Jakarta (ANTARA) - Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (KTP2JB) memberikan sejumlah rekomendasi agar implementasi Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat (AS) tidak mengganggu keberlanjutan industri pers, serta Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights.

Anggota KTP2JB Sasmito dalam policy brief bertajuk Dampak Perjanjian Dagang Resiprokal Indonesia–Amerika Serikat Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Pers di Jakarta, Senin menyampaikan, pihaknya bersama komunitas pers menilai sejumlah ketentuan dalam Agreement on Reciprocal Trade/ART berpotensi memengaruhi ruang kebijakan pemerintah dalam mengatur platform digital dan menjaga keberlanjutan industri pers.

“Ketentuan yang merugikan pers di ART harus dihapus," kata dia.

Pihaknya menyoroti sejumlah pasal yang dinilai berpotensi berdampak terhadap kebijakan nasional. Salah satunya Pasal 3.1 ART yang mengatur Indonesia tidak dapat mengenakan pajak layanan digital atau kebijakan fiskal serupa yang bersifat diskriminatif terhadap perusahaan Amerika Serikat.

Ketentuan ini dinilai dapat mempersempit ruang pemerintah dalam menggunakan instrumen fiskal untuk mengoreksi ketimpangan di pasar digital.

Selain itu, Pasal 3.2 ART yang mewajibkan Indonesia memfasilitasi perdagangan digital dan transfer data lintas batas dinilai berpotensi menimbulkan tantangan terhadap implementasi regulasi perlindungan data pribadi di dalam negeri.

KTP2JB juga menaruh perhatian pada ketentuan dalam Annex III Pasal 3.3 yang menyatakan Indonesia harus menahan diri dari mewajibkan penyedia layanan digital Amerika Serikat mendukung organisasi berita domestik melalui mekanisme lisensi berbayar, berbagi data pengguna, maupun model bagi hasil keuntungan.

Menurut KTP2JB, ketentuan tersebut berpotensi memengaruhi upaya memperkuat posisi tawar perusahaan pers terhadap platform digital yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama implementasi Perpres Publisher Rights.

Selain itu, Annex III Pasal 2.26 (h)(i) yang berkaitan dengan pembatasan dan pengecualian hak cipta serta Annex III Pasal 2.28 mengenai peluang investasi asing tanpa pembatasan kepemilikan pada sektor publishing dan broadcasting juga dinilai perlu mendapat perhatian dalam proses negosiasi maupun implementasi ART.

Sebagai langkah mitigasi, KTP2JB merekomendasikan pemerintah memastikan ketentuan dalam ART tidak mengurangi hak negara dalam mengatur sektor-sektor yang memiliki fungsi publik dan demokratis.

Pihaknya juga mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap ketentuan ART yang berpotensi memengaruhi kebijakan industri pers.

KTP2JB juga meminta agar pemerintah memastikan keberlanjutan dari implementasi Perpres Publisher Rights.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Wahyu Triyogo menyampaikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) pada dasarnya mengharuskan pemerintah memastikan bahwa data pribadi warga Indonesia yang dipindahkan ke luar negeri tetap memperoleh tingkat pelindungan yang memadai.

"Karena itu, kewajiban untuk mempermudah arus data lintas batas dapat dipandang berbeda dengan pendekatan yang selama ini dianut Indonesia," ujarnya.

Sementara itu, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Jufri Alkatiri menegaskan pentingnya keberlanjutan implementasi Perpres Publisher Rights sebagai bagian dari upaya menjaga ekosistem pers nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso menyampaikan besaran tarif impor untuk Indonesia yang diusulkan oleh United States Trade Representative (USTR) Amerika Serikat masih bersifat dinamis dan belum ditetapkan secara final.

Ia menyampaikan, pemerintah Indonesia terus melakukan komunikasi dan pendekatan dengan pemerintah Amerika Serikat untuk memperoleh skema tarif yang lebih menguntungkan bagi produk ekspor nasional.

"Jadi itu masih usulan dari Amerika, yang nanti sifatnya masih dinamis dan pemerintah Indonesia terus melakukan pendekatan dengan Amerika untuk mendapatkan tentunya tarif yang lebih baik," ujar Budi di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Senin.

Budi menjelaskan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS. Sebagai penggantinya, pemerintah AS memberlakukan tarif umum sebesar 10 persen terhadap seluruh negara selama 150 hari yang berakhir pada 24 Juli 2026.

Setelah masa tersebut berakhir, pemerintah AS menyiapkan kebijakan baru melalui investigasi berdasarkan Section 301 Undang-Undang Perdagangan AS Tahun 1974 yang berkaitan dengan isu kerja paksa (forced labor) dan kapasitas manufaktur.

Lebih lanjut, USTR pada 2 Juni 2026 telah menerbitkan hasil awal investigasi tersebut yang mengusulkan tarif impor sebesar 10 persen dan 12,5 persen terhadap 60 negara yang menjadi objek investigasi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 negara yakni Indonesia, Kanada, Ekuador, Uni Eropa, Meksiko, Pakistan, Argentina, Bangladesh, Kamboja, El Savador, Guatemala, Malaysia, Taiwan, dan Inggris diusulkan dikenakan tarif 10 persen. Sementara 46 negara lainnya dikenakan tarif 12,5 persen.

"Indonesia masuk ke dalam kelompok 14 negara tersebut. Kenapa, karena terkait dengan forced labor Indonesia sudah memiliki kerangka hukum dan yang kedua Indonesia sudah memiliki ART (agreement on reciprocal trade)," jelasnya.

Budi menekankan, usulan tarif tersebut bukan merupakan tambahan di luar tarif 10 persen yang saat ini berlaku selama masa transisi 150 hari. Menurutnya, tarif sementara tersebut akan berakhir pada 24 Juli 2026 dan kemudian digantikan oleh kebijakan baru yang masih dalam tahap pembahasan.

Pemerintah memproyeksikan tarif tambahan yang akan dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia mencapai 18 persen pada akhir proses investigasi dagang Section 301 Trade Act of 1974.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Jakarta, Sabtu (6/6), menjelaskan bahwa saat ini Indonesia masih dikenai tarif sementara sebesar 10 persen yang berlaku hingga 24 Juli 2026.

Setelah masa berlaku berakhir, struktur tarif akan diterapkan secara bertahap. Komponen pertama berupa tarif terkait isu kerja paksa (forced labor) sebesar 10 persen. Kemudian beberapa pekan kemudian, AS berencana menambahkan komponen tarif yang berkaitan dengan kelebihan kapasitas struktural (structural excess capacity).

Melalui mekanisme penumpukan (stacking) berbagai komponen tarif tersebut, disertai pengecualian (exclusions) terhadap sejumlah produk yang disepakati kedua negara, tarif final untuk Indonesia diproyeksikan berada pada level 18 persen.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia masih menunggu hasil investigasi Amerika Serikat (AS) untuk memastikan kelanjutan kebijakan perjanjian tarif dagang Arrangement on Reciprocal Trade (ART), yang telah diteken oleh pemerintah kedua negara pada 19 Februari 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso di Jakarta, Senin, menjelaskan saat ini AS tengah melakukan investigasi berdasarkan Pasal 301 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 (Trade Act of 1974) terhadap sejumlah negara, termasuk Indonesia, terutama yang memiliki surplus perdagangan.

Ia mengatakan sebelumnya kebijakan terkait ART sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, sehingga saat ini hanya diberlakukan tarif sementara sebesar 10 persen dalam periode terbatas sekitar 150 hari.

Menurut Budi, kepastian kebijakan setelah periode tersebut menjadi perhatian pemerintah Indonesia, mengingat besarnya nilai perdagangan dengan AS.

“Pertanyaannya nanti setelah 150 hari bagaimana,” katanya.

Budi menyebutkan terdapat dua isu utama yang menjadi fokus dalam investigasi tersebut, yakni biaya tenaga kerjadan kelebihan kapasitas manufaktur.

Namun, ia memastikan Indonesia telah menyelesaikan kedua isu tersebut dalam proses klarifikasi dengan otoritas AS.

Lebih lanjut, Mendag berharap keberadaan ART dapat memberikan perlakuan yang lebih baik bagi Indonesia dibandingkan negara lain dalam mengakses pasar AS.

Ia menambahkan sejumlah negara juga tengah berupaya menjalin kesepakatan serupa dengan AS, sehingga Indonesia perlu memanfaatkan momentum yang ada.

“Banyak negara lain seperti Thailand pun sekarang mengejar ingin segera menandatangani ART. Kita sudah (menandatangani) ART. Harapan kami ketika dengan ART itu akan diperlakukan berbeda, artinya diperlakukan lebih baik,” kata Budi.

Pasar AS memiliki peran penting bagi ekspor Indonesia, dengan nilai ekspor mencapai sekitar 30,9 miliar dolar AS pada 2025 dan surplus 18,11 miliar dolar AS.

Ia menyampaikan pemerintah berharap kepastian kebijakan ART dapat membuka peluang lebih luas bagi produk manufaktur Indonesia seperti alas kaki, pakaian jadi, dan elektronik untuk masuk ke pasar AS.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah masih menunggu perkembangan kebijakan tarif resiprokal di Amerika Serikat (AS) setelah adanya putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif tersebut.

Hal itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam agenda penyerahan alutsista strategis di Lanud Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (18/5/2026).

Saat ditanya wartawan mengenai penerapan tarif resiprokal yang telah berjalan 90 hari sejak ditandatangani pada Februari lalu, Purbaya mengatakan pemerintah masih mencermati perkembangan di AS.

“Di sana kan masih ada, di Amerika kan masih belum tahu. Itu kan keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court-nya bilang enggak boleh kan? Jadi kita ikutin Amerika,” ujar Purbaya.

Kendati demikian, dia menilai implementasi kebijakan tersebut sebenarnya tidak akan merugikan Indonesia apabila langsung dijalankan.

“Tapi kalau menurut saya sih kita enggak rugi harusnya dieksekusi langsung. Tapi kita tunggu di sana seperti apa,” katanya.

Ketika ditanya apakah pemerintah masih menunggu kabar lanjutan dari AS, Purbaya menyebut persoalan itu lebih lanjut berada dalam koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Sepertinya itu kan, Anda tanya Menko Perekonomian deh, dia lebih tahu,” ujarnya.

Sebelumnya, Mahkamah Agung AS membatalkan kebijakan tarif resiprokal global yang diberlakukan Presiden Donald Trump melalui skema International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). Putusan tersebut memunculkan ketidakpastian terhadap implementasi sejumlah kesepakatan dagang bilateral, termasuk Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS.

Pemerintah Indonesia sebelumnya juga menyatakan masih terus memantau perkembangan lanjutan di AS terkait implementasi ART dan kemungkinan penyesuaian kebijakan tarif setelah putusan Mahkamah Agung tersebut.

Waktu yang kita miliki untuk memberikan konfirmasi tertulis semakin sempit mengingat ART-nya juga mencakup aspek ekonomi, keamanan nasional

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB University Sahara mendorong pemerintah segera memberikan konfirmasi tertulis terkait Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, mengingat waktu yang tersisa semakin terbatas sebelum perjanjian tersebut resmi berlaku.

Sahara menyampaikan perjanjian ART yang ditandatangani pada 19 Februari 2026 mulai berlaku efektif setelah 90 hari sejak kedua negara menyelesaikan seluruh prosedur hukum domestik. Dengan demikian, ruang waktu bagi Indonesia untuk merespons secara resmi kian menyempit.

“Waktu yang kita miliki untuk memberikan konfirmasi tertulis semakin sempit mengingat ART-nya juga mencakup aspek ekonomi, keamanan nasional, dan komitmen pembelian Indonesia terhadap sejumlah komoditas AS,” ujar Sahara dalam diskusi publik CORE Indonesia di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan konfirmasi resmi itu perlu dilakukan karena ART memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan perjanjian dagang konvensional seperti perjanjian perdagangan bebas (FTA) atau Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) karena mencakup aspek ekonomi hingga keamanan nasional, serta memuat komitmen pembelian sejumlah komoditas dari AS.

Sahara menjelaskan hasil pemodelan Global Trade Analysis Project (GTAP) terkait penerapan ART terhadap Indonesia melalui dua skenario simulasi.

Pada skenario pertama, ketika Indonesia dikenakan tarif resiprokal sebesar 19 persen dengan pengecualian 10 produk, pertumbuhan ekonomi diperkirakan terkontraksi sekitar 0,4 persen. Pelemahan ekspor ke AS akibat kenaikan harga relatif sebesar 19 persen serta peningkatan impor menjadi faktor utama.

Dari sisi perdagangan, ekspor Indonesia ke dunia diproyeksikan turun hingga 1,86 persen, sementara impor naik sekitar 1,5 persen, sehingga neraca perdagangan berpotensi menyusut 5,66 miliar dolar AS.

Adapun pada skenario kedua dengan tarif lebih rendah di kisaran 15 persen, dampak yang ditimbulkan relatif moderat. Pertumbuhan ekonomi terkontraksi sekitar 0,2 persen, dengan impor meningkat 0,4 persen.

Sahara juga menyoroti potensi risiko retaliasi atau tindakan balasan dari negara mitra dagang lain akibat komitmen pembelian dalam ART.

Salah satu contohnya adalah kewajiban impor daging sapi dari Amerika Serikat sekitar 50 ribu metrik ton per tahun, yang berpotensi menggeser impor dari Australia sebagai pemasok utama.

“Jika terjadi pengalihan pembelian, negara mitra seperti Australia bisa saja merespons dengan tindakan balasan,” katanya.

Selain itu, ia mengungkapkan bahwa harga sejumlah komoditas dari Amerika Serikat cenderung lebih tinggi dibandingkan negara pemasok utama lainnya, seperti China, Australia, dan Brasil, sehingga berpotensi menambah beban impor Indonesia.

Di tengah dinamika tersebut, Sahara menilai percepatan konfirmasi ART menjadi langkah awal yang penting, diikuti dengan strategi lanjutan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap perekonomian.

Ia menyarankan pemerintah untuk memperkuat diversifikasi pasar ekspor ke pasar non-tradisional, mendorong peningkatan nilai tambah produk, serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor melalui penguatan industri domestik.

Selain itu, efisiensi logistik dan energi serta stabilitas nilai tukar rupiah juga dinilai penting untuk menjaga daya saing di tengah tekanan global.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmadja memanfaatkan Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat untuk menjadi momentum kebangkitan industri tekstil Indonesia.

Kesepakatan antara Indonesia dengan AS memberikan fasilitas tarif impor nol persen bagi produk tekstil dan garmen Indonesia melalui skema tariff-rate quota (TRQ).

“Penerapan tarif nol persen melalui kesepakatan ini memberikan optimisme baru bagi industri tekstil nasional,” ujar Jemmy dalam keterangan tertulis yang diterima di Malang, Jawa Timur, Kamis.

Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan daya saing produk nasional di pasar Amerika Serikat yang jauh lebih besar dibandingkan pasar domestik, sekaligus menopang sekitar 4 juta tenaga kerja dan memberi dampak ekonomi bagi 20 juta masyarakat Indonesia.

Dengan nilai ekspor saat ini sekitar 4 miliar dolar AS, industri tekstil nasional pun membidik pertumbuhan signifikan hingga sepuluh kali lipat dalam satu dekade ke depan.

“Kami berharap ini dapat menjadi titik awal kebangkitan industri tekstil dan produk tekstil (TPT), dengan mendorong masuknya investasi, meningkatkan kinerja ekspor, serta menggerakkan kembali seluruh ekosistem industri,” ujar Jemmy.

Salah satu langkah yang ditempuh untuk memanfaatkan momentum ART adalah penyelenggaraan pameran tekstil dan garmen terbesar dan terlengkap di Asia Tenggara, yakni Indo Intertex & Inatex pada 15–18 April 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Indo Intertex & Inatex 2026 akan diikuti oleh lebih dari 800 peserta yang merepresentasikan 1.500 merek global, serta menargetkan kehadiran lebih dari 35 ribu pengunjung profesional dari 29 negara.

“Indo Intertex dan Inatex kami hadirkan untuk menjawab kebutuhan industri secara nyata, mulai dari menghadirkan pemasok yang relevan, menampilkan teknologi yang terpercaya, hingga menciptakan lingkungan bisnis yang mendukung pelaku industri dalam mengambil keputusan secara lebih cepat,” ujar Direktur PT Peraga Expo Paul Kingsen.

Sebagai satu-satunya pameran di Indonesia yang menghadirkan seluruh rantai nilai industri secara komprehensif, mulai dari mesin, produk tekstil, hingga teknologi printing dan bahan kimia untuk tekstil, Indo Intertex & Inatex terus menjadi platform strategis yang mempertemukan pelaku industri untuk mempercepat pertumbuhan dan transformasi sektor tekstil nasional maupun regional.

Sejumlah program unggulan juga dihadirkan untuk memperkaya wawasan sekaligus memberi nilai tambah bagi pelaku industri.

Seminar dan Workshop interaktif akan menghadirkan para ahli dan praktisi guna membahas tren, strategi, serta tantangan terkini di industri tekstil dan garmen.

Di sisi lain, isu keberlanjutan dan sirkularitas tekstil menjadi sorotan, mendorong pelaku industri untuk semakin memahami dan menerapkan praktik berkelanjutan yang kian relevan di pasar global.

“Kami juga melihat kualitas partisipasi yang terus meningkat, seiring dengan fokus pasar pada efisiensi, inovasi, dan manufaktur berkelanjutan,” ujar Paul.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan laporan perkembangan ekonomi dan bauran kebijakan BI pada 2025 kepada Komisi XI DPR RI pada Rabu (8/4/2026). Perry menyampaikan, 2025 menjadi tahun yang sulit, imbas penerapan kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).

“Tahun 2025 memang betul-betul tahun yang bagi kami (BI) adalah sangat sulit, yaitu terutama sejak kita merayakan Idulfitri tahun lalu (1446 Hijriyah/2025 Masehi). Di waktu kita sedang mudik, Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif sepihak yang disebut tarif resiprokal,” ujar Perry saat menyampaikan paparannya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks DPR RI, Rabu (8/4/2026).

Perry menjelaskan, kebijakan tarif resiprokal AS telah mengubah secara total kondisi global yang berdampak terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Termasuk juga berdampak bagi BI dalam menjalankan mandat Undang-Undang (UU) untuk menjaga stabilitas rupiah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Perekonomian global pada 2025 memang diliputi ketidakpastian, dipengaruhi meningkatnya perang dagang dan berlanjutnya ketegangan geopolitik,” ujarnya.

Ia menerangkan, ekonomi dunia pada 2025 bergerak stagnan di sekitar 3,3 persen, sama seperti tahun 2024 dan 2023. Pada 2025, perkembangannya tidak hanya stagnan, tetapi fragmentasinya juga semakin meningkat.

Pertumbuhan ekonomi AS hanya 2,2 persen pada 2025, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 2,8 persen. Pertumbuhan ekonomi China tercatat stagnan di angka 5 persen. Ekonomi ASEAN-5 (termasuk Indonesia) juga melambat dari posisi 4,6 persen pada 2024 menjadi 4,4 persen pada 2025.

“Kemudian inflasi, pada 2025 mestinya penurunan inflasi lebih cepat, tetapi karena ada tarif, inflasi dunia pada 2025 turun dari 4,9 persen menjadi 3,5 persen. Mestinya bisa lebih rendah lagi,” kata Perry.

Penurunan inflasi yang tertahan tersebut dinilai berdampak pada kecepatan penurunan suku bunga yang lebih lambat dari perkiraan, meskipun secara umum kebijakan global akomodatif. Contohnya, ECB berhenti pada tingkat suku bunga 2,5 dan 2 persen sejak kuartal II 2025. Bank Sentral AS (The Federal Reserve) yang semula diperkirakan lebih agresif ternyata juga lebih lambat.

“Dampak berikutnya adalah volatilitas aliran modal dari dan ke emerging market. Pada awal Februari hingga April atau Mei terjadi gelombang aliran keluar dari emerging market, baik saham, obligasi, maupun instrumen lainnya,” ujarnya.

Kondisi itu membuat pelaksanaan kebijakan di negara-negara emerging market oleh bank sentral menjadi lebih kompleks. Bagi BI sendiri, menjalankan tugas pro-stability sekaligus pro-growth tentunya menjadi lebih menantang.

“Satu, bagaimana menyeimbangkan antara stabilitas dan pertumbuhan, tidak bisa hanya pertumbuhan karena tekanan global mengancam stabilitas berbagai negara. Dua, seberapa cepat kebijakan modal menyesuaikan karena ada dampak yang saling berkaitan. Tiga, mengenai stabilitas nilai tukar dan aliran modal,” jelasnya.

Dengan berbagai tantangan tersebut, Perry mengungkapkan rasa syukur bahwa kondisi ekonomi Indonesia relatif baik. Ekonomi tumbuh 5,11 persen pada 2025, dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen.

Penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia yakni konsumsi sekitar dua per tiga, termasuk swasta dan berbagai sumber yang berkaitan dengan investasi. Ekspor juga mengalami pertumbuhan yang cukup positif sekitar 7,8 persen.

Pada 2025, Perry juga menyebut BI mampu menjaga posisi cadangan devisa. Tercatat pada akhir 2025, cadangan devisa Indonesia berada di posisi 156,5 miliar dolar AS, lebih tinggi dibandingkan posisi akhir 2024 sebesar 155,7 miliar dolar AS.

“Intinya, di tengah gejolak global, kita bersyukur secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi kita masih cukup bagus, stabilitas inflasi dan nilai tukar relatif terkendali, serta ketahanan cadangan devisa masih cukup baik. Untuk tahun 2026, kami masih memperkirakan pertumbuhan ekonomi 4,9—5,7 persen,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) buka suara terkait gugatan terhadap perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) melaluiAgreement on Reciprocal Trade(ART) yang diajukan sejumlah organisasi masyarakat sipil ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan proses penandatanganan perjanjian ART telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun, Budi menjelaskan proses ratifikasi perjanjian dagang AS—Indonesia akan tetap melalui konsultasi dengan DPR. Hal itu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yakni pada Pasal 82–87.

“Itu kan konsultasi atau ratifikasi dilakukan dengan DPR. Itu kan setelah perjanjian dagang ditandatangani, setelah ya. Setelah perjanjian dagang ditandatangani dan selambat-lambatnya 90 hari harus dilakukan dapat dilakukan konsultasi. Jadi setelah ditandatangani,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Lebih lanjut, Budi menyampaikan saat ini proses ratifikasi masih berjalan sehingga belum ada produk hukum yang ditetapkan. Untuk itu, bentuk ratifikasi akan ditentukan berdasarkan hasil konsultasi dengan DPR.

“Nanti ratifikasi itulah baru muncul produk hukum. Apakah Perpres atau kah Undang-Undang sesuai hasil konsultasi kita dengan DPR. Ini mungkin perlu diluruskan ya biar masyarakat juga nggak bingung,” jelasnya.

Dia menegaskan, langkah pemerintah dalam menandatangani perjanjian ART merupakan bagian dari strategi perdagangan internasional yang lazim dilakukan, termasuk dalam kerja sama dengan negara lain seperti Jepang, ASEAN, dan Australia.

Di sisi lain, Kemendag juga mencermati dinamika kebijakan perdagangan Negara Paman Sam, termasuk potensi dampaknya terhadap Indonesia. Budi mengungkapkan, setelah kebijakan tarif resiprokal dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, pemerintah AS menetapkan tarif sebesar 10% selama 150 hari.

“Nah setelah 150 hari kan bisa saja pemerintah Amerika membuat kebijakan tarif baru. Kita juga belum tahu ya, tapi kita belum tahu pasti. Tapi yang jelas setelah itu mereka membuat investigasi Section 301 ke beberapa negara, salah satunya Indonesia itu berkaitan dengan ekses kapasitas manufaktur,” lanjutnya.

Menurutnya, investigasi tersebut berpotensi menjadi dasar bagi AS untuk menetapkan kebijakan tarif baru sesuai regulasi yang berlaku di negara tersebut. Sementara itu, pemerintah tengah menyiapkan langkah pembelaan menghadapi investigasi tersebut.

Budi menilai mekanisme Section 301 memiliki kemiripan dengan trade remedies, meski memiliki dasar hukum tersendiri. Selain itu, pemerintah juga telah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga serta asosiasi untuk merumuskan strategi pembelaan yang tepat.

“Tapi di sisi lain, kita itu bersyukur karena kita sudah mempunyai ART. Sebenarnya dengan ART itu kan sudah diatur mekanismenya. Kalau kita ada sengketa dagang dengan Amerika dan sebagainya misalnya dengan tim bentuknya Council on Trade and Investment,” tambahnya.

Gugatan ke PTUN

Sebelumnya, sebanyak empat organisasi masyarakat sipil mengajukan gugatan terhadap Presiden Prabowo Subianto ke PTUN Jakarta. Mereka di antaranya Yayasan Celios Pencerah Bangsa, Aliansi Jurnalis Independen, Indonesia for Global Justice (IGJ), serta Perserikatan Solidaritas Perempuan.

Berdasarkan data Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN Jakarta, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 96/G/TF/2026/PTUN.JKT pada 11 Maret 2026, dengan klasifikasi perkara tindakan administrasi pemerintah/tindakan faktual.

Dalam perkara ini, Presiden Prabowo Subianto menjadi pihak tergugat, sementara para penggugat diwakili kuasa hukum Muhamad Saleh.

Saat ini, perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan. Gugatan tersebut berkaitan dengan persetujuan pemerintah terhadap ART antara Indonesia dan AS.

Sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan, para penggugat diketahui telah lebih dahulu menyampaikan keberatan administratif kepada Presiden melalui Sekretariat Negara pada 23 Februari 2026.

Ekonom Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai perjanjian itu berpotensi membawa dampak luas, mulai dari aspek kedaulatan ekonomi nasional, independensi kebijakan negara, hingga perlindungan kepentingan publik.

“Dengan cakupan yang menyentuh sektor perdagangan, investasi, digital, sumber daya alam, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, hingga keamanan ekonomi, ART tidak bisa dilihat sebagai kesepakatan dagang biasa, melainkan perjanjian yang berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat luas,” kata Huda dalam keterangan tertulis.

Mengacu Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Huda menjelaskan bahwa pemerintah wajib memastikan setiap perjanjian internasional mengacu pada kepentingan nasional, prinsip kesetaraan, serta saling menguntungkan.

Selain itu, Celios menyampaikan persetujuan DPR juga diperlukan apabila perjanjian tersebut menyangkut kedaulatan negara, pembentukan norma hukum baru, lingkungan hidup, hak asasi manusia, hingga aspek politik dan keamanan.

Celios menilai proses persetujuan ART tidak menunjukkan adanya pembahasan dan partisipasi publik yang memadai. Padahal, materi perjanjian dinilai telah memasuki aspek krusial yang mensyaratkan keterlibatan DPR dan transparansi kepada masyarakat.

Secara substantif, Huda menilai ART memuat sejumlah ketentuan yang berpotensi merugikan Indonesia. Kewajiban impor migas dari Amerika Serikat sebesar US$15 miliar atau sekitar Rp253,3 triliun berisiko memperbesar defisit neraca migas dan meningkatkan ketergantungan energi.

“Pencabutan hambatan sertifikasi dan non-tarif berpotensi memicu banjir impor produk pangan seperti daging sapi, susu, dan keju yang dapat menekan petani dan peternak lokal,” lanjutnya.

Di samping itu, penghapusan kewajiban Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bagi sebagian barang impor dari AS dinilai berisiko melemahkan kebijakan industrialisasi nasional dan mempercepat deindustrialisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menyebut pemerintah akan mengutamakan kepentingan nasional dalam hal perjanjian dagang dengan Amerika Serikat (AS), usai Malaysia membatalkan perjanjiannya dengan negara tersebut.

Untuk diketahui, Malaysia dan Indonesia sama-sama sudah menandatangani perjanjian dagang dengan AS. Namun, Malaysia kini telah membatalkan perjanjian itu setelah putusan Supreme Court AS yang mencabut kebijakan tarif resiprokal Presiden Donald Trump.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia, Presiden Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

“Kami pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya,” terangnya pada wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Indonesia dalam hal ini menandatangani perjanjian dagang dengan AS yang disebut Agreement on Reciprocal Trade (ART) pada Februari 2026 lalu. Perjanjian ini menuntaskan proses negosiasi panjang pemerintah sejak Presiden Trump pertama kali meluncurkan tarif impor ke berbagai negara.

Prabowo pun mengatakan bahwa seluruh perjanjian yang tertuang dalam ART sudah melalui pertimbangan matang sebelum disepakati oleh kedua belah pihak.

Utamanya terkait dengan penurunan tarif impor yang dikenakan AS kepada barang-barang dari Indonesia dari 32% menjadi 19%.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya,” ujarnya.

Di sisi lain, dia pun mengklaim Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden Trump dalam bernegosiasi.

Menurut Prabowo, pemerintah Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

“Dalam perjanjian kemarin, kami sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian,” kata Prabowo dalam wawancara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari siaran pers, Minggu (22/3/2026).

Presiden ke-8 itu mengklaim bahwa keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan AS.

“Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain,” tambahnya.

Selain itu, Prabowo menerangkan bahwa sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif 0% dari AS.

Sebaliknya, sebagian besar produk dari AS yang diimpor oleh Indonesia nantinya akan dikenakan tarif atau bea masuk sebesar 0%.

Adapun usai putusan Supreme Court, yang jatuh tidak lama setelah Indonesia menandatangani ART, pemerintahan Trump mencari berbagai cara lain untuk mengganjar tarif impor kepada berbagai negara mitra dagangnya.

Alhasil, AS memberlakukan tarif global kepada seluruh negara secara sama rata dalam kurun waktu 150 hari sejak 24 Februari 2026. Sejalan dengan itu, mereka turut melakukan penyelidikan terhadap sejumlah negara termasuk Indonesia berkaitan dengan pelanggaran UU Perdagangan AS Tahun 1974.

Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa seluruh isi perjanjian dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) sudah melalui pertimbangan matang. 

Dia menegaskan tak akan pernah mengorbankan kepentingan nasional dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk dalam Agreement on Reciprocal Trade (ART) bersama Negeri Paman Sam tersebut.

Prabowo menekankan seluruh isi perjanjian tersebut telah melalui berbagai pertimbangan matang sebelum disepakati pemerintah, khususnya terkait penurunan tarif dari 32 persen menjadi 19 persen.

"Saudara harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia. Jika saya menilai kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apa pun, maka kita bisa meninggalkannya," ujar Prabowo dalam keterangan resmi, Sabtu (21/3).

Ia juga menegaskan bahwa Indonesia mendapatkan perlakuan khusus dari Presiden AS Donald Trump. Di samping itu, Indonesia tetap memiliki ruang untuk melakukan negosiasi jika perjanjian dinilai merugikan.

"Dalam perjanjian kemarin, kita sepakat bahwa jika ada hal-hal yang belum berkenan bagi kedua pihak atau bertentangan dengan kepentingan kita, maka akan dibuat klausul penyesuaian," jelasnya.

Prabowo menyebut keistimewaan tersebut tidak dimiliki negara lain dalam perjanjian serupa dengan Amerika Serikat.

"Setahu saya, klausul seperti ini tidak ada dalam perjanjian dengan negara lain," tambahnya.

Selain itu, Prabowo menilai Indonesia memperoleh keuntungan signifikan dari kesepakatan ini. Sebanyak 1.819 komoditas strategis nasional, seperti kopi dan minyak sawit, mendapatkan tarif nol persen.

"Dalam perjanjian ini, ada 1.819 komoditas kita yang tarifnya nol persen. Tentu ini menguntungkan," ujarnya.

Terkait kemungkinan Indonesia mengikuti langkah Malaysia yang membatalkan perjanjian dagang dengan AS, Prabowo menegaskan pemerintah akan bersikap rasional dan mengutamakan keuntungan nasional.

"Kita pasti mencari yang menguntungkan, bukan sebaliknya," pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kepentingan nasional Indonesia menjadi prioritas utama dalam menyikapi kebijakan tarif resiprokal dengan AS.

Dalam pernyataannya, Prabowo menekankan bahwa setiap kesepakatan perdagangan harus tetap berpihak pada kepentingan Indonesia.

Ia bahkan membuka kemungkinan untuk meninggalkan perjanjian jika dinilai merugikan.

Dok. Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden Presiden Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump berbincang di sela-sela penandatanganan Perjanjian Tarif Resiprokal (Agreement on Reciprocal Trade/ART) di Washington DC, AS, Kamis (19/2/2026) waktu setempat.

“Harus percaya bahwa saya mengutamakan kepentingan nasional Indonesia, titik,” ujar Prabowo mengutip Kompas TV, Minggu (22/3/2026).

Ia menambahkan, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah tegas apabila ada kesepakatan yang bertentangan dengan kepentingan nasional.

“Kalau saya menilai bahwa kepentingan nasional kita terancam oleh perjanjian apapun, ya, kita bisa tinggalkan,” lanjutnya.

Terkait mekanisme penyelesaian perbedaan dalam kerja sama bilateral, Prabowo menyebut bahwa kedua negara telah menyepakati pembentukan forum khusus.

“Dalam perjanjian kemarin, kita juga sepakat bahwa kalau ada hal-hal yang masih kurang berkenan di kedua pihak, ataupun yang bertabrakan dengan kepentingan kita, kita akan bikin suatu council,” jelasnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa dalam kesepakatan tersebut terdapat ribuan komoditas Indonesia yang mendapatkan perlakuan tarif khusus.

“Di perjanjian kita, ada 1.819 komoditas kita yang nol,” lanjut Prabowo.

Sebagai informasi, tarif resiprokal merupakan kebijakan perdagangan timbal balik di mana dua negara saling mengenakan tarif impor dengan besaran yang setara.

Indonesia dan AS sebelumnya menyepakati tarif resiprokal sebesar 19 persen sejak 19 Februari 2026, turun dari sebelumnya 32 persen, sebagai upaya menyeimbangkan perdagangan bilateral.

Kesepakatan tersebut juga mencakup pengecualian tarif 0 persen untuk sejumlah produk unggulan Indonesia seperti kelapa sawit, kopi, cokelat, serta tekstil.

Sebagai timbal balik, Indonesia memberikan pembebasan tarif untuk lebih dari 99 persen produk asal AS.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan membentuk tim koordinasi lintas sektor untuk menindaklanjuti rencana penyelidikan oleh Utusan Perdagangan Amerika Serikat (AS) usai pembatalan kebijakan tarif resiprokal.

Untuk diketahui, pemerintah AS meluncurkan penyelidikan berbasis Undang-Undang (UU) Perdagangan Tahun 1974 terkait dengan kapasitas berlebih (excess capacity) dan produksi struktural pada sektor manufaktur, sekaligus mengenai praktik kerja paksa. Indonesia menjadi salah satu negara yang menjadi target penyelidikan.

"Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia berusaha mengantisipasi sejak awal bahwa proses penyiapan persyaratan di dalam investigasi ini akan kami persiapkan dengan baik," ujar Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto dikutip melalui siaran pers, Selasa (17/3/2026).

Menurut Haryo, sejatinya kedua isu yang menjadi basis investigasi AS terhadap sejumlah negara itu sudah dibahas dengan Indonesia pada perjanjian perdagangan atau Agreement on Reciprocal Trade (ART) yang diteken Februari 2026 lalu.

Dengan demikian, lanjut Haryo, hal terpenting yang akan dilakukan pemerintah saat ini adalah mempersiapkan argumentasi bahwa Indonesia sudah melaksanakan atau memiliki ketentuan yang akan mengamankan hal tersebut.

Di sisi lain, Kemenko Perekonomian bersama instansi pemerintah dan asosiasi terkait lainnya sudah melakukan konsolidasi agar semua masukan yang disampaikan untuk proses investigasi sudah selaras.

Kemudian, konsolidasi ditujukan agar bisa mendukung argumentasi bahwa kondisi di Indonesia tidak seperti yang disangkakan terhadap beberapa negara.

"Ke depan, perlunya adanya pembentukan tim koordinasi untuk menindaklanjuti proses investigasi ini dan juga melakukan sesi konsultasi dengan USTR. Kami harapkan proses konsultasi bisa berjalan lebih cepat dari jadwal dengan kami memberikan bukti bahwa kita telah melaksanakan regulasi yang sudah ditetapkan," ujarnya.

Haryo memaparkan bahwa tim koordinasi tersebut merupakan tim lintas instansi yang mempersiapkan argumentasi atau bukti berdasarkan analisis hukum, regulasi, dan data.

Pembuktian tersebut untuk menunjukkan bahwa regulasi Indonesia telah mengatur tentang praktik antidumping, countervailing, dan tenaga kerja paksa.

Kemudian, pembuktian bahwa kapasitas produksi sektor manufaktur Indonesia telah mematuhi aturan perdagangan internasional, larangan tenaga kerja paksa, serta adanya tindakan hukum terhadap praktik pelanggaran yang mungkin terjadi.

"Mengenai kelebihan kapasitas produksi sektor manufaktur yang diekspor itu tidak menyalahi aturan WTO apabila tidak terjadi praktik dumping maupun praktik perdagangan tidak adil lainnya, seperti predatory pricing," pungkas Haryo.

Sebagai informasi, penyelidikan yang dilakukan oleh AS merupakan langkah lanjutan setelah Mahkamah Agung (MA) atau Supreme Court AS membatalkan kebijakan Presiden Donald Trump untuk mengenakan tarif resiprokal ke berbagai negara mitra dagangnya.

Selain itu, Presiden Trump juga mengenakan tarif global ke seluruh negara secara sama rata. Hal ini tidak terkecuali Indonesia yang sebelumnya sudah bernegosiasi dan menghasilkan ART.

Pada perjanjian dagang yang diteken bulan lalu, pemerintah AS sepakat memberlakukan tarif impor 19% atau lebih rendah dari ketentuan sebelumnya yakni 32% kepada barang-barang dari Indonesia. Namun, ada pengecualian untuk sejumlah komoditas asli seperti sawit, kakao dan kopi serta produk manufaktur seperti tekstil.

Di sisi lain, ART itu menyepakati tarif impor 0% untuk barang-barang dari AS. Pemerintah Indonesia juga menyepakati pembelian sejumlah barang-barang dari AS mulai dari produk pertanian hingga pesawat.