Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan menyiapkan skema pendanaan untuk penanganan darurat hingga rehabilitasi bencana alam di wilayah Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan terdapat tiga arah penyaluran anggaran yang disiapkan. Pertama, mencakup alokasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Kedua, dana yang dikelola melalui Tim Satuan Tugas (Satgas) Bencana. Ketiga, skema Transfer ke Daerah (TKD) lewat mekanisme penambahan dan percepatan pencairan.

Sebagai permulaan, Purbaya mengungkapkan telah menyuntikkan tambahan dana siap pakai kepada BNPB di luar pagu reguler tahun ini.

"Pagu BNPB tahun anggaran 2026 itu sebesar Rp490 miliar, di dalamnya termasuk dana siap pakai untuk penanganan darurat bencana sebesar Rp250 miliar. Tapi pemerintah telah menambah dana siap pakai pada BNPB sebesar Rp4,63 triliun yang telah cair tanggal 6 Februari kemarin," ujarnya dalam rapat dengan DPR, Rabu (18/2/2026).

Bendahara negara merincikan, dari total suntikan dana segar tersebut, porsi terbesar yakni Rp4,35 triliun dikhususkan untuk penanganan darurat bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

Sementara itu, sisa Rp0,27 triliun dialokasikan untuk wilayah lainnya. Purbaya juga menyatakan komitmen untuk kembali menambah anggaran apabila dana di BNPB belum mencukupi.

Usulan Anggaran Jumbo K/L

Di luar fase tanggap darurat BNPB, Purbaya mengungkapkan adanya usulan anggaran belanja tambahan bernilai jumbo dari berbagai kementerian/lembaga (K/L) untuk fase rehabilitasi dan ketahanan bencana.

Salah satu usulan terbesar datang dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan estimasi mencapai Rp70 triliun yang ditarik dalam skema tahun jamak. Alokasinya direncanakan sebesar Rp28 triliun pada tahun ini, Rp28 triliun pada tahun depan, dan Rp16 triliun pada tahun berikutnya.

Lebih lanjut, Kemenkeu mencatat usulan gabungan K/L yang telah masuk saat ini menyentuh angka sekitar Rp43 triliun. Dana ini mencakup program dukungan ketahanan bencana, rehabilitasi lahan dan irigasi, bantuan benih, hingga pakan ternak.

Untuk mencegah tumpang tindih anggaran, Purbaya menjelaskan seluruh usulan ini harus melalui tahapan sinkronisasi di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

"Setelah disetujui, baru dikirim ke Satgas Bencana yang dipimpin oleh Mendagri. Nanti baru ke kami [Kemenkeu], dan kami salurkan sesuai dengan yang diusulkan. Pada dasarnya anggarannyan berbeda dengan BNPB yang tadi," jelas Purbaya.

Biaya Operasional Satgas dan Tambahan TKD

Terkait dengan biaya operasional di lapangan, Purbaya memastikan pendanaan operasional Tim Satgas Bencana tidak akan mengganggu dana penanganan fisik. Anggaran ini telah diusulkan secara terpisah oleh Menteri Dalam Negeri.

"Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan usulan anggaran operasional Satgas sebesar Rp400 miliar beserta perinciannya," ungkapnya.

Atas usulan tersebut, Kementerian Keuangan telah mengarahkan agar pendanaan operasional direalisasikan melalui skema penggunaan khusus pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Dalam Negeri.

Lebih lanjut, Purbaya juga mengungkapkan Kementerian Keuangan juga telah menambah alokasi TKD sebesar Rp10,65 triliun. Menurutnya, tambahan tersebut termasuk penyelesaian kurang bayar dana bagi hasil (DBH), DBH tambahan, dana alokasi umum (DAU) tambahan, dan dana otonomi khusus untuk Aceh.

Jakarta (ANTARA) - Beragam peristiwa bidang ekonomi terjadi pada Senin (1/12), mulai dari Harga Pertamax naik jadi Rp12.750 mulai 1 Desember 2025, hingga BPS: Indonesia alami inflasi bulanan 0,17 persen pada November 2025.

Berikut sajian berita bidang ekonomi yang dirangkum LKBN ANTARA.

Harga Pertamax naik jadi Rp12.750 mulai 1 Desember 2025

PT Pertamina (Persero) mengumumkan pembaruan harga bahan bakar minyak (BBM) untuk beberapa wilayah tertentu yang berlaku mulai 1 Desember 2025, dengan jenis BBM nonsubsidi Pertamax naik menjadi Rp12.750 per liter.

Berdasarkan laman resmi Pertamina yang dikutip dari Jakarta, Senin, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM).

Selengkapnya baca di sini.

Indonesia investasi 1 miliar dolar AS di New Development Bank

Pemerintah Indonesia menyepakati penyuntikan dana investasi awal sebesar 1 miliar dolar AS (Rp16,65 triliun, kurs = Rp16.655 per dolar AS) usai bergabung menjadi anggota New Development Bank (NDB).

NDB merupakan lembaga keuangan multilateral yang dibentuk oleh BRICS – organisasi kerja sama internasional yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan.

Selengkapnya baca di sini.

ESDM targetkan listrik di Aceh, Sumut dan Sumbar pulih pekan ini

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan sambungan listrik di tiga provinsi terdampak banjir bandang, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut) dan Sumatera Barat (Sumbar), pulih pekan ini.

“Paling cepat Kamis atau Jumat ini sudah bisa menyala listrik di daerah-daerah bencana,” ujar Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia ketika dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

Luhut sebut Bandara IMIP hanya untuk penerbangan domestik

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bandar udara yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, hanya untuk keperluan penerbangan domestik.

“Bandara khusus diberikan hanya untuk melayani penerbangan domestik dan memang tidak memerlukan bea cukai atau imigrasi sesuai aturan perundang-undangan. Tidak pernah kami pada saat itu mengizinkan bandara di Morowali atau Weda Bay menjadi bandara internasional,” kata Luhut dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Selengkapnya baca di sini.

BPS: Indonesia alami inflasi bulanan 0,17 persen pada November 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,17 persen secara bulanan (month-to-month/mtm) pada November 2025.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam jumpa pers "Rilis Berita Resmi Statistik" di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami kenaikan dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 109,22 pada November 2025.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat senilai Rp1,5 miliar untuk membantu pemulihan dampak bencana tanah longsor dan banjir di Pulau Sumatra.

Bantuan tersebut disalurkan masing-masing Rp500 juta kepada Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat melalui skema bantuan keuangan khusus tanggap darurat.

Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan langkah tersebut merupakan wujud perhatian dan empati pihaknya kepada saudara setanah air yang tengah menghadapi bencana hidrometeorologi.

"Bantuan ini adalah bentuk simpati dan dukungan kami. Semoga dapat meringankan beban saudara kita yang terdampak banjir dan longsor di Aceh, Sumut dan Sumbar," ujar Andi Sudirman dalam keterangannya, Senin (1/12/2025).

Penyaluran bantuan dilakukan hari ini, dan langsung dikirim ke masing-masing pemerintah provinsi di Sumatra agar dapat segera dimanfaatkan untuk percepatan penanganan darurat serta membantu pemulihan awal di lokasi bencana.

Pemprov Sulsel juga menyampaikan harapan agar kondisi di wilayah terdampak segera pulih dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman.

"Menyusul bencana banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Pulau Sumatra dalam beberapa hari terakhir, kami coba menunjukkan kepedulian terhadap daerah-daerah yang terdampak bencana hidrometeorologi di wilayah barat Indonesia," tuturnya.