Bisnis.com, JAKARTA — Para ahli menilai teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat proses perencanaan dan pelaksanaan serangan militer menjadi jauh lebih cepat, bahkan disebut melampaui kecepatan berpikir manusia.

Kondisi ini memunculkan kekhawatiran keputusan penting dalam perang bisa semakin didominasi oleh mesin, bukan manusia.

Dalam beberapa laporan, militer Amerika Serikat menggunakan model AI bernama Claude untuk membantu merencanakan serangkaian serangan terhadap Iran.

Teknologi ini disebut mampu memperpendek rantai pembunuhan, yaitu rangkaian proses mulai dari menemukan target, memeriksa aspek hukum, hingga memberikan rekomendasi untuk meluncurkan serangan.

Amerika Serikat dan Israel sebelumnya juga pernah memakai AI untuk membantu menentukan target di Gaza.

Dalam operasi terhadap Iran, hampir 900 serangan dilancarkan hanya dalam 12 jam pertama. Salah satu serangan rudal Israel bahkan dilaporkan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Para peneliti menyebut fenomena ini sebagai kompresi keputusan. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk merencanakan operasi militer menjadi sangat singkat karena sebagian besar analisis dilakukan oleh sistem AI.

Dosen senior geografi politik di Universitas Newcastle sekaligus ahli dalam konsep rantai pembunuhan Craig Jones, menjelaskan sistem AI dapat memberikan rekomendasi target dengan sangat cepat.

“Itu mungkin membutuhkan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu dalam perang di masa lalu. Sekarang Anda bisa melakukan semuanya sekaligus,” jelas Jones, dikutip dari The Guardian, Kamis (5/3/2026).

Teknologi AI mampu menganalisis berbagai sumber informasi secara cepat, seperti rekaman drone, penyadapan komunikasi, dan laporan intelijen manusia.

Sistem yang dikembangkan perusahaan teknologi militer Palantir bersama Pentagon menggunakan pembelajaran mesin untuk menentukan prioritas target serta memilih jenis senjata yang paling efektif.

Sistem ini juga dapat mempertimbangkan stok persenjataan dan hasil serangan sebelumnya terhadap target yang serupa. Bahkan, AI juga digunakan untuk membantu menilai apakah sebuah serangan memiliki dasar hukum.

Profesor etika teknologi dari Queen Mary University of London David Leslie, menilai penggunaan AI dalam militer merupakan langkah besar dalam evolusi strategi perang. Namun, dia mengingatkan adanya risiko pengalihan beban kognitif, yaitu ketika manusia terlalu bergantung pada analisis mesin.

“Ini adalah era berikutnya dari strategi militer dan teknologi militer,” kata Leslie.

Dalam situasi seperti ini, para pengambil keputusan bisa merasa lebih jauh dari konsekuensi tindakan mereka karena sebagian besar proses berpikir telah dilakukan oleh AI.

Serangan militer yang sangat cepat juga menimbulkan risiko terhadap warga sipil. Misalnya, media pemerintah Iran melaporkan 165 orang, termasuk banyak anak-anak, tewas akibat serangan rudal yang menghantam sebuah sekolah di Iran selatan.

Serangan itu disebut terjadi di dekat barak militer. Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter. Militer AS menyatakan masih menyelidiki laporan tersebut.

Belum jelas sejauh mana Iran menggunakan AI dalam sistem militernya. Pada 2025, negara itu mengklaim telah memakai AI untuk membantu sistem penargetan rudal. Namun, kemampuan tersebut diperkirakan masih jauh tertinggal dibandingkan teknologi AI milik Amerika Serikat dan Tiongkok, terutama karena keterbatasan akibat sanksi internasional.

Di sisi lain, kerja sama perusahaan teknologi dengan militer juga terus berkembang. Beberapa waktu lalu, pemerintah AS sempat berencana menghentikan penggunaan AI dari Anthropic karena perusahaan tersebut menolak teknologi mereka dipakai untuk senjata otonom penuh atau pengawasan warga Amerika.

Meski begitu, sistem tersebut tetap digunakan sementara sebelum akhirnya dihentikan secara bertahap. Sementara itu, perusahaan AI lain seperti OpenAI segera menandatangani kerja sama dengan Pentagon untuk penggunaan model AI mereka di bidang militer. (Nur Amalina)