Bisnis.com, JAKARTA - Publik berharap mem­peroleh in­­­­formasi terkait kinerja Ba­­­­dan Pe­­­ngelola In­­­ves­­­tasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Da­­­nantara, sebuah lembaga pengelola investasi nasional yang dibentuk pemerintah untuk meningkatkan dan mengoptimalkan nilai investasi yang dikelola secara jangka panjang oleh BUMN dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, untuk tahun buku 2025.

Sambil menunggu diterbit­kannya laporan keuangan (LK) audited konsolidasi BPI Danantara, penjelasan berikut memotret kinerja DIM untuk tahun buku 2025 (audited) dan per 30 April 2026 (unaudited), beserta saran perbaikan keterbukaan informasi agar sejalan dengan aspek transparansi sebagai salah satu pilar good governance.

Sebagai pilar pengelola in­­vestasi dari Danantara, se­­­telah membukukan jumlah aset senilai Rp131,99 triliun pada tahun 2025, DIM mampu mencatatkan ke­­­na­­­ikan jumlah aset sebesar 6,09% menjadi Rp140,03 triliun per 30 April 2026.

Dari jumlah aset tersebut, akun investasi meningkat tajam dari hanya Rp30,01 miliar pada akhir tahun 2025 menjadi Rp16,63 triliun pada 4M26. Pada tahun 2025 DIM hanya men­­­­catatkan investasi berupa su­­­­rat berharga dalam bentuk pe­­­­nem­­­patan reksa dana (RD) se­­­nilai Rp30,01 miliar.

Hal ini dapat dipahami ka­­­rena DIM baru beropera­­­si secara komersial pada akhir Oktober 2025 setelah me­­­ne­­­rima setoran modal dari Da­­­nan­­­tara sebagai pemegang sa­­­ham senilai Rp50,00 triliun (Oktober 2025) dan Rp20,00 triliun (Desember 2025).

Selanjutnya, investasi DIM per April 2026 sebagian besar masih berupa penempatan RD yang mencapai Rp11,77 tri­­­liun setelah memperhitungkan unrealized loss senilai Rp607,26 miliar dan unrealized gain on forex sebesar Rp45,75 miliar.

Hingga bulan April 2026, dilakukan penambahan pe­­­nempatan RD senilai Rp12,30 triliun dari posisi awal ta­­­hun senilai Rp30,01 miliar. Dengan mempertimbangkan kontribusi utama investasi dari penempatan RD tersebut, informasi lebih lengkap ten­­tang RD seharusnya disajikan di LK DIM untuk periode tersebut.

Contoh penyajian lebih detail dapat dilihat dari LK entitas sepengendali, yakni Bank BRI dan Bank Mandiri, yang menyajikan lebih terperinci investasi berupa pe­­nempatan RD berdasarkan nama dan nilai wajar melalui laba rugi, untuk RD dalam mata uang rupiah dan valas. Melalui informasi ini, stakeholders dapat melihat sejauh mana diversifikasi pemilihan RD dilakukan oleh DIM sehingga mampu meminimalkan potensi risiko konsentrasi pada produk RD tertentu.

Selain penempatan RD, DIM juga mencatatkan investasi pada subholding senilai Rp4,86 triliun per April 2026, di mana jenis investasi ini belum dilakukan pada tahun 2025. Dari jumlah tersebut, investasi pada subholding pada Danantara Investment Holding (HK) IV Ltd yang bergerak pada lintas sektor senilai Rp2,57 triliun. Selain itu, untuk sektor pendanaan, DIM berinvestasi pada Danantara NB Multi Strategy Ltd dan Danantara Mitra Kapital masing-masing senilai Rp1,17 triliun dan Rp1,11 triliun.

Kepemilikan DIM pada ke­­­tiga entitas usaha tersebut masing-masing 100,00%, 100%, dan 99,99% serta dila­­­por­kan dalam LK konsolidasi DIM beroperasional secara komersial pada tahun 2026. Sebagai catatan, DIM juga berinvestasi pada subholdings lainnya tetapi dengan nilai investasi jauh lebih rendah.

Namun, berdasarkan pengamatan penulis, belum ditemukan informasi lengkap ten­tang subholding tersebut di website DIM. Dalam hal ini, stakeholders harus dijelaskan struktur grup DIM dan profil lengkap subholdings tersebut beserta entitas anak di bawahnya (jika ada) yang dihubungkan dengan tema inti investasi dan sektor utama yang menjadi andalan investasi DIM.

Informasi ini diharapkan mem­perjelas perkembangan DIM selama periode pelaporan meski disadari Danantara saat ini masih dalam tahap pembentukan awal. Untuk memperkuat peran sebagai pilar pengelola investasi Danantara, DIM seharusnya menjelaskan alur proses investasi secara ringkas, dari tahap awal hingga akhir disertai proses kontrol dari setiap tahapan proses in­­­vestasi tersebut beserta organ utama dan organ pendukung tata kelola.

Selanjutnya, dari sisi liabilitas, DIM telah menerbitkan surat utang jangka panjang (SUJP) atau Patriot Bond me­­­lalui skema private placement senilai Rp50,00 triliun dan Rp11,38 triliun pada bulan Oktober dan Desember 2025. Pada 17 Maret 2026, DIM juga menerbitkan Patriot Bond sebesar Rp7,00 triliun.

Secara kumulatif, jumlah SUJP DIM mencapai Rp61,34 tri­­liun pada tahun 2025 dan naik 11,27% menjadi Rp68,25 triliun per April 2026 dengan kontribusi ma­­­­terial terhadap jumlah liabilitas sebesar 99,13% dan 98,62% untuk kedua periode tersebut. Dengan mempertimbangkan peran strategis DIM dan kontribusi vital SUJP ter­­­sebut, DIM sebaiknya me­­­nyajikan informasi tentang struktur SUJP tersebut beserta rencana penggunaan dan realisasinya secara berkala melalui website.

Terakhir, dengan posisi kas dan setara kas DIM senilai Rp123,03 triliun yang berasal dari setoran modal dari pe­­­me­­gang saham dan dana dari penerbitan SUJP, posisi ekuitas sebesar Rp70,82 triliun per April 2026 didukung oleh capaian laba periode berjalan sebesar Rp705,73 miliar dengan rasio utang terhadap ekuitas sebesar 0,96x memberikan ruang lebih bagi DIM untuk berinvestasi ke depan.

Pencapaian yang diraih ha­­­­­­rusnya dipublikasikan me­­­­lalui sebuah press release se­­­­hingga memberikan nilai tam­­­bah bagi stakeholders. Pe­­­ning­­­kat­an ke­­­terbukaan informasi harus dilakukan sehingga mam­­­pu sejalan dengan yang telah dilakukan oleh se­­­­jum­lah entitas sepengendali yakni BUMN yang telah ter­­­catat di BEI baik sebagai issuer sa­­­ham dan/atau obligasi. Ke­­­ter­­­bukaan informasi kepada berbagai stakeholders sangat penting sebagai bagian dari prinsip transparansi dan me­­­ru­­pakan implementasi dari good governance.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membukukan lonjakan laba bersih lebih dari dua kali lipat sepanjang 2025. Peningkatan kinerja tersebut terutama didorong oleh hasil investasi yang melonjak, meski aktivitas operasional perseroan masih mencatatkan rugi akibat beban operasional yang lebih besar dibandingkan pendapatan operasional.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), laba bersih BPJS Kesehatan mencapai Rp655,1 miliar pada 2025, meningkat 157,4% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp254,5 miliar.

Sejalan dengan itu, laba sebelum pajak melonjak 390% menjadi Rp766,2 miliar dari Rp156,4 miliar pada 2024. Sementara itu, jumlah penghasilan komprehensif naik 106,1% menjadi Rp602,3 miliar.

Kenaikan laba terutama ditopang oleh pendapatan investasi yang meningkat tajam menjadi Rp1,25 triliun, atau melonjak 139,1% dibandingkan Rp523,7 miliar pada tahun sebelumnya.

Di sisi lain, pendapatan operasional hanya tumbuh 3,7% menjadi Rp5,98 triliun dari Rp5,77 triliun pada 2024. Sementara itu, beban operasional meningkat lebih tinggi, yakni 7,6% menjadi Rp6,15 triliun dari Rp5,72 triliun. Akibatnya, aktivitas operasional BPJS Kesehatan masih mencatatkan rugi sebesar Rp166,1 miliar.

Dari sisi neraca, posisi keuangan BPJS Kesehatan menunjukkan perbaikan. Total aset meningkat 4,2% menjadi Rp14,02 triliun pada akhir 2025 dibandingkan Rp13,46 triliun setahun sebelumnya.

Pertumbuhan aset didorong oleh kenaikan aset lancar sebesar 20,5% menjadi Rp8,27 triliun. Kas dan setara kas juga meningkat 41,3% menjadi Rp2,92 triliun, mencerminkan likuiditas yang lebih kuat dibandingkan tahun sebelumnya.

Sementara itu, total liabilitas turun tipis 1,3% menjadi Rp2,84 triliun dari Rp2,88 triliun. Di sisi lain, total ekuitas meningkat 5,7% menjadi Rp11,18 triliun, seiring bertambahnya laba tahun berjalan yang memperkuat struktur permodalan BPJS Kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Aset neto Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan menyusut tajam sepanjang 2025 seiring membengkaknya defisit penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kenaikan beban pelayanan kesehatan yang melampaui pertumbuhan pendapatan iuran membuat aset neto dana program turun hingga Rp18,75 triliun dalam setahun.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian BPJS Kesehatan dan Entitas Anak Tahun 2025 (Auditan) yang dipublikasikan Kamis (2/7/2026), aset neto DJS Kesehatan pada akhir 2025 tercatat sebesar Rp30,04 triliun, turun 38,4% dibandingkan posisi akhir 2024 yang mencapai Rp48,79 triliun.

Penurunan tersebut terjadi seiring memburuknya hasil jasa kontrak jaminan sosial. Pendapatan jasa kontrak jaminan sosial memang meningkat 6,9% menjadi Rp176,72 triliun dari Rp165,34 triliun pada 2024. Namun, beban jasa kontrak meningkat lebih tinggi, yakni 12,1%, menjadi Rp193,85 triliun dari Rp172,99 triliun.

Akibatnya, defisit hasil jasa kontrak jaminan sosial melonjak menjadi Rp17,13 triliun, atau membengkak 123,8% dibandingkan defisit Rp7,66 triliun pada tahun sebelumnya.

Tekanan terhadap kinerja dana program juga berasal dari menurunnya pendapatan operasional lain. Pos ini turun 23,5% menjadi Rp5,55 triliun dari Rp7,26 triliun pada 2024. Di sisi lain, beban keuangan dan operasional lain masih meningkat 5,5% menjadi Rp7,17 triliun.

Secara keseluruhan, penurunan aset neto sepanjang tahun mencapai Rp18,75 triliun, jauh lebih besar dibandingkan penurunan Rp7,20 triliun pada 2024.

Dari sisi neraca, total aset DJS Kesehatan turun 19,3% menjadi Rp66,48 triliun pada akhir 2025, dari Rp82,41 triliun setahun sebelumnya. Sebaliknya, total liabilitas meningkat 8,4% menjadi Rp36,44 triliun dari Rp33,62 triliun, sehingga semakin menekan posisi dana bersih program.

Meski demikian, likuiditas jangka pendek menunjukkan perbaikan. Kas dan setara kas meningkat 76,5% menjadi Rp57,25 triliun pada akhir 2025, dibandingkan Rp32,43 triliun pada akhir 2024.

Kenaikan kas tersebut berbanding terbalik dengan posisi investasi bersih yang merosot drastis. Nilai investasi bersih DJS Kesehatan tercatat hanya Rp3,16 triliun, turun 92,6% dari Rp42,52 triliun pada 2024. Penurunan investasi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan total aset DJS Kesehatan menyusut signifikan pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) memperkirakan biaya dana (cost of fund/CoF) perbankan masih akan meningkat di tengah tingginya suku bunga acuan dan ketatnya persaingan menghimpun dana masyarakat.

Kondisi tersebut dinilai akan terus memberikan tekanan terhadap margin bunga bersih (net interest margin/NIM) hingga akhir tahun.

Direktur Utama CIMB Niaga Lani Darmawan mengatakan kenaikan cost of fund tidak terlepas dari masih tingginya tingkat suku bunga acuan serta imbal hasil instrumen Bank Indonesia, khususnya Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI), yang mendorong perbankan menawarkan bunga simpanan lebih kompetitif demi menjaga likuiditas.

"Dengan kenaikan BI Rate saat ini dan juga cukup tingginya rate SRBI, cost of fund pasti akan naik karena bank harus menjaga likuiditas," ujarnya kepada Bisnis, dikutip Rabu (1/7/2026).

Di sisi lain, Lani menilai tekanan terhadap NIM masih akan berlanjut. Menurutnya, bank tidak dapat serta-merta menaikkan bunga kredit untuk mengimbangi kenaikan biaya dana sehingga ruang margin menjadi semakin terbatas.

"NIM kemungkinan besar tetap tergerus karena kredit tidak bisa langsung naik rate," katanya.

Untuk menjaga struktur pendanaan tetap efisien, CIMB Niaga akan mempertahankan dominasi dana murah atau current account saving account (CASA). Perseroan membidik rasio CASA tetap berada di kisaran 70% hingga akhir tahun.

"CASA ratio kami coba pertahankan di 70-an persen," ujar Lani.

Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan menaikkan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% bagi Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

LPS menyebut penyesuaian tersebut dilakukan sejalan dengan meningkatnya suku bunga pasar simpanan, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta kompetisi penghimpunan dana yang semakin ketat di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan bunga penjaminan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai batas bunga simpanan yang dijamin LPS sehingga nasabah dapat menempatkan dananya secara lebih bijak.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Nationalnobu Tbk. (NOBU) membidik segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penetrasi ekosistem digital.

Business Regulatory and Digital Asset Partnership Division Head NOBU Herdiani Sunarto menilai penggunaan pembayaran non tunai dapat meningkatkan efisiensi transaksi sekaligus mendukung penguatan ekosistem ekonomi digital yang lebih inklusif.

Dia melanjutkan bahwa upaya percepatan digitalisasi transaksi di pasar rakyat sudah mulai direalisasikan di sejumlah pasar, salah satunya di Pasar Sukawati, Bali.

“Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penggunaan sistem pembayaran digital di kalangan pelaku usaha mikro dan pedagang pasar tradisional,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (1/7/2026).

Lebih jauh, strategi tersebut dilakukan perseroan dengan menyediakan perangkat Soundbox QRING atau QRIS Berdering secara cuma-cuma bagi para pedagang. Perangkat ini memungkinkan pedagang memperoleh notifikasi suara secara langsung setiap kali menerima pembayaran melalui QRIS.

Selain penyediaan perangkat, NOBU juga menerapkan Merchant Discount Rate (MDR) sebesar 0% selama periode program berlangsung. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mempermudah pedagang menerima pembayaran digital tanpa dikenakan biaya transaksi.

“Kami mendorong digitalisasi transaksi di pasar rakyat terus didorong melalui kolaborasi antara sektor perbankan, pemerintah daerah, dan Bank Indonesia,” tuturnya.

Menurut Herdiani, langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus meningkatkan daya saing pelaku usaha mikro di tengah berkembangnya ekonomi digital.

“Ke depan, kami akan melanjutkan dukungannya terhadap berbagai program digitalisasi sistem pembayaran dan perluasan akses layanan keuangan melalui pengembangan solusi pembayaran digital serta kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan,” ujarnya.

Adapun, bank yang sebagian kepemilikannya berada di tangan Hanwha Life Insurance Co., Ltd. tersebut membukukan laba sebesar Rp153,95 miliar pada kuartal I/2026, meningkat 39,82% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari raihan Rp110,10 miliar pada kuartal I/2025.

Bisnis.com, JAKARTA - BPJS Kesehatan berkomitmen memastikan transformasi layanan JKN memberikan kemudahan bagi peserta saat membutuhkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Bersama fasilitas kesehatan, BPJS Kesehatan melakukan upaya perbaikan dan mengoptimalkan proses layanan, mulai dari pendaftaran hingga peserta mendapatkan pelayanan medis, sehingga peserta dapat berobat dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Komitmen tersebut terbukti dari implementasi inovasi pelayanan yang memudahkan peserta JKN, mulai dari proses administrasi, akses informasi melalui Petugas BPJS SATU, hingga pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin didampingi Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, pada Rabu (01/07).

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito mengatakan transformasi pelayanan JKN tidak hanya diwujudkan melalui penyederhanaan proses administrasi dan pemanfaatan teknologi, tetapi juga melalui pendampingan yang memastikan peserta memperoleh informasi dan pelayanan yang dibutuhkan selama berada di rumah sakit.

"Transformasi pelayanan harus benar-benar dirasakan oleh peserta. Karena itu, kami senantiasa memperkuat kolaborasi dengan rumah sakit agar peserta dapat mengakses layanan kesehatan secara lebih mudah, mulai dari proses pendaftaran hingga memperoleh pelayanan medis," ujar Pujo.

Salah satu bentuk transformasi lainnya adalah mendorong pemanfaatan Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM) yang membantu mempercepat proses administrasi peserta di rumah sakit. Selain itu, BPJS Kesehatan juga menghadirkan Petugas BPJS SATU atau BPJS Siap Membantu di rumah sakit untuk memberikan pendampingan kepada peserta JKN.

Melalui BPJS SATU, peserta dapat memperoleh informasi mengenai hak dan kewajibannya, alur pelayanan JKN, hingga mendapatkan bantuan apabila mengalami kendala selama mengakses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kehadiran petugas BPJS SATU diharapkan memberikan kepastian informasi sekaligus memastikan peserta memperoleh pelayanan sesuai ketentuan Program JKN.

Pujo menegaskan, transformasi di sektor pelayanan akan diperkuat melalui sinergi antara BPJS Kesehatan dan seluruh fasilitas kesehatan sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh jaminan pembiayaan, tetapi juga pengalaman pelayanan yang semakin baik dan memuaskan.

"Kami ingin memastikan setiap peserta merasa terbantu saat mengakses layanan kesehatan. Ketika peserta membutuhkan informasi mengenai alur pelayanan, administrasi, maupun hak dan kewajibannya sebagai peserta JKN, ada petugas BPJS SATU yang siap memberikan pendampingan. Dengan dukungan transformasi layanan dan kolaborasi bersama rumah sakit, kami berharap peserta dapat memperoleh pelayanan yang optimal," tegas Pujo.

Kesempatan tersebut juga dimanfaatkan untuk berinteraksi dengan peserta yang tengah mengakses layanan. Dengan komitmen pelayanan yang ditunjukkan oleh RSUD Cengkareng, banyak peserta mengaku puas terhadap pelayanan yang diterima, mulai dari proses pendaftaran yang mudah, hingga tindakan medis yang diberikan rumah sakit.

Agar kemudahan pelayanan di rumah sakit dapat dirasakan secara optimal, Pujo juga mengajak peserta untuk rutin memastikan status kepesertaannya tetap aktif. Bagi peserta yang memiliki tunggakan iuran, BPJS Kesehatan menghadirkan Program REHAB 3.0 yang memberikan skema pembayaran bertahap yang semakin fleksibel.

"Bukan hanya itu, kami juga mendorong peserta untuk rutin mengecek status keaktifan kepesertaan JKN. Khususnya bagi peserta segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah Pemerintah Daerah (PBPU Pemda), BPJS Kesehatan menghadirkan inovasi PASTI (Pantau Status Kepesertaan dan Informasi) JKN. Lewat inovasi ini, peserta dapat dengan mudah mengecek status kepesertaannya sebelum mengakses pelayanan kesehatan, sehingga proses pelayanan di fasilitas kesehatan dapat berjalan lebih lancar," tegas Pujo.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa pemerintah berusaha agar pelayanan kepada peserta di rumah sakit, khususnya layanan katastropik tetap berjalan optimal. Ia menyebut, pemerintah bersungguh-sungguh mendukung Program JKN agar seluruh masyarakat Indonesia terlindungi dan dapat mengakses jaminan layanan kesehatan dengan mudah.

"Melalui Program JKN, seluruh peserta mendapatkan pelayanan yang baik dengan harga yang sangat terjangkau, karena aspek gotong royong yang dijalankan BPJS Kesehatan. Prinsip ini sering kami sebut pola kerja sama raksasa, upaya yang dilakukan bersama untuk melindungi masyarakat Indonesia," kata Cak Imin.

Bukan hanya itu, Cak imin menegaskan bahwa pemerintah telah memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung Program JKN, dengan mendorong menjadi peserta JKN aktif dengan rutin membayar iuran kepesertaan tiap bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank KB Bukopin Tbk. (BBKP) memastikan kenaikan Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) simpanan rupiah oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tidak akan mengubah strategi pendanaan perseroan secara signifikan.

Adapun KB Bank tetap mengandalkan penguatan dana murah (current account saving account/CASA) untuk menjaga biaya dana (cost of fund) dan mempertahankan margin bunga bersih (net interest margin/NIM).

Direktur Utama KB Bank Kunardy mengatakan penyesuaian TBP menjadi salah satu faktor yang diperhatikan perseroan dalam mengelola struktur pendanaan.

Namun, bank akan tetap menjaga keseimbangan komposisi dana murah dan deposito berjangka.

"Penyesuaian Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) oleh LPS tentu menjadi salah satu faktor yang kami perhatikan dalam pengelolaan biaya dana (cost of fund). Untuk itu, KB Bank akan terus menjaga keseimbangan komposisi dana murah (CASA) dan deposito berjangka," ujar Kunardy kepada Bisnis.com, dikutip Selasa (1/7/2026).

Dia menjelaskan fokus utama perseroan tetap diarahkan pada peningkatan porsi CASA melalui penguatan layanan digital dan peningkatan aktivitas transaksi nasabah.

Sementara itu, penghimpunan deposito dilakukan secara selektif dengan menawarkan suku bunga yang kompetitif sesuai kebutuhan likuiditas dan profil nasabah.

Menurutnya, strategi tersebut juga didukung penguatan pengelolaan aset dan liabilitas (asset and liability management/ALM), termasuk diversifikasi sumber pendanaan dan efisiensi biaya operasional.

"Dengan pendekatan tersebut, kami optimistis dapat menjaga cost of fund dan mempertahankan Net Interest Margin (NIM) pada level yang sehat hingga akhir tahun," katanya.

Sebelumnya, LPS memutuskan menaikkan TBP simpanan rupiah sebesar 25 basis poin menjadi 3,75% untuk bank umum dan 6,25% untuk bank perekonomian rakyat (BPR).

Penyesuaian dilakukan seiring kenaikan suku bunga simpanan di pasar, potensi perlambatan pertumbuhan simpanan rupiah, serta meningkatnya persaingan penghimpunan dana di industri perbankan.

Selain menaikkan TBP, LPS juga meminta perbankan meningkatkan transparansi informasi mengenai ketentuan penjaminan simpanan kepada nasabah, termasuk melalui berbagai kanal digital.

Menanggapi hal tersebut, Kunardy menyatakan KB Bank mendukung langkah LPS dan akan memastikan informasi mengenai TBP mudah diakses nasabah.

"Sejalan dengan arahan tersebut, kami akan terus memastikan informasi mengenai TBP tersedia secara jelas melalui berbagai kanal digital bank, termasuk aplikasi mobile banking, internet banking, dan situs resmi KB Bank," ujarnya.

Di tengah persaingan suku bunga simpanan yang semakin ketat, KB Bank juga berupaya menjaga keseimbangan antara penghimpunan dana pihak ketiga dan profitabilitas.

Kunardy menegaskan KB Bank tetap berfokus memperkuat likuiditas untuk mengantisipasi ketidakpastian ekonomi global maupun domestik.

Pada saat yang sama, bank terus mendorong pertumbuhan CASA melalui peningkatan kualitas layanan digital, pengembangan layanan transaction banking, serta optimalisasi ekosistem nasabah korporasi.

Harapannya menjaga struktur pendanaan tetap efisien sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis tanpa mengorbankan profitabilitas di tengah kompetisi penghimpunan dana yang semakin intensif.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank JTrust Indonesia Tbk. (BCIC) memperoleh persetujuan pemegang saham atas seluruh agenda dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026, termasuk perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, perubahan anggaran dasar, hingga penetapan akuntan publik.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai, mengatakan RUPST merupakan forum tertinggi bagi perseroan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan bank sekaligus memperkuat transparansi kepada investor.

Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG).

"Pada 2025 kami memilih tidak mengejar pertumbuhan secara agresif, melainkan memperkuat fondasi bisnis melalui tata kelola, pengendalian internal, kualitas aset, dan manajemen risiko yang lebih terukur. Pertumbuhan yang sehat harus dibangun secara prudent agar mampu menciptakan nilai jangka panjang," ujar Ritsuo dalam keterangan resminya, Rabu (1/7/2026).

Sepanjang 2025, J Trust Bank mengakui menghadapi tekanan industri dan kondisi makroekonomi yang memengaruhi kinerja keuangan.

Oleh sebab itu, perseroan menerapkan strategi bisnis yang lebih selektif dengan memprioritaskan penguatan fundamental, kualitas portofolio, pengendalian internal, serta pengelolaan risiko.

Dalam RUPST tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar terkait masa jabatan anggota Dewan Komisaris dari tiga tahun menjadi empat tahun.

Adapun, kebijakan itu ditempuh untuk memperkuat kesinambungan fungsi pengawasan terhadap implementasi strategi bisnis, tata kelola, serta manajemen risiko perseroan.

Selain itu, pemegang saham menyetujui perubahan susunan pengurus dengan mengakhiri masa jabatan R. Djoko Prayitno sebagai Direktur dan mengangkat Raja Pardede sebagai Direktur Perseroan.

Pengangkatan Raja Pardede akan berlaku efektif setelah memperoleh persetujuan melalui uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan keputusan tersebut, susunan Direksi J Trust Bank dipimpin oleh Direktur Utama Ritsuo Fukadai dan Wakil Direktur Utama Masayoshi Kobayashi, didampingi Felix I. Hartadi, Helmi A. Hidayat, Cho Won June, Widjaja Hendra, serta Raja Pardede yang masih menunggu persetujuan regulator.

Sementara itu, Dewan Komisaris terdiri atas Komisaris Utama Nobiru Adachi, Komisaris Nobuiku Chiba, serta Komisaris Independen Benny Siswanto dan Abdullah Firman Wibowo.

Di sisi lain, perseroan menegaskan komitmennya terhadap penerapan keuangan berkelanjutan melalui pengembangan pembiayaan hijau, program konservasi lingkungan, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Ritsuo menambahkan dukungan dari pemegang saham, regulator, nasabah, dan karyawan menjadi modal penting bagi perseroan untuk melanjutkan agenda perbaikan.

Dia menegaskan bahwa J Trust Bank akan menjaga disiplin eksekusi, meningkatkan efisiensi, dan memastikan pertumbuhan bisnis tetap berada dalam koridor tata kelola serta manajemen risiko yang sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) sepanjang 2023 sampai dengan 2026 telah menggelontorkan belanja modal atau capital expenditure (capex) sebesar Rp7 triliun untuk pengembangan teknologi informasi.

Hal itu diungkapkan Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo dalam agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

“Kalau IT, memang kita menggunakan capex dari multi years, dari 2023 sampai dengan 2026 itu sekitar Rp7 triliun, jadi selama 4 tahun itu,” ungkapnya, Rabu (1/7/2026).

Dia mengatakan, transformasi teknologi menjadi kebutuhan strategis seiring pesatnya digitalisasi industri keuangan dan pertumbuhan bisnis BSI. Transformasi ini juga akan menjadi langkah perseroan mencapai visi menjadi Top 5 Global Islamic bank serta aspirasi memiliki nasabah 40 juta tahun 2030.

Adapun, bank syariah terbesar di Indonesia ini telah merampungkan transformasi sistem IT sebagai fondasi percepatan bisnis dan penguatan layanan digital.

Pada Mei 2026, Anggoro menuturkan bahwa BSI telah menyelesaikan migrasi core banking dari R10 ke R24, menjadikannya sebagai salah satu proyek teknologi terbesar BSI dengan melibatkan sekitar 1.500 personel lintas fungsi.

Seluruh proses dilakukan secara bertahap melalui berbagai rehearsal, dengan pengawasan OJK dan Danantara untuk memastikan implementasi berjalan aman, terkendali, dan transparan.

Transformasi tersebut meningkatkan efisiensi operasional hingga sekitar 80 persen, mempercepat proses Close of Business (COB), serta memperbesar kapasitas sistem untuk mendukung ekspansi bisnis digital dan inovasi produk. Saat ini availability all channell BSI 99,99% sehingga transaksi melalui channel digital dan cabang berlangsung lancar.

“Ruang untuk menumbuhkan nasabah, inovasi untuk fitur baru di BYOND sangat luas karena kapasitas terpakai masih di bawah 10%. Nasabah akan merasakan manfaat dari kekuatan dan kecepatan IT BSI yang baru,” tuturnya.

Transformasi teknologi dan ekspansi bisnis berdampak positif terhadap kinerja perseroan. Hingga Mei 2026, BSI membukukan laba bersih (unaudited) sebesar Rp3,39 triliun atau tumbuh 16,73 % secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, total aset BSI mencapai Rp444 triliun, Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp372 triliun, dan pembiayaan sebesar Rp335 triliun dengan kualitas terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Wholesale Banking PT Bank KB Indonesia Tbk. Widodo Suryadi tercatat membeli saham BBKP dengan jumlah total mencapai 1 juta lembar pada 30 Juni 2026. Tujuan transaksi adalah investasi.

Berdasarkan keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (1/7/2026), Widodo Suryadi membeli saham BBKP sebanyak 1 juta lembar dengan harga Rp50 per saham. Dengan demikian, total nilai transaksi mencapai sekitar Rp50,00 juta.

Seiring dengan langkah tersebut, Widodo Suryadi kini menggenggam 1 juta lembar saham. Nilai itu setara 0,000538%. Sebelum transaksi, Widodo tercatat belum memiliki saham BBKP.

Adapun sepanjang hari ini, Rabu (1/6/2026) saham BBKP bergerak di rentang Rp50—Rp51 per saham. Sepanjang tahun berjalan, saham perseroan tercatat turun sebesar 33,77% (year to date/YtD) atau 26 poin.

Pada kuartal I/2026, KB Bank tercatat menyalurkan kredit sebesar Rp43,19 triliun. Realisasi itu tumbuh 2,61% secara tahunan (year on year/YoY). Kinerja positif itu turut didorong oleh peningkatan kredit lancar sebesar 4,76% YoY menjadi Rp34,02 triliun.

Pendapatan bunga bersih (Net Interest Income/NII) perseroan meningkat signifikan 97,28% YoY menjadi Rp363 miliar, sejalan dengan perbaikan Net Interest Margin (NIM) yang naik menjadi 2,09%, dibandingkan 1,09% pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Dari sisi penghimpunan dana, total dana pihak ketiga (DPK) pada kuartal I/2026 tercatat sebesar Rp41,52 triliun. Di tengah fokus pada peningkatan kualitas pendanaan, KB Bank mencatat pertumbuhan dana murah (current account savings account/CASA) sebesar 5,74% YoY menjadi Rp13,09 triliun.

Direktur Utama KB Bank Kunardy Darma Lie menyampaikan, kinerja kuartal I/2026 menunjukkan KB Bank terus berada di jalur yang tepat, dengan perbaikan yang tercermin dari pertumbuhan kredit, penguatan dana murah, peningkatan margin bunga bersih, dan PPOP yang kembali positif.

Meski demikian, pihaknya menyadari masih terdapat ruang untuk perbaikan, terutama dalam kualitas kredit, fundamental bisnis secara keseluruhan, serta penguatan struktur permodalan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang.

“Fokus kami ke depan adalah menjaga momentum ini melalui pertumbuhan berkualitas, pengelolaan risiko yang disiplin, serta penguatan sinergi dengan KB Financial Group,” tutur Kunardy dalam keterangannya beberapa waktu.

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam peringatan Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni, Bank Mandiri mempertegas komitmennya memperkuat ketahanan ekonomi keluarga Indonesia melalui ekosistem inklusi keuangan yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat, sekaligus menghadirkan pengalaman layanan keuangan yang mudah, aman, dan nyaman hingga ke kelompok yang selama ini terbatas aksesnya.

Penguatan jaringan Mandiri Agen, pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), hingga pengembangan kapasitas UMKM menjadi pilar utama hadirnya akses keuangan yang membuka peluang kesejahteraan bagi jutaan masyarakat Indonesia.

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Henry Panjaitan mengatakan, keberhasilan pertumbuhan bisnis harus berjalan seiring kemampuan perusahaan menciptakan dampak sosial yang nyata dan terukur bagi masyarakat.

"Bank Mandiri meyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang inklusif merupakan pilar penting bagi kemajuan bangsa. Karena itu, kami terus menguatkan ekosistem layanan yang mampu menjangkau lebih banyak masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, sehingga dapat membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga Indonesia," ujar Henry dalam keterangan resmi, Senin (29/6).

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Bank Mandiri membangun ekosistem inklusi keuangan yang saling terhubung dalam sinergi yang terintegrasi, mulai dari perluasan akses perbankan, penyediaan pembiayaan produktif, pemberdayaan pekerja migran, hingga peningkatan kapasitas pelaku usaha yang berdampak nyata bagi masyarakat.

Menurut Bank Mandiri, inklusi keuangan adalah bentuk nyata dari kenyamanan layanan. Kemudahan dan keamanan bertransaksi menjadi bermakna ketika dirasakan bukan hanya oleh nasabah di kota besar, tetapi juga oleh keluarga, pekerja migran, dan pelaku usaha kecil di seluruh negeri.

Semangat ini sejalan dengan penilaian Customer Experience 100 (CX100) yang diinisiasi Danantara, yang menempatkan kemudahan, keamanan, dan kedekatan layanan sebagai standar kualitas BUMN.

Bagi Bank Mandiri, kenyamanan seperti ini bukan sesuatu yang diklaim, melainkan dibuktikan setiap hari oleh masyarakat yang terus memilih layanannya. Semangat itulah yang menjadi inti dari Nyaman Bersama Mandiri.

Hingga akhir 2025, Bank Mandiri didukung 111.035 Mandiri Agen yang tersebar di berbagai wilayah untuk memperluas akses perbankan hingga pelosok negeri. Jaringan tersebut memfasilitasi pembukaan sekitar 3,5 juta rekening baru, melayani 963 ribu debitur KUR, dan mendukung pengelolaan 531 koperasi desa dan kecamatan.

Di sisi pembiayaan, sepanjang 2025 bank berlogo pita emas ini menyalurkan KUR sebesar Rp40,99 triliun kepada 355.658 UMKM atau 106,5 persen dari target yang ditetapkan. Sebanyak Rp25,13 triliun atau 61,54 persen dari total penyaluran masuk ke sektor produksi, dengan pertanian sebagai penerima terbesar, diikuti jasa produksi, industri pengolahan, dan perikanan.

Menurut Henry, penyaluran pembiayaan produktif itu merupakan bagian dari strategi Bank Mandiri menciptakan akselerasi yang bertumbuh, dengan menopang sektor-sektor ekonomi yang berdampak langsung pada penciptaan lapangan kerja dan pengembangan ekonomi daerah.

Selain menopang ekonomi domestik, Bank Mandiri mendukung kesejahteraan PMI melalui Program Kelompok Belajar (Pokjar) yang menjangkau 21.074 PMI aktif di berbagai negara tujuan kerja. Program ini memberikan edukasi literasi keuangan, akses layanan perbankan formal, serta kemudahan remitansi melalui Mandiri International Remittance di Malaysia. Ini sebagai wujud peran mitra strategis pemerintah dalam memperkuat perlindungan pekerja migran dan menopang ketahanan ekonomi keluarga melalui pengelolaan keuangan yang lebih baik.

Untuk melengkapi akses pembiayaan, sepanjang 2025 sebanyak 17.600 UMKM mendapat pendampingan melalui Rumah BUMN, sementara program Wirausaha Muda Mandiri (WMM) melahirkan 20 finalis wirausaha terbaik dari upaya mencetak generasi pengusaha masa depan.

Berbagai inisiatif itu dirancang saling melengkapi, sehingga masyarakat tidak hanya memperoleh akses layanan keuangan dan pembiayaan, namun juga pendampingan dan peluang peningkatan kapasitas usaha secara konsisten. Henry menegaskan, keseluruhan program itu merupakan bagian dari komitmen Bank Mandiri menghadirkan keunggulan yang berkelanjutan melalui penguatan ekosistem sosial dan ekonomi yang berdampak luas.

"Kami percaya pertumbuhan Bank Mandiri akan semakin bermakna ketika manfaatnya dirasakan lebih banyak masyarakat. Melalui perluasan akses keuangan, pembiayaan produktif, pemberdayaan PMI, dan penguatan kapasitas UMKM, kami ingin terus berkontribusi membangun ketahanan ekonomi keluarga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif dan lestari," tutup Henry.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk. (BRIS) menargetkan naik ke Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 4 paling lambat 2030.

Direktur Utama BSI Anggoro Eko Cahyo menyampaikan bahwa sejumlah opsi pun disiapkan agar BSI dapat naik kelas ke KBMI 4, termasuk melakukan penambahan modal secara organik.

“Ada beberapa opsi yang masih kita tempuh. Namun, paling tidak sebelum 2030 kita harus sudah menargetkan sampai ke sana [naik ke KBMI 4],” kata Anggoro di sela-sela agenda Ngopi Bareng Media di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Keinginan untuk membawa BSI masuk KBMI 4 sebelumnya sempat disampaikan Anggoro pada Februari 2026. Sebagai catatan KBMI 4 merupakan klasifikasi bank di Indonesia dengan modal inti lebih dari Rp70 triliun.

Kala itu, Anggoro yang merupakan mantan Dirut BPJS Ketenagakerjaan ini menyebut bahwa keinginan naik ke KBMI 4 tidak hanya datang dari manajemen, tetapi juga dari para pemegang saham.

Usai menyandang status sebagai perusahaan Persero pada Februari 2026, Anggoro mengungkap bahwa rencana untuk masuk ke KBMI 4 bukan target jangka pendek, melainkan rencana jangka menengah. Untuk itu, BSI tidak terburu-buru untuk naik kelas.

Meskipun demikian, persiapan untuk naik ke KBMI 4 akan mulai dilakukan paling lambat tahun ini.

“Tentu ini rencana yang sifatnya mid-term ya, bukan short-term, mid-term. Namun, kami akan mulai persiapkannya paling tidak mulai tahun ini dan tahun depan, tetapi itu menjadi satu goals yang mulai kita set dari sekarang,” tutur Anggoro di sela-sela agenda Milad BSI ke-5 pada Senin (2/2/2026).

Hingga Maret 2026, modal inti BSI tercatat sebesar Rp46,15 triliun, menempatkan BSI dalam KBMI 3 alias bank dengan modal inti antara Rp14 triliun hingga Rp70 triliun.

Nilai modal inti pada Maret 2026 itu meningkat 6,23% (year on year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp43,44 triliun.