Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) mengalokasikan kuota rumah subsidi Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi wartawan pada tahun 2026 sebanyak 5.000 unit.

"Buat wartawan seluruh Indonesia, alokasi (kuota) rumah subsidi FLPP untuk tahun 2026 sebanyak 5 ribu unit," ujar Ara dalam pertemuan dengan Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyampaikan program kuota rumah subsidi untuk wartawan sudah berjalan yang dimulai melalui penandatanganan nota kesepahaman dengan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.

"Kami sangat senang kalau teman-teman media juga bisa mengikuti program kami, supaya bisa membantu," katanya.

Ara kembali menekankan kepada wartawan bahwa program kuota rumah subsidi tersebut murni untuk membantu wartawan yang belum memiliki rumah pertama, bukan bermaksud untuk membuat wartawan tidak kritis dan tidak menyuarakan kebenaran

"Saya selalu menekankan kepada wartawan untuk selalu kritis. Wartawan harus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Kementerian PKP, lanjutnya, berkewajiban untuk membantu warga negara yang memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah guna memiliki rumah layak huni dan terjangkau.

Menteri PKP Maruarar Sirait menerima audiensi Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia.

Adapun pertemuan tersebut membahas rencana kegiatan Hari Pers Nasional 5-9 Februari 2026, serta kemitraan strategis kolaborasi dan sinergi.

Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menyampaikan bahwa anggota PWI banyak dan tersebar di seluruh Indonesia, kemungkinan banyak wartawan yang belum memiliki rumah.

"Mungkin banyak wartawan yang belum memiliki rumah," katanya.

Munir berharap dengan adanya program kuota rumah subsidi untuk wartawan dari Kementerian PKP dapat membantu para wartawan yang belum memiliki hunian pertama.

Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) adalah program subsidi pembiayaan perumahan yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah membeli rumah dengan skema KPR bersubsidi.

Melalui program ini, pemerintah memberikan dana murah kepada bank penyalur agar masyarakat dapat memperoleh rumah dengan suku bunga rendah, uang muka ringan dan tenor panjang.

Program ini telah berjalan sejak tahun 2010 dan terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan hunian yang terjangkau.

Tidak semua orang bisa mendapatkan KPR FLPP. Program ini dikhususkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan syarat Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia.

Belum memiliki rumah sendiri dan belum pernah menerima subsidi perumahan dari pemerintah. Memiliki penghasilan tetap dengan batas maksimal Rp6,5 juta per bulan untuk rumah tapak dan Rp8,5 juta per bulan untuk rumah susun. Memiliki masa kerja minimal 1 tahun bagi pekerja formal atau memiliki usaha yang berjalan minimal 1 tahun bagi pekerja informal.

Kemudian menggunakan rumah yang dibeli sebagai tempat tinggal sendiri dan tidak boleh disewakan atau dijual dalam jangka waktu tertentu. Memenuhi ketentuan dari bank penyalur, seperti skor kredit yang baik dan kemampuan membayar cicilan.

Bagi masyarakat yang ingin mengajukan FLPP, penting untuk memastikan bahwa mereka memenuhi syarat dan mengikuti prosedur yang berlaku agar dapat menikmati manfaat dari program ini.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Melalui forum ini, ANTARA mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi ke depan,

Jakarta (ANTARA) - Antara Business Forum 2025 (ABF 2025) yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara (ANTARA) di The Westin Jakarta, Rabu (19/11) menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2026.

“Melalui forum ini, ANTARA mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir di Jakarta, Selasa.

Mengusung tema “Outlook 2026: Driving Indonesia’s Sustainable Growth”, Munir mengatakan, forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas peluang, tantangan, dan langkah kolaboratif lintas sektor dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada tahun 2026.

Ia menambahkan, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi perekonomian nasional, di tengah dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan geopolitik, serta agenda transisi energi.

Forum ini dijadwalkan akan diisi sejumlah pengambil kebijakan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wamendik-Saintek Stella Christie, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Perspektif analitis dalam forum turut diperkaya oleh kehadiran para ekonom dan pengamat industri, seperti Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky, dan Dr. Indrawan Nugroho, praktisi bisnis yang dikenal luas dalam isu transformasi dan kepemimpinan.

Munir menambahkan, forum ini merupakan kontribusi Antara dalam memperkuat diskusi publik yang berorientasi pada solusi dan keberlanjutan pembangunan.

Ia melanjutkan bahwa ANTARA sebagai kantor berita nasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi ekonomi yang kredibel dan berbasis data dapat diakses publik serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

“Peran media sangat penting dalam menyediakan informasi terpercaya. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa wacana publik mengenai ekonomi nasional didukung oleh data, analisis, dan pandangan yang komprehensif sehingga bisa menjadi landasan kebijakan yang kuat,” katanya.

Penyelenggaraan ABF 2025 mendapat dukungan penuh dari tiga BUMN strategis yakni PLN, MIND ID, PT Antam Tbk, dan juga Bank BJB.

Munir menilai, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam transformasi energi, penguatan sektor mineral, dan hilirisasi industri yang merupakan komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan keterlibatan para pemimpin nasional dan pemikir ekonomi terkemuka, Munir berharap ABF 2025 dapat menjadi katalis dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta mendorong terciptanya strategi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan dan kompetitif pada 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025