BALI - Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada ribuan pengusaha UMKM ekonomi kreatif di Bali. Program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian, perbankan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha kreatif di Indonesia.

Kegiatan “Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali 2026” yang digelar di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Bali pada Rabu (13/5), turut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, serta para pemangku kepentingan dari unsur kementerian/lembaga, perbankan, akademisi, dan pelaku UMKM.

BRI Consumer Expo 2026 Digelar di JICC, Hadirkan Promo KPR Mulai 1,75%



Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global saat ini. “Melalui BRI dan bank-bank lainnya, pemerintah terus berusaha memberikan akses permodalan dan keuangan kepada para UMKM kita,” ujar Muhaimin.

Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa kolaborasi antara kementerian, lembaga keuangan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar pelayanan terhadap UMKM semakin optimal. Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah yang berhasil membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Selain memperluas akses permodalan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu bersaing di pasar. “UMKM tidak sekadar difasilitasi, tetapi juga harus tumbuh dengan kemampuan riset. Kampus diharapkan membuka akses riset yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk menelusuri langkah sukses,” tambah Muhaimin.

Menko Airlangga Siap Wujudkan Kemauan Prabowo, Bunga KUR 5 Persen



Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem pelayanan terpadu berbasis digital bernama “Sapa UMKM” yang dirancang sebagai layanan satu pintu untuk berbagai kebutuhan pelaku usaha.

“Dalam sistem ini, seluruh UMKM di Indonesia nantinya bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan hingga pendampingan usaha dalam satu platform,” ujar Maman Abdurrahman.

Menurutnya, saat ini sistem “Sapa UMKM” telah memasuki tahap uji coba ketiga dan sebagian besar modul layanan telah siap digunakan. Platform tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi layanan dan memperluas akses pemberdayaan UMKM secara nasional.

Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai program akad massal KUR menjadi bukti nyata kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas akses pendanaan bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif.

Teuku Riefky menambahkan bahwa saat ini terdapat 13 subsektor ekonomi kreatif yang telah masuk dalam skema pembiayaan KUR dari total 21 subsektor ekonomi kreatif nasional. Selain pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif agar mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung akses pembiayaan.

Sebagai bank dengan fokus pemberdayaan UMKM, Bank Rakyat Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menyalurkan pembiayaan produktif melalui KUR. Hingga April 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp65,95 triliun kepada sekitar 1,3 juta debitur di seluruh Indonesia. Mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor produksi dengan porsi mencapai 66,47%, meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

Direktur Micro BRI , Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa BRI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di berbagai sektor produktif.

“BRI terus berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM agar mampu tumbuh lebih kuat dan naik kelas. Melalui dukungan pada program Akad Massal KUR ini, kami berharap para pelaku usaha, khususnya di sektor ekonomi kreatif, dapat meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Akhmad.

Akhmad Purwakajaya menambahkan, bahwa KUR menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

“KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI untuk mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif. BRI senantiasa memperluas akses permodalan yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah,” tambah Akhmad Purwakajaya.

Melalui sinergi bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, BRI optimistis UMKM Indonesia mampu semakin kompetitif, inovatif, dan berdaya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) optimistis penyaluran rumah subsidi atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dapat menyentuh angka 280.000 unit hingga tutup tahun 2025.

Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa pihaknya tengah memacu berbagai strategi untuk mengejar target tersebut di sisa waktu akhir tahun. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah memperpanjang tenggat waktu realisasi akad kredit.

"Kalau tahun-tahun sebelumnya maksimal akad itu sampai dengan 15 Desember, tahun ini kita perpanjang sampai tanggal 30 Desember pukul 12.00 WIB," ujar Heru saat ditemui di sela-sela agenda Akad Massal 50.000 KPR FLPP dan Serah Terima Kunci Tahun 2025 di Banten, Sabtu (20/12/2025).

Heru menjelaskan kebijakan ini diambil untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi bank penyalur dan asosiasi pengembang dalam menyelesaikan proses administrasi.

Meski optimistis mengejar angka 280.000 unit, Heru mengakui bahwa target tersebut belum bisa didorong hingga menyentuh angka 300.000 unit. Menurutnya, kendala utama bukan datang dari sisi permintaan (demand), melainkan keterbatasan pasokan hunian.

Heru menambahkan perpanjangan periode akad tersebut telah mempertimbangkan proses teknis di internal BP Tapera sebelum tahun anggaran berakhir.

"Kita tetap optimis di 280.000 unit. Mengapa tidak 300.000? Karena potensi supply-nya yang masih susah. Demand sebenarnya tinggi, tapi kemampuan supply untuk mendukung agar matching dengan permintaan itu yang masih menjadi tantangan," jelas Heru.

Untuk diketahui hingga periode 19 Desember 2025, tercatat realisasi penyaluran rumah subsidi berada di angka 263.017 unit senilai Rp32,67 triliun dari 39 Bank penyalur, 22 asosiasi pengembang perumahan dan didukung oleh 7.998 pengembang.

Mengacu pada data BP Tapera, rumah subsidi ini tersebar di 12.981 perumahan yang berlokasi di 33 provinsi dan 401 kabupaten/kota.

REPUBLIKA.CO.ID, KUNINGAN – Bank bjb terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam mendukung percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Akad Kredit Pinjaman Daerah Jangka Menengah antara bank bjb Cabang Kuningan dan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Acara ini dihadiri Dr H Dian Rachmat Yanuar, M.Si (Bupati Kuningan), Deden Kurniawan, AKS, SE, M.Si, CFr.A, QRMP (Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan), serta jajaran manajemen bank bjb yaitu Agus Somantri (Pimpinan Divisi Kredit Komersial), Muhamad Aditya Wiradharma (Pimpinan Divisi KPR & KKB) Agung Subagja (CEO Regional III), dan Yonathan (Pemimpin Cabang Kuningan).

Kehadiran seluruh jajaran pimpinan tersebut menegaskan semangat bersama dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan bank pembangunan daerah.

Penandatanganan ini menjadi bukti nyata dukungan bank bjb terhadap pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.

Langkah strategis ini dilakukan untuk menjawab kebutuhan peningkatan infrastruktur di Kabupaten Kuningan yang semakin berkembang.

Pembangunan fasilitas publik, akses jalan, serta penguatan sarana ekonomi lokal menjadi fokus utama dalam pemanfaatan pinjaman tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Bank bjb hadir bukan hanya sebagai lembaga keuangan, juga mitra yang memiliki tanggung jawab sosial dan ekonomi terhadap kemajuan daerah. Dalam hal ini, bank bjb berperan aktif mendukung realisasi visi “Kuningan Melesat” yang diusung Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Pinjaman daerah jangka menengah yang diberikan bank bjb ini merupakan salah satu produk unggulan yang dirancang khusus untuk mendukung kebutuhan investasi dan pembangunan daerah.

Melalui mekanisme yang transparan dan sesuai regulasi Kementerian Keuangan serta Kementerian Dalam Negeri, fasilitas ini memberikan solusi pembiayaan yang terjamin dan terukur bagi pemerintah daerah.

Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, fasilitas pinjaman tersebut memberikan ruang bagi Pemkab Kuningan untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus memastikan kelancaran pelaksanaan program strategis.

Kolaborasi ini menjadi bentuk nyata peran aktif bank bjb dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang sehat dan berkelanjutan.

Selain fungsi pembiayaan pembangunan, bank bjb juga terus mendorong optimalisasi layanan perbankan bagi ASN dan masyarakat Kabupaten Kuningan.

Bupati Kuningan juga mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat Kabupaten Kuningan mengoptimalkan seluruh layanan perbankan dari bank bjb.

Ia menekankan pentingnya memanfaatkan produk-produk bjb yang telah dirancang sesuai kebutuhan masyarakat dan ASN, dari mulai produk Tabungan, Giro, Deposito, Pinjaman ASN, Kredit untuk para kontraktor, Kredit untuk para pelaku UMKM, Kredit KPR, Produk Investasi, digitalisasi dan produk lainnya.

Bupati Kuningan menegaskan, bank bjb merupakan bank milik warga Jawa Barat serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh wilayah Jawa Barat.

‘’Dengan demikian, setiap keuntungan dan hasil kinerja bank bjb akan kembali kepada masyarakat daerah, termasuk Kabupaten Kuningan, dalam bentuk dividen dan program tanggung jawab sosial (CSR),’’ katanya dalam keterangan, Jumat (17/10/2025).

Kehadiran bank bjb, menurut Pemkab Kuningan, bukan sekadar sebagai lembaga keuangan, melainkan juga sebagai aset ekonomi daerah yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat. Dividen yang diterima pemerintah daerah serta kontribusi sosial melalui CSR menjadi bukti nyata nilai tambah dari kolaborasi ini.

Pemkab Kuningan menyambut baik langkah kolaboratif ini karena dinilai selaras dengan semangat mempercepat realisasi pembangunan berkeadilan. Peningkatan kapasitas fiskal melalui dukungan perbankan daerah menjadi strategi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi.

Bagi bank bjb, kerja sama ini bentuk implementasi strategi korporasi dalam memperkuat hubungan kemitraan dengan seluruh pemerintah daerah di wilayah operasionalnya. Kuningan menjadi salah satu contoh sukses model kemitraan yang saling memberi manfaat antara lembaga keuangan daerah dan pemerintah daerah.

Ke depan, bank bjb akan terus memperluas jangkauan layanan serta memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemda di Jawa Barat dan Banten. Tujuannya adalah menciptakan sinergi pembangunan yang inklusif, produktif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Melalui semangat kolaboratif tersebut, bank bjb optimistis dapat terus memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat ekonomi daerah sekaligus mendukung percepatan pembangunan nasional.

Sinergi antara bank bjb dan Pemkab Kuningan menjadi bukti kolaborasi strategis mampu menghasilkan dampak positif yang berkelanjutan.

Dengan langkah ini, bank bjb semakin menegaskan posisinya sebagai mitra pembangunan daerah yang tepercaya dan berorientasi pada kemajuan masyarakat. Kolaborasi dengan Pemkab Kuningan menjadi bagian dari perjalanan panjang bank bjb dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat dan Banten.