Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas telah ditutup, sementara 490 perlintasan liar terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.

Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

"Upaya tersebut kami lanjutkan melalui penanganan perlintasan liar dan penguatan fasilitas keselamatan di berbagai wilayah,” ujar Bobby.

Langkah tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menekan risiko kecelakaan yang masih terjadi di perlintasan sebidang.

Data KAI menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga 4 Juni 2026 telah terjadi 119 kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 97 korban, terdiri atas 43 korban meninggal dunia, 23 korban luka berat, dan 31 korban luka ringan.

Sebanyak 52 persen kejadian terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, sementara perilaku menerobos saat kereta api akan melintas masih menjadi penyebab dominan dengan porsi mencapai 87 persen dari seluruh kejadian yang tercatat.

Menurut Bobby sebuah perlintasan sebidang mungkin hanya dilalui dalam beberapa detik. Namun di titik itulah keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan bertemu dalam ruang yang sama.

Ketika disiplin berlalu lintas melemah atau fasilitas pengamanan belum memadai, risiko kecelakaan dapat muncul dalam waktu yang sangat singkat.

Karena itu, penanganan perlintasan sebidang menjadi salah satu pekerjaan yang terus dipercepat dalam pembangunan transportasi nasional. Upaya ini bertujuan mengurangi titik-titik risiko yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab kecelakaan di jalur rel dan jalan raya.

Bobby mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menambahkan program penutupan perlintasan dilakukan berdasarkan identifikasi dan kajian keselamatan yang komprehensif.

Setiap lokasi dievaluasi berdasarkan tingkat risiko, volume perjalanan kereta api, kondisi lingkungan, serta potensi dampaknya terhadap keselamatan masyarakat.

“Setiap perlintasan yang ditutup telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan keselamatan. Fokus utama kami adalah mengurangi titik-titik risiko yang berpotensi menimbulkan kecelakaan," kata Anne.

Program penutupan perlintasan prioritas merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan pada 1.810 perlintasan tidak terjaga yang tersebar di wilayah operasi KAI. Hingga 4 Juni 2026, sebanyak 119 dari 172 titik prioritas telah berhasil ditutup atau mencapai sekitar 69 persen dari target tahun ini.

Menurut Anne, capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara KAI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, serta masyarakat dalam mendukung peningkatan keselamatan transportasi.

Setiap perlintasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Karena itu, keselamatan perlintasan memerlukan dukungan infrastruktur, penegakan aturan, serta kepatuhan pengguna jalan agar risiko kecelakaan dapat terus ditekan.

Data KAI menunjukkan sepanjang 2022 hingga 2025 terjadi 1.244 kecelakaan di perlintasan sebidang. Sebanyak 913 kejadian atau 73 persen berlangsung di perlintasan tidak terjaga. Dalam periode yang sama tercatat 1.152 korban jiwa, terdiri atas 437 korban meninggal dunia, 294 korban luka berat, dan 421 korban luka ringan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pengurangan titik risiko tetap menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi nasional.

Selain penutupan perlintasan, KAI juga terus memperkuat upaya edukasi dan pencegahan. Sepanjang 2022 hingga 2025, KAI telah melaksanakan 6.259 kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, menutup 1.024 perlintasan liar dan rawan, memasang 2.646 spanduk peringatan, serta menyelenggarakan 988 kegiatan edukasi di sekolah dan tempat ibadah yang berada di sekitar jalur kereta api.

Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas perhubungan, aparat kewilayahan, komunitas pecinta kereta api, dan masyarakat setempat.

Ia menegaskan keselamatan merupakan investasi sosial yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Setiap perlintasan berisiko yang berhasil ditangani berarti ada potensi kecelakaan yang dapat dicegah.

"Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan saat melintas di perlintasan sebidang dan menjaga fasilitas keselamatan yang telah dibangun bersama,” tutup Anne.

KAI akan terus mempercepat penyelesaian 53 titik perlintasan prioritas yang masih dalam proses penanganan sehingga target penutupan 172 titik pada tahun 2026 dapat tercapai.

Sejalan dengan itu, penguatan fasilitas keselamatan di berbagai lokasi aktif terus dilaksanakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk mencatatkan pencapaian penting dalam penguatan teknologi informasi dengan berhasil meraih sertifikasi Test Maturity Model Integration (TMMi) Level 3. Hal ini sekaligus menjadikan BRI sebagai perusahaan pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan internasional tersebut.

TMMi merupakan standar global yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan proses pengujian dalam suatu organisasi, mencakup aspek kerangka kerja, konsistensi, hingga efektivitas aktivitas quality assurance.

Dalam keterangan tertulisnya, Direktur Teknologi Informasi BRI Saladin Dharma Nugraha Effendi menyatakan pencapaian ini menandai langkah strategis BRI dalam memperkuat fondasi kualitas pengujian sistem aplikasi dengan orientasi utama pada customer excellence.

"Sebagai bagian dari inisiatif transformasi BRIvolution Reignite, BRI secara konsisten mengimplementasikan prinsip Reliability, Availability, Scalability and Security (RASS) sebagai standar operasional untuk menjaga stabilitas serta keamanan berbagai layanan digital," kata Saladin, Rabu (7/1).

Melalui pencapaian TMMi Level 3 untuk dua metodologi Software Development Life Cycle (SDLC), yaitu V-model dan Agile, BRI membuktikan bahwa proses pengujian sistem aplikasinya telah berjalan secara lebih terstruktur, terdefinisi, dan konsisten sesuai praktik terbaik industri.

Saladin mengatakan keberhasilan ini semakin diperkuat dengan suksesnya resertifikasi ISO 29119, standar internasional untuk proses pengujian sistem aplikasi.

"Dengan kerangka kerja yang semakin matang, BRI dapat memastikan setiap sistem aplikasi diuji secara menyeluruh sehingga aman, efisien dan siap memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna" katanya.

Saladin menambahkan, sertifikasi TMMi Level 3 juga mencerminkan peningkatan signifikan dalam tata kelola pengujian di BRI, sekaligus memberikan jaminan bahwa setiap sistem aplikasi diproduksi melalui proses yang lebih ketat dan terstandardisasi.

"Dengan kerangka kerja yang semakin matang, kami dapat menghasilkan sistem aplikasi yang lebih stabil dan berkualitas, sehingga mendukung tercapainya customer excellence secara berkelanjutan," ujarnya.

Lebih lanjut, penerapan quality assurance melalui pendekatan v-model dan agile memberikan struktur yang kuat dalam proses pengujian, sehingga hasil akhirnya benar-benar memberikan nilai tambah bagi nasabah.

Melalui capaian TMMi Level 3 dan keberhasilan resertifikasi ISO 29119, BRI menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kualitas proses pengujian sistem aplikasi.

Pencapaian ini menjadi momentum penting bagi BRI untuk terus berinovasi, meningkatkan standar internal, dan menghadirkan layanan digital yang semakin andal serta bernilai bagi seluruh nasabah.

Lonjakan potensi perjalanan sebanyak 119,5 juta orang pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 diperkirakan mendorong aktivitas ekonomi nasional, terutama sektor transportasi, pariwisata, dan konsumsi rumah tangga.

Adanya peningkatan mobilitas tersebut disampaikan Menteri Perhubungan, Dudy Purwagandhi, dalam Rapat Koordinasi Persiapan Penyelenggaraan Angkutan Nataru 2025/2026 di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta.

“Menurut survei 42,01% penduduk Indonesia atau sekitar 119,5 juta orang berpotensi melakukan perjalanan, pada masa libur Nataru 2025/2026,” ujar Dudy, dikutip pada Minggu (7/12/2025).

Survei yang dilakukan Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi bersama BPS, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta akademisi tersebut juga menunjukkan tren kenaikan potensi pergerakan sebesar 2,71% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dudy menjelaskan bahwa tingginya minat masyarakat untuk bepergian dipicu oleh panjangnya masa libur akibat libur sekolah yang bersamaan dengan libur Nataru 2025/2026, serta kondisi infrastruktur transportasi yang semakin baik.

Ia menambahkan, faktor wisata, budaya mudik Natal, dan dorongan ekonomi turut memperbesar volume perjalanan di akhir tahun.

Tercatat, berdasarkan survei pemilihan moda transportasi, pengguna mobil pribadi menjadi yang terbanyak dengan porsi 42,78% atau 51,12 juta orang. Disusul sepeda motor sebanyak 18,41% atau 22 juta orang, bus 8,17% atau 9,76 juta orang, mobil sewa 7,43% atau 8,87 juta orang, serta mobil travel 6,39% atau 7,64 juta orang.

Sementara itu, pengguna pesawat tercatat 3,57% atau 4,27 juta orang, kereta api jarak jauh 3,29% atau 3,94 juta orang, kapal penyeberangan 3,14% atau 3,75 juta orang, kapal laut 2,20% atau 2,62 juta orang, dan commuter line 1,93% atau 2,30 juta orang.

“Tingginya minat masyarakat terhadap penggunaan kendaraan pribadi mengindikasikan perlunya manajemen lalu lintas yang lebih intensif, khususnya pada ruas tol dan akses menuju simpul transportasi,” kata Dudy.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri berbagai pemangku kepentingan, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, BMKG, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, TNI, Kepolisian RI, BUMN dan BUJT, serta asosiasi transportasi untuk memastikan kesiapan layanan transportasi selama periode Nataru.