REPUBLIKA.CO.ID, JAKARtA — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah mengevaluasi sistem pengawasan dan kriteria kontribusi alumni usai viralnya awardee berinisial DS. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memajang nama alumni yang tidak patuh terhadap kewajiban pengabdian di situs resmi LPDP.

Direktur Utama LPDP Sudarto mengatakan, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya perbaikan menyeluruh. “Awas teman-teman alumni, kami lagi memikirkan dan mempertimbangkan untuk menaruh nama teman-teman yang tidak patuh di dalam website-nya LPDP,” ujar Sudarto, dikutip pada Jumat (27/2/2026).

Sudarto menegaskan, dana beasiswa LPDP berasal dari pajak masyarakat sehingga pengawasan perlu diperketat. "Kan ‘Lo Pakai Duit Pajak’, artinya ya wajar lah. Jadi, ini lagi kami pertimbangkan,” tegasnya.

Berdasarkan data per 31 Januari 2026, terdapat 36 alumni yang diduga melakukan pelanggaran dan masih dalam proses pemeriksaan. Delapan orang telah terbukti tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia dan dikenai sanksi pengembalian dana pendidikan.

Selama ini, penerima beasiswa LPDP memiliki kewajiban kembali dan berkontribusi di Indonesia dengan skema masa kontribusi 2N+1. Mulai 2026, skema tersebut akan diubah menjadi 2N. Jika alumni tidak memenuhi kewajiban, sanksi yang diberikan berupa pengembalian dana pendidikan dan/atau pemblokiran akses ke program LPDP di masa depan.

Selain mempertimbangkan sanksi publikasi nama, LPDP juga melakukan pembenahan sistem tracer alumni dan kriteria kontribusi. Sudarto menyebut, momentum ini menjadi evaluasi internal lembaga.

“Yang saat ini terjadi adalah momentum bagi kami sebenarnya untuk melakukan perbaikan tracer untuk alumni LPDP. Karena kami melihat ada beberapa kelemahan di kami yang akan terus kami perbaiki,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) masih menghitung nilai pengembalian dana beasiswa oleh alumni berinisial AP, suami DS, yang sempat viral akibat unggahan DS di media sosial.

“Kalau (uang) yang dikembalikan, masih dihitung. Kami ada datanya, ada hitung-hitungannya,” kata Direktur Utama LPDP Sudarto dilansir dari Antara, Kamis (26/2/2026).

Sudarto menjelaskan bahwa masa studi AP berlangsung pada 2015–2016, yang kemudian dilanjutkan lagi pada 2017–2021. Oleh sebab itu, pihaknya masih melakukan kalkulasi nilai dana pendidikan hingga nilai bunga yang telah digelontarkan dari keseluruhan masa studi AP.

Dia pun mengatakan bakal mengumumkan nilai pengembalian dana oleh AP nantinya, mengingat persoalan ini melibatkan kepentingan publik.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, alumni AP, akan mengembalikan seluruh dana beasiswa yang diterimanya kepada negara.

“Bosnya LPDP sudah berbicara dengan suami yang bersangkutan. Dan dia sepertinya sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP. Jadi termasuk bunganya loh. Uang LPDP kan kalau saya taruh uang itu di bank, ya kan ada bunganya, kan dengan treatment yang fair,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2).

Menkeu menyayangkan sikap alumni tersebut yang dinilai menghina negara melalui unggahan di media sosial. Ia menegaskan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat serta sebagian dari utang negara yang dialokasikan untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," tambahnya.

Purbaya juga menyatakan akan memasukkan nama yang bersangkutan ke dalam daftar hitam (blacklist) sehingga tidak bisa bekerja di lingkungan pemerintahan.

Diberitakan sebelumnya, polemik bermula dari unggahan DS di akun Instagram pribadinya pada Jumat, 20 Februari 2026. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan paspor Inggris milik anak keduanya yang baru memperoleh kewarganegaraan Inggris.

Dalam keterangan di unggahannya, DS menuliskan pernyataan yang kemudian menuai kontroversi karena dinilai merendahkan paspor Indonesia serta dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Sudarto mengatakan pihaknya berupaya memperbaiki strategi agar para alumni bisa terserap oleh industri tenaga kerja usai menyelesaikan studi mereka.

Salah satunya adalah berupaya fokus pada dampak (impact) alih-alih hanya berperan sebagai layanan pendidikan (education service).

“Kami sangat paham untuk satu orang itu menjadi sumber daya unggul (SDM), tidak cukup Anda kuliah di universitas terbaik. Yang lebih penting adalah setelah itu,” kata Sudarto dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2) malam.

Menurut dia, LPDP berusaha menyelaraskan prioritas jurusan beasiswa dengan kebutuhan industri dan riset, yang disesuaikan dengan hasil diskusi bersama industri.

Maka dari itu, mulai 2021 hingga 2026, program beasiswa diarahkan secara lebih terukur pada bidang-bidang strategis.

Bidang strategis itu di antaranya STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics), industri pangan dan maritim, energi, kesehatan, pertahanan, digitalisasi (termasuk kecerdasan buatan dan semikonduktor) serta hilirisasi, manufaktur, material maju, kewirausahaan, dan industri kreatif.

Untuk tahun 2026, kuota beasiswa STEM dan yang terkait mencapai 80 persen. Sedangkan kuota untuk beasiswa non-STEM atau SHARE (ilmu sosial, humaniora, seni dan budaya, keagamaan, dan ilmu ekonomi) maksimal 20 persen.

Namun, Sudarto mengatakan, LPDP tidak bisa memfasilitasi jaminan pekerjaan bagi para alumni.

Kapasitas LPDP, kata dia, hanya terbatas pada pembangunan dan penguatan ekosistem.

“Apakah LPDP menjamin nanti kalau mereka (alumni) pulang itu dapat pekerjaan? Itu beyond LPDP. Makanya, kami bicara ekosistem. Kami koordinasikan dengan industri, termasuk dengan Danantara, agar ekosistem itu terbangun,” jelasnya.

Sudarto mengatakan upaya itu membutuhkan waktu hingga ekosistem terbangun dengan matang.

Secara paralel, LPDP menyiapkan skema magang atau wirausaha di luar negeri bagi alumni dengan periode hingga dua tahun setelah lulus dengan persetujuan LPDP dan memenuhi syarat yang ditetapkan.

“Dengan dikasih jeda magang ini, mudah-mudahan ketika mereka nanti pas kembali, industri siap. Dan mudah-mudahan LPDP bisa menjadi bagian dari membangun ekosistem,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat tengah memeriksa 36 penerima beasiswa yang bersumber dari dana abadi itu atas dugaan pelanggaran.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama LPDP Sudarto pada konferensi pers, Rabu (25/2/2026), menyusul unggahan media sosial mantan penerima beasiswa dari LPDP berinisial DS yang memicu sentimen negatif publik.

Sudarto memaparkan bahwa berdasarkan data terbaru, terdapat total 32.876 orang alumni LPDP sejak program itu diluncurkan 2013 lalu. Sebanyak 66% di antaranya bekerja di sektor publik, sedangkan 33% lebih bekerja di sektor privat.

Dari jumlah tersebut, dia mengaku terdapat lebih dari 600 alumni yang saat ini tengah ditelisik karena belum menjalani kewajiban kontribusinya dan berada secara fisik di Tanah Air. Informasi itu digali dari berbagai sumber mulai dari data Direktorat Jenderal Imigrasi, laporan masyarakat higga patroli media sosial.

Hasilnya, ternyata sebanyak 307 orang diketahui izin magang atau studi lanjut. Sementara itu, 172 orang bekerja sesuai ketentuan LPDP di berbagai organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan lain-lain.

Adapun sebanyak 36 orang tengah dalam proses pemeriksaan atas dugaan pelanggaran, di antaranya adalah alumni LPDP yang kini tengah menjadi sorotan publik akibat unggahannya di media sosial.

"Saat ini kami dalam proses pemeriksaan masih 36 orang, termasuk yang viral," ujar Sudarto di kantor Kemenkeu, Jakarta.

Tidak hanya itu, dia mengungkap ada delapan orang yang sudah disanksi karena tidak menjalankan kewajiban mengabdi di Indonesia.

"Ada delapan orang yang sudah terbukti dan kami sudah keluarkan ketetapannya," ungkap Sudarto.

Namun demikian, Sudarto tidak mengungkap berapa dana yang dikembalikan oleh delapan orang alumni LPDP penerima sanksi tersebut. Dia menyebut pihaknya masih melakukan penghitungan.

Untuk diketahui, alumni LPDP memiliki sejumlah kewajiban. Mereka harus setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Kemudian, para penerima beasiswa dana abadi tersebut harus menjaga nama baik Indonesia dan LPDP dalam perkataan maupun tindakan.

Selain itu, penerima beasiswa harus menyelesaikan studi dengan baik. Penerima beasiswa juga berkewajiban kembali ke Indonesia dalam rangka kontribusi pengabdian selama 2N+1 sesuai perjanjian. Artinya, penerima LPDP harus menjalani masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun.

Namun, pada 2025, LPDP mengubah kebijakan tersebut dengan mempersingkat masa pengabdian dengan menerapkan hanya 2N kali masa studi. Dengan demikian, apabila penerima beasiswa menjalani studi di luar negeri dengan LPDP selama dua tahun, wajib bagi mereka untuk pulang dan menetap di dalam negeri selama empat tahun.

Dalam kasus yang belakangan ini viral di media sosial, alumni LPDP dimaksud menjalani studi di luar negeri sebelum aturan 2N+1 itu diubah tahun lalu.

ULTIMATUM PURBAYA

Secara terpisah, pada konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Sudarto menyebut terdapat sanksi yang dapat dijatuhkan kepada penerima beasiswa yang terbukti melanggar perjanjian. Itu termasuk pengembalian dana beasiswa termasuk bunga, sekaligus blacklist.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut alumni yang melanggar aturan tidak hanya akan diminta mengembalikan pokok beasiswa namun juga bunganya.

"Termasuk bunganya, kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga kan," tegasnya di kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Bahkan, mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyebut bisa adanya sanksi adminstratif berupa pemblokiran akses ke seluruh sektor pemerintahan.

"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti akan kalian lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius," kata Purbaya.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengingatkan kepada penerima beasiswa LPDP bahwa beasiswa yang mereka terima berasal dari pajak. Sebagai informasi, jumlah dana abadi LPDP itu adalah Rp180,8 triliun.

Dana abadi LPDP itu dibagi-bagi untuk tujuan beasiswa, dana abadi penelitian, dana abadi perguruan tinggi, serta dana abadi kebudayaan.

"Setiap tahun kami mengumpulkan pajak, masuk ke dalam APBN, lalu kemudian sebagian kami sisihkan sehingga dia menjadi dana abadi. Kemudian dana abadi itu ada hasil pengelolaannya, hasil pengelolaannya itu kami pakai untuk membiayai beasiswa. Jadi itu uang rakyat. Jadi hormatilah rakyat Indonesia ketika menerima beasiswa dari LBDP. Itu uang rakyat, uang kita bersama. Sehingga kalau menerima itu ya hormati," tegasnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyesalkan sikap salah satu alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) berinisial DS, yang viral belakangan ini karena dianggap merendahkan Indonesia.

Direktur Utama LPDP Sudarto mengingatkan kepada para alumni LPDP untuk menjaga etika dan moral, mengingat dana beasiswa yang diperoleh berasal dari pajak alias uang rakyat. “Beasiswa LPDP itu dari uang rakyat. Saya ada jargon sekarang LPDP ‘Lu Pakai Duit Pajak’, harus ingat itu,” kata Sudarto kepada wartawan di Kompleks Kemenkeu, Jakarta, Rabu (26/2/2026).

Sudarto menyampaikan, mewakili LPDP serta seluruh alumni menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas polemik yang timbul akibat perilaku DS. Ia menyebut sangat menyesalkan sikap DS yang seharusnya bisa dihindari.

Ia menekankan, sejatinya LPDP terbentuk dan berjalan karena kepercayaan dari masyarakat. Harapan masyarakat dengan adanya Dana Abadi Pendidikan adalah investasi jangka panjang.

“Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP tolong kedepankan untuk bisa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan,” tegasnya.

Kendati ada kasus DS yang cukup mencoreng itu, Sudarto tetap meyakini para alumni LPDP bekerja dengan sangat giat mengabdi untuk negeri dengan penuh dedikasi di seluruh pelosok Tanah Air dan di seluruh lapisan jenis pekerjaan. Bagaimanapun tetap banyak alumni LPDP yang membawa nama baik Indonesia di panggung dunia.

Ruang publik, terutama media sosial, belakangan diramaikan oleh perbincangan mengenai seorang alumni penerima beasiswa LPDP yang mengunggah video tentang status kewarganegaraan anaknya sebagai warga negara Inggris.

Dalam video yang diunggah melalui akun media sosial pribadinya, ia memperlihatkan dokumen kewarganegaraan Inggris milik anaknya, sembari menyampaikan rasa bahagia dan kebanggaannya.

Ada penggalan kalimat dalam video tersebut yang menuai sorotan tajam. “...cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu.”

Sebagian publik menilai pernyataan itu terkesan meremehkan paspor Indonesia dan kurang mencerminkan sikap nasionalisme, terlebih yang bersangkutan diketahui sebagai penerima beasiswa LPDP, sebuah skema pendanaan pendidikan tinggi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Direktur Utama Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Sudarto, memberikan peringatan keras kepada seluruh alumni dan penerima beasiswa (awardee) LPDP untuk senantiasa menjaga etika, moral, dan nilai-nilai kebangsaan. Penegasan ini disampaikan menyusul sorotan publik terhadap perilaku sejumlah alumni yang dianggap tidak mencerminkan kontribusi bagi negara.

Sudarto menekankan bahwa setiap rupiah yang digunakan untuk membiayai pendidikan, baik di jenjang S2, S3, program post-doctoral, maupun kegiatan lainnya berasal dari keringat rakyat Indonesia melalui pajak.

"Saya perlu menyampaikan kepada seluruh alumni LPDP, tolong ke depan untuk bisa menjaga etika moral dan nilai-nilai kebangsaan. Lu pakai duit pajak. Ingat itu. Lu pakai duit pajak!," ujar Sudarto dalam media briefing, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (25/2/2026).

Lebih lanjut, Sudarto menjelaskan bahwa keberlangsungan LPDP sangat bergantung pada kepercayaan (trust) masyarakat. Dana abadi pendidikan yang dikelola saat ini merupakan harapan jangka panjang rakyat Indonesia untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang berdampak positif bagi kemajuan bangsa.

"Mari kita buktikan bahwa harapan masyarakat dengan membentuk dana abadi pendidikan ini adalah jangka panjang memang berdampak," jelas dia.

Sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pernyataan kontroversial Dwi Sasetningtyas (DS), seorang alumni penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), yang menyatakan tidak menginginkan anaknya menjadi Warga Negara Indonesia (WNI).

JAKARTA, KOMPAS.com – Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kembali menjadi sorotan publik setelah unggahan alumninya, Dwi Sasetyaningtyas (DS), viral di media sosial.

Konten yang menyinggung kewarganegaraan anaknya itu memicu perdebatan luas, berujung pada respons pemerintah serta penelusuran kewajiban pengabdian penerima beasiswa negara.

Polemik bermula dari video yang diunggah DS di Instagram dan Threads. Dalam unggahan tersebut, ia memperlihatkan surat dari otoritas Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi British citizen.

“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujar DS dalam video tersebut.

Pernyataan tersebut cepat menyebar dan menuai respons keras warganet. Banyak pihak menilai narasi itu kurang bijak disampaikan oleh penerima beasiswa negara, mengingat pendanaan LPDP bersumber dari publik.

Perbincangan kemudian melebar ke ranah kehidupan pribadi DS dan suaminya, Arya Iwantoro (AP), termasuk terkait kewajiban pengabdian sebagai awardee LPDP.

Sindiran dan langkah tegas Purbaya

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kepada awak media usai Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut Purbaya, prospek Indonesia dalam dua dekade mendatang dinilai akan jauh lebih baik sehingga ia menyebut pernyataan tersebut berpotensi disesali.

“Teman-teman ada yang ngeledek, termasuk ada yang kemarin tuh, yang dibilang anaknya jangan warga negara Indonesia. Mungkin 20 tahun lagi dia akan menyesal, karena 20 tahun lagi kita akan bagus banget,” ujarnya.

Ia juga menyoroti sumber pendanaan LPDP yang berasal dari pajak dan sebagian utang negara yang dialokasikan untuk pembangunan sumber daya manusia. Karena itu, Purbaya menyayangkan sikap alumni LPDP yang dinilai menghina negara.

Purbaya bahkan meminta agar AP selaku suami DS mengembalikan dana beasiswa yang diterima berikut bunganya serta menyatakan ancaman pemblokiran akses di lingkungan pemerintahan.

“Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” tegasnya.

Instruksi pun diberikan kepada Direktur Utama LPDP untuk segera memanggil AP guna dimintai keterangan. Dari komunikasi awal tersebut, AP disebut telah menyatakan kesediaan mengembalikan dana beasiswa yang pernah diterimanya.

Pemerintah masih menghitung jumlah dana yang harus dikembalikan lengkap dengan bunga yang berlaku.

“Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP,” kata Purbaya.

Sikap dan penjelasan LPDP

DOK. Capture zoom Telering.id Direktur beasiswa LPDP, Dwi Larso.

“LPDP menyayangkan terjadinya polemik di media sosial yang dipicu oleh tindakan salah satu alumni, Saudari DS. Tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas, etika, dan profesionalisme yang ditanamkan LPDP kepada seluruh penerima beasiswa,” ujar Direktur Beasiswa LPDP Dwi Larso kepada Kompas.com, Sabtu (21/2/2026).

LPDP menjelaskan bahwa setiap awardee wajib menjalankan masa pengabdian di Indonesia selama dua kali masa studi ditambah satu tahun (2N+1). Dengan masa studi dua tahun, kewajiban kontribusi DS tercatat selama lima tahun.

DS dinyatakan lulus pada 31 Agustus 2017 dan telah menyelesaikan seluruh kewajiban pengabdiannya sehingga tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan LPDP. Meski demikian, lembaga tersebut tetap akan berkomunikasi dengan DS agar lebih bijak menggunakan media sosial serta memahami sensitivitas publik.

Rekam jejak akademik dan kontribusi DS

DOK. Instagram pribadi Dwi Sasetyaningtyas Dwi Sasetyaningtyas, aktivis sosial dan juga awardee LPDP.

Ia kemudian melanjutkan studi magister Sustainable Energy Technology di Delft University of Technology, Belanda, dengan beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.

Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017–2023, DS disebut menginisiasi berbagai kegiatan sosial, mulai dari penanaman 10.000 pohon bakau di wilayah pesisir, pemberdayaan ibu rumah tangga agar dapat berpenghasilan dari rumah, keterlibatan dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga pembangunan sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sorotan bergeser ke kewajiban suami

Perhatian publik kemudian beralih kepada AP, suami DS, yang juga merupakan alumnus LPDP. Menurut LPDP, AP diduga belum menuntaskan kewajiban kontribusinya setelah menyelesaikan studi doktoral di Belanda pada 2022.

AP diketahui meraih gelar PhD di Utrecht dan saat ini bekerja sebagai peneliti di Inggris.

“LPDP saat ini melakukan pendalaman internal terkait dugaan tersebut. LPDP akan melakukan pemanggilan kepada Saudara AP untuk meminta klarifikasi, serta akan melakukan proses penindakan dan pengenaan sanksi sampai pengembalian seluruh dana beasiswa apabila terbukti bahwa kewajiban berkontribusi di Indonesia belum dipenuhi,” kata Dwi Larso.

LPDP menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan secara adil dan konsisten kepada seluruh penerima beasiswa, seiring proses klarifikasi yang masih berlangsung dalam kasus ini.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan seluruh penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bahwa dana yang digunakan untuk menempuh studi berasal dari pajak rakyat. Ia pun mengingatkan para penerima beasiswa LPDP untuk tidak menghina-hina negara.

Pernyataan itu Purbaya sampaikan merespons polemik alumni LPDP berinisial DS yang viral di media sosial. Pernyataan DS di unggahan media sosialnya menjadi sorotan lantaran dinilai merendahkan akses paspor Indonesia dan sekaligus dianggap tidak menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara Indonesia.

"Itu uang dari pajak (rakyat) dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan sumber SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menkeu menyayangkan dugaan penyalahgunaan fasilitas maupun sikap yang dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemberian beasiswa. Pemerintah, lanjutnya, akan menegakkan aturan yang berlaku agar penerima beasiswa memenuhi seluruh tanggung jawabnya kepada LPDP.

“Pada dasarnya begini, hal seperti itu yang kami sesalkan. Jadi kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya ke LPDP,” ujar dia.

Bendahara negara itu juga menyampaikan bahwa Direktur Utama LPDP sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan, dan suami dari DS yang berinisial AP itu bersedia mengembalikan dana beasiswa.

“Pak Dirut LPDP sudah bicara dengan suami (DS) dan dia (AP) sudah setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai dari LPDP termasuk bunganya. Saya harap ke depan, teman-teman yang dapat pinjaman LPDP jangan menghina-hina negara,” katanya.

Selain pengembalian dana, Purbaya juga mempertimbangkan langkah tegas berupa pencantuman dalam daftar hitam (blacklist) di seluruh instansi pemerintah bagi pihak yang dinilai melanggar komitmen dan etika sebagai penerima beasiswa negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan akan memberikan sanksi tegas berupa pengembalian dana hingga memasukkan ke dalam daftar hitam (blacklist) terhadap penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang terbukti menghina negara Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Purbaya untuk merespons polemik viral di media sosial terkait komentar seorang penerima LPDP.

Purbaya menyayangkan sikap penerima manfaat LPDP yang dinilai tidak menunjukkan rasa hormat terhadap negara. Ia menekankan dana LPDP berasal dari pajak masyarakat dan sebagian dari pembiayaan utang negara yang dialokasikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

“Kalau tidak senang, ya tidak apa-apa, tapi jangan menghina negara. Itu uang dari pajak dan dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (23/1).

LPDP Minta Pengembalian Dana Beasiswa Termasuk Bunga

Ia mengungkapkan direktur utama LPDP telah berkomunikasi dengan Dwi Sasetyaningtyas (DS) serta suaminya. Menurut Purbaya, mereka telah menyatakan kesediaannya untuk mengembalikan dana LPDP yang diterima.

Pengembalian dana tersebut, lanjut Purbaya, tidak hanya mencakup pokok beasiswa, tetapi juga bunga. “Kalau uang ditaruh di bank ada bunganya, ya ini juga dihitung dengan bunga,” katanya.

Selain itu, Purbaya mengatakan penerima LPDP yang terbukti melanggar komitmen dan menghina negara akan dimasukkan ke dalam daftar hitam pemerintah. “Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Ini akan dilakukan dengan serius,” kata dia.

Ia juga mengingatkan seluruh penerima LPDP lainnya untuk menjaga sikap dan tanggung jawab moral sebagai penerima dana negara. “Kalau tidak patriotis tidak apa-apa, tapi jangan menghina negara Anda sendiri,” kata Purbaya.

Kontroversi yang melibatkan alumni Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Sasetyaningtyas (DS) terus memantik kemarahan publik. Ucapan DS dalam video yang menyebut, “Cukup saya WNI, anak jangan” memancing banyak pihak untuk mempertanyakan soal komitmen penerima beasiswa dan kontribusinya pada negara,

Kontroversi alumni LPDP bermula dari unggahan video di akun Instagram @sasetyaningtyas.

Dalam video tersebut, DS membuka paket berisi surat resmi dari Home Office Inggris yang menyatakan anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris. Ia juga memperlihatkan paspor Inggris yang diterbitkan bersamaan dengan surat tersebut.

Setelah gelombang kritik menguat, DS menyampaikan klarifikasi dan permohonan maaf melalui unggahan pada 20 Februari 2026. Ia mengakui bahwa kalimat yang disampaikannya kurang tepat dan dapat dimaknai sebagai perendahan terhadap identitas sebagai warga negara Indonesia. Ia menyatakan menyadari kesalahan dalam pemilihan kata dan penyampaiannya di ruang publik.

Meski telah meminta maaf, polemik tidak langsung mereda. Sebagian pihak menilai persoalan tersebut bukan sekadar soal pilihan kata, melainkan menyangkut nilai integritas dan etika sebagai penerima beasiswa negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang menjadi sorotan publik untuk mengembalikan dana pendidikan yang telah digunakan, termasuk bunganya. Ia juga menegaskan sanksi daftar hitam (blacklist) akan dijatuhkan, tidak hanya kepada penerima, tetapi juga suaminya.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya merespons polemik yang menyeret nama Dwi Sasetyaningtyas, WNI penerima beasiswa LPDP. Tyas menjadi perbincangan setelah mengunggah video tentang kebahagiaannya saat anak keduanya resmi menjadi warga negara Inggris melalui naturalisasi.

Unggahan tersebut memicu kritik warganet yang mempertanyakan komitmen penerima beasiswa yang dibiayai dana abadi pendidikan dari pajak masyarakat.

“Pada dasarnya, hal itu yang kami sesalkan. Kami akan menegakkan aturan yang ada di LPDP, sehingga yang bersangkutan menyelesaikan tanggung jawabnya,” kata Purbaya dalam taklimat media APBN KiTa Edisi Februari 2026 di Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ia menyebut telah berkomunikasi dengan Direktur Utama LPDP dan pihak terkait. Menurutnya, suami penerima beasiswa telah menyatakan kesediaan mengembalikan dana yang digunakan.

Saat ditanya apakah pengembalian mencakup bunga, Purbaya menjawab tegas. “Termasuk bunganya. Kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga,” ujarnya.

Purbaya menekankan, beasiswa LPDP bukan dana pribadi pemerintah, melainkan uang rakyat yang dihimpun dari pajak dan pembiayaan negara. Dana tersebut disisihkan melalui skema dana abadi untuk membangun sumber daya manusia Indonesia.

“Itu uang dari pajak dan sebagian utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh,” katanya.

Ia memastikan sanksi blacklist akan diterapkan serius. “Nanti akan saya blacklist dia. Di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk,” ujarnya. Saat dikonfirmasi apakah sanksi berlaku untuk penerima dan suaminya, ia menjawab, “Dua-duanya.”

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah menyatakan akan akan menjatuhkan sanksi daftar hitam (blacklist) di seluruh instansi pemerintahan serta menagih kembali dana beasiswa beserta bunganya kepada alumni beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang viral di media sosial beberapa waktu terakhir.

Purbaya mengingatkan bahwa pembiayaan pendidikan yang disalurkan melalui LPDP bersumber dari instrumen APBN.

Alokasi tersebut ditarik dari pungutan pajak masyarakat serta sebagian dari instrumen utang, yang secara khusus disisihkan pemerintah demi memastikan kualitas sumber daya manusia (SDM) domestik bertumbuh.

Oleh karena itu, bendahara negara itu mengaku sangat menyesalkan sikap nir-patriotisme penerima beasiswa yang berujung pada tindakan merendahkan negara.

"Saya harapkan ke depan, teman-teman yang mendapatkan pinjaman LPDP, kalau tidak senang tidak apa-apa, tapi jangan menghina-hina negara lah. Itu uang dari pajak," kata Purbaya dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Terkait kasus yang tengah menjadi sorotan publik, Purbaya mengonfirmasi bahwa jajaran Direksi LPDP telah turun tangan dan berkomunikasi langsung dengan pihak terkait. Sang suami, berinisial AP, yang juga merupakan alumni LPDP dan terindikasi mangkir dari masa pengabdian, disebut telah sepakat untuk meretur dana pendidikan yang diterimanya.

Pengembalian dana tersebut tidak hanya terbatas pada pokok beasiswa, tetapi juga memperhitungkan opportunity cost melalui pengenaan bunga.

"Termasuk bunganya, kalau uang saya taruh di bank ada bunga juga kan," jelas Purbaya.

Lebih lanjut, mantan ketua dewan komisioner Lembaga Penjamin Simpanan ini memberikan peringatan keras kepada seluruh awardee maupun alumni LPDP agar kasus serupa tidak terulang. Sanksi administratif berat berupa pemblokiran akses ke seluruh sektor pemerintahan telah disiapkan bagi mereka yang terbukti melanggar etika dan kewajiban.

"Nanti akan saya blacklist dia, di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk. Nanti akan kalian lihat blacklist-nya seperti apa, jadi jangan menghina negara Anda sendiri. Saya pastikan yang ini akan di-blacklist betulan dengan serius," kata Purbaya.

Klarifikasi Kewajiban Pengabdian

Sebagai konteks, polemik ini bermula dari unggahan alumni LPDP berinisial DS di media sosial yang memicu sentimen negatif publik usai menyatakan kebanggaannya atas status kewarganegaraan asing (WNA) sang anak.

Manajemen LPDP sebelumnya telah merilis pernyataan resmi bahwa tindakan tersebut tidak mencerminkan nilai integritas dan etika institusi.

Secara administratif, LPDP menyatakan bahwa DS, yang menamatkan studi S2 pada 31 Agustus 2017, telah menyelesaikan seluruh masa pengabdian (2n+1, atau 5 tahun). Dengan demikian, LPDP secara formal tidak lagi memiliki perikatan hukum dengan yang bersangkutan.

Kendati demikian, sorotan publik dan otoritas fiskal kini mengarah pada sang suami, AP, yang disinyalir belum menuntaskan kewajiban kontribusi setelah menamatkan studi.

LPDP saat ini tengah memproses penindakan sanksi hingga tahap pengembalian dana penuh atas dugaan pelanggaran tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara dan menyangkan terkait ungahan viral terkait Dwi Sasetningtyas (DS) yang ketika sang anak mendapatkan warga negara dari pemerintah Inggris.

Padahal, Dwi dan sang suami merupakan penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurutnya, Bos LPDP sudah berbicara terhadap suami Sasetningtyas (DS) dan diakui sudah setuju untuk mengganti semua dana Beasiswa yang diberikan LPDP sebagai ganjarannya.

"Pak Dirut sudah berbicara dengan (suami) terkait sepertinya dia setuju untuk mengembalikan uang yang dipakai olehnya di LPDP," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Februari 2026, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Menurut bendahara negara ini mengatakan pihaknya masih akan menghitung berapa banyak dana yang harus dikembalikan lengkap dengan bunga yang ada.

Purbaya menyesalkan hal yang dilakukan Dwi Sasetningtyas (DS) sehingga berkaca dari kasus ini ia akan menegakkan aturan yang ada di LPDP.

"Saya harap teman-teman yang dapat pinjaman dari LPDP kalau nggak seneng ya gausah menghina negara lah. Jangan menghina negara sendiri," ungkapnya.

Purbaya mengingatkan sumber dana beasiswa LPDP berasal dari pajak dan sebagiannya utang yang disisihkan untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) tumbuh.

Namun ia menyesalkan sikap DS alumni LPDP yang menggunakan hal ini untuk menghina negara. Sehingga ia meminta uang beasiswa dikembalikan dengan bunga yang ada.

Bahkan Purbaya mengultimatum akan melakukan blacklist terhadap yang bersangkutan tidak daopat berkerja di lingkup pemerintahan.

"Nanti saya akan blacklist dia di seluruh pemerintahan tidak akan bisa masuk," tegas Purbaya.

Sebelumnya, seorang alumnus atau penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas memicu polemik di media sosial. Konten yang menyinggung status kewarganegaraan anaknya itu ramai diperbincangkan karena Dwi merupakan penerima beasiswa negara.

Polemik bermula dari video yang diunggah di Instagram dan Threads miliknya. Dalam video tersebut, Dwi memperlihatkan surat dari otoritas Inggris terkait kewarganegaraan anak keduanya yang resmi menjadi British citizen.

“I know the world seems unfair. Tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu,” ujarnya dalam unggahan tersebut.

Unggahan itu segera viral dan memicu respons keras dari warganet. Banyak yang menilai narasi tersebut kurang bijak disampaikan oleh seorang awardee LPDP, mengingat beasiswanya dibiayai negara.

Polemik pun berkembang. Tak hanya isi konten yang diperdebatkan, kehidupan pribadi Dwi dan suaminya ikut dikulik, termasuk soal kewajiban pengabdian sebagai penerima beasiswa LPDP.

Dwi sendiri tercatat sebagai Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia melanjutkan studi magister di Delft University of Technology, Belanda, mengambil jurusan Sustainable Energy Technology dengan beasiswa LPDP pada 2015 dan lulus pada 2017.

Selama masa pengabdian di Indonesia pada 2017–2023, Dwi menginisiasi penanaman 10.000 pohon bakau di berbagai pesisir, memberdayakan ibu rumah tangga agar berpenghasilan dari rumah, terlibat dalam penanggulangan bencana di Sumatera, hingga membangun sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT).