Medan (ANTARA) - Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.D mengatakan, Batang Toru layak didorong menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis kepentingan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Batang Toru tidak cukup lagi dilihat sebagai isu konservasi daerah semata," ujar Onrizal dalam forum "Diseminasi Naskah Akademik Urgensi Penetapan Ekosistem Batang Toru" di Medan, Rabu.

Ia mengatakan Batang Toru memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, mitigasi bencana, keselamatan masyarakat serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurutnya, dasar utama usulan KSN Batang Toru sebaiknya diletakkan pada fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, bukan pada kepentingan proyek ekonomi tertentu.

"KSN diperlukan justru karena fungsi ekologis dan risiko bencana Batang Toru terlalu penting untuk dikelola secara sektoral," ucap pakar ekologi hutan tropis, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekologi lahan basah itu.

Ia mengatakan jika pendekatannya hanya kabupaten per kabupaten, atau per sektor, lanskap ekologis yang utuh akan terus terfragmentasi.

Onrizal menekankan perlunya penguatan sejumlah aspek dalam naskah akademik di antaranya usulan penetapan kawasan ekosistem Batang Toru sebagai KSN.

Menurut dia, naskah akademik perlu memperjelas delineasi resmi ekosistem Batang Toru serta menyusun matriks pembuktian terhadap kriteria KSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Matriks tersebut, kata dia, harus mempertemukan norma hukum dengan bukti ekologis, data kebencanaan, peta resmi, serta informasi mengenai keanekaragaman hayati sehingga kelayakan Ekosistem Batang Toru sebagai KSN dapat diuji secara lebih objektif dan terukur, bukan hanya melalui narasi umum.

Selain itu, ia menilai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

KLHS, lanjutnya, harus digunakan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, dampak kumulatif pembangunan, serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli.

Selain KLHS, Onrizal juga mendorong agar konsep areal preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dimasukkan sebagai instrumen perlindungan koridor satwa dan zona penyangga.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (Pergunu) dan Jaringan Kyai Santri Nasional (JKSN) sekaligus peresmian gedung Kantor Pusat JKSN, Sabtu (14/2).

Turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) RI Djamari Chaniago, Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra, serta Wakil Walikota Surabaya Armuji, kegiatan ini mengumpulkan segenap alim ulama dari penjuru nusantara.

Secara khusus Gubernur Khofifah mengapresiasi acara Rakernas Pergunu dan JKSN ini. Ia juga berharap agar peresmian Kantor Pusat JKSN bisa membawa manfaat besar dan seluruh jaringan kiai santri bisa menjadi penyejuk bangsa.

"Ini luar biasa. Ini adalah jaringan santri dan kiai Indonesia. Tentu kita berharap bahwa ini akan jadi rumah besar yang menyejukkan. Karena para ulama senantiasa menjadi penyejuk, pendamai, dan referensi kehidupan dengan penuh kebaikan," katanya.

Cita-cita sebagai penyejuk ini, jelas Gubernur Khofifah, perlu dimulai dari komitmen setiap anggotanya. Mulai dari para santri, kyai, ulama yang bertekad untuk benar-benar menjadikan Islam rahmatan lil 'alamin.

"Di JKSN kita bersama tentu punya komitmen bagaimana ini menjadi rumah besar yang menyejukkan untuk semua pihak. Bagaimana dari sisi pikiran, kita punya global mindset. Tetapi dari sisi kebijakan, antara local wisdom dan global mindset," terangnya.

"Ini mestinya terbangun pada posisi karakter akhlakul karimah. Insya Allah, ini akan menjadi bagian kekuatan. Di mana saja, karakter ini akan menjadi pilar penguat negara," lanjut Gubernur Khofifah.

Kepada Menko Djamari dan segenap ulama yang berasal dari luar Jawa Timur, mantan Menteri Sosial RI tersebut menyambut baik kedatangannya. Mengingat, mereka menginjakkan kaki di Tanah Majapahit tempat lahirnya Bhinneka Tunggal Ika.

"Selamat datang. Ini bumi yang membawa dan menyemai kehidupan Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kita harus bersatu padu menyatukan pikiran dan gerakan kita. Mudah-mudahan ini menjadi satu poin yang baik untuk bisa mengukuhkan bagaimana JKSN menjadi rumah besar yang menyejukkan," pungkas Gubernur Khofifah.

Sementara itu, Menko Djamari hadir dengan menceritakan kisah heroisme peran santri dan ulama dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia mengingatkan bagaimana KH Hasyim Asy'ari mencetuskan perlawanan yang memicu pertempuran 10 November 1945 di Surabaya.

"Inilah yang kita rayakan setiap 10 November sebagai Hari Pahlawan. Semuanya bermula di Jawa Timur. Oleh karena itu, nyala api itu sampai redup. Harusnya semakin membesar, agar kita bisa mengabdi sepenuhnya kepada bangsa ini," ujarnya.

"Matahari saja munculnya di timur. Apa salahnya kalau kita mulai membangun pulau Jawa mulainya dari Jawa Timur. Kemudian baru kita bangun Indonesia. Ini yang sebenarnya harus kita pahami," lanjut Menko Djamari.

Ketua Umum JKSN sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah KH. Asep Saifuddin Chalim menegaskan posisi strategis pesantren dalam sejarah pendidikan dan perjuangan bangsa. Terlebih, pesantren sejak awal telah menjadi pusat pembentukan karakter, persatuan, dan perlawanan terhadap penjajahan.

"Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memberikan layanan pendidikannya pertama di Indonesia. Di saat-saat belum ada layanan pendidikan, pondok pesantren telah menjalankan pendidikan, dan pondok-pondok pesantren menjadi sentral perjuangan melawan penjajah di mana-mana," ujarnya.

Kyai Asep nasaifudin Chalim juga menjelaskan, lahirnya organisasi ulama berakar dari komitmen menjaga persatuan dan nilai Islam yang moderat. Sehingga, tercipta lingkungan Islami yang tetap inklusif.

"Tujuannya jelas dua, yaitu memelihara dan mengembangkan di Indonesia ini faham Ahlus Sunnah Wal Jamaah dan Indonesia merdeka. Maka, kita harus mentransformasi orientasi kita dari Indonesia merdeka menjadi keberhasilan cita-cita luhur kemerdekaan. Yaitu terwujudnya kesejahteraan dan tegaknya keadilan," tuturnya.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyiapkan dokumen rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) tertentu Karbon Biru di perairan Derawan, Kalimantan Timur, serta menyusun rencana pengelolaan sedimentasi di 10 provinsi.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan penguatan karbon biru dan pengelolaan sedimentasi menjadi bagian dari penataan ruang laut untuk mendukung ekonomi biru sekaligus menjaga ekosistem pesisir.

“Secara nasional, potensi karbon biru Indonesia mencapai lebih dari 30 juta ton karbon dengan luasan lamun sekitar 660 ribu hektare,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Ia menyebut potensi penyerapan karbon dari ekosistem pesisir tercatat lebih dari 6 juta ton CO2 ekuivalen, dengan sekitar 38 persen luasan lamun berada dalam kawasan-kawasan strategis nasional karbon biru.

Pada 2025, lanjutnya, KKP menyusun dokumen rencana zonasi KSN tertentu Karbon Biru di perairan Derawan dan sekitarnya, Kalimantan Timur, sebagai proyek percontohan penguatan kebijakan penataan ruang laut.

Menurut Kartika, penyusunan zonasi itu diarahkan untuk melindungi dan mengoptimalkan ekosistem pesisir terutama lamun dan mangrove yang berperan dalam mitigasi perubahan iklim serta mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

“Pada 2025, capaian utama difokuskan pada penyusunan dokumen rencana zonasi KSN tertentu Karbon Biru Derawan dan sekitarnya sebagai proyek percontohan,” ujar dia.

Selain karbon biru, KKP menyelesaikan dokumen perencanaan pengelolaan sedimentasi untuk mengatasi akumulasi sedimen di lokasi pesisir dan alur pelayaran strategis yang berdampak pada kelancaran pelayaran, produktivitas perikanan, dan keberlanjutan ekosistem.

Ia menyebut lokasi prioritas rencana kegiatan pembersihan sedimentasi mencakup 10 provinsi, dengan wilayah perairan antara lain Laut Jawa, Selat Makassar, Laut Flores, Laut Natuna Utara, Selat Sunda, perairan Bangka Belitung, perairan Sumatera Utara, serta sejumlah perairan strategis lainnya di kawasan pesisir Indonesia.

Dalam proses penyusunan dokumen, Kartika menjelaskan bahwa KKP melakukan koordinasi lintas sektor, analisis teknis, forum diskusi, serta konsultasi publik, lalu menyempurnakan dokumen berdasarkan masukan kementerian dan lembaga.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempercepat penyusunan dan penetapan rencana zonasi kawasan strategis nasional (KSN) kelautan untuk memperkuat kepastian pemanfaatan ruang laut dan mendukung ekonomi biru berkelanjutan.

Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut KKP Kartika Listriana mengatakan pemerintah telah menetapkan sejumlah KSN melalui peraturan presiden hingga 2025.

“KSN merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh strategis secara nasional, baik dari sisi ekonomi, lingkungan, sosial, maupun pertahanan dan keamanan,” kata Kartika dalam konferensi pers Capaian Kinerja KKP 2025 di Jakarta, Selasa.

Kartika menyebut KSN yang telah ditetapkan antara lain KSN Kedungsepur, KSN Ibu Kota Nusantara (IKN), KSN Gerbangkertasusila, KSN Raja Ampat, dan KSN Banjarbakula.

Selain itu, KKP mencatat sejumlah KSN masih dalam tahap integrasi, antara lain Jabodetabek-Punjur, Selat Sunda, Seram, serta kawasan perbatasan negara di Kalimantan dan Nusa Tenggara Timur.

Kartika mengatakan percepatan zonasi KSN ditujukan untuk memberi kejelasan arah pemanfaatan ruang laut lintas sektor, mengurangi potensi tumpang tindih, dan mendorong kepastian berusaha.

Kartika mengatakan proses percepatan zonasi KSN dilakukan bertahap sesuai mekanisme harmonisasi lintas kementerian dan lembaga hingga penetapan regulasi, tanpa menetapkan tenggat waktu tertentu.

“Dengan adanya penataan ruang laut, konflik atau tumpang tindih itu akan kita kurangi dan bahkan kita hilangkan,” ujar Kartika.

Pada 2025, lanjutnya, KKP menindaklanjuti proses zonasi di sejumlah kawasan strategis, antara lain Mamminasata (kawasan meliputi Makassar, Maros, Gowa, dan Takalar), Batam Bintan Karimun, Taman Nasional Ujung Kulon, serta Teluk Bintuni.

Berdasarkan paparan data Kementerian, upaya tersebut ditopang capaian penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat yang pada 2025 mencapai 122,23 persen dari target, serta zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah yang terealisasi 100 persen.

Kartika menambahkan integrasi tata ruang darat dan laut menjadi landasan agar pengembangan kawasan strategis berjalan selaras dengan kebijakan nasional dan tetap menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir serta laut.

Sementara itu, kinerja penataan ruang laut KKP sepanjang 2025 mencatat penerbitan 773 persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (KKPRL) atau 128,83 persen dari target, serta kontribusi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp775,6 miliar.

Hingga akhir 2025, KKP mencatat 25 provinsi telah memiliki peraturan daerah rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang terintegrasi dengan ruang laut, sementara 11 provinsi masih dalam proses integrasi, dan satu provinsi tidak memiliki wilayah laut.

Ke depan, KKP akan memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat penetapan dan implementasi zonasi KSN sebagai instrumen pengendalian pemanfaatan ruang laut yang tertib dan berkelanjutan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025