Bisnis.com, JAKARTA — Para tokoh besar di dunia teknologi sepakat bahwa perkembangan kecerdasan buatan (AI) tidak hanya akan melahirkan pekerjaan berbasis digital, tetapi juga membuka banyak peluang kerja fisik yang membutuhkan keahlian teknis.

Mulai dari teknisi, tukang listrik, hingga pekerja konstruksi diprediksi akan menjadi bagian penting dari ekosistem AI di masa depan.

Pandangan ini mencuat dalam Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss, ketika para pemimpin industri AI berkumpul untuk membahas masa depan teknologi, dampaknya terhadap lapangan kerja, serta isu apakah ledakan AI saat ini hanyalah sebuah gelembung ekonomi.

CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan bahwa AI bukanlah gelembung. Menurutnya, salah satu bukti terkuat adalah tingginya permintaan GPU Nvidia di seluruh dunia.

Saat ini, GPU Nvidia digunakan di hampir semua layanan cloud, dan menyewanya menjadi semakin sulit karena permintaan yang terus meningkat, bahkan untuk model lama.

Huang menjelaskan bahwa lonjakan investasi AI terjadi karena hampir semua sektor kini membutuhkannya. Perusahaan farmasi, misalnya, mulai mengalihkan anggaran riset dari laboratorium tradisional ke superkomputer AI.

Akibatnya, dunia kini sedang membangun infrastruktur AI dalam skala masif mulai dari pusat data, pembangkit listrik, hingga jaringan pendukung lainnya.

“Ini adalah pembangunan infrastruktur terbesar dalam sejarah manusia,” ujar Huang mengutip The Verge, Kamis (22/1/2026).

Menurutnya, proyek-proyek ini menciptakan banyak lapangan kerja bergaji tinggi, terutama bagi tenaga teknis seperti teknisi chip, pekerja pabrik, dan ahli infrastruktur.

Pandangan serupa disampaikan CEO Microsoft Satya Nadella. Dia juga menilai AI bukan sekadar tren sesaat. Menurut Nadella, jika AI benar-benar hanya gelembung, dampaknya akan terbatas di sektor teknologi.

Namun kenyataannya AI sudah mempercepat riset obat, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan mendorong produktivitas di berbagai industri.

Meski begitu, Nadella menekankan bahwa keberhasilan AI harus diukur dari manfaat nyatanya bagi masyarakat. Jika AI hanya menghabiskan energi tanpa memberikan dampak positif pada kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, maka dukungan publik terhadap teknologi ini bisa hilang.

Pandangan para ahli mengenai dampak AI terhadap Pekerjaan

Soal dampak AI terhadap pekerjaan, pendapat para ahli masih beragam. Beberapa riset memperkirakan AI dapat menggantikan jutaan pekerjaan dalam satu dekade ke depan.

Bahkan ada laporan yang memperingatkan bahwa hingga puluhan juta pekerjaan di Amerika Serikat berisiko terdampak oleh otomatisasi.

Namun Huang justru melihat sisi lain. Menurutnya, AI akan menciptakan banyak pekerjaan baru, terutama di sektor keahlian teknis.

“Industri energi, chip, dan pusat data semuanya menciptakan lapangan kerja,” katanya.

Bahkan, pekerjaan-pekerjaan ini bisa menawarkan gaji sangat tinggi bagi tenaga terampil.

Begitu juga dengan CEO Palantir Alex Palantir yang juga memprediksi bahwa pekerjaan berbasis kejuruan dan keterampilan teknis akan menjadi tulang punggung pasar kerja yang stabil. Menurutnya, teknisi dan pekerja terlatih justru akan semakin dibutuhkan dan dihargai di era AI.

Sementara itu, Nadella menekankan pentingnya keterampilan AI yang bisa dipelajari dan diterapkan langsung. Ia berharap ada hubungan yang jelas antara menguasai keterampilan AI dan peluang mendapatkan pekerjaan, seperti dulu ketika kemampuan menggunakan Excel atau Word menjadi nilai tambah di dunia kerja.

Di tengah optimisme tersebut, CEO Salesforce Marc Benioff justru menyampaikan peringatan. Meski perusahaannya sangat agresif mengadopsi AI, Benioff menyoroti risiko serius dari teknologi ini, terutama terkait keselamatan pengguna dan anak-anak.

Benioff menekankan bahwa AI masih sering menghasilkan informasi yang keliru dan bisa berdampak berbahaya jika tidak diatur dengan baik. Menurutnya, pemerintah perlu segera hadir dengan regulasi yang jelas agar perkembangan AI tidak mengorbankan keselamatan dan nilai kemanusiaan.

Pada akhirnya, masa depan AI bukan hanya soal algoritma dan chatbot pintar. Dunia juga membutuhkan lebih banyak pekerja lapangan mereka yang mengenakan helm pengaman dan sepatu bot untuk membangun fondasi fisik dari revolusi teknologi terbesar abad ini. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Cloudera memprediksi pada 2026 akan terjadi peninjauan ulang secara menyeluruh terhadap metode adopsi kecerdasan buatan (AI) di lingkungan enterprise.

Prediksi tersebut menyoroti pentingnya perusahaan-perusahaan skala besar (enterprise) untuk mengevaluasi kembali dan memperkuat fondasi data mereka.

Langkah ini dinilai penting karena enterprise kini berada di bawah dua tekanan utama sekaligus, yakni tuntutan regulator dan permintaan yang semakin tinggi dari para business user.

Country Manager Indonesia Cloudera, Sherlie Karnidta, menilai kombinasi tekanan tersebut membuat enterprise harus berpikir lebih strategis untuk menemukan keseimbangan antara kepatuhan, stabilitas sistem, inovasi teknologi, dan hasil bisnis yang terukur.

Menurutnya, tantangan yang dihadapi enterprise pada 2026 akan jauh lebih kompleks dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

“Oleh karena itu, pekerjaan enterprise di 2026 akan menjadi jauh lebih berat,” ujar Sherlie pada acara Cloudera Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Selain itu, Cloudera mengidentifikasi lima tren utama yang diperkirakan akan memengaruhi strategi AI enterprise pada 2026.

Pertama, munculnya AI silo di dalam organisasi. Banyak divisi mengadopsi AI menggunakan berbagai tools berbeda tanpa koordinasi yang terpusat. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko tata kelola, sehingga adopsi AI perlu dikelola secara terkontrol dan terintegrasi agar tidak berjalan sendiri-sendiri.

Kedua, AI tidak lagi sekadar tren, melainkan telah menjadi kebutuhan bisnis yang nyata. Hal ini terutama terlihat di sektor perbankan, di mana AI mulai digunakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan keuntungan bisnis.

Ketiga, private AI menjadi prioritas. Bagi enterprise yang mengelola data sensitif seperti perbankan, rumah sakit, dan instansi pemerintahan private AI diprediksi akan menjadi standar. Pendekatan ini memungkinkan kontrol penuh atas data dan model AI, meminimalkan risiko kebocoran data, memenuhi tuntutan regulator, serta mendorong inovasi AI yang aman dan berdampak terukur.

Keempat, kesenjangan talenta dan literasi AI. Seiring semakin canggihnya tools AI, kesiapan sumber daya manusia belum tentu berkembang seimbang. Pada 2026, investasi pada peningkatan kompetensi dan literasi AI karyawan akan menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi AI di enterprise.

Terakhir, pergeseran strategi AI dari eksperimen ke dampak bisnis. Enterprise mulai menghitung return on investment (ROI), efisiensi biaya, serta nilai bisnis jangka panjang. AI pun tidak lagi dipandang sebagai cost center, melainkan sebagai sumber keunggulan kompetitif.

Adopsi AI paling banyak di Sektor Perbankan

Data terbaru dari Finextra Research yang ditugaskan oleh Cloudera menunjukkan bahwa 97% perusahaan jasa keuangan kini telah memiliki setidaknya satu use case AI atau machine learning (ML) yang berjalan di lingkungan produksi.

Pesatnya adopsi AI, khususnya Agentic AI di sektor perbankan, turut memunculkan kekhawatiran terkait dampaknya terhadap tenaga kerja.

Menanggapi hal tersebut, Sherlie menegaskan bahwa AI memang dapat menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin dan berbasis aturan, namun tidak sepenuhnya menggantikan peran manusia.

Pandangan serupa disampaikan Senior Vice President of Asia and Japan Cloudera, Remus Lim. Menurutnya, Agentic AI sangat membantu dalam pekerjaan yang berulang karena dapat mempercepat proses dan mengurangi kesalahan. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan manusia.

“Hari sebelum adanya komputer, kita juga menanyakan pertanyaan yang sama, apakah komputer akan menggantikan manusia? Ternyata tidak,” kata Lim. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA— Pakar menilai tren kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) pada 2026 tidak lagi berfokus pada eksperimen teknologi, melainkan pada return on investment (ROI) yang terukur.

Presiden Akademi Kecerdasan Buatan Indonesia (AKBI) Bari Arijono mengatakan pergeseran orientasi tersebut terlihat dari tiga arah utama pengembangan AI yang kini menjadi perhatian dunia usaha.

Menurut Bari, arah pertama adalah enterprise AI yang akan menjadi standar operasional baru, di mana AI terintegrasi langsung ke proses inti bisnis.

“Mulai dari perencanaan bisnis, manajemen risiko, hingga layanan pelanggan,” kata Bari kepada Bisnispada Kamis (1/1/2026).

Kedua, agentic AI dan otomatisasi pengambilan keputusan. Menurut Bari, sistem AI tidak hanya berfungsi menganalisis data, tetapi juga mampu mengeksekusi keputusan rutin secara otonom dengan batasan kebijakan yang jelas.

Ketiga, AI di sektor riil atau physical AI. Dia menilai pemanfaatan AI di sektor manufaktur, logistik, energi, dan pertanian presisi terus meningkat sehingga mendorong efisiensi biaya serta ketahanan rantai pasok.

“Pada 2026, perusahaan yang belum mengintegrasikan AI ke proses inti berisiko kehilangan efisiensi 20–30% dibanding pesaing yang sudah AI-driven,” kata Bari.

Sektor Potensial

Bari juga mengungkapkan sejumlah sektor bisnis dengan dampak ekonomi terbesar dari adopsi AI.

Pertama, sektor jasa keuangan dan teknologi finansial (financial technology/fintech), yang hingga kini tetap menjadi early adopter AI paling agresif.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat biaya operasional per transaksi di industri keuangan digital dapat ditekan hingga 30–40% melalui otomatisasi berbasis AI, terutama pada fraud detection, credit scoring, dan customer service.

Kedua, sektor telekomunikasi dan layanan digital. Bari mengatakan dengan lebih dari 350 juta koneksi seluler, operator telekomunikasi memanfaatkan AI untuk network optimization, churn prediction, dan monetisasi data.

“AI diperkirakan mampu meningkatkan ARPU [average revenue per user] hingga 5–10%,” katanya.

Selanjutnya, sektor ritel, e-commerce, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) digital. Bari menilai AI mampu mendorong peningkatan conversion rate penjualan daring hingga 15–25% melalui personalisasi dan rekomendasi produk. Bagi UMKM, AI berperan sebagai “digital employee” yang menekan biaya pemasaran dan operasional.

Bari melihat 2026 sebagai titik balik pemanfaatan AI di Indonesia. Dia menilai AI tidak lagi diposisikan sebagai proyek inovasi terbatas atau sekadar eksperimen teknologi, melainkan sebagai mesin utama pencipta nilai (value creation engine) bagi dunia usaha sekaligus instrumen strategis kebijakan ekonomi nasional.

“Bagi pelaku bisnis, AI akan menjadi faktor pembeda daya saing,” kata Bari.

Sementara itu, bagi pemerintah, lanjut dia, AI berpotensi menjadi akselerator produktivitas, efisiensi fiskal, serta peningkatan kualitas layanan publik, dengan catatan ekosistem dan kebijakan pendukung disiapkan secara konsisten.

Dari sisi kesiapan sumber daya manusia, Bari mengatakan Indonesia memiliki lebih dari 12 juta talenta digital. Namun, jumlah talenta AI tingkat lanjut seperti AI engineer, data scientist senior, dan machine learning operations (MLOps) masih diperkirakan di bawah 10% dari kebutuhan industri pada 2026.

Dari sisi infrastruktur komputasi, Bari menyebut investasi pusat data (data center) dan layanan komputasi awan (cloud) terus meningkat. Nilai pasar pusat data Indonesia diproyeksikan melampaui US$3,5 miliar pada 2026. Meski demikian, ketergantungan pada infrastruktur luar negeri untuk komputasi AI skala besar masih tergolong tinggi.

Dari sisi data, sekitar 70% organisasi besar di Indonesia memiliki data dalam jumlah besar. Namun, kurang dari 40% yang menilai datanya siap digunakan secara optimal untuk AI akibat persoalan kualitas data, integrasi, dan tata kelola.

Terkait risiko strategis dan tantangan kebijakan, Bari menilai tanpa kerangka kebijakan yang tepat, adopsi AI berisiko menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari risiko etika dan bias algoritmik, ancaman keamanan data dan siber, ketidakpastian hukum atas keputusan otomatis berbasis AI, hingga kesenjangan adopsi antarwilayah dan skala usaha.

“Saat ini, Indonesia telah memiliki UU PDP [Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi], tetapi belum memiliki regulasi AI yang komprehensif berbasis klasifikasi risiko seperti European Union Artificial Intelligence Act (EU AI Act),” kata Bari.

Bari menambahkan Indonesia tengah berada pada momen krusial dalam perjalanan AI nasional. Menurutnya, 2026 bukan sekadar tentang adopsi teknologi, melainkan keberanian kebijakan untuk menjadikan AI sebagai infrastruktur ekonomi, bukan hanya proyek inovasi.

Dia menilai apabila AI dibiarkan tumbuh secara organik tanpa arah kebijakan yang jelas, manfaat ekonominya berpotensi terkonsentrasi pada segelintir pemain besar dan wilayah tertentu.

Sebaliknya, dengan kebijakan yang tepat, AI dapat menjadi alat pemerataan produktivitas mulai dari korporasi besar hingga UMKM. Bari mengatakan negara yang akan menang dalam era AI bukanlah yang paling canggih teknologinya, melainkan yang paling cepat mengintegrasikan AI ke dalam kebijakan industri, pendidikan, dan tata kelola data. Indonesia, menurut dia, masih memiliki waktu untuk melompat, meski jendela peluang tersebut tidak akan lama terbuka.

“AI 2026 adalah ujian: apakah kita hanya menjadi pasar teknologi, atau benar-benar menjadi bangsa pencipta nilai berbasis kecerdasan buatan,” katanya.

Untuk memaksimalkan dampak ekonomi AI pada 2026, Bari menilai sejumlah agenda kebijakan menjadi krusial. Pertama, regulasi AI berbasis risiko dan sektor prioritas. Kedua, regulatory sandbox lintas industri. Ketiga, insentif fiskal untuk investasi AI dan pusat data lokal. Keempat, program percepatan pengembangan talenta AI nasional.

“Kelima, standar tata kelola dan audit algoritma,” ungkap Bari.

Bisnis.com, JAKARTA— Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), baik di tingkat global maupun di Indonesia. Di satu sisi, investasi AI mengalir deras, pencetakan talenta digenjot, dan inovasi aplikasi lokal mulai menunjukkan taring.

Namun di sisi lain, regulasi AI nasional belum juga rampung, sementara penipuan berbasis AI justru semakin marak di tengah masifnya adopsi teknologi ini. Berikut kaleidoskop AI pada 2025 yang dirangkum Bisnis:

Investasi AI Makin Masif

Gelombang investasi AI global sepanjang 2025 menunjukkan eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Microsoft mengumumkan investasi US$17,5 miliar atau sekitar Rp291 triliun di India untuk periode 2026–2029, difokuskan pada pembangunan pusat data, infrastruktur cloud, dan pengembangan talenta AI. Langkah ini menjadi investasi terbesar Microsoft di Asia.

Meta bahkan melangkah lebih agresif. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu menyatakan akan menggelontorkan US$600 miliar atau sekitar Rp10 kuadriliun di Amerika Serikat hingga 2028, sebagian besar untuk membangun pusat data AI.

Meta menargetkan pengembangan “personal superintelligence”, istilah yang merujuk pada kecerdasan buatan yang berpotensi melampaui kemampuan kognitif manusia.

Tren serupa tercermin di Indonesia. PT Telkom Indonesia (Persero) meluncurkan AI Center of Excellence yang tersebar di sembilan kota strategis, mulai dari Jakarta hingga Papua. Langkah ini diambil seiring meningkatnya kebutuhan AI di sektor pemerintahan, korporasi, hingga UMKM, yang bahkan mulai menunjukkan gejala fear of missing out (FOMO).

Indosat Ooredoo Hutchison bersama Nokia dan NVIDIA juga meresmikan AI-RAN Research Center di Surabaya.

Pusat riset ini menjadi fondasi pengembangan jaringan Radio Access Network berbasis AI, yang diklaim mampu meningkatkan kualitas layanan AI sekaligus memperkuat kedaulatan digital nasional.

Pencetakan Talenta AI

Sejalan dengan masifnya investasi, pencetakan talenta AI juga dikebut. Microsoft Indonesia menargetkan sertifikasi 500.000 talenta AI pada 2026. Pemerintah melalui BPSDM Komdigi mencatat lebih dari 30.000 talenta AI berhasil dibina sepanjang 2025 melalui berbagai program, seperti Digital Talent Scholarship dan AI Talent Factory.

Komitmen Indonesia membangun talenta AI bahkan mulai menarik perhatian global. Sejumlah organisasi luar negeri menyatakan minat memberikan dukungan, mulai dari GPU berkapasitas besar hingga platform open source tanpa biaya.

Namun, di balik optimisme tersebut, muncul catatan kritis. Pengamat telekomunikasi dari ITB Agung Harsoyo menilai masalah utama Indonesia bukan semata kekurangan talenta, melainkan belum siapnya ekosistem pemanfaatan AI. Talenta yang dicetak membutuhkan akses data, masalah nyata, dan ruang berkarya yang konkret di industri.

Sementara itu, Heru Sutadi mengingatkan AI juga membawa tantangan serius bagi tenaga kerja. Perkembangan AI berpotensi menggeser banyak pekerjaan manusia jika tidak diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.

Persaingan Pasar Chatbot

Meski masih memimpin pasar, laju pertumbuhan ChatGPT mulai melambat. Data Sensor Tower menunjukkan pengguna aktif bulanan ChatGPT hanya tumbuh sekitar 6% pada Agustus–November 2025. Sebaliknya, Google Gemini justru melesat hingga 30%, didorong integrasi langsung dengan sistem operasi Android dan popularitas fitur pembuat gambar Nano Banana.

Persaingan chatbot semakin ketat dengan kehadiran Claude dan Perplexity yang mencatat pertumbuhan pengguna ratusan persen sepanjang 2025. Kondisi ini menandai fase baru pasar AI global yang mulai matang dan kompetitif.

Aplikasi Lokal Menggeliat

Di tengah dominasi pemain global seperti ChatGPT dan Gemini, pengembangan aplikasi AI lokal mulai menunjukkan kemajuan. GoTo dan Indosat meluncurkan Sahabat-AI dengan model 70 miliar parameter yang mendukung berbagai bahasa daerah, mulai dari Bahasa Indonesia hingga Batak. Sahabat-AI diposisikan sebagai LLM open-source yang sesuai dengan konteks dan karakteristik Indonesia.

KORIKA juga meluncurkan Korika Chat (KChat), platform generative AI berbasis agentic AI yang ditujukan untuk BUMN dan lembaga publik. KChat dirancang untuk mengelola informasi publik terverifikasi secara real-time, mempercepat birokrasi, hingga meningkatkan transparansi regulasi.

Regulasi AI Mundur, Payung Hukum Belum Turun

Di tengah pesatnya adopsi AI, regulasi nasional justru tertinggal. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan dua regulasi AI yakni peta jalan AI dan etika AI kemungkinan baru akan terbit pada kuartal pertama atau kedua 2026.

Pemerintah menyiapkan regulasi tersebut sebagai payung kebijakan umum, sementara pengaturan sektoral akan diserahkan kepada masing-masing kementerian dan lembaga.

Penipuan AI Marak

Di sisi gelap perkembangan AI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat maraknya penipuan berbasis AI sepanjang 2025. Satgas PASTI menemukan modus voice cloning dan deepfake semakin sering digunakan untuk menipu masyarakat, mulai dari penyamaran suara anggota keluarga hingga rekayasa video yang sangat meyakinkan.

OJK mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan, melakukan verifikasi silang, dan tidak mudah percaya pada permintaan transfer dana atau data sensitif, meski berasal dari pihak yang tampak dikenal.

Di lain sisi, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) telah menerima 343.402 laporan terkait dugaan penipuan selama setahun terakhir, sejak mulai beroperasi pada 22 November 2024 hingga 11 November 2025. Dari total 563.558 rekening yang dilaporkan, sebanyak 106.222 rekening telah diblokir. Kerugian yang dicatat korban mencapai Rp7,8 triliun, sementara dana yang berhasil dibekukan sebesar Rp386,5 miliar.