BALI - Pemerintah terus memperkuat dukungan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada ribuan pengusaha UMKM ekonomi kreatif di Bali. Program tersebut menjadi bagian dari kolaborasi lintas kementerian, perbankan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi dalam memperluas akses pembiayaan sekaligus meningkatkan kapasitas pelaku usaha kreatif di Indonesia.

Kegiatan “Akad Massal KUR 1.000 UMKM Ekonomi Kreatif dan Bursa Wirausaha Unggulan Provinsi Bali 2026” yang digelar di Auditorium Widya Sabha, Universitas Udayana, Jimbaran, Bali pada Rabu (13/5), turut melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI sebagai penyalur KUR terbesar di Indonesia.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri UMKM Republik Indonesia Maman Abdurrahman, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Teuku Riefky Harsya, Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta dan Direktur Micro BRI Akhmad Purwakajaya, serta para pemangku kepentingan dari unsur kementerian/lembaga, perbankan, akademisi, dan pelaku UMKM.

BRI Consumer Expo 2026 Digelar di JICC, Hadirkan Promo KPR Mulai 1,75%



Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar mengatakan, bahwa UMKM tetap menjadi tulang punggung perekonomian nasional di tengah tantangan ekonomi global saat ini. “Melalui BRI dan bank-bank lainnya, pemerintah terus berusaha memberikan akses permodalan dan keuangan kepada para UMKM kita,” ujar Muhaimin.

Muhaimin Iskandar menambahkan bahwa kolaborasi antara kementerian, lembaga keuangan, pemerintah daerah hingga perguruan tinggi perlu terus diperkuat agar pelayanan terhadap UMKM semakin optimal. Menurutnya, Bali menjadi salah satu daerah yang berhasil membangun ekosistem pemberdayaan UMKM yang dapat direplikasi di berbagai wilayah lain di Indonesia.

Selain memperluas akses permodalan, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM menjaga kualitas produk dan jasa kreatif agar mampu bersaing di pasar. “UMKM tidak sekadar difasilitasi, tetapi juga harus tumbuh dengan kemampuan riset. Kampus diharapkan membuka akses riset yang bisa dimanfaatkan UMKM untuk menelusuri langkah sukses,” tambah Muhaimin.

Menko Airlangga Siap Wujudkan Kemauan Prabowo, Bunga KUR 5 Persen



Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan sistem pelayanan terpadu berbasis digital bernama “Sapa UMKM” yang dirancang sebagai layanan satu pintu untuk berbagai kebutuhan pelaku usaha.

“Dalam sistem ini, seluruh UMKM di Indonesia nantinya bisa mendapatkan pelayanan pembiayaan, pemasaran, pelatihan hingga pendampingan usaha dalam satu platform,” ujar Maman Abdurrahman.

Menurutnya, saat ini sistem “Sapa UMKM” telah memasuki tahap uji coba ketiga dan sebagian besar modul layanan telah siap digunakan. Platform tersebut diharapkan mampu mempercepat transformasi layanan dan memperluas akses pemberdayaan UMKM secara nasional.

Di sisi lain, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya menilai program akad massal KUR menjadi bukti nyata kolaborasi berbagai pihak dalam memperluas akses pendanaan bagi pelaku UMKM ekonomi kreatif.

Teuku Riefky menambahkan bahwa saat ini terdapat 13 subsektor ekonomi kreatif yang telah masuk dalam skema pembiayaan KUR dari total 21 subsektor ekonomi kreatif nasional. Selain pembiayaan, pemerintah juga terus mendorong penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif agar mampu meningkatkan daya saing usaha sekaligus mendukung akses pembiayaan.

Sebagai bank dengan fokus pemberdayaan UMKM, Bank Rakyat Indonesia terus memperkuat komitmennya dalam menyalurkan pembiayaan produktif melalui KUR. Hingga April 2026, BRI telah menyalurkan KUR sebesar Rp65,95 triliun kepada sekitar 1,3 juta debitur di seluruh Indonesia. Mayoritas penyaluran tersebut diarahkan ke sektor produksi dengan porsi mencapai 66,47%, meliputi pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.

Direktur Micro BRI , Akhmad Purwakajaya mengatakan bahwa BRI akan terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di berbagai sektor produktif.

“BRI terus berkomitmen memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM agar mampu tumbuh lebih kuat dan naik kelas. Melalui dukungan pada program Akad Massal KUR ini, kami berharap para pelaku usaha, khususnya di sektor ekonomi kreatif, dapat meningkatkan kapasitas bisnis, memperluas pasar, dan menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat,” ujar Akhmad.

Akhmad Purwakajaya menambahkan, bahwa KUR menjadi salah satu instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penciptaan lapangan kerja di berbagai daerah.

“KUR merupakan instrumen pembiayaan BRI untuk mendukung sektor usaha mikro dan sektor produktif. BRI senantiasa memperluas akses permodalan yang tidak hanya berdampak pada penciptaan lapangan kerja, tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas usaha serta perputaran ekonomi di berbagai wilayah,” tambah Akhmad Purwakajaya.

Melalui sinergi bersama pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan, BRI optimistis UMKM Indonesia mampu semakin kompetitif, inovatif, dan berdaya saing global.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan himpunan bank negara (himbara) untuk segera menyalurkan skema kredit dengan suku bunga rendah yang dipatok maksimal 5% per tahun. Langkah ini disebut sebagai bentuk keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil yang kerap terjerat pinjaman bunga yang mencekik.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengaku telah menyiapkan skema kebijakan bersama-sama dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Menteri Investasi/BKPM Rosan Roeslani hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Memang arahan Bapak Presiden untuk diberikan 5%. Dan ini sudah dibahas dan dipersiapkan, ini termasuk tadi dibahas dengan Menteri Keuangan dan juga Gubernur BI, dan dengan OJK dan juga dengan Menteri Investasi," jelas Airlangga dalam konferensi pers Pertumbuhan PDB Triwulan I 2026, Selasa (5/5/2026).

Menko Airlangga Ungkap Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6%, Tanpa Batas Penarikan Ulang



Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menegaskan keberpihakan pemerintah terhadap ekonomi rakyat kecil, khususnya buruh, petani, dan nelayan. Prabowo menyoroti beban bunga pinjaman yang selama ini dinilai sangat memberatkan dan tidak masuk akal bagi masyarakat kelas bawah.

Dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Monumen Nasional (Monas) beberapa waktu lalu, Prabowo mengungkapkan keprihatinannya atas fenomena rakyat kecil yang terjerat pinjaman dengan bunga yang mencekik.

Fantastis, Penyaluran KUR Pertanian di 2026 Bakal Menyentuh Angka Rp300 Triliun



"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5 persen satu tahun," tuturnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto , menerima kunjungan Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, di Jakarta pada Kamis (25/12). Pertemuan ini fokus membahas langkah strategis percepatan pemulihan ekonomi Aceh menyusul musibah bencana alam yang melanda wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan duka cita mendalam serta menegaskan komitmen penuh pemerintah pusat untuk mendampingi masyarakat Aceh agar segera bangkit dari dampak bencana.

Airlangga mengungkapkan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah telah menyiapkan paket kebijakan relaksasi keuangan bagi para pelaku usaha kecil yang menjadi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) .

"Salah satu kebijakan yang telah disiapkan adalah relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), termasuk penghapusan kewajiban pembayaran angsuran pokok dan bunga bagi debitur KUR yang terdampak langsung bencana," tegas Airlangga dikutip dari unggahan resminya.

Pemerintah juga memberikan perhatian khusus bagi debitur eksisting yang kehilangan tempat usaha atau sarana produksinya akibat kerusakan parah sehingga tidak lagi mampu melanjutkan aktivitas ekonomi.

Selain penghapusan kewajiban bagi korban terdampak langsung, Kemenko Perekonomian juga memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha di Aceh melalui berbagai stimulus pemulihan, antara lain perpanjangan tenor dengan penambahan jangka waktu pinjaman agar cicilan lebih ringan, masa tenggang (Grace Period) atau kelonggaran waktu mulai pembayaran kembali dan penyesuaian suku bunga dengan evaluasi bunga agar sesuai dengan kemampuan pemulihan pelaku usaha.

"Dalam fase percepatan pemulihan, berbagai stimulus tambahan turut diberikan... agar para pelaku usaha dapat kembali bangkit secara bertahap," tambah Airlangga.

Debitur Korban Bencana Sumatera Dapat Relaksasi KUR hingga 3 Tahun



Selain aspek permodalan, Airlangga menyebutkan bahwa Kemenko Perekonomian bersama asosiasi pengusaha telah bergerak menyalurkan bantuan kemanusiaan ke Aceh. Agenda selanjutnya adalah mempercepat perbaikan fasilitas publik yang rusak.

Airlangga menekankan bahwa infrastruktur publik adalah fondasi utama untuk menggerakkan kembali kehidupan masyarakat Aceh. Ia berjanji pemerintah akan terus hadir dan melakukan pengawasan agar bantuan tersalurkan secara merata.

“Pemerintah akan terus berupaya hadir, bekerja, dan mendampingi masyarakat hingga masa pemulihan benar-benar terwujud,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi sinyal kuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan stabilitas ekonomi Aceh tetap terjaga pasca-bencana menuju tahun 2026.

JAKARTA - Pemerintah menyiapkan paket kebijakan khusus untuk meringankan beban para debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam peringatan HUT Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) di Bursa Efek Indonesia, Jumat (12/12/2025).

Menko Airlangga menjelaskan, bahwa kebijakan tersebut merupakan arahan Presiden dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di wilayah terdampak bencana. Pemerintah menyiapkan sejumlah skema, mulai dari restrukturisasi kredit hingga penyaluran KUR baru pada 2026.

"Saat ini sejalan dengan upaya pemulihan bencana. Arahan Bapak Presiden, Pemerintah sedang menyiapkan paket kebijakan khusus untuk beban daripada debitur KUR dalam kondisi force major, mulai dari restrukturisasi percepatan pemulihan daerah bencana dengan penyaluran KUR baru di tahun 2026, kemudian opsi pelunasan kewajiban atau bagi debitur KUR tertentu," ungkapnya.

Prabowo Hapuskan KUR Petani Korban Banjir Aceh



Tak hanya bagi pelaku usaha, pemerintah juga menargetkan dukungan kepada kelompok pekerja yang turut menjadi korban bencana. Menurut Airlangga, sedang dirampungkan kebijakan berupa penghapusbukuan, penghapusan tagihan, hingga penghapusan denda iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi pemberi kerja terdampak.

"Pemerintah sedang memfinalisasi kebijakan penghapusbukuan, penghapus tagihan, denda iuran BPJS Naker bagi pemberi kerja yang mengalami (bencana), serta kemudahan untuk pembayaran atau pelayanan klaim JHT (Jaminan Hari Tua), JKM (Jaminan Kematian), JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), dan JP (Jaminan Pensiun)," lanjut Airlangga.

Airlangga mengungkapkan bahwa dari total 996.000 debitur KUR di tiga provinsi tersebut, sekitar 141.000 debitur dengan baki debet sekitar Rp7,8 triliun diperkirakan terdampak langsung bencana. Menko Airlangga Ungkap Skema Baru KUR 2026: Bunga Flat 6%, Tanpa Batas Penarikan Ulang

“Termasuk lebih dari 63.000 debitur KUR di sektor pertanian, dengan baki debet Rp3,57 triliun. Tentu mengenai angka dan teknis kebijakan sedang disiapkan,” tambahnya.

Ia memastikan bahwa dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan secara resmi paket kebijakan ekonomi untuk pemulihan kawasan terdampak bencana. “Dalam beberapa hari ke depan, pemerintah akan mengumumkan kebijakan ekonomi khusus untuk pemulihan bencana ini,” tegas Airlangga.

BIREUEN - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan bencana yang melanda sejumlah wilayah di Aceh. Pemerintah akan menghapus Kredit Usaha Rakyat (KUR) para petani yang menjadi korban terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika mengunjungi kembali korban terdampak banjir dan tanah longsor di Kampung Pante Baro, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh, Minggu (7/12/2025).

“Kemudian utang-utang, KUR, karena ini keadaan alam ya kita akan dihapus. Petani nggak usah kembalikan utang karena ini bukan kelalaian, tapi keadaan terpaksa, force majeure,” ujar Prabowo.

Dia juga mendapatkan laporan banyaknya bendungan jebol. Pemerintah segera memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat bencana ini. “Nanti Kementerian PU yang akan memperbaiki,” ucapnya.

Selain itu, sawah-sawah yang rusak juga akan direhabilitasi. Prabowo memastikan petani tak perlu khawatir lahan mereka rusak.

“Pemerintah akan bantu memperbaiki, prioritas kami. Juga sementara belum sepenuhnya pangan akan kita kirim dari tempat lain, cadangan kita cukup banyak,” ujarnya.