Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mencatat hingga 22 Juni 2026 terdapat 134 kecelakaan terjadi di perlintasan sebidang dan 118 kejadian atau 88 persen di antaranya dipicu tindakan menerobos palang pintu perlintasan.

Karena itu, KAI meminta pengguna jalan meningkatkan kedisiplinan saat melintasi perlintasan sebidang, sehingga tidak membahayakan keselamatan masyarakat lainnya.

"Berdasarkan data KAI (dari Januari) hingga 22 Juni 2026, terdapat 134 kecelakaan di perlintasan sebidang. Dari jumlah tersebut, 118 kejadian atau 88 persen dipicu tindakan menerobos," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangan di Jakarta, Kamis.

Sementara itu, penyebab lainnya yakni kendaraan mogok sebanyak tujuh kejadian, serta palang pintu terlambat atau tidak tertutup sebanyak enam kejadian.

Ia menegaskan disiplin pengguna jalan di perlintasan sebidang menjadi kunci pencegahan kecelakaan, terutama saat libur sekolah 2026, ketika mobilitas cenderung meningkat.

"KAI mengajak pengguna jalan membangun kebiasaan selamat yaitu berhenti sejenak, tengok kanan-kiri, dengarkan sekitar, patuhi isyarat, lalu melintas setelah benar-benar aman," ujar Anne.

Ia mengatakan perlintasan sebidang merupakan titik temu antara jalan raya dan jalur kereta api. Pada titik itu, disiplin pengguna jalan menjadi penentu keselamatan banyak orang.

Anne mengingatkan palang pintu yang terbuka tidak berarti pengguna jalan dapat langsung melintas tanpa kewaspadaan. Setiap pengendara tetap wajib berhenti sejenak, menengok kanan dan kiri, mendengarkan kondisi sekitar, serta memastikan jalur benar-benar aman sebelum melintas.

Menurut dia, palang pintu yang tertutup merupakan perintah untuk berhenti. Pengendara juga diminta tidak mencari celah untuk melintas apabila palang mulai menutup, sirine berbunyi, atau petugas memberikan isyarat berhenti demi menjaga keselamatan bersama.

“Bila palang mulai menutup, sirine berbunyi, atau petugas memberi isyarat berhenti, jangan mencari celah,” kata Anne menegaskan.

Anne menjelaskan, kereta api memiliki jalur khusus dan jarak pengereman yang panjang. Karena itu, kendaraan yang menerobos perlintasan berada pada risiko sangat tinggi. Satu keputusan terburu-buru dapat berdampak pada keluarga, pengguna jalan lain, petugas, pelanggan kereta api, dan masyarakat di sekitar jalur.

KAI juga mencatat hingga 22 Juni 2026, jumlah korban akibat kecelakaan di perlintasan sebidang tercatat 113 korban, terdiri dari 48 orang meninggal dunia, 29 orang luka berat, dan 36 orang luka ringan.

Dari sisi kendaraan, terdapat 134 unit kendaraan terdampak, terdiri dari 77 motor atau 57 persen dan 57 mobil atau 43 persen.

Data tersebut juga menunjukkan kecelakaan dapat terjadi di perlintasan berpintu maupun tanpa pintu. Sebanyak 62 kejadian terjadi di perlintasan berpintu atau 46 persen, sedangkan 72 kejadian terjadi di perlintasan tanpa pintu atau 54 persen.

Karena itu, ia mengatakan palang pintu harus dipahami sebagai alat bantu keselamatan, sedangkan keputusan untuk berhenti, melihat dan menunggu aman tetap berada pada pengguna jalan.

Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025, jumlah kecelakaan di perlintasan sebidang turun dari 138 kejadian menjadi 134 kejadian atau turun tiga persen.

Kendaraan terdampak turun dari 144 unit menjadi 134 unit atau turun 7 persen. Jumlah korban turun dari 151 orang menjadi 113 orang atau turun 25 persen. Meski tren membaik, KAI menilai 48 korban meninggal dunia tetap menjadi alarm serius bagi seluruh pihak.

Guna mencegah kecelakaan, KAI memperkuat sosialisasi hingga mengajak pemerintah daerah, aparat kewilayahan, kepolisian, dinas perhubungan, sekolah, komunitas, dan keluarga untuk memperkuat pesan keselamatan di perlintasan sebidang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengajak dan mengedukasi masyarakat agar menjaga keselamatan bersama dengan disiplin saat melintas di perlintasan sebidang serta tidak beraktivitas di sepanjang jalur, mengingat hingga 14 Juni 2026 terjadi 128 kejadian kecelakaan dan menyebabkan 44 orang tewas.

"Jalur rel juga bukan tempat bermain atau berkumpul. Satu langkah masuk ke area terlarang dapat membahayakan diri sendiri, pelanggan, dan petugas," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Anne mengatakan bahwa keselamatan perjalanan kereta api sangat bergantung pada disiplin seluruh pihak. Kereta api memiliki jalur khusus dan tidak dapat berhenti mendadak seperti kendaraan jalan raya.

Menurut dia, dari awal tahun hingga 14 Juni 2026 telah terjadi 128 kejadian kecelakaan di perlintasan sebidang dengan 105 korban, 44 meninggal dunia, 27 luka berat, dan 34 luka ringan.

Untuk itu, pada akhir pekan menjadi waktu banyak masyarakat bepergian, berkumpul, berwisata, dan beraktivitas di sekitar lingkungan masing-masing. Dalam momen tersebut, pihaknya mengajak agar masyarakat selalu waspada terutama di jalur kereta.

"Menunggu beberapa menit di perlintasan jauh lebih aman daripada mengambil risiko dengan menerobos. Kami mengajak masyarakat, terutama pada akhir pekan ini, untuk berhenti, tengok kanan-kiri, pastikan aman, dan dahulukan perjalanan kereta api," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa dari sisi penyebab kecelakaan, 113 kejadian atau 88 persen disebabkan kendaraan menerobos, 9 kejadian atau 7 persen akibat kendaraan mogok, serta 6 kejadian atau 5 persen terkait palang pintu terlambat atau tidak tertutup.

Kendaraan yang terlibat lanjut Anne, terdiri atas 74 sepeda motor atau 58 persen dan 54 mobil atau 42 persen. Berdasarkan jenis perlintasan, 59 kejadian atau 46 persen terjadi di perlintasan berpintu dan 69 kejadian atau 54 persen di perlintasan tidak berpintu.

Selain kecelakaan di perlintasan, KAI juga mencatat 252 kejadian temperan di jalur KA nonperlintasan hingga 14 Juni 2026. Dari jumlah tersebut, 235 kejadian atau 93 persen merupakan temperan orang, sedangkan 17 kejadian atau 7 persen merupakan temperan kendaraan.

Pada temperan orang, korban tercatat 183 meninggal dunia, 44 luka berat, dan 19 luka ringan. Data ini menjadi pengingat bahwa berada di area jalur kereta api tanpa hak merupakan tindakan sangat berbahaya.

Anne menegaskan, aturan keselamatan di perlintasan telah diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 114. Pada perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan, pengemudi wajib berhenti saat sinyal berbunyi, palang pintu mulai ditutup, atau ada isyarat lain.

Mendahulukan kereta api serta memberi hak utama kepada kendaraan yang lebih dahulu melintas. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 296.

Untuk aktivitas di jalur rel, UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian Pasal 181 ayat (1) melarang setiap orang berada di ruang manfaat jalur kereta api, menempatkan atau memindahkan barang di atas rel, melintasi jalur kereta api tanpa hak, maupun menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain.

"Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 199, dengan penyesuaian pidana mengikuti ketentuan terbaru yang berlaku dalam UU Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," katanya menambahkan.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Semua perlintasan sebidang itu sebaiknya dilakukan dengan palang yang otomatis.

Cirebon (ANTARA) - Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady menyebut perlintasan sebidang, termasuk di Kota Cirebon, Jawa Barat, perlu dilengkapi palang pintu otomatis sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

"Semua perlintasan sebidang itu sebaiknya dilakukan dengan palang yang otomatis,” kata Hamka saat kunjungan kerja Komisi V DPR, di Kota Cirebon, Kamis.

Ia mengatakan perlintasan sebidang masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian, karena jumlahnya cukup banyak dan masih berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Menurut dia, sejumlah kecelakaan yang terjadi selama ini banyak disebabkan oleh perlintasan sebidang yang tidak dijaga atau belum memenuhi persyaratan pengamanan.

"Berdasarkan kejadian-kejadian yang lalu, sudah cukup banyak korban yang disebabkan dengan adanya perlintasan sebidang yang tidak dijaga atau tidak memenuhi persyaratan-persyaratan penjagaan," katanya.

Ia memastikan pemerintah bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) serta kementerian terkait telah menyiapkan langkah penanganan, untuk meningkatkan keamanan di perlintasan sebidang.

“Sesuai dengan arahan Presiden yang mau melihat bagaimana persoalan perlintasan sebidang ini bisa terselesaikan dalam waktu jangka pendek maupun jangka panjang. Hari ini kami hadir di Cirebon,” ujarnya pula.

Dia menuturkan, selain pembangunan flyover dan underpass di sejumlah lokasi, peningkatan sistem pengamanan dinilai menjadi bagian penting dalam upaya tersebut.

Hamka mengatakan keberadaan palang pintu otomatis dapat membantu mengurangi potensi kecelakaan, terutama pada perlintasan dengan lalu lintas kendaraan yang tinggi.

Pengamanan perlintasan, kata dia lagi, perlu didukung dengan ketersediaan petugas penjaga agar operasional di lapangan berjalan optimal.

Ia menyampaikan pula upaya penguatan pengamanan tersebut, perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap aturan saat melintas di jalur kereta api.

"Prinsipnya adalah perilaku masyarakat juga ini kadang kala kita tidak bisa pastikan. Oleh karena itu, selalu saya menyampaikan kepada PT KAI, tolong dijaga," ujarnya.

Vice President PT KAI Daop 3 Cirebon Sigit Winarto mengatakan seluruh perlintasan sebidang di Kota Cirebon saat ini telah dilengkapi palang pintu dan dijaga petugas.

Ia menuturkan pengamanan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan, seiring tingginya aktivitas kendaraan pada sejumlah titik perlintasan di Kota Cirebon.

"Yang menjadi krusial adalah ternyata dengan adanya perlintasan sebidang, volume kendaraan di jalannya tinggi. Maka solusinya di tahun depan akan ada satu pembangunan flyover di Krucuk atau di Jalan Slamet Riyadi," kata dia lagi.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi Djoko Setijowarno menilai penutupan perlintasan sebidang menjadi langkah ideal meningkatkan keselamatan transportasi, mendukung kelancaran perjalanan kereta api, serta mendorong terciptanya sistem transportasi yang lebih tertib dan aman.

"Menutup seluruh perlintasan sebidang secara serentak di Jakarta khususnya dan Bodetabek pada umumnya memang solusi ideal untuk keselamatan perjalanan KA (kereta api)," kata Djoko yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) dihubungi ANTARA di Jakarta, Minggu.

Ia menilai langkah PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang tengah mempercepat penutupan sejumlah perlintasan sebidang melakukan upaya strategis untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Kebijakan tersebut juga menjadi bagian dari penataan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan.

Namun, Djoko yang juga akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, menekankan implementasi kebijakan tersebut menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial yang perlu diantisipasi agar tujuan peningkatan keselamatan dapat berjalan seiring dengan kelancaran aktivitas masyarakat.

Tantangan pertama berkaitan dengan pengalihan arus lalu lintas ke ruas jalan lain karena penutupan perlintasan dapat mengubah pola pergerakan kendaraan yang selama ini memanfaatkan akses tersebut.

Apabila penutupan dilakukan tanpa dukungan pembangunan jalan tidak sebidang (flyover/underpass) yang memadai, potensi peningkatan kepadatan kendaraan di sejumlah koridor utama perlu menjadi perhatian dalam perencanaan transportasi.

Tantangan berikutnya adalah menjaga konektivitas antarwilayah, mengingat sejumlah perlintasan selama ini berfungsi sebagai penghubung penting bagi permukiman, pusat kegiatan ekonomi, dan layanan masyarakat.

Karena itu, penyediaan akses pengganti yang memadai menjadi faktor penting agar mobilitas warga tetap lancar serta aktivitas usaha kecil dan perdagangan lokal dapat terus berjalan optimal.

Djoko juga menyoroti keterbatasan ruang di kawasan perkotaan padat, terutama di Jakarta dan sekitarnya, yang menjadi tantangan dalam pembangunan flyover maupun underpass pengganti perlintasan sebidang.

Selain aspek teknis, kebutuhan anggaran yang besar untuk membangun infrastruktur tidak sebidang memerlukan perencanaan bertahap dan penentuan prioritas berdasarkan tingkat urgensi serta manfaat keselamatan.

Ia menambahkan akses kendaraan darurat, distribusi logistik, dan penerimaan masyarakat perlu menjadi bagian dari perencanaan agar kebijakan penutupan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Menurut Djoko, keselamatan transportasi harus menjadi prioritas nasional dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga penutupan perlintasan tidak hanya meningkatkan keamanan tetapi juga memperkuat konektivitas masyarakat.

"Keselamatan memang tidak bisa ditawar, namun implementasinya di lapangan menuntut kearifan dalam melihat dampaknya bagi masyarakat luas. Menutup perlintasan bukan sekadar memasang pagar, melainkan menata ulang konektivitas tanpa mematikan ruang hidup warga," katanya.

Di sisi lain Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas telah ditutup, sementara 490 perlintasan liar terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat (12/6).

Dia menyampaikan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.

Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

Bobby juga mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan renovasi Stasiun Gambir di Jakarta segera direalisasikan dan pengerjaannya rampung dalam dua tahun.

Perintah itu disampaikan Prabowo dalam pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI Bobby Rasyidi di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Bobby menuturkan, pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda pengembangan sektor perkeretaapian nasional, mulai dari modernisasi stasiun hingga peningkatan keselamatan perjalanan kereta api.

Salah satu arahan yang diberikan adalah merealisasikan renovasi Stasiun Gambir sebagai salah satu simpul transportasi strategis di Jakarta.

Renovasi ditargetkan selesai dalam waktu 2 tahun dengan konsep integrasi dengan moda transportasi lain.

"Gambir akan dilakukan renovasi. Kita nanti dalam 2 tahun punya Gambir yang (mengacungkan jempol). Nanti kita integrasikan dengan KRL,” ujar Bobby dalam keterangan resmi Setkab dikutip Minggu (14/6/2026).

Selain membahas pengembangan Stasiun Gambir, Prabowo juga menerima laporan mengenai percepatan penanganan perlintasan sebidang untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Menurut Bobby, hingga saat ini KAI telah menutup 172 perlintasan sebidang dan tengah memproses penutupan 490 perlintasan lainnya.

DOKUMENTASI SETKAB.GO.ID Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Bobby Rasyidi memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Sementara itu, sebanyak 1.148 perlintasan akan mulai dipasangi palang pintu sebagai bagian dari upaya peningkatan keselamatan.

"Perlintasan sebidang tadi kita update ke beliau bahwa kita dalam progres cepat untuk perlintasan sebidang ini. Perlintasan sebidang 172 yang sudah kita tutup, ada 490 lagi on progress kita tutup. Sisanya itu 1.148 nanti sudah kita mulai untuk progres palang pintu,” jelasnya.

Ia menambahkan, wilayah Jakarta dan kawasan Jabodetabek menjadi daerah dengan jumlah penanganan perlintasan sebidang terbanyak.

Dari total yang sedang ditangani, sekitar 160 titik berada di kawasan tersebut.

"Yang paling banyak di Jakarta, Jakarta, Jabodetabek paling banyak ada 160," ucap Bobby.

Renovasi Stasiun Gambir dan percepatan penanganan perlintasan sebidang menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat sistem transportasi publik yang lebih modern, terintegrasi, dan aman.

Melalui pengembangan infrastruktur strategis tersebut, pemerintah berharap mobilitas masyarakat dapat meningkat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menyatakan sebanyak 119 perlintasan sebidang prioritas telah ditutup, sementara 490 perlintasan liar terus ditangani guna meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api.

"Hingga 4 Juni 2026, KAI bersama berbagai pemangku kepentingan telah menutup 119 dari 172 perlintasan sebidang prioritas yang menjadi target penanganan nasional tahun ini," kata Bobby dalam pernyataan diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menyampaikan peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang menjadi salah satu fokus utama KAI.

Selain itu, KAI juga mempercepat penanganan 490 perlintasan liar serta memulai penguatan fasilitas keselamatan pada 1.148 lokasi aktif yang tersebar di seluruh wilayah operasi.

"Upaya tersebut kami lanjutkan melalui penanganan perlintasan liar dan penguatan fasilitas keselamatan di berbagai wilayah,” ujar Bobby.

Langkah tersebut berangkat dari kebutuhan untuk menekan risiko kecelakaan yang masih terjadi di perlintasan sebidang.

Data KAI menunjukkan bahwa sepanjang Januari hingga 4 Juni 2026 telah terjadi 119 kecelakaan di perlintasan sebidang yang mengakibatkan 97 korban, terdiri atas 43 korban meninggal dunia, 23 korban luka berat, dan 31 korban luka ringan.

Sebanyak 52 persen kejadian terjadi di perlintasan tanpa palang pintu, sementara perilaku menerobos saat kereta api akan melintas masih menjadi penyebab dominan dengan porsi mencapai 87 persen dari seluruh kejadian yang tercatat.

Menurut Bobby sebuah perlintasan sebidang mungkin hanya dilalui dalam beberapa detik. Namun di titik itulah keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan bertemu dalam ruang yang sama.

Ketika disiplin berlalu lintas melemah atau fasilitas pengamanan belum memadai, risiko kecelakaan dapat muncul dalam waktu yang sangat singkat.

Karena itu, penanganan perlintasan sebidang menjadi salah satu pekerjaan yang terus dipercepat dalam pembangunan transportasi nasional. Upaya ini bertujuan mengurangi titik-titik risiko yang selama bertahun-tahun menjadi penyebab kecelakaan di jalur rel dan jalan raya.

Bobby mengaku pihaknya telah melaporkan upaya peningkatan keselamatan di jalur kereta api kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menambahkan program penutupan perlintasan dilakukan berdasarkan identifikasi dan kajian keselamatan yang komprehensif.

Setiap lokasi dievaluasi berdasarkan tingkat risiko, volume perjalanan kereta api, kondisi lingkungan, serta potensi dampaknya terhadap keselamatan masyarakat.

“Setiap perlintasan yang ditutup telah melalui proses evaluasi dan pertimbangan keselamatan. Fokus utama kami adalah mengurangi titik-titik risiko yang berpotensi menimbulkan kecelakaan," kata Anne.

Program penutupan perlintasan prioritas merupakan bagian dari upaya peningkatan keselamatan pada 1.810 perlintasan tidak terjaga yang tersebar di wilayah operasi KAI. Hingga 4 Juni 2026, sebanyak 119 dari 172 titik prioritas telah berhasil ditutup atau mencapai sekitar 69 persen dari target tahun ini.

Menurut Anne, capaian tersebut menunjukkan semakin kuatnya kolaborasi antara KAI, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat kewilayahan, serta masyarakat dalam mendukung peningkatan keselamatan transportasi.

Setiap perlintasan memiliki karakteristik yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi setempat. Karena itu, keselamatan perlintasan memerlukan dukungan infrastruktur, penegakan aturan, serta kepatuhan pengguna jalan agar risiko kecelakaan dapat terus ditekan.

Data KAI menunjukkan sepanjang 2022 hingga 2025 terjadi 1.244 kecelakaan di perlintasan sebidang. Sebanyak 913 kejadian atau 73 persen berlangsung di perlintasan tidak terjaga. Dalam periode yang sama tercatat 1.152 korban jiwa, terdiri atas 437 korban meninggal dunia, 294 korban luka berat, dan 421 korban luka ringan.

Angka tersebut menunjukkan bahwa pengurangan titik risiko tetap menjadi salah satu strategi penting dalam meningkatkan keselamatan transportasi nasional.

Selain penutupan perlintasan, KAI juga terus memperkuat upaya edukasi dan pencegahan. Sepanjang 2022 hingga 2025, KAI telah melaksanakan 6.259 kegiatan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang, menutup 1.024 perlintasan liar dan rawan, memasang 2.646 spanduk peringatan, serta menyelenggarakan 988 kegiatan edukasi di sekolah dan tempat ibadah yang berada di sekitar jalur kereta api.

Upaya tersebut dilakukan bersama pemerintah daerah, dinas perhubungan, aparat kewilayahan, komunitas pecinta kereta api, dan masyarakat setempat.

Ia menegaskan keselamatan merupakan investasi sosial yang manfaatnya dirasakan oleh banyak orang. Setiap perlintasan berisiko yang berhasil ditangani berarti ada potensi kecelakaan yang dapat dicegah.

"Karena itu, kami mengajak seluruh masyarakat untuk mematuhi aturan saat melintas di perlintasan sebidang dan menjaga fasilitas keselamatan yang telah dibangun bersama,” tutup Anne.

KAI akan terus mempercepat penyelesaian 53 titik perlintasan prioritas yang masih dalam proses penanganan sehingga target penutupan 172 titik pada tahun 2026 dapat tercapai.

Sejalan dengan itu, penguatan fasilitas keselamatan di berbagai lokasi aktif terus dilaksanakan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional II Sumatra Barat bersama sejumlah pihak terkait melakukan penutupan tiga perlintasan liar yang berada di lintas Lubuk Alung–Pariaman sebagai upaya mengantisipasi Kecelakaan.

Kepala Humas KAI Divre II Sumbar Reza Shahab mengatakan upaya penutupan perlintasan liar itu sebagai bentuk komitmen KAI dalam meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

"Jadi memang kami melalukan penutupan perlintasan liar ini secara bertahap yang berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang," katanya, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan adapun tiga perlintasan liar yang telah ditutup itu berada di lintas Lubuk Alung–Pariaman, yakni KM 57+1/2 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, KM 57+1/2 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman, serta di KM 57+2/3 petak jalan Lubuk Alung–Pariaman Desa Cimparuah Kecamatan Pariaman Tengah Kota Pariaman.

Dia menjelaskan penutupan perlintasan liar tersebut merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian serta Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 94 Tahun 2018 tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan.

Dikatakannya bahwa kegiatan ini juga merupakan tindak lanjut dari hasil joint inspection yang sebelumnya dilakukan oleh KAI Divre II Sumbar bersama Balai Teknik Perkeretaapian Kelas II Padang, Dinas Perhubungan BAPEDA guna mengidentifikasi dan mengevaluasi titik-titik perlintasan yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

"Keberadaan perlintasan liar masih menjadi salah satu faktor yang berpotensi mengganggu keselamatan operasional perjalanan kereta api," ujarnya.

Reza bilang Selain tidak memiliki izin resmi, perlintasan tersebut umumnya tidak dilengkapi dengan fasilitas keselamatan yang memadai sehingga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan antara perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Dia menegaskan keselamatan merupakan prioritas utama dalam penyelenggaraan transportasi perkeretaapian. Oleh karena itu, KAI terus melakukan berbagai upaya secara konsisten dan berkelanjutan guna meminimalkan potensi risiko di jalur kereta api.

Reza menjelaskan penutupan perlintasan liar merupakan salah satu langkah nyata yang kami lakukan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan masyarakat.

"Upaya ini tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan dukungan dan kolaborasi seluruh stakeholder agar tercipta lingkungan perkeretaapian yang aman dan tertib,” sebutnya.

Hingga saat ini, KAI Divre II Sumbar telah menutup 21 perlintasan liar dari total 35 titik perlintasan liar yang menjadi program penutupan secara bertahap sesuai program nasional.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 17 titik berhasil direalisasikan sepanjang tahun 2026, sementara 4 titik lainnya telah ditutup pada tahun sebelumnya.

Lebih lanjut, Reza menjelaskan bahwa penguatan keselamatan tidak hanya dilakukan melalui penutupan perlintasan liar. KAI juga terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, memastikan seluruh petugas menjalankan tugas sesuai standar operasional prosedur yang berlaku, serta memperkuat budaya keselamatan di seluruh lini operasional perusahaan.

Selain itu, KAI secara berkelanjutan melaksanakan edukasi dan sosialisasi keselamatan kepada masyarakat, sekolah, komunitas, pemerintah daerah, serta pengguna jalan.

Dimana kegiatan edukasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan di sekitar jalur kereta api maupun perlintasan sebidang.

“KAI terus memperkuat keselamatan melalui penutupan perlintasan liar, peningkatan kompetensi SDM, penerapan SOP secara disiplin, serta edukasi publik yang dilakukan secara berkelanjutan bersama seluruh stakeholder. Keselamatan merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat,” tambah Reza.

KAI Divre II Sumbar juga mengajak masyarakat untuk tidak membuka kembali perlintasan yang telah ditutup, tidak melakukan aktivitas di ruang manfaat jalur kereta api, serta selalu mendahulukan perjalanan kereta api saat melintas di perlintasan sebidang sesuai ketentuan yang berlaku.

Bisnis.com, MEDAN - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional (Divre) I Sumatra Utara (Sumut) mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap aturan saat melintas di jalur perlintasan sebidang kereta api untuk mencegah kecelakaan (laka).

Ini mengingat tingginya insiden kecelakaan fatal akibat tertemper kereta api (KA) di Sumut. Diantaranya kecelakaan di perlintasan sebidang tanpa palang pintu di Tanjungbalai pada awal Mei 2026 dengan sebuah truk yang mengakibatkan sopir meninggal dunia. Lalu, insiden antara KA Petikemas relasi Belawan–Kuala Tanjung dan sebuah mobil minibus di perlintasan sebidang pada petak jalan Bamban–Tebing Tinggi pada 23 Mei 2026.

Manager Humas Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo mengatakan pihaknya terus memperkuat upaya peningkatan keselamatan di perlintasan sebidang melalui penataan akses perlintasan. Edukasi dan sosialisasi pun digencarkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga keselamatan saat berada di sekitar jalur kereta api.

“Keselamatan di perlintasan tidak hanya bergantung pada sarana dan prasarana yang tersedia, tetapi juga pada kedisiplinan pengguna jalan. Karena itu, edukasi terus kami lakukan agar masyarakat semakin memahami pentingnya mematuhi aturan saat melintasi jalur kereta api,” ujar Anwar, Minggu (7/6/2026).

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, KAI Divre I Sumut telah melaksanakan 63 kegiatan sosialisasi keselamatan di berbagai wilayah kerjanya, antara lain di Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Asahan, Binjai, hingga Labuhanbatu.

Selain itu, sebanyak 39 perlintasan telah ditutup KAI Divre I Sumut hingga Mei 2026. Anwar menyebut ini sebagai bagian dari program nasional penutupan 172 perlintasan sebidang untuk peningkatan keselamatan.

“Kami juga melakukan penertiban di 30 perlintasan lainnya melalui melalui penyempitan akses maupun penutupan guna mengurangi potensi terjadinya insiden lalu lintas,” dia menambahkan.

Dijelaskan Anwar, sosialisasi dan penataan perlintasan merupakan langkah yang dilakukan KAI secara berkelanjutan untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan.

KAI juga terus mengingatkan masyarakat agar selalu berhenti sejenak saat hendak melintas di jalur KA, melihat ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada kereta api yang akan melintas, serta tidak menerobos jalur rel.

Dia menegaskan bahwa perjalanan kereta api di perlintasan sebidang wajib didahulukan oleh pengguna jalan, ini sesuai dengan pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

“Keselamatan perjalanan kereta api dan keselamatan pengguna jalan merupakan tanggung jawab bersama. Dengan meningkatnya kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan, diharapkan risiko kecelakaan di perlintasan dapat terus ditekan,” ujar Anwar mengakhiri.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI akan membangun 40 jalan layang (flyover) untuk membenahi jalur perlintasan sebidang. Hal itu sebagai upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin menyampaikan dana belanja modal (capital expenditure/capex) yang dibutuhkan untuk pembangunan flyover tersebut diperkirakan sebesar Rp1,2 triliun, sementara dana belanja operasional (operational expenditure/opex) Rp700 miliar per tahun.

"Kalau tidak salah ada 40 yang memang harus kita bikinkan flyover-nya. Nah, untuk JPL (jalur perlintasan langsung)-nya sendiri, kami sudah melakukan estimasi kebutuhan dari capex-nya itu sekitar Rp1,2 triliun. Kebutuhan dari opex-nya itu karena harus ada penjaga," ujar Bobby dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).

Bobby mengungkapkan masih ada perlintasan sebidang yang minim penjagaan di berbagai wilayah Indonesia.

Sebanyak 172 JPL mempunyai lebar jalan 2 meter dan sudah ditutup sedangkan 1.683 JPL dengan lebar lebih dari 2 meter ditargetkan menjadi sasaran peningkatan keselamatan.

Ia menegaskan sebanyak 40 titik JPL akan difokuskan untuk pembangunan flyover sementara 1.638 JPL lainnya akan dilengkapi portal atau perangkat pengaman.

Lebih lanjut, Bobby menyebutkan kebutuhan opex sebesar Rp700 miliar per tahun untuk membiayai sekitar 8.000 petugas penjaga perlintasan dan kebutuhan operasional teknis lainnya.

"Kami sudah hitung, dari 1.638 perlintasan kita akan butuh lebih dari 8.000 petugas jaga yang cost-nya itu sekitar Rp 700 miliar per tahun," terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI mengusulkan pembangunan setidaknya 40 jalan layang (flyover) di sejumlah perlintasan sebidang sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko kecelakaan lalu lintas di kawasan perlintasan kereta api.

Direktur Utama KAI Bobby Rasyidin mengatakan perusahaan telah mengidentifikasi sekitar 40 lokasi yang dinilai perlu ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang melalui pembangunan flyover.

“Untuk jalan-jalan yang ramai, kami berencana mengusulkan kepada pemerintah agar tidak menjadi perlintasan sebidang lagi. Dari 1.638 JPL [jalur perlintasan langsung], ada 40 yang memang harus kita buatkan flyover," ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Rabu (3/6/2026).

Berdasarkan data KAI, terdapat sekitar 3.674 perlintasan sebidang yang terdata secara nasional. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.810 titik merupakan perlintasan yang tidak dijaga.

Dari total perlintasan tanpa penjagaan tersebut, sebanyak 172 titik memiliki lebar jalan kurang dari 2 meter dan telah ditutup. Sementara itu, 1.638 titik lainnya yang memiliki lebar jalan lebih dari 2 meter direncanakan mendapatkan tambahan fasilitas pengamanan seperti portal dan perangkat keselamatan lainnya.

Oleh karena itu, KAI menilai perlintasan yang berada di ruas jalan dengan volume lalu lintas tinggi perlu ditingkatkan menjadi perlintasan tidak sebidang. Salah satu opsi yang diusulkan adalah pembangunan flyover guna memisahkan arus kendaraan dengan jalur kereta api.

Di sisi lain, kebutuhan biaya operasional untuk pengamanan perlintasan juga tergolong besar. Dengan skema penjagaan tiga shift, kebutuhan petugas untuk 1.638 perlintasan diperkirakan mencapai lebih dari 8.000 orang.

KAI memperkirakan biaya operasional yang dibutuhkan untuk mendukung peningkatan keamanan JPL tersebut mencapai sekitar Rp700 miliar per tahun. Sementara itu, belanja modal (capital expenditure/capex) yang mencakup pengadaan gardu dan alat pengamanan, pintu perlintasan elektrik, pintu perlintasan mekanik, dan perlengkapan lainnya mencapai Rp1,2 triliun.

Meski demikian, Bobby menegaskan bahwa kewenangan utama pengelolaan perlintasan sebidang pada dasarnya berada di tangan pemerintah sesuai dengan status ruas jalan yang melintas di lokasi tersebut.

Untuk jalan nasional, tanggung jawab berada pada pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Adapun perlintasan yang berada di jalan provinsi menjadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan jalan kabupaten menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.

“Dengan demikian, tanggung jawab utama pengelolaan perlintasan sebidang sebetulnya bukan berada di KAI,” pungkas Bobby.

Keberadaan flyover tersebut diharapkan dapat memperlancar arus kendaraan yang selama ini kerap terhambat saat kereta melintas. Selain itu, infrastruktur tersebut juga dinilai dapat mendukung peningkatan frekuensi perjalanan kereta api di lintas yang memiliki kepadatan tinggi.

Pembangunan perlintasan tidak sebidang juga diharapkan mampu menekan angka kecelakaan di area perlintasan kereta. Isu keselamatan kembali menjadi sorotan setelah terjadinya insiden yang melibatkan KRL dan KA Argo Bromo Anggrek pada akhir April lalu.

KAI sebelumnya menjelaskan bahwa kecelakaan yang terjadi di sekitar Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 bermula dari insiden yang melibatkan sebuah taksi listrik Green SM di perlintasan sebidang JPL 85.

Perlintasan sebidang merupakan titik temu antara perjalanan kereta api dan mobilitas masyarakat sehingga penanganan dilakukan secara cepat, terukur, dan terintegrasi untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta masyarakat,

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 8 Surabaya melakukan percepatan penataan di 20 perlintasan sebidang di Kota Malang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur pada 2026 untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang melibatkan antara kereta api dengan kendaraan masyarakat.

Manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono di Kota Malang, Jawa Timur, mengatakan, penataan yang dilakukan tidak hanya menyasar sarana teknis tetapi juga pada aspek non teknis, seperti kualitas sumber daya manusia, pengawasan operasional, dan edukasi berkelanjutan kepada masyarakat.

"Perlintasan sebidang merupakan titik temu antara perjalanan kereta api dan mobilitas masyarakat sehingga penanganan dilakukan secara cepat, terukur, dan terintegrasi untuk menjamin keselamatan perjalanan kereta api serta masyarakat," kata Mahendro.

Berdasarkan data dari KAI Surabaya, 20 perlintasan sebidang yang ditata mencakup 13 titik di Kabupaten Malang dan tujuh titik di Kota Malang.

Upaya mempercepat proses penataan melibatkan peran dari masing-masing pemangku kepentingan di dua wilayah itu.

Secara keseluruhan, hingga Mei 2026 setidaknya terdapat 62 perlintasan sebidang di wilayah Malang Raya, lalu dari jumlah itu sebanyak 59 perlintasan telah dijaga dan tiga perlintasan lainnya masih belum dijaga.

Dari total 59 perlintasan yang telah dijaga tersebut, KAI Surabaya mengelola penjagaan di 34 titik atau sekitar 58 persen.

Kemudian, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah kabupaten maupun kota menjaga dua titik atau sekitar tiga persen dan 23 titik lainnya atau sekitar 39 persen dijaga secara swadaya oleh masyarakat.

Meski demikian, ia menyadari bahwa keselamatan pengendara dan perjalanan kereta api tetap bergantung pada kedisiplinan masyarakat saat melintasi perlintasan sebidang.

"Kami mengimbau agar selalu disiplin dan mematuhi aturan saat melintas di perlintasan sebidang, jangan menerobos palang pintu, berhenti sejenak, tengok kanan dan kiri, serta pastikan kondisi benar-benar aman sebelum melanjutkan perjalanan," ucapnya.

Pewarta: Ananto Pradana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mendorong percepatan pembangunan flyover atau underpass di 40 titik perlintasan dengan tingkat risiko yang besar.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan, hal tersebut demi keselamatan perjalanan kereta api maupun pengguna jalan dapat semakin terjaga.

Anne menyampaikan bahwa pertumbuhan kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi masyarakat membuat sejumlah perlintasan kini memiliki intensitas kendaraan yang jauh lebih tinggi dibanding beberapa tahun lalu. Karena itu, kebutuhan peningkatan infrastruktur keselamatan juga menjadi semakin penting.

“Flyover dan underpass menjadi solusi jangka panjang untuk kawasan dengan mobilitas tinggi. Ketika perpotongan sebidang dapat dikurangi secara bertahap, keselamatan masyarakat dan perjalanan kereta api akan semakin terjaga,” ujar Anne dalam keterangan resmi, Minggu (24/5/2026).

Pasalnya, sejumlah perlintasan memiliki lebar jalan cukup besar, tetapi belum dijaga secara penuh.

Misalnya, di wilayah Sumatra Selatan dan Lampung terdapat perlintasan Sukamerindu–Tanjung Rambang misalnya memiliki lebar jalan mencapai 13 meter. Selain itu terdapat titik Air Asam–Sukamerindu dengan lebar jalan 12 meter yang berada di jalur kendaraan logistik dan mobilitas masyarakat harian.

Untuk itu, Anne meminta kepada pengendara diminta berhenti sejenak, menengok kanan dan kiri, memastikan tidak ada kereta api yang melintas, serta mendahulukan perjalanan kereta api.

Menurut Anne, banyak perlintasan aktif berada di kawasan yang aktivitas masyarakatnya terus berkembang. Sebagian menjadi akses utama warga menuju sekolah, pasar tradisional, kawasan permukiman, pusat perdagangan lokal, hingga jalur distribusi hasil pertanian dan logistik masyarakat.

KAI mencatat masih terdapat 40 titik perlintasan aktif dengan lebar jalan cukup besar dan intensitas kendaraan yang cukup tinggi di berbagai wilayah operasional.

Di wilayah Banten misalnya, terdapat titik di kawasan Tigaraksa hingga Rangkasbitung yang menjadi akses kendaraan masyarakat menuju kawasan permukiman dan aktivitas komuter harian.

Di Jawa Barat, beberapa titik berada di kawasan Purwakarta dan lintas pedesaan yang setiap hari dilalui kendaraan roda dua maupun kendaraan pengangkut hasil pertanian masyarakat.

Sementara di wilayah Daop 3 Cirebon, titik-titik perlintasan tersebar di kawasan Jatibarang, Kertasemaya, Pegadenbaru, Cipunegara, Arjawinangun, hingga Bangoduwa. Kawasan tersebut memiliki aktivitas harian yang cukup padat, mulai dari kendaraan pengangkut hasil bumi, perdagangan lokal, hingga mobilitas pekerja dan pelajar.

Di Jawa Tengah, sejumlah titik berada di lintas Pemalang, Slawi, Prembun, Grobogan, Randublatung, hingga kawasan Pantura yang menjadi jalur penghubung aktivitas ekonomi masyarakat. Pada jam-jam tertentu, kendaraan roda dua dan roda empat cukup ramai melintasi kawasan tersebut.

Kondisi serupa juga terlihat di wilayah DI Yogyakarta dan Jawa Tengah bagian selatan seperti Srowot, Brambanan, hingga Masaran yang berada di kawasan padat aktivitas warga serta jalur penghubung menuju pusat kegiatan masyarakat.