“Intinya itu untuk sustainability gitu, itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin ya. Namun, jangan disalahgunakan, wah, nanti kalau gitu saya nunggak saja, suatu ketika nanti [akan] diputihkan, tidak seperti itu,” tegasnya.
Lebih lanjut, Ghufron menekankan bahwa anggaran untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini memang ada, tetapi dia tidak menyebut berapa kisaran yang dibutuhkan untuk kebijakan itu.
Lebih jauh, dia turut menyebut mengenai wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini masih dalam pembicaraan. Yang jelas, dia berharap bahwa perhatian terhadap kesehatan itu harus terus ditingkatkan.
“Yang jelas itu kan masih dibicarakan ya. Yang jelas masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan. Ini menurut saya perhatian terhadap kesehatan itu perlu ditingkatkan bersama, bahwa kesehatan itu penting ya,” ucap Ghufron.
Sebelumnya, ramai beredar bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Hal itu disampaikan olehnya setelah rapat bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (22/10/2025).
Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.
Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun.
"Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).
#bpjs-kesehatan #anggaran-bpjs #sustainability-jkn #pemutihan-bpjs #iuran-bpjs #anggaran-jkn #kesehatan-nasional #perpres-bpjs #tunggakan-iuran #kesehatan-masyarakat #kenaikan-iuran-bpjs #kesehatan-pen