KKP siapkan zonasi karbon biru Derawan dan kelola sedimentasi pesisir
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) tertentu Karbon Biru di perairan Derawan, ...
(Antara) 23/12/25 17:57 83056
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) tertentu Karbon Biru di perairan Derawan, Kalimantan Timur, serta menyusun rencana pengelolaan sedimentasi di 10 provinsi.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan penguatan karbon biru dan pengelolaan sedimentasi menjadi bagian dari penataan ruang laut untuk mendukung ekonomi biru sekaligus menjaga ekosistem pesisir.
“Secara nasional, potensi karbon biru Indonesia mencapai lebih dari 30 juta ton karbon dengan luasan lamun sekitar 660 ribu hektare,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.
Ia menyebut potensi penyerapan karbon dari ekosistem pesisir tercatat lebih dari 6 juta ton CO2 ekuivalen, dengan sekitar 38 persen luasan lamun berada dalam kawasan-kawasan strategis nasional karbon biru.
Pada 2025, lanjutnya, KKP menyusun dokumen rencana zonasi KSN tertentu Karbon Biru di perairan Derawan dan sekitarnya, Kalimantan Timur, sebagai proyek percontohan penguatan kebijakan penataan ruang laut.
Menurut Kartika, penyusunan zonasi itu diarahkan untuk melindungi dan mengoptimalkan ekosistem pesisir terutama lamun dan mangrove yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim serta mendukung agenda pembangunan rendah karbon.
“Pada 2025, capaian utama difokuskan pada penyusunan dokumen rencana zonasi KSN tertentu Karbon Biru Derawan dan sekitarnya sebagai proyek percontohan,” ujar dia.
Selain karbon biru, KKP menyelesaikan dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi untuk mengatasi akumulasi sedimen di lokasi pesisir dan alur pelayaran strategis yang berdampak pada kelancaran pelayaran, produktivitas perikanan, dan keberlanjutan ekosistem.
Ia menyebut lokasi prioritas rencana kegiatan pembersihan sedimentasi mencakup 10 provinsi, dengan wilayah perairan antara lain Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, perairan Bangka Belitung, perairan Sumatera Utara, serta sejumlah perairan strategis lainnya di kawasan pesisir Indonesia.
Dalam proses penyusunan dokumen, Kartika menjelaskan bahwa KKP melakukan koordinasi lintas sektor, analisis teknis, forum diskusi, serta konsultasi publik, lalu menyempurnakan dokumen berdasarkan masukan kementerian dan lembaga.
Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025