Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Ekonomi Nasional (DEN) mengungkap angka kesalahan pensasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia masih sangat tinggi.

Sebagai solusi taktis, pemerintah bakal memperluas uji coba sistem Perlindungan Sosial Digital Terintegrasi (Perlinsos Digital) ke 42 kabupaten dan kota mulai Juni 2026 demi mempercepat akurasi data penerima bantuan.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshori Yusuf mengatakan kesenjangan data acuan yang belum diperbarui memicu terjadinya salah sasaran secara masif dalam distribusi anggaran jaminan sosial di lapangan. Kondisi ini memicu dua masalah utama, yakni kelompok masyarakat miskin yang terlewat dari daftar penerima serta masuknya kelompok mampu dalam skema bantuan.

Berdasarkan catatan DEN, angka exclusion error cukup parah mencapai 70% atau sebanyak 70% dari orang yang berhak mendapatkan bansos justru tidak mendapatkan bantuan.

“Di sisi lain, angka inclusion error 40% atau 40 persen masyarakat yang seharusnya tidak layak mendapatkan bansos, mendapatkan bansos," ujar Arief dalam Media Briefing/Diskusi Redaksi (DIKSI) di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Arief menilai kehadiran Perlinsos Digital akan membantu menyelesaikan masalah penyaluran bantuan yang tak tepat sasaran secara lebih cepat. Pemanfaatan sistem ini memungkinkan warga melakukan pendaftaran mandiri hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK), memverifikasi kelayakan secara instan, hingga mengajukan sanggah atas ketidaksesuaian data hanya dalam waktu satu hari.

Akselerasi proses tersebut dapat terwujud berkat pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP). Sistem interkoneksi ini mengintegrasikan data dari berbagai lini, mulai dari Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), Dukcapil, PLN, ATR/BPN, Korlantas/Samsat, BKN, hingga BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Tayyiba menjelaskan perluasan pada Juni mendatang mengukur skala yang jauh lebih besar setelah kesuksesan uji coba perdana di Banyuwangi, Jawa Timur, pada September 2025. Implementasi baru ini diproyeksikan mencakup 42 kali lipat dari wilayah percontohan awal.

Daerah yang masuk dalam daftar uji coba di antaranya mencakup kota-kota besar seperti Medan, Surabaya, Makassar, Denpasar, hingga wilayah kabupaten seperti Sumedang, Sleman, dan Manokwari.

"Perluasan ini ditargetkan menjangkau lebih dari 36 juta jiwa atau sekitar 1,1 juta kepala keluarga yang tersebar merata di wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, hingga Indonesia Timur,” kata Mira.

Guna mempermudah adopsi di masyarakat, Tenaga Ahli DEN Rahmat Danu Andika menambahkan sistem ini dirancang dengan pendekatan people-centric. Pemerintah daerah telah menggalang puluhan ribu agen lokal—mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), kader dasawisma, hingga perangkat desa—untuk mendampingi warga dalam proses registrasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyatakan proses verifikasi dan validasi terhadap 11 juta kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah mencapai 98%.

Dalam konferensi pers usai pertemuan terbatas dengan BPJS Kesehatan dan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia di Jakarta, Saifullah menjelaskan pendataan ulang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan akurasi data penerima bantuan.

Ia mengungkapkan, dari total 11 juta kepesertaan yang sempat dinonaktifkan pada Januari lalu, pemerintah telah melakukan reaktivasi otomatis terhadap lebih dari 106.000 penerima manfaat yang menderita penyakit katastropik alias penyakit kronis namun tidak menular seperti jantung, ginjal hingga kanker.

Selain itu, berdasarkan data terbaru, sebanyak 246.280 penerima manfaat telah memperoleh reaktivasi melalui Surat Keputusan (SK) pada Maret 2026. Sementara itu, 276.788 penerima manfaat lainnya masih dalam proses penerbitan SK reaktivasi yang ditargetkan selesai pada April 2026.

Secara keseluruhan, jumlah peserta yang telah direaktivasi maupun yang mendapatkan reaktivasi otomatis mencapai sekitar 5,6% dari total 11 juta kepesertaan, atau setara dengan 625.221 penerima manfaat.

"Perlu diingat bahwa status aktif kepesertaan berlaku tiga bulan setelah SK terbit," kata Saifullah seperti dikutip dari Antara, Selasa (31/3/2026).

Menurut dia, percepatan verifikasi data menjadi prioritas pemerintah untuk menjamin perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin. Pemerintah memastikan warga yang memenuhi kriteria akan segera mendapatkan kembali hak jaminan kesehatannya setelah proses sinkronisasi data dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) rampung.

Sebelumnya, Kementerian Sosial menyampaikan dalam rapat konsultasi dengan pimpinan DPR bahwa pemutakhiran DTSEN sejak 2025 menemukan ketidaktepatan sasaran penerima PBI JKN.

Data menunjukkan penduduk pada kelompok Desil 1 hingga Desil 5 yang seharusnya menjadi penerima bantuan masih banyak yang belum terakomodasi, dengan jumlah mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sebaliknya, penduduk pada kelompok Desil 6 hingga Desil 10 dan kelompok non-desil yang masih tercatat sebagai penerima bantuan diperkirakan mencapai lebih dari 15 juta jiwa