Kolaborasi antarsektor menjadi sebuah keharusan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Investasi sebaiknya dibarengi dengan inovasi, sebab inovasi memiliki andil dalam menciptakan ide-ide baru

Jakarta (ANTARA) - Tibalah kita pada halaman-halaman akhir kisah 2025. Kalender yang menipis menggambarkan banyaknya waktu yang terkikis, sekaligus menjadi tanda tahun baru 2026 telah menanti di beranda.

Namun, tidaklah bijak bila menyambut tahun baru tanpa persiapan dan terburu-buru.

Oleh karenanya, melalui gelaran ANTARA Business Forum (ABF) 2025, terangkum tantangan hingga peluang yang bisa menjadi bekal untuk menyambut warsa anyar.

Sebagaimana yang diharapkan oleh Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (ANTARA) Akhmad Munir, ABF 2025 menjadi wadah meleburnya pemikiran akademisi hingga pembuat kebijakan.

Peleburan pemikiran itu bermuara pada satu tujuan, yakni pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Daya beli, investasi, dan lapangan kerja formal

Dalam forum ABF 2025 ini, Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky, menyebutkan tiga tantangan ekonomi yang menanti untuk diatasi.

Ketiga tantangan itu meliputi penurunan daya beli masyarakat, perlunya peningkatan penciptaan lapangan kerja di sektor formal, serta investasi yang tidak efisien. Tiga tantangan itu terhubung oleh seutas benang merah.

Riefky berpandangan penurunan daya beli masyarakat disebabkan oleh tidak imbangnya rata-rata upah masyarakat dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). PDB merupakan nilai pasar keseluruhan barang dan jasa yang diproduksi di dalam wilayah tersebut dalam jangka waktu tertentu (biasanya per tahun).

Pada 2008–2016, pertumbuhan rata-rata upah masyarakat sebesar 6,3 persen, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan PDB sebesar 5,6 persen.

Akan tetapi, perubahan drastis terjadi pada rentang 2017–2024, di mana pertumbuhan PDB mencapai 4 persen, namun pertumbuhan rata-rata upah masyarakat berada di angka 0,6 persen.

Kesenjangan itulah, yang dinilai oleh Riefky, menjadi penyebab turunnya daya beli masyarakat.

Kian jauh Riefky mencari akar permasalahan, mengantarkannya menemukan investasi yang tidak efektif sebagai salah satu penyebab dari kesenjangan yang terjadi antara pertumbuhan rata-rata upah dengan pertumbuhan PDB.

Ketidakefektifan investasi tersebut tercermin pada lapangan pekerjaan yang diciptakan. Pada periode 2019–2024, tercipta lapangan kerja informal untuk 11,88 juta orang, sedangkan penciptaan lapangan kerja formal pada periode tersebut menampung 4,01 juta orang.

“Daya beli masyarakat terus menurun karena kebanyakan sekarang bekerja di lapangan kerja informal,” ujar Riefky.

Temuan-temuan tersebut yang lantas menjadi landasan bagi Riefky untuk menegaskan perlunya percepatan pertumbuhan lapangan kerja formal melalui investasi yang produktif, yang mendorong alih pengetahuan (knowledge transfer) dan alih teknologi (technology transfer) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia.

Deregulasi dan sektor strategis

Riefky menyampaikan salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk mendatangkan investasi yang produktif adalah melalui deregulasi. Ekonom asal UI tersebut menekankan sulitnya menarik investasi apabila regulasinya masih kompleks.

Langkah tersebut diamini oleh Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu.

Todotua mengakui bahwa siklus investasi di Indonesia masih bergerak di sekitaran 4–5 tahun, sebab pada 1,5–2 tahun awal (bahkan lebih) habis untuk mengurus perizinan. Di sisi lain, Vietnam sudah memasuki siklus investasi 2–2,5 tahun.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021 guna menciptakan ekosistem yang mempermudah perizinan usaha.

Terdapat tiga poin penting yang menjadi terobosan dalam aturan tersebut.

Pertama, kepastian Service Level Agreement (SLA) dalam proses penerbitan perizinan berusaha. Hal ini menjelaskan adanya pemberian tenggat waktu di setiap tahapan penerbitan perizinan berusaha, yakni sejak proses pendaftaran, penilaian kebenaran dokumen, hingga verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha.

Kedua, penerapan kebijakan fiktif-positif menjadi poin kedua yang diimplementasikan secara bertahap dalam proses penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko. Jika respons yang disampaikan melewati tenggat waktu layanan (SLA), secara otomatis sistem akan melanjutkan proses ke tahapan berikutnya.

Ketiga, Pemerintah juga memberikan perhatian khusus pada pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) melalui penyederhanaan proses berbasis pernyataan mandiri di Online Single Submission (OSS).

“Konteksnya adalah memberi kepastian waktu tentang kapan perizinan keluar kepada pelaku usaha,” kata Todotua.

Amunisi lain yang disiapkan oleh pemerintah untuk mendatangkan investasi yang produktif adalah memetakan sektor-sektor produktif.

Chief Investment Officer (CIO​​​​​) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Pandu Patria Sjahrir, pada sesi diskusinya bersama Direktur Pemberitaan LKBN Antara Irfan Junaidi dalam ABF 2025, menyampaikan terdapat delapan sektor strategis yang diyakini mampu mengerek produktivitas nasional.

Sektor tersebut meliputi mineral, energi baru terbarukan, infrastruktur digital, kesehatan, jasa keuangan, infrastruktur dan utilitas, kawasan industri dan properti, serta pangan dan pertanian.

Pandu meyakini sektor-sektor tersebut akan berperan sebagai cikal-bakal perusahaan berskala nasional dan regional dengan potensi pertumbuhan besar.

Pemetaan sektor-sektor investasi merupakan ikhtiar Danantara untuk menghadirkan investasi yang tidak sekadar menciptakan lapangan kerja, tetapi lapangan kerja dengan produktivitas yang tinggi.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari perubahan fundamental negara, dari yang semula mengandalkan sumber daya alam, kini mulai fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Pandu menyampaikan tahun 2025 menjadi momen bagi Danantara untuk menyempurnakan diri, merampungkan struktur dan bentuk.

Bagi Pandu, penyempurnaan Danantara menumbuhkan bibit optimistis terhadap pertumbuhan investasi Indonesia pada 2026 akan meningkat.

Arah investasi Danantara sudah jelas, yakni investasi yang berdampak terhadap ekonomi nasional, keberlanjutan imbal hasil, serta peluang investasi jangka panjang.

Inovasi dan “Research University”

"Tanpa inovasi, kita tidak akan bisa mencapai pertumbuhan ekonomi," demikian Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Stella Christie menyampaikan pesan dalam ABF 2025.

Kolaborasi antarsektor menjadi sebuah keharusan dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi. Investasi sebaiknya dibarengi dengan inovasi, sebab inovasi memiliki andil dalam menciptakan ide-ide baru.

Ide-ide tersebut lantas diolah dan diwujudkan sebagai teknologi yang digunakan dalam produk, layanan, atau sebagai sistem yang akan mengundang para investor untuk menggerakkan roda ekonomi.

Oleh karena itu, Stella mendorong implementasi perguruan tinggi dengan konsep “Research University”. Ia meyakini kehadiran “Research University” akan mengakselerasi inovasi bangsa dalam rangka menumbuhkan ekonomi berbasis sains di Indonesia.

Ada tiga negara maju yang menjadi acuan Stella dalam mengimplementasikan konsep "Research University", yakni Jerman pada era 1810-an, Amerika Serikat (AS) pada 1940-an, dan China pada 1980-an.

Pemerintah, lanjut dia, juga membuktikan keseriusan dengan peningkatan dana riset hingga 218 persen di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto, dari Rp1,47 triliun menjadi Rp3,2 triliun.

Bukanlah tidak mungkin hasil dari inovasi tersebut nantinya mendatangkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan bagi Indonesia, sebab pertumbuhan ekonomi haruslah mengangkat derajat masyarakat, juga berkelanjutan untuk kebaikan segala umat.

Berbagai catatan sepanjang 2025 menjadi evaluasi bagi pemerintah sebagai pemegang kendali utama. Catatan ini juga menjelma sebagai bekal untuk mengawal kepentingan nasional pada warsa anyar 2026.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2025

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mencatat lebih dari separuh badan usaha milik negara (BUMN) merugi setiap tahunnya.

"(Jumlah BUMN yang setor dividen) less than 1 percent, yang rugi minimum 52 persen. Jadi tugas kami itu kalau memang ada perusahaan yang rugi, bisa enggak kita perbaiki dengan mengkonsolidasi," ujar Chief Investment Officer (CIO) Danantara Pandu Sjahrir dalam acara Antara Business Forum di Hotel Westin, Jakarta Selatan, Rabu (19/11).

Tak hanya itu, jumlah BUMN yang menyetorkan dividen juga tak sampai 1 persen dari keseluruhan  perusahaan pelat merah.

Namun, perusahaan-perusahaan itu menyumbang 95 persen dari total dividen yang disetor entitas milik negara itu.

"Dari 1.060 perusahaan yang ada di bawah Danantara, yang memberikan dividen itu hanya 95 persen datang dari delapan (perusahaan)," terang Pandu.

Melihat hal itu, sambung Pandu, Danantara akan berbenah. Salah satunya dengan menggabungkan BUMN-BUMN yang mempunyai tugas serupa.

Hal serupa juga pernah diungkap Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria.

Agustus lalu, Dony menyebut Danantara membawahi 1.046 BUMN. Namun, 97 persen dividen hanya datang dari delapan perusahaan di antaranya.

"(Sekitar) 52 perusahaan BUMN itu rugi, dan total kerugian itu kurang lebih direct loss dan indirect loss akibat daripada inefisiensi dalam pengelolaan itu kurang lebih sekitar Rp 50 triliun setiap tahun," ujar Dony dalam special talkshow bertajuk Membaca Arah Ekonomi dan Kebijakan Fiskal 2026 bersama Chairman CT Corp Chairul Tanjung, Jumat (15/8).

Jakarta (ANTARA) - CEO dan Co-founder Corporate Innovation Asia (CIAS) Indrawan Nugroho menilai inovasi dalam dunia usaha menjadi kunci untuk memenangkan persaingan pada 2026 mendatang.

Sebab, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang makin kuat turut memicu persaingan yang kian ketat.

Meski peluang memang bertambah, namun pada saat yang sama juga menciptakan persaingan antarpelaku usaha.

"Pemerintah sudah menyiapkan infrastruktur, investor menyiapkan pembiayaan, dan para ekonom menunjukkan peta risiko, semua bergerak terorkestrasi. Pertanyaannya, sejauh mana dunia usaha siap menggunakan momentum itu?" ujar Indrawan saat menjadi pembicara dalam ANTARA Business Forum (ABF) 2025 di Jakarta, Rabu.

Ia menekankan bahwa 2026 bukan lagi tahun untuk menambah aktivitas, melainkan tahun untuk meningkatkan kualitas strategi dan hasil.

Dunia usaha, kata dia, perlu bergerak lebih kreatif.

Perubahan global yang cepat membuat strategi umum tidak lagi relevan karena konsumen semakin cerdas, modal makin selektif, serta risiko yang semakin nyata.

Untuk itu, Indrawan menyampaikan empat langkah strategis yang perlu dijalankan pelaku usaha.

Pertama, dunia usaha harus memiliki karakter strategis, yakni kejelasan tentang arah fokus perusahaan.

"Kita perlu punya karakter, mau fokus di segmen yang mana, di area mana yang memberikan nilai yang paling besar. Kita perlu memahami masalah utama dari pelanggan kita. Bukan cuma sekadar ikut-ikutan tren," jelasnya.

Kemudian, langkah kedua, pelaku usaha perlu membangun inovasi yang terstruktur.

Indrawan memandang banyak perusahaan memang berinovasi, tetapi sifatnya sporadis, ad hoc, sering hanya mengikuti pesaing atau tren.

Pada 2026, pola seperti itu tak lagi memadai. Inovasi harus menjadi sistem yang memiliki prioritas jelas, proses yang rapi, tujuan bisnis yang terukur, serta pembelajaran yang berkelanjutan.

Langkah ketiga yakni soal pentingnya ketangguhan operasional.

Ia memprediksi bahwa ketidakpastian masih akan mengintai di 2026, sehingga bisnis perlu membangun rantai pasok yang fleksibel, tim yang mampu bekerja dengan data, kemampuan memanfaatkan teknologi seperti akal imitasi (AI), serta proses operasional yang efisien.

"Dalam kondisi ini, bukan perusahaan yang paling besar yang akan ada, tapi perusahaan yang paling siap menghadapi perubahan," tambahnya.

Terakhir, Indrawan menyoroti pentingnya kolaborasi ekosistem.

Dalam pandangannya, industri tidak lagi bergerak sebagai pemain individual.

Indonesia mulai bergeser menuju pendekatan ekosistem, di mana berbagai perusahaan saling terhubung dan menciptakan nilai bersama.

Pendekatan kolaboratif diyakini akan memperkuat daya saing Indonesia, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di tingkat global.

Indrawan menutup pandangannya dengan menyebut bahwa optimisme terhadap masa depan Indonesia sangat kuat, namun optimisme hanya akan terwujud menjadi hasil nyata jika pelaku usaha melengkapinya dengan strategi yang tepat dan inovasi yang kuat.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Pada 4–5 tahun terakhir, yang tumbuh lapangan kerja informal. Ini kemudian yang berkontribusi terhadap daya beli masyarakat terus menurun

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) Teuku Riefky menyampaikan perbaikan iklim bisnis, deregulasi hingga reformasi struktural merupakan solusi untuk mengatasi tantangan ekonomi pada 2026.

“Ada tiga solusi, yaitu meningkatkan business climate (iklim bisnis), deregulasi, dan structural reform atau reformasi struktural,” ujar Teuku Riefky dalam ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu.

Ketiga solusi tersebut diyakini oleh Riefky dapat mengatasi tantangan ekonomi 2026 yang meliputi penurunan daya beli, perlunya peningkatan lapangan pekerjaan, serta investasi yang tidak efisien.

Riefky memaparkan penyebab dari penurunan daya beli adalah melesatnya pertumbuhan lapangan pekerjaan di sektor informal dalam kurun waktu 2019–2024.

Pada periode tersebut, tercipta lapangan kerja informal untuk 11,88 juta orang, sedangkan penciptaan lapangan kerja formal pada periode tersebut menampung 4,01 juta orang.

“Pada 4–5 tahun terakhir, yang tumbuh adalah lapangan kerja informal. Ini kemudian yang berkontribusi terhadap daya beli masyarakat terus menurun,” kata Riefky.

Oleh karena itu, Riefky menyampaikan perlunya perbaikan iklim bisnis dan deregulasi untuk mendorong investasi yang menciptakan lapangan kerja formal.

Lebih lanjut, dibutuhkan pula reformasi struktural untuk mendatangkan investasi yang mendorong alih pengetahuan (knowledge transfer) dan alih teknologi (technology transfer) untuk meningkatkan produktivitas masyarakat Indonesia.

“Ini tidak bisa terjadi kalau regulasinya masih kompleks, serta kemudian mendorong reformasi struktural,” ucapnya.

Ia meyakini kondisi perekonomian Indonesia pada 2026 akan sangat dipengaruhi oleh seberapa sukses pemerintah melakukan reformasi struktural.

ANTARA Business Forum 2025 atau ABF 2025 yang diselenggarakan oleh Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2026.

ANTARA Business Forum 2025 mengusung tema “Outlook 2026: Driving Indonesia’s Sustainable Growth”, untuk membahas peluang, tantangan, dan langkah kolaboratif lintas sektor dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada tahun 2026.

Penyelenggaraan ABF 2025 mendapat dukungan penuh dari tiga BUMN strategis yakni PT PLN (Persero), MIND ID, PT Antam Tbk dan Bank BJB.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Dalam satu tahun itu ada eskalasi penambahan kurang lebih 3 juta pelaku usaha

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu mencatat dalam satu tahun, yakni sejak Oktober 2024 hingga November 2025, terdapat penambahan sekitar 3 juta pelaku usaha.

“Dalam satu tahun itu ada eskalasi penambahan kurang lebih 3 juta pelaku usaha,” ucap Todotua dalam ANTARA Business Forum di Jakarta, Rabu.

Ia menyampaikan ketika baru dilantik pada Oktober 2024, angka pelaku usaha di Indonesia berada di angka kurang lebih 10,9 juta. Jumlah pelaku usaha menunjukkan peningkatan, hingga per November 2025 sudah mencapai 14,45 juta pelaku usaha.

Jumlah tersebut sudah meliputi pelaku usaha perorangan atau mikro, kecil, menengah dan besar. Sumber modal pun bisa berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

“Sekitar 98 persen dari pelaku usaha adalah perorangan. UMKM. Ini fondasi kita kalau berbicara mengenai kekuatan pelaku usaha,” kata Todotua.

Menurut dia, pertumbuhan pelaku usaha tersebut dilatarbelakangi oleh adanya konsolidasi sektor, baik dari pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, lanjut dia, merupakan kementerian yang mengelola, mengatur dan merilis seluruh perizinan berusaha yang ada di Indonesia. Perizinan tersebut dirilis melalui platform Online Single Submission (OSS).

“Kami terhubung dengan 38 kementerian dan lembaga. Kami juga mengatur 1.700 jenis usaha yang disebut dengan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia),” tutur dia.

Capaian tersebut diyakini oleh Todotua akan menjadi salah satu tulang punggung yang mendorong pergerakan pertumbuhan ekonomi negara.

Diwartakan sebelumnya, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan UMKM yang tumbuh dapat membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Oleh karena itu ia mendorong seluruh pihak turut menciptakan ekosistem yang mendukung UMKM agar naik kelas, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

BI dan OJK memastikan penurunan suku bunga dilakukan hati-hati

Jakarta (ANTARA) - Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede memberikan rekomendasi sejumlah kebijakan kepada pemerintah mulai dari bauran kebijakan makro, penguatan permintaan domestik, hingga penurunan biaya dana melalui percepatan transmisi suku bunga dalam ajang ANTARA Business Forum (ABF) 2025.

Dalam ajang yang diselenggarakan Perum LKBN ANTARA di Jakarta, Rabu, Josua menjelaskan rekomendasi bauran kebijakan makro yang pro pertumbuhan dilakukan dengan menjaga APBN 2026 ekspansif, namun terukur dengan fokus pada ketahanan pangan dan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan dan kesehatan, penguatan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan, serta akselerasi investasi dan perdagangan.

Ia juga mendorong perbankan memperkuat manajemen likuiditas, kualitas aset dan permodalan agar siap mengakselerasi kredit ketika bauran fiskal dan moneter lebih longgar.

Selain itu, asosiasi pengusaha perlu dilibatkan secara rutin dalam forum koordinasi makro agar rencana ekspansi, kebutuhan insentif dan proyeksi permintaan sesuai seperti yang terjadi di lapangan.

"BI dan OJK memastikan penurunan suku bunga dilakukan hati-hati, menjaga nilai tukar dan stabilitas sistem keuangan, sambil memberi ruang ekspansi kredit," katanya.

Rekomendasi selanjutnya yakni penguatan permintaan domestik dan kelas menengah sebagai mesin pertumbuhan, ini bisa dilakukan seperti dengan pemanfaatan data transaksi digital sebagai dasar kelayakan kredit.

"Sehingga, rumah tangga dan pelaku usaha yang sebelumnya tidak bankable bisa mengakses kredit konsumsi produktif dan modal kerja dengan harga wajar," katanya lagi.

Lebih lanjut, ia menyampaikan pemerintah bersama BI, OJK, perbankan, dan asosiasi perlu menyusun pipeline proyek lintas sektor seperti pangan, energi, hilirisasi, logistik pariwisata dan perumahan yang sudah dilengkapi studi kelayakan, kepastian tata ruang, perizinan berbasis risiko dan skema pembagian risiko yang jelas.

Hal ini diperlukan guna memacu investasi dan memberikan kepastian kemudahan berusaha di tanah air.

"Pembiayaan dirancang sejak awal berbasis campuran kredit bank, sindikasi, surat utang proyek sehingga beban tidak hanya di neraca perbankan," ucapnya lagi.

ANTARA Business Forum 2025 atau ABF 2025 yang diselenggarakan oleh Perum LKBN ANTARA di The Westin Jakarta, Rabu menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2026.

Penyelenggaraan ABF 2025 mendapat dukungan penuh dari tiga BUMN strategis yakni PT PLN (Persero), MIND ID, PT Antam Tbk, dan juga Bank BJB.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mengungkapkan posisi strategis institusi untuk menjadikan perusahaan negara bekerja secara optimal dengan kondisi keuangan yang sehat.

“BP BUMN berada di tengah, bagaimana antara kepentingan negara dengan tetap memastikan BUMN ini sehat,” ucap Wakil Kepala BP BUMN, Aminuddin Ma'ruf, dalam Antara Business Forum (ABF) 2025 di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Peran ini dilakukan, katanya, mengingat dari ratusan BUMN yang ada hanya tujuh hingga delapan perusahaan pelat merah yang bisa memberikan dividen ke kas negara. “Ada 70 persen sampai 80 persen dividen BUMN ini disumbang oleh cuma tujuh sampai delapan perusahaan,” ucapnya lagi.

Lebih lanjut, disampaikan dia, perbedaan antara BP BUMN dengan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) yakni pihaknya memiliki fungsi utama menjaga kepentingan negara terhadap pelaku usaha yang dimiliki pemerintah. Sementara Danantara disebut memiliki fokus berbeda, yaitu memastikan BUMN bekerja secara efisien, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya menghasilkan dividen yang optimal.

Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (ANTARA), Akhmad Munir, mengajak para pelaku bisnis untuk membangun kemitraan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Antara Business Forum (ABF).

“Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jejaring, menumbuhkan ide baru, dan membangun kemitraan demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ucap Munir ketika menyampaikan sambutan dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu.

Munir meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing bagi masing-masing pelaku bisnis yang terlibat.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Perum Lembaga Kantor Berita Nasional Antara (ANTARA) Akhmad Munir mengajak para pelaku bisnis untuk membangun kemitraan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan melalui penyelenggaraan Antara Business Forum (ABF).

“Mari manfaatkan kesempatan ini untuk memperluas jejaring, menumbuhkan ide baru, dan membangun kemitraan demi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan,” ucap Munir ketika menyampaikan sambutan dalam Antara Business Forum di Jakarta, Rabu.

Munir meyakini pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan dapat meningkatkan daya saing bagi masing-masing pelaku bisnis yang terlibat.

Melalui Antara Business Forum, Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat ini juga menegaskan kontribusi ANTARA dalam menyediakan wadah untuk menghubungkan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi.

“Forum ini untuk mencerminkan tekad kami dalam berkolaborasi menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.

Munir juga berharap Antara Business Forum dapat menjadi jembatan dalam memperkuat peran Indonesia dalam perekonomian regional maupun global.

“Harapan ini tentu menjadikan Antara Business Forum sebagai platform untuk menguji perspektif dan menjalin kolaborasi lintas sektor,” kata Munir.

Penyelenggaraan Antara Business Forum 2025 mendapat dukungan penuh dari tiga BUMN strategis, yakni PLN, MIND ID, dan PT Antam Tbk, serta bank pembangunan daerah Bank BJB.

Antara Business Forum 2025 merupakan forum bisnis keempat yang digelar oleh ANTARA. Sebelumnya, ANTARA menggelar forum serupa di Semarang, Jawa Tengah pada 2022; di Medan, Sumatera Utara pada 2024; serta di Surabaya, Jawa Timur pada 2024.

Antara Business Forum 2025 mengusung tema “Outlook 2026: Driving Indonesia’s Sustainable Growth”, untuk membahas peluang, tantangan, dan langkah kolaboratif lintas sektor dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada tahun 2026.

Tahun 2026 dipandang oleh Munir sebagai momentum penting bagi perekonomian nasional di tengah dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan geopolitik, serta agenda transisi energi.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa di bidang ekonomi yang disiarkan pada Selasa (18/11) masih menarik serta relevan untuk disimak kembali pada Rabu pagi ini.

Mulai dari soal ekosistem halal nasional yang dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama hingga kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber (cyber crime) jelang liburan akhir tahun.

Berikut rangkumannya.

BPJPH: Ekosistem halal kuat jadikan RI pemain rantai pasok dunia

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan mengatakan ekosistem halal nasional yang tangguh dapat menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam rantai pasok halal dunia.

"Jika kita mampu memperkuat ekosistem halal nasional, maka Indonesia tidak hanya menjadi pasar, tetapi menjadi pemain utama dalam rantai pasok halal dunia," kata Haikal dikutip dari keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

ANTARA Business Forum 2025 bahas arah dan strategi pertumbuhan ekonomi

Antara Business Forum 2025 (ABF 2025) yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara (ANTARA) di The Westin Jakarta, Rabu (19/11) menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2026.

“Melalui forum ini, ANTARA mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

Pemerintah kucurkan Rp10 T untuk KUR berbasis kekayaan intelektual

Pemerintah mengucurkan Rp10 triliun untuk pendanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbasis kekayaan intelektual (KI).

Kebijakan itu disetujui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Rapat Koordinasi Komite Nasional, Senin (17/11).

Dengan persetujuan tersebut, Indonesia menempati posisi negara ke-15 di dunia yang menyediakan skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pelaku ekonomi kreatif, kata Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

Pemerintah tambah penempatan dana Rp76 triliun ke perbankan

Pemerintah kembali menambah penempatan dana ke perbankan nasional dan daerah sebesar Rp76 triliun per 10 November 2025.

Tambahan dana ini disalurkan ke empat bank, yakni Bank Mandiri Rp25 triliun, BRI Rp25 triliun, BNI Rp25 triliun, serta Bank Jakarta (Bank DKI) Rp1 triliun atau total Rp76 triliun.

Baca selengkapnya.

Jelang libur akhir tahun, BI imbau masyarakat waspada kejahatan siber

Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber (cyber crime) jelang liburan akhir tahun, terutama di sektor pembayaran digital.

Ia mengatakan, periode liburan kini menjadi salah satu pilihan waktu utama bagi para pelaku kejahatan untuk beraksi, mengingat volume transaksi yang cenderung meningkat sepanjang periode tersebut.

“Saya bahkan sering bilang sama teman-teman saya di Bank Indonesia, ‘Every time we have holiday, it’s a harvesting time for the fraudster (setiap kali kita libur, itu adalah waktu panen bagi penipu)’," kata Farida Peranginangin di Jakarta, Selasa.

Baca selengkapnya.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Melalui forum ini, ANTARA mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi ke depan,

Jakarta (ANTARA) - Antara Business Forum 2025 (ABF 2025) yang diselenggarakan oleh Perum LKBN Antara (ANTARA) di The Westin Jakarta, Rabu (19/11) menjadi ruang untuk membahas arah kebijakan dan strategi pertumbuhan ekonomi menuju tahun 2026.

“Melalui forum ini, ANTARA mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, ekonom, dan akademisi untuk memberikan perspektif komprehensif mengenai arah pertumbuhan ekonomi ke depan,” kata Direktur Utama ANTARA Akhmad Munir di Jakarta, Selasa.

Mengusung tema “Outlook 2026: Driving Indonesia’s Sustainable Growth”, Munir mengatakan, forum ini menjadi ruang strategis untuk membahas peluang, tantangan, dan langkah kolaboratif lintas sektor dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,4 persen pada tahun 2026.

Ia menambahkan, tahun 2026 dipandang sebagai momentum penting bagi perekonomian nasional, di tengah dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, tekanan geopolitik, serta agenda transisi energi.

Forum ini dijadwalkan akan diisi sejumlah pengambil kebijakan yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wamendik-Saintek Stella Christie, serta Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir.

Perspektif analitis dalam forum turut diperkaya oleh kehadiran para ekonom dan pengamat industri, seperti Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede, Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky, dan Dr. Indrawan Nugroho, praktisi bisnis yang dikenal luas dalam isu transformasi dan kepemimpinan.

Munir menambahkan, forum ini merupakan kontribusi Antara dalam memperkuat diskusi publik yang berorientasi pada solusi dan keberlanjutan pembangunan.

Ia melanjutkan bahwa ANTARA sebagai kantor berita nasional memiliki tanggung jawab untuk memastikan informasi ekonomi yang kredibel dan berbasis data dapat diakses publik serta menjadi referensi bagi pengambil kebijakan dan pelaku usaha.

“Peran media sangat penting dalam menyediakan informasi terpercaya. Melalui forum ini, kami ingin memastikan bahwa wacana publik mengenai ekonomi nasional didukung oleh data, analisis, dan pandangan yang komprehensif sehingga bisa menjadi landasan kebijakan yang kuat,” katanya.

Penyelenggaraan ABF 2025 mendapat dukungan penuh dari tiga BUMN strategis yakni PLN, MIND ID, PT Antam Tbk, dan juga Bank BJB.

Munir menilai, perusahaan-perusahaan tersebut memiliki peran penting dalam transformasi energi, penguatan sektor mineral, dan hilirisasi industri yang merupakan komponen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Dengan keterlibatan para pemimpin nasional dan pemikir ekonomi terkemuka, Munir berharap ABF 2025 dapat menjadi katalis dalam memperkuat arah kebijakan ekonomi, memperluas kolaborasi lintas sektor, serta mendorong terciptanya strategi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan dan kompetitif pada 2026.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025