Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah bersiap menerbitkan regulasi atau payung hukum untuk menghapus piutang tidak tertagih alias tunggakan iuranBPJS Kesehatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menuturkan kementeriannya bersama pihak terkait telah merampungkan aturannya dan saat ini sedang proses di Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

“Jadi, sekarang sudah ada di Setneg, sudah selesai harmonisasi tinggal ditandatangani,” ungkapnya dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Sebelum itu, Budi menjelaskan kebijakan ini diambil di tengah melonjaknya peserta nonaktif BPJS Kesehatan. Hingga Februari 2026, ada 63,4 juta peserta nonaktif. Jumlah ini melonjak dari 49,3 juta jiwa selama 2025 lalu.

Sementara itu, lanjutnya, selama 2025 total piutang tidak tertagih atau jumlah tunggakan iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp26,47 triliun.

“Nah total piutangnya, kalau di perbankan kita ini bilangnya utang yang tidak tertagih itu ada Rp26,47 triliun,” sebutnya.

Budi menjelaskan, bila ditilik secara dalam dari sisi jumlah peserta, kategori yang menunggak paling banyak terletak di peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mencapai 16,9 juta jiwa atau sebesar Rp84 miliar.

“Dari sisi jumlah rupiah ternyata yang besar yang PBPU mandiri sebesar Rp22,29 triliun. Jadi kalau yang sering melihat angka itu bisa melihat, pasti yang enggak bayar tuh banyak yang kelas-kelasnya tinggi ya,” jelasnya.

Menilik timeline yang disampaikan Budi mengenai pembahasan rancangan Perpres Penghapusan Tunggakan Iuran Program JKN, proses sudah dimulai pada Oktober-Desember 2025 untuk penyusunan naskah, kemudian pada minggu perta Desember 2025 prosesnya arahan Presiden ke Menko PM untuk inisiasi penghapusan.

Kemudian pada minggu kedua dan ketiga Desember 2025 prosesnya adalah pembahasan panitia antar kementerian (PAK). Selanjutnya, pada minggu keempat Desember 2025 hingga Januari 2026 proses harmonisasi rancangan Perpres. Akhirnya, pada Februari 2026, Perpres telah dikirimkan ke Setneg.

Pada kesempatan yang sama, Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan pihaknya mendukung kebijakan pemerintah tersebut. Karena latar belakang banyak peserta tidak aktif karena tidak mampu membayar iuran.

“Nah, oleh karena itu prinsip pelaksanaannya peserta tidak mampu bayar tunggakan, terutama masyarakat yang kurang mampu atau miskin ini diberikan penghapusan tunggakan iuran sesuai ketentuan yang akan ditetapkan oleh pemerintah,” ucapnya.

Dia melanjutkan, persiapan BPJS Kesehatan dalam menghapuskan tunggakan iuran ini adalah menyiapkan petunjuk teknis (juknis) internal, menyiapkan data peserta yang menunggak sesuai ketentuan, hingga menyiapkan sistem IT.

“Koneksi sistem iuran dengan seluruh channel perbankan dan non-perbankan yang sekarang jumlahnya payment channel itu sudah lebih dari 1 juta. Lalu penyiapan mekanisme informasinya kepada peserta bahwa ‘Anda punya tunggakan sekian lalu mau dihapusin’. ‘Kalau Anda harus lunasin’, kayak gitu. Nah itu disiapkan,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyelesaian sejumlah persoalan terkait BPJS tidak harus menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres).

Menurutnya, pemerintah saat ini fokus pada koordinasi lintas kementerian untuk membenahi akar masalah, terutama terkait validasi dan pencatatan data penerima bantuan.

Menanggapi pertanyaan soal perkembangan Perpres penghapusan BPJS, Prasetyo menjelaskan bahwa pembahasan baru dilakukan pada pagi hari yang sama dan berjalan secara konstruktif.

“Kan baru dibahas tadi pagi. Tunggu secepatnya, tapi saya kira juga tidak perlu formil menunggu Perpres ya,” ujar Prasetyo, Senin (9/2/2026).

Dia menuturkan, sebelum pembahasan resmi, pemerintah sebenarnya telah melakukan koordinasi untuk menelusuri sumber permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan BPJS. Dari proses tersebut, pemerintah kemudian mencari solusi yang tepat.

“Tadi pagi alhamdulillah diskusinya sangat bagus, konstruktif, dan sudah ada beberapa solusi yang kemudian disepakati menjadi kesimpulan dalam rapat dengan DPR,” katanya.

Prasetyo menegaskan, kebijakan perbaikan dapat dilakukan melalui langkah-langkah administratif di BPJS, Kementerian Kesehatan, maupun Kementerian Sosial, tanpa harus menunggu regulasi baru dalam bentuk Perpres.

Menurutnya, persoalan utama yang dihadapi saat ini berkaitan dengan pencatatan dan verifikasi data penerima bantuan. Proses verifikasi dilakukan agar subsidi tepat sasaran, namun dalam praktiknya masih ditemukan ketidaksesuaian.

“Dalam proses itu masih ditemukan di desil 6 sampai bahkan desil 10, kurang lebih ada 15 ribu sekian yang seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan iuran, tapi masih tercatat,” jelasnya.

Pemerintah menargetkan pembenahan data tersebut dapat segera dilakukan agar kebijakan jaminan kesehatan dan bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.

Di sisi lain, Prasetyo juga mengungkapkan adanya masyarakat yang justru seharusnya masuk sebagai penerima bantuan, namun belum tercatat. Karena itu, pemerintah saat ini melakukan sinkronisasi data lintas kementerian dan lembaga.

“Ini kan lintas kementerian dan dihadiri juga oleh Kepala BPS,” pungkas Prasetyo.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan mengungkap kejelasan soal anggaran Rp20 triliun yang akan diterima lembaganya dan rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS oleh pemerintah.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan anggaran itu digunakan untuk keberlanjutan keuangan program Jaminan Kesehatan Nasional alias JKN.

“Jadi Rp20 triliun itu untuk sustainability program JKN,” katanya kepada wartawan di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/11/2025).

Sementara itu, lanjutnya, untuk pemutihan atau penghapusan tunggakan iuran BPJS Kesehatan ini masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres) yang akan diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM).

“Intinya itu untuk sustainability gitu, itu adalah bagaimana kehadiran negara dan untuk orang miskin ya. Namun, jangan disalahgunakan, wah, nanti kalau gitu saya nunggak saja, suatu ketika nanti [akan] diputihkan, tidak seperti itu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Ghufron menekankan bahwa anggaran untuk pemutihan iuran BPJS Kesehatan ini memang ada, tetapi dia tidak menyebut berapa kisaran yang dibutuhkan untuk kebijakan itu.

Lebih jauh, dia turut menyebut mengenai wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini masih dalam pembicaraan. Yang jelas, dia berharap bahwa perhatian terhadap kesehatan itu harus terus ditingkatkan.

“Yang jelas itu kan masih dibicarakan ya. Yang jelas masyarakat kita ini tentu harus perhatian terhadap kesehatan. Ini menurut saya perhatian terhadap kesehatan itu perlu ditingkatkan bersama, bahwa kesehatan itu penting ya,” ucap Ghufron.

Sebelumnya, ramai beredar bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa akan menghapus atau memutihkan tunggakan BPJS Kesehatan senilai Rp20 triliun. Hal itu disampaikan olehnya setelah rapat bersama dengan Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, Rabu (22/10/2025).

Purbaya menyampaikan bahwa pemutihan itu dibahas di sela-sela persiapan anggaran BPJS Kesehatan untuk 2026. Laporan pendahuluan itu disampaikan ke Menkeu sebelum nantinya dibahas lebih lanjut oleh tim teknis.

Dia menyebut kebutuhan anggaran untuk pemutihan tunggakan diperkirakan sekitar Rp20 triliun.

"Tadi minta dianggarkan berapa, Rp20 triliun sesuai dengan janji Presiden. Itu sudah dianggarkan," ungkapnya kepada wartawan di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (22/10/2025).