Bisnis.com, JAKARTA - Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) merupakan upaya pendataan seluruh kegiatan usaha di Indonesia untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha. Data yang dihasilkan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.

Bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), manfaat SE2026 dapat dirasakan melalui berbagai program pemberdayaan usaha. Data yang lengkap dan mutakhir membantu pemerintah mengenali karakteristik, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi pelaku usaha di setiap daerah. Dengan demikian, berbagai program dukungan usaha dapat dirancang sesuai kondisi yang dihadapi masyarakat.

Hasil SE2026 juga mendukung upaya perluasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Melalui data sensus, pemerintah dapat memperoleh gambaran mengenai potensi usaha yang perlu didorong agar berkembang lebih cepat. Informasi tersebut menjadi salah satu dasar dalam merancang program pembiayaan dan pendampingan usaha sehingga semakin banyak pelaku usaha yang memiliki kesempatan untuk mengembangkan usahanya.

Selain itu, data SE2026 membantu pemerintah menyusun program pelatihan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha. Kebutuhan peningkatan keterampilan, pengelolaan usaha, pemanfaatan teknologi digital, hingga pengembangan produk dapat dipetakan secara lebih baik. Pelatihan yang tepat akan membantu pelaku usaha meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Manfaat lain dari SE2026 adalah tersedianya informasi yang lebih lengkap mengenai aktivitas usaha di berbagai wilayah. Data tersebut membantu pemerintah memahami pola distribusi barang dan jasa serta mengidentifikasi wilayah yang memiliki potensi ekonomi untuk terus dikembangkan. Informasi ini penting untuk mendukung kelancaran aktivitas ekonomi dan pemerataan pembangunan antardaerah.

Data SE2026 juga menjadi sumber informasi penting bagi dunia pendidikan, penelitian, dan perencanaan pembangunan. Akademisi, peneliti, pelaku usaha, maupun pemerintah daerah dapat memanfaatkannya untuk memahami dinamika ekonomi, mengidentifikasi peluang usaha, dan menyusun berbagai program pembangunan yang lebih efektif.

Pada akhirnya, SE2026 bukan sekadar kegiatan pendataan. Setiap informasi yang diberikan masyarakat dan pelaku usaha akan menjadi bagian dari dasar pengambilan keputusan pembangunan ekonomi Indonesia. Data yang akurat membantu pemerintah melihat sektor usaha yang tumbuh, sektor yang memerlukan dukungan, serta peluang ekonomi yang dapat dikembangkan di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Provinsi Riau berencana menambah penyertaan modal pada dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yakni PT Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Riau dan PT Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah). Langkah ini diarahkan untuk memperkuat sektor penjaminan kredit dan perbankan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Riau, M Job Kurniawan, mengatakan kebijakan tersebut difokuskan pada sektor strategis yang berdampak langsung terhadap perekonomian daerah.

“Fokus kita adalah memperkuat BUMD yang bergerak di sektor perbankan dan penjaminan kredit agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih luas,” katanya dikutip dari Antara, Jumat (27/3/2026).

Ia menjelaskan, penambahan penyertaan modal untuk Jamkrida akan dilakukan pada 2026 agar dapat segera memperkuat akses pembiayaan bagi pelaku usaha. Sementara itu, penanaman modal pada BRK Syariah direncanakan pada 2027 dengan mempertimbangkan kesiapan serta kondisi keuangan daerah.

Menurut dia, setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses kajian dan evaluasi yang matang.

“Kami memastikan seluruh proses dilakukan secara terukur, transparan, dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BUMD menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan pemanfaatan penyertaan modal. Kolaborasi tersebut dinilai dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

“Dengan permodalan yang kuat, kami berharap BUMD dapat lebih optimal dalam menjalankan perannya serta memberikan kontribusi nyata terhadap Pendapatan Asli Daerah,” ujarnya.

Dengan adanya kebijakan ini, peran BRK Syariah dan Jamkrida diharapkan semakin kuat dalam mendukung pembiayaan serta penjaminan kredit di daerah.

“Kami optimistis langkah ini akan memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, pemerintah daerah mengusulkan penambahan modal BRK Syariah sebesar Rp260 miliar melalui rancangan peraturan daerah (ranperda). Penambahan ini dilakukan untuk menjaga posisi Provinsi Riau sebagai pemegang saham pengendali dengan porsi minimal 51%. Adapun penambahan modal untuk Jamkrida diusulkan sebesar Rp50 miliar.