Diplomasi ekonomi yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump melalui kerangka Agreements on Reciprocal Trade (ART) membuahkan hasil konkret bagi sektor pertanian nasional.

Pada kesepakatan dagang resiprokal Indonesia-AS itu, sebanyak 173 pos tarif (HS Code) yang mencakup 53 kelompok komoditas pertanian Indonesia dan turunannya resmi dibebaskan dari bea masuk menjadi 0 persen ke pasar AS.

Komoditas yang memperoleh fasilitas tarif 0 persen meliputi buah tropis seperti pisang, nanas, mangga, durian, dan pepaya; kopi dengan enam pos tarif; teh hijau dan teh hitam; serta aneka rempah strategis seperti lada, pala, cengkeh, kayu manis, kapulaga, jahe, dan kunyit.

Selain itu, kakao dan turunannya, minyak sawit, palm kernel oil, serta buah dan inti kelapa sawit juga masuk dalam daftar bebas tarif. Produk olahan buah, tepung dan pati berbasis singkong dan sagu, hingga pupuk mineral berbasis kalium turut memperoleh fasilitas yang sama.

"Pembebasan tarif pada puluhan komoditas pertanian ini benar-benar hasil negosiasi yang berpihak pada petani kita. Bapak Presiden menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan diplomasi ekonomi yang kuat. Produk pertanian kita bisa masuk pasar global dengan akses yang lebih adil dan kompetitif," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, Jumat (20/2).

Menurutnya, keberhasilan membuka akses tarif nol persen ke pasar AS yang bernilai sangat besar akan meningkatkan daya saing komoditas pertanian Indonesia di kancah global secara signifikan.

"Dengan tarif nol persen, produk kita punya ruang bersaing yang lebih besar. Dari sisi harga jadi lebih kompetitif. Ini peluang bagus untuk meningkatkan ekspor dan membuka pasar yang lebih luas bagi petani dan pelaku usaha," kata Amran.

Ia menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memastikan peningkatan kualitas, pemenuhan standar, dan kesinambungan pasokan agar peluang ekspor ini dapat dimanfaatkan secara maksimal.

"Kesempatan sudah ada di depan mata. Tinggal kita pastikan produksinya cukup dan mutunya terjaga, supaya petani bisa benar-benar merasakan manfaatnya," ujarnya.

Sementara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, dalam perjanjian bertajuk Toward a New Golden Age for the US-Indonesia Alliance, terdapat 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik sektor pertanian maupun industri, yang dibebaskan dari bea masuk ke pasar AS.

"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia baik itu pertanian maupun industri antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, komponen pesawat terbang, yang tarifnya adalah 0 persen," kata Airlangga.

Sebelumnya, dalam acara Business Summit di US Chamber of Commerce, Washington DC, Indonesia dan AS juga menandatangani sejumlah Nota Kesepahaman (MoU) yang memperkuat implementasi kesepakatan dagang resiprokal tersebut.

Dengan pembebasan 173 pos tarif sektor pertanian menjadi 0 persen, pemerintah optimistis ekspor komoditas unggulan nasional akan bertambah seiring peningkatan daya saing harga produk Indonesia di pasar Amerika Serikat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan hasil pertemuannya dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States Trade Representative (USTR) di Washington DC terkait percepatan penyelesaian Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat.

Airlangga menyampaikan pertemuan yang berlangsung pada 22 Desember 2025 tersebut dilakukan untuk melaksanakan penugasan Presiden guna mendorong percepatan penyelesaian dokumen ART RI–AS.

“Hari ini saya telah melaksanakan pertemuan dengan Ambassador Jamieson Greer dari United States of Trade Representative di kantor USTR, Washington D.C. Pertemuan ini secara khusus dilakukan untuk melaksanakan penugasan dari Bapak Presiden, agar segera mendorong percepatan penyelesaian dokumen ART antara Indonesia dengan AS,” ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Selasa (23/12/2025).

Menurut Airlangga, pertemuan berlangsung konstruktif dengan pembahasan mencakup isu-isu utama hingga teknis. Kedua pihak, kata dia, mengapresiasi kemajuan perundingan yang telah menyepakati isu-isu krusial dalam teks perjanjian.

“Pertemuan berjalan dengan sangat baik. Semua isu-isu utama dan isu teknis dibicarakan pada pertemuan kali ini. Kata kuncinya adalah balance (menjaga kepentingan kedua pihak),” jelasnya.

Airlangga menegaskan seluruh isu substansi yang diatur dalam dokumen ART telah disepakati kedua belah pihak. Adapun isu teknis selanjutnya akan disempurnakan melalui proses legal drafting.

“Seluruh isu substansi yang diatur dalam dokumen ART, sudah dapat disepakati kedua pihak, baik isu-isu utama maupun isu teknis yang akan disesuaikan bahasanya dalam legal-drafting dan proses teknis selanjutnya,” katanya.

Setelah kesepakatan substansi tercapai, Tim Teknis Indonesia dan Amerika Serikat dijadwalkan melanjutkan pertemuan pada minggu kedua Januari 2026 untuk melakukan legal scrubbing dan clean up dokumen yang ditargetkan rampung dalam satu pekan.

Airlangga menyebut, apabila seluruh proses teknis berjalan sesuai rencana, penandatanganan ART diharapkan dapat dilakukan sebelum akhir Januari 2026 oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di White House, Washington DC.

“Diharapkan sebelum akhir bulan Januari 2026, Bapak Presiden Prabowo dan Presiden Trump akan menandatangani secara resmi Dokumen ART di White House, Washington DC,” ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan capaian konkret dari perundingan tersebut, yakni penurunan tarif resiprokal bagi Indonesia dari sebelumnya 32% menjadi 19%. Selain itu, Indonesia juga berpeluang memperoleh pengecualian tarif untuk sejumlah produk ekspor unggulan.

“Melalui perundingan ini, Indonesia telah berhasil mendapatkan penurunan tarif resiprokal dari 32% menjadi 19%, dan Indonesia juga akan mendapatkan pengecualian tarif untuk produk-produk unggulan ekspor Indonesia seperti minyak kelapa sawit, kopi, kokoa dan lainnya,” tutur Airlangga.

Dia menilai capaian tersebut menjadi kabar positif, khususnya bagi industri nasional yang terdampak kebijakan tarif Amerika Serikat sejak April lalu. Pemerintah, kata Airlangga, akan terus mengupayakan agar produk ekspor unggulan memperoleh penurunan maupun pengecualian tarif.

Sejalan dengan Joint Statement 22 Juli 2025, Indonesia juga telah menyampaikan komitmen kepada AS untuk membuka akses pasar dan mengatasi hambatan non-tarif. Komitmen tersebut didorong melalui deregulasi serta pembentukan Satgas Debottlenecking untuk menyelesaikan hambatan usaha di dalam negeri.

“Kita harapkan, proses teknis selanjutnya akan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu, sehingga sebelum akhir Januari 2026 telah siap dilakukan penandatanganan oleh Bapak Presiden dan Presiden Trump,” pungkas Airlangga.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan penandatanganan Agreements on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat dapat dilakukan pada Januari 2026. Penandatanganan tersebut direncanakan dilakukan langsung oleh kedua kepala negara.

Airlangga mengungkapkan sebagian tim negosiator Indonesia telah berada di Amerika Serikat untuk bertemu dengan USTR dan sejumlah pejabat tinggi AS guna memfinalisasi kesepakatan yang telah dibahas sebelumnya.

“Peluangnya besar dan saya sudah atur, kapan presiden pergi ke sana,” ujar Airlangga kepada Bisnis, Rabu (17/12/2025).

Awalnya, penandatanganan ART ditargetkan berlangsung bertepatan dengan pertemuan ASEAN di Malaysia. Namun, rencana tersebut urung dilakukan karena dinilai kurang tepat dari sisi momentum.

Salah satu agenda utama dalam perundingan ini adalah upaya memperoleh pengecualian tarif bagi minyak kelapa sawit Indonesia. Sejumlah komoditas pertanian seperti kakao telah lebih dulu masuk dalam daftar pengecualian tarif resiprokal AS sebagaimana tercantum dalam Executive Orders pemerintah AS.

Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso menjelaskan minyak kelapa sawit masih tercantum dalam Annex III Potential Tariff Adjustments for Aligned Partners dan baru akan dikecualikan dari tarif resiprokal setelah Indonesia dan AS menyelesaikan perjanjian dagang tersebut.