REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menjadi sorotan publik untuk mengembalikan dana pendidikan yang telah digunakan, termasuk bunganya. Ia juga menegaskan sanksi daftar hitam (blacklist) akan dijatuhkan, tidak hanya kepada penerima, tetapi juga suaminya.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons polemik yang menyeret nama Dwi Sasetyaningtyas, WNI penerima beasiswa LPDP. Tyas menjadi perbincangan setelah mengunggah video tentang kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui naturalisasi.

Unggahan tersebut memicu kritik warganet yang mempertanyakan komitmen penerima beasiswa yang dibiayai dana abadi pendidikan dari pajak masyarakat.

“Pada dasarnya, hal itu yang kami sesalkan. Kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP, sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya,” kata Purbaya dalam taklimat media APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Direktur Utama LPDP dan pihak terkait. Menurutnya, suami penerima beasiswa telah menyatakan kesediaan mengembalikan dana yang digunakan.

Saat ditanya apakah pengembalian mencakup bunga, Purbaya menjawab tegas. “Termasuk bunganya. Kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga,” ujarnya.

Purbaya menekankan, beasiswa LPDP bukan dana pribadi pemerintah, melainkan uang rakyat yang dihimpun dari pajak dan pembiayaan negara. Dana tersebut disisihkan melalui skema dana abadi untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

“Itu uang dari pajak dan sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh,” katanya.

Ia memastikan sanksi blacklist akan diterapkan serius. “Nanti akan saya blacklist dia. Di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” ujarnya. Saat dikonfirmasi apakah sanksi berlaku untuk penerima dan suaminya, ia menjawab, “Dua-duanya.”