Ambon (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Maluku menyatakan inflasi di Maluku masih terkendali, sementara pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus tumbuh sehingga menjadi salah satu faktor yang mendukung penguatan perekonomian daerah.

Kepala Kanwil DJPb Maluku Anang Rohmawan di Ambon, Rabu, mengatakan stabilitas harga yang terjaga dan meningkatnya akses pembiayaan produktif menjadi modal penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat aktivitas ekonomi di wilayah kepulauan.

"Inflasi Maluku masih terkendali dan pembiayaan UMKM terus tumbuh untuk mendukung ekonomi Maluku. Kondisi ini perlu terus dijaga melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Anang.

Ia menjelaskan inflasi Maluku pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,27 persen secara tahunan (year on year), 0,93 persen secara bulanan (month to month), dan 1,34 persen sejak awal tahun (year to date).

Menurut dia, stabilitas harga tersebut tetap perlu dijaga melalui penguatan pasokan dan kelancaran distribusi pangan, terutama mengingat karakteristik Maluku sebagai daerah kepulauan yang memiliki tantangan logistik.

Selain menjaga inflasi, kata Anang, pemerintah juga terus memperhatikan kesejahteraan sektor primer. Nilai Tukar Petani (NTP) Maluku tercatat sebesar 93,00, sedangkan Nilai Tukar Nelayan (NTN) mencapai 117,82. Data tersebut menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan.

Di sisi pembiayaan, Anang mengatakan akses permodalan bagi UMKM menunjukkan pertumbuhan positif. Hingga Mei 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp305,92 miliar kepada 6.006 debitur atau tumbuh 21,75 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Sementara itu, pembiayaan Ultra Mikro (UMi) telah disalurkan sebesar Rp13,56 miliar kepada 2.271 debitur atau meningkat 56,42 persen.

"Pertumbuhan penyaluran KUR dan UMi menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi pelaku UMKM agar mampu mempertahankan usahanya, meningkatkan kapasitas produksi, sekaligus membuka lapangan kerja," ujarnya.

Meski demikian, Anang mengakui sektor perdagangan luar negeri masih menjadi tantangan. Hingga Mei 2026, nilai ekspor Maluku tercatat sebesar 31,33 juta dolar AS, sedangkan impor mencapai 331,56 juta dolar AS sehingga masih terjadi defisit perdagangan sekitar 300,25 juta dolar AS.

Ia menjelaskan ekspor Maluku masih didominasi komoditas perikanan dan biota air, sedangkan impor sebagian besar berasal dari kebutuhan bahan bakar. Karena itu, pemerintah terus mendorong hilirisasi komoditas unggulan serta peningkatan ekspor langsung guna menciptakan nilai tambah bagi perekonomian daerah.

Lebih lanjut, Anang mengatakan arah kebijakan fiskal ke depan difokuskan pada peningkatan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah.

Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan kepatuhan perpajakan, optimalisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pengelolaan aset, percepatan belanja pemerintah yang berkualitas, pengendalian inflasi pangan, serta pengembangan hilirisasi produk perikanan dan pertanian.

Selain itu, pemerintah daerah juga didorong mempercepat transformasi pelayanan publik melalui sinkronisasi program pembangunan, efisiensi belanja pegawai, percepatan belanja modal, revitalisasi Perusahaan Umum Daerah (Perumda), badan usaha milik daerah (BUMD), badan layanan umum daerah (BLUD), serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

"Pemanfaatan skema pembiayaan kreatif juga perlu terus diperluas untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan publik yang berkelanjutan, sehingga ketahanan ekonomi Maluku sebagai daerah kepulauan semakin kuat," kata dia.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal ekspor sebanyak 11,6 ton tuna beku tujuan Thailand sebagai upaya memastikan komoditas perikanan asal Maluku memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan pangan negara tujuan.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pengawasan karantina menjadi bagian penting dalam menjaga mutu dan kelancaran ekspor sehingga produk perikanan Maluku memiliki daya saing di pasar internasional.

"Setiap komoditas yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan kesehatan dan keamanan yang ditetapkan negara tujuan. Kami berkomitmen terus mendampingi pelaku usaha agar komoditas asal Maluku mampu bersaing di pasar internasional," katanya.

Ekspor perdana tersebut dilakukan oleh PT Jayawi Ambon Internasional dengan mengirimkan sebanyak 11.625 kilogram frozen tuna loin ke Thailand yang memiliki nilai ekonomi sekitar Rp1,08 miliar.

Pelepasan ekspor dipimpin Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku Jais Ahmad Ely yang mengapresiasi keberhasilan pelaku usaha menembus pasar Thailand melalui produk perikanan olahan bernilai tambah.

Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional sekaligus menjadi bukti sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong hilirisasi sektor perikanan.

"Ekspor perdana ini menunjukkan bahwa komoditas perikanan Maluku mampu memenuhi standar pasar internasional. Kami berharap keberhasilan ini menjadi motivasi bagi pelaku usaha lainnya untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk sehingga mampu menembus pasar global," ujar Jais.

Willy menambahkan, BKHIT Maluku akan terus memperkuat layanan sertifikasi dan pengawasan karantina terhadap komoditas ekspor guna mendukung peningkatan volume perdagangan luar negeri dari Maluku.

Menurut dia, pendampingan yang dilakukan tidak hanya pada aspek pemeriksaan kesehatan komoditas, tetapi juga memastikan seluruh dokumen dan persyaratan teknis negara tujuan telah dipenuhi sehingga proses ekspor dapat berjalan lancar.

BKHIT Maluku berharap keberhasilan ekspor tersebut dapat mendorong peningkatan ekspor komoditas perikanan asal Maluku ke berbagai negara tujuan sekaligus memperkuat posisi provinsi itu sebagai salah satu sentra produksi dan ekspor hasil perikanan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Ambon (ANTARA) - Langit di atas Teluk Ambon masih diselimuti gelap ketika La Hamid perlahan mendorong perahu kayunya meninggalkan bibir pantai. Sebuah lampu kecil di buritan menjadi satu-satunya penerang yang menemaninya membelah laut yang tenang.

Gulungan tali, jaring, dan kotak penyimpanan ikan telah tersusun rapi di dalam perahu, menjadi penanda dimulainya rutinitas yang telah dijalani nelayan berusia 48 tahun itu selama puluhan tahun.

Bagi La Hamid, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah. Laut adalah ruang kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap dini hari ia berlayar dengan harapan yang selalu sama: cuaca bersahabat, ikan melimpah, dan hasil tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Namun, La Hamid mungkin tak pernah membayangkan bahwa sebagian ikan yang ia tangkap akan menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra.

Dari Teluk Ambon, hasil tangkapannya diproses di unit pengolahan, diperiksa mutunya, memperoleh sertifikat kesehatan, lalu dikemas dalam kontainer berpendingin sebelum diberangkatkan menuju Jepang, China, Amerika Serikat, Vietnam, dan berbagai negara lainnya. Perjalanan panjang itu menjadikan hasil tangkapan nelayan tradisional Maluku sebagai bagian dari rantai perdagangan global.

Di balik setiap kontainer yang meninggalkan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tersimpan kerja keras banyak tangan, mulai dari nelayan yang melaut sejak dini hari, pelaku usaha yang mengolah hasil tangkapan, pemerintah yang membina, hingga petugas karantina yang memastikan setiap produk perikanan Maluku memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang diakui dunia.

Peluang pasar global

Sebagai provinsi kepulauan yang sekitar 92 persen wilayahnya berupa lautan, Maluku menjadikan laut bukan hanya bentang alam, melainkan juga sumber kehidupan.

Bagi nelayan kecil seperti La Hamid, hamparan laut adalah ruang mencari nafkah sekaligus tempat menggantungkan harapan. Kekayaan sumber daya perikanan berkualitas tinggi menjadi modal utama yang dipertaruhkan setiap kali mereka berlayar.

Tuna sirip kuning, cakalang, tongkol, hingga berbagai jenis ikan pelagis menjadi komoditas unggulan yang selama ini menopang perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir. Komoditas-komoditas tersebut juga menjadi tulang punggung ekspor Maluku ke pasar internasional.

Potensi itu kini mulai menunjukkan hasil yang semakin nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku mencatat nilai ekspor daerah sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 16,54 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 37,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 12,07 juta dolar AS.

Menurut BPS Maluku, peningkatan tersebut sepenuhnya ditopang oleh ekspor komoditas nonmigas, terutama ikan dan udang.

Selama periode itu, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Maluku dengan nilai mencapai 15,33 juta dolar AS atau sekitar 92,69 persen dari total ekspor daerah. Sementara itu, sebagian lainnya dikirim ke Hong Kong melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Tual.

Dominasi sektor perikanan menegaskan bahwa laut masih menjadi penggerak utama perekonomian Maluku. Namun, melimpahnya sumber daya laut saja tidak otomatis membuka akses ke pasar global. Agar dapat bersaing di tingkat internasional, setiap produk perikanan harus mampu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan karantina yang semakin ketat dari negara tujuan ekspor.

Mutu menjadi paspor ekspor

Angka ekspor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku sedikit banyaknya terkalkulasi dari hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir, termasuk La Hamid dan rekan-rekannya.

Namun, sebelum tiba di meja makan konsumen di berbagai negara, ikan-ikan tersebut harus melalui perjalanan yang tak kalah panjang dibanding pelayaran para nelayan saat melaut.

Setiap hasil tangkapan harus melewati serangkaian tahapan yang ketat, mulai dari penanganan di unit pengolahan, penerapan standar keamanan pangan, pemeriksaan kesehatan ikan, hingga penerbitan berbagai sertifikat yang menjadi syarat wajib untuk memasuki pasar ekspor.

Di sinilah peran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ambon menjadi sangat penting. Lembaga ini memastikan setiap produk perikanan yang meninggalkan Maluku telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.

Upaya tersebut diperkuat melalui Tim Percepatan Ekspor Maluku yang melibatkan Badan Mutu KKP Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bea Cukai Ambon, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, berbagai kendala ekspor diselesaikan secara terpadu sehingga proses pengiriman produk perikanan menjadi lebih efektif.

Sinergi tersebut membuahkan hasil. Pada awal 2026, tim berhasil mendorong ekspor 18 ton tuna beku dan ikan julung-julung beku ke Jepang dengan nilai mencapai 76.346,58 dolar AS atau sekitar Rp1,28 miliar.

Sekretaris Tim Percepatan Ekspor Maluku, Zainab Usemahu, mengatakan tren ekspor perikanan Maluku sejak 2025 hingga awal 2026 terus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas instansi mampu mempercepat peningkatan daya saing produk perikanan daerah di pasar internasional.

Pendampingan yang dilakukan Badan Mutu KKP pun tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Layanan tersebut mencakup inspeksi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), pendampingan melalui aplikasi SIAP MUTU, hingga penerbitan Health Certificate sebagai jaminan bahwa produk perikanan telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Menjaga kepercayaan pasar

Menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan menghasilkan ikan berkualitas. Kepercayaan pembeli juga harus dijaga melalui sistem pengawasan yang memastikan setiap produk aman dikonsumsi dan memenuhi standar negara tujuan. Peran tersebut dijalankan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku.

Kepala BKHIT Maluku, Willy Indra Yunan, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan surveilan terhadap penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di berbagai instalasi karantina ikan.

Pengawasan dilakukan terhadap produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna melalui pemeriksaan fasilitas, sistem manajemen mutu, kelengkapan dokumen pendukung, hingga penerapan standar operasional perusahaan.

"Melalui pengawasan yang konsisten, kami memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar sehingga produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna yang dipasarkan memiliki mutu terbaik dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," kata Willy.

Menurutnya, penerapan CKIB tidak hanya bertujuan mencegah penyebaran penyakit ikan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas yang menentukan tingkat kepercayaan pembeli di pasar global.

Upaya menjaga mutu dan keamanan tersebut membuahkan hasil. Sepanjang 2025, nilai ekspor perikanan Maluku mencapai 54,30 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 44,79 juta dolar AS.

Di antara berbagai komoditas yang diperdagangkan, tuna menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Produk seperti Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan berbagai olahan tuna lainnya menempati posisi kedua sebagai komoditas ekspor perikanan terbesar setelah udang vaname.

Kini, produk-produk perikanan asal Maluku telah menembus berbagai pasar dunia, mulai dari Amerika Serikat, Jepang, China, Vietnam, hingga sejumlah negara lainnya.

Di balik keberhasilan itu, terdapat rantai pengawasan yang bekerja tanpa henti untuk menjaga satu hal yang paling berharga dalam perdagangan internasional: kepercayaan.

Pintu kerja sama berbagai sektor

Meningkatnya kinerja ekspor perikanan tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang semakin luas dengan berbagai negara. Salah satunya datang dari Jepang, yang melihat Maluku sebagai mitra potensial dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Konsulat Jenderal Jepang. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menjajaki berbagai bentuk kolaborasi, dengan sektor perikanan menjadi salah satu fokus utama.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap peluang investasi dan kerja sama yang terjalin mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama nelayan kecil seperti La Hamid yang menjadi ujung tombak sektor perikanan daerah.

Di sisi lain, Konsul Jenderal Jepang, Takonai, menilai Maluku memiliki potensi besar, baik di sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Potensi tersebut, menurutnya, dapat dikembangkan melalui kerja sama yang mencakup alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan standar mutu produk ekspor agar semakin kompetitif di pasar global.

Bagi Maluku, kerja sama semacam ini bukan sekadar membuka akses pasar baru. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat daya saing sektor perikanan dari hulu hingga hilir, sehingga hasil laut yang ditangkap nelayan lokal tidak hanya bernilai lebih tinggi, tetapi juga mampu mempertahankan kepercayaan pasar internasional dalam jangka panjang.

Perjalanan ikan dari nelayan Maluku

Menjelang sore, La Hamid kembali menambatkan perahu kayunya di dermaga kecil di Teluk Ambon. Sepintas, rutinitas itu tampak sama seperti yang dijalani ribuan nelayan lain di Maluku. Ia menurunkan hasil tangkapan, menjual sebagian kepada pengepul, lalu bersiap menyambut dini hari berikutnya untuk kembali melaut.

Namun, perjalanan ikan yang ditangkapnya tidak berakhir di dermaga.

Dari tangan para nelayan, ikan-ikan itu melanjutkan perjalanan yang jauh lebih panjang. Hasil tangkapan dibawa ke ruang pendingin dan unit pengolahan, menjalani pengujian mutu di laboratorium, melewati pemeriksaan karantina, memperoleh berbagai sertifikat, lalu diberangkatkan melalui pelabuhan ekspor hingga akhirnya tersaji di meja makan konsumen di berbagai belahan dunia.

Rangkaian perjalanan itu memperlihatkan bahwa laut Maluku bukan sekadar sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Laut juga menjadi jembatan yang menghubungkan kerja keras para nelayan dengan rantai perdagangan global, tempat kualitas, keamanan pangan, dan kepercayaan menjadi mata uang yang sama berharganya dengan hasil tangkapan itu sendiri.

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Setiap kali sebuah kontainer meninggalkan Pelabuhan Ambon menuju negeri yang jauh, yang ikut berlayar bukan hanya ikan-ikan terbaik dari laut Maluku, melainkan juga harapan, ketekunan, dan kerja keras nelayan seperti La Hamid, sosok-sosok yang setiap dini hari kembali mengarungi laut dengan keyakinan bahwa ombak selalu membawa peluang bagi masa depan yang lebih baik.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui budidaya ikan nila yang menjadi salah satu program unggulan dalam mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas.

Kepala Lapas Kelas III Namlea Muhammad M. Marasabessy dihubungi dari Ambon, Jumat, mengatakan program budidaya ikan nila merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.

"Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, selain pertanian, kami tetap konsisten mengembangkan budidaya ikan nila sebagai program pembinaan unggulan di Lapas Namlea," katanya.

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap hasil budidaya warga binaan menjadi indikator bahwa program pembinaan berjalan dengan baik sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Saat ini Lapas Namlea membudidayakan sekitar 4.000 ekor ikan nila yang tersebar di enam kolam bioflok dengan berbagai ukuran. Jumlah tersebut terdiri atas 1.000 ekor nila super, 3.000 ekor ikan nila ukuran dewasa, serta sekitar 500 ekor benih ikan nila.

Sistem bioflok merupakan metode budidaya ikan yang memanfaatkan kumpulan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik di dalam kolam menjadi gumpalan (flok) yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan.

Dalam penerapannya, kolam dilengkapi aerasi untuk menjaga kadar oksigen, sementara kualitas air dikontrol melalui penambahan probiotik dan sumber karbon agar mikroorganisme tetap berkembang. Metode ini dinilai mampu meningkatkan kepadatan tebar ikan, menghemat penggunaan air dan pakan, serta menjaga kualitas lingkungan budidaya.

Ia mengatakan respons positif masyarakat terhadap hasil budidaya perikanan menunjukkan bahwa pemberdayaan warga binaan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat sekaligus memberikan nilai tambah bagi proses pembinaan.

Marasabessy berharap pengembangan budidaya ikan nila dapat terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan usaha yang dapat menjadi modal saat kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Alijah mengapresiasi pengelolaan budidaya ikan nila yang dilakukan warga binaan. Menurutnya, kualitas ikan yang dihasilkan menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan secara optimal.

"Budidayanya cukup menjanjikan dan ukuran ikannya juga besar-besar. Ini menjadi bukti bahwa warga binaan mampu mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, termasuk sektor perikanan," ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku mengawal percepatan ekspor perdana komoditas tuna beku (frozen tuna) milik PT Jayawi Ambon Internasional ke Thailand sebagai upaya mendorong komoditas unggulan daerah menembus pasar global.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Rabu, mengatakan pihaknya bersama Tim Percepatan Ekspor Provinsi Maluku memberikan pendampingan penuh agar seluruh proses ekspor berjalan sesuai ketentuan dan memenuhi standar negara tujuan.

"BKHIT Maluku berkomitmen memberikan pelayanan dan pendampingan terbaik bagi pelaku usaha. Kami memastikan setiap komoditas yang dilalulintaskan telah memenuhi standar sanitasi dan persyaratan negara tujuan sehingga produk unggulan Maluku semakin dipercaya dan memiliki daya saing di pasar global," katanya.

Ia menjelaskan ekspor perdana tuna beku ke Thailand merupakan hasil sinergi antara BKHIT Maluku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Ambon, serta Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Ambon.

Menurut Willy, peran BKHIT dalam kegiatan ekspor tidak hanya menerbitkan dokumen karantina, tetapi juga memastikan komoditas perikanan yang akan dikirim telah memenuhi aspek kesehatan ikan, keamanan pangan, dan persyaratan teknis yang ditetapkan negara tujuan.

Selain itu, BKHIT melakukan pemeriksaan, pengawasan, serta sertifikasi kesehatan terhadap produk perikanan yang akan diekspor guna menjamin mutu dan keamanan komoditas selama proses perdagangan internasional.

"Melalui pengawasan dan sertifikasi yang ketat, kami menjaga agar produk perikanan asal Maluku memenuhi standar internasional. Hal ini penting untuk mempertahankan kepercayaan pasar dan membuka peluang ekspor yang lebih luas," ujarnya.

Ia menambahkan kolaborasi lintas instansi dalam Tim Percepatan Ekspor menjadi faktor penting untuk mempercepat proses layanan ekspor, mulai dari pemenuhan standar sanitasi, persyaratan teknis negara tujuan hingga kelancaran prosedur kepabeanan.

Ekspor perdana tuna beku ke Thailand tersebut dinilai menjadi langkah strategis bagi PT Jayawi Ambon Internasional sekaligus membuka peluang bagi pelaku usaha perikanan lainnya untuk memperluas pasar ke berbagai negara.

Berdasarkan data sektor perikanan, nilai ekspor perikanan Provinsi Maluku pada 2025 mencapai 54,30 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 44,79 juta dolar AS.

Dari capaian tersebut, komoditas tuna, khususnya Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan berbagai produk olahan tuna, menjadi penyumbang devisa terbesar kedua pada kelompok komoditas perikanan nonhidup setelah udang vanamei.

Selama ini, produk tuna asal Maluku telah menembus sejumlah pasar utama dunia, antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, dan Vietnam. Kehadiran Thailand sebagai tujuan ekspor baru diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku sebagai salah satu sentra ekspor perikanan nasional.

Willy mengatakan peningkatan nilai ekspor perikanan tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem karantina dan pengawasan mutu dalam menjaga reputasi produk perikanan Maluku di pasar internasional.

"Dengan potensi sumber daya perikanan yang melimpah, Maluku memiliki peluang besar untuk terus meningkatkan ekspor. BKHIT Maluku akan terus mendukung pelaku usaha melalui pelayanan karantina yang cepat, profesional, dan sesuai standar internasional," katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) -

PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry (Persero) Cabang Ambon, Maluku, memberlakukan layanan penyeberangan feri selama 24 jam pada setiap akhir pekan guna memperlancar mobilitas penumpang maupun kendaraan.

“Layanan tersebut berlaku setiap akhir pekan, yakni mulai Jumat hingga Minggu, dengan pola operasi bergiliran menggunakan satu unit kapal,” kata General Manager PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon Syamsuddin Tanassy, di Ambon, Jumat.

Menurut dia, layanan 24 jam tersebut tidak melibatkan seluruh armada secara bersamaan, melainkan hanya satu kapal yang beroperasi secara bergiliran untuk melayani penyeberangan pada malam hingga dini hari.

Ia menjelaskan kapal yang bertugas pada layanan 24 jam akan beroperasi mulai pukul 23.30 WIT hingga pukul 04.00 WIT. Setelah itu, layanan penyeberangan kembali dilanjutkan oleh kapal reguler yang mulai melakukan pemuatan pada pukul 05.00 WIT.

“Hanya untuk jam 23.30 sampai 04.00, karena jam 05.00 kapal reguler sudah siap pemuatan,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan tersebut juga bertujuan mempermudah mobilitas masyarakat Pulau Seram yang ingin beraktivitas di Kota Ambon tanpa harus terkendala jadwal penyeberangan.

Selain mendukung mobilitas penumpang, layanan 24 jam juga diharapkan dapat memperlancar distribusi logistik, khususnya kebutuhan pokok seperti sembako dan sayur-mayur dari Pulau Seram menuju Ambon.

“Kenapa dilakukan 24 jam? Agar masyarakat Seram bisa datang ke Kota Ambon saat akhir pekan dan setelah selesai bisa kembali lagi langsung, jadi angkutan logistik bisa lancar dan mempermudah masyarakat yang mau bepergian di akhir pekan juga,” ucapnya.

ASDP Ambon menargetkan layanan penyeberangan 24 jam tersebut dapat diterapkan secara rutin setiap akhir pekan pada minggu pertama, kedua, hingga minggu ketiga setiap bulan, khususnya di lintasan Hunimua–Waipirit.

Pemberlakuan layanan tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang melakukan perjalanan pada akhir pekan, sekaligus mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa antarwilayah yang dilayani ASDP Ambon.

Selain meningkatkan aksesibilitas transportasi laut dan logistik, kebijakan itu juga menjadi bagian dari upaya ASDP dalam mengoptimalkan pelayanan kepada pengguna jasa penyeberangan, terutama pada periode dengan mobilitas masyarakat yang relatif tinggi.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Kami berkomitmen mengawal keamanan pangan sekaligus memberikan layanan karantina yang cepat

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memeriksa sebanyak 14 ton daging ayam beku yang masuk ke Maluku dari Surabaya, Jawa Timur, guna memastikan komoditas aman dikonsumsi serta bebas dari Hama Penyakit Hewan Karantina (HPHK).

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Kamis, mengatakan pemeriksaan dilakukan terhadap seluruh dokumen dan kondisi fisik komoditas sebelum diizinkan beredar di wilayah Maluku.

"Kami memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat melalui pemeriksaan fisik dan suhu yang ketat untuk menjaga keamanan pangan. Selain itu, pelayanan optimal terus kami hadirkan untuk mendukung kelancaran distribusi logistik pangan di wilayah Maluku," katanya.

Ia menjelaskan, pengawasan terhadap lalu lintas media pembawa produk hewan merupakan bagian dari tugas dan fungsi karantina untuk mencegah masuk, keluar, dan tersebarnya penyakit hewan yang dapat mengancam kesehatan masyarakat maupun sektor peternakan.

Menurut Willy, petugas karantina melakukan serangkaian tindakan mulai dari pemeriksaan dokumen kesehatan veteriner, pemeriksaan fisik produk, hingga verifikasi kondisi rantai dingin atau suhu penyimpanan selama proses pengiriman.

Setelah seluruh tahapan pemeriksaan selesai dan komoditas dinyatakan memenuhi persyaratan teknis karantina, sebanyak 14 ton daging ayam beku tersebut diberikan izin untuk didistribusikan guna memenuhi kebutuhan masyarakat di Maluku.

Ia menambahkan, pelaksanaan pengawasan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam aturan tersebut, karantina bertugas melakukan pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, organisme pengganggu tumbuhan karantina, serta penyakit ikan karantina melalui lalu lintas komoditas antarwilayah maupun dari luar negeri.

"Setiap pemasukan produk hewan wajib melalui tindakan karantina untuk memastikan keamanan, kesehatan, dan kelayakannya sebelum beredar di masyarakat. Hal ini penting untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga ketahanan pangan," ujarnya.

Selain aspek kesehatan hewan, pengawasan karantina juga bertujuan menjaga mutu pangan asal hewan yang beredar di pasaran agar sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku.

BKHIT Maluku, kata dia, akan terus memperkuat pengawasan terhadap lalu lintas komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan yang masuk ke wilayah Maluku sebagai bagian dari upaya menjaga biosekuriti daerah dan memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat sebagai konsumen.

"Kami berkomitmen mengawal keamanan pangan sekaligus memberikan layanan karantina yang cepat, profesional, dan akuntabel bagi seluruh pengguna jasa," katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Perairan Maluku, termasuk Pulau Buru, memiliki kekayaan hayati dan sejarah maritim yang besar sehingga perlu dijaga dan dipromosikan secara berkelanjutan

Ambon (ANTARA) - Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) IX Ambon bersama Tim Ekspedisi Selam Wanadri Women Divers melaksanakan ekspedisi selam di Pulau Buru, Kabupaten Buru, Maluku, guna mendukung pelestarian ekosistem laut dan mengangkat potensi kemaritiman daerah tersebut.

"Ekspedisi ini merupakan langkah positif untuk memperkuat kepedulian terhadap pelestarian laut sekaligus memperkenalkan potensi kemaritiman Maluku kepada masyarakat luas," kata Komandan Kodaeral IX Ambon Laksda TNI Hanarko Djodi Pamungkas di Ambon, Rabu.

Menurut Hanarko, perairan Maluku, termasuk Pulau Buru, memiliki kekayaan hayati dan sejarah maritim yang besar sehingga perlu dijaga dan dipromosikan secara berkelanjutan melalui berbagai kegiatan eksplorasi dan edukasi.

Ia mengatakan, Kodaeral IX mendukung penuh pelaksanaan ekspedisi yang berlangsung hingga 11 Juni 2026 tersebut karena sejalan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan laut di wilayah Maluku.

"Kami mengapresiasi semangat dan dedikasi Tim Wanadri Women Divers yang turut berkontribusi mengangkat potensi kemaritiman Indonesia, khususnya di Maluku. Kegiatan ini tidak hanya bernilai eksploratif, tetapi juga memiliki dampak nyata bagi pelestarian lingkungan," ujarnya.

Hanarko menjelaskan kolaborasi antara Kodaeral IX dan Tim Wanadri difokuskan pada sejumlah program konservasi di kawasan pesisir Pulau Buru, antara lain restorasi terumbu karang, rehabilitasi mangrove, serta pemberdayaan masyarakat pesisir melalui program Ibu Karang.

Program tersebut, kata dia, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem laut sekaligus mendukung keberlanjutan sumber daya pesisir yang menjadi penopang kehidupan warga setempat.

Selain kegiatan konservasi, ekspedisi juga bertujuan mendokumentasikan potensi bawah laut Pulau Buru yang dikenal memiliki keanekaragaman hayati laut serta kawasan pesisir yang masih terjaga.

"Kami berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi lingkungan, masyarakat, sekaligus memperkuat semangat kolaborasi berbagai pihak dalam menjaga kekayaan maritim Indonesia," katanya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026

Kita menginginkan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan

Ambon (ANTARA) -

Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon, Maluku, menyiapkan kebijakan pembangunan berbasis data melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memperoleh gambaran menyeluruh tentang kondisi dan potensi ekonomi masyarakat, termasuk sektor ekonomi digital yang terus berkembang.

“Kita menginginkan setiap kebijakan yang diambil benar-benar didasarkan pada data yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan akan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Ambon Ely Toisutta, di Ambon, Selasa.

Hal ini disampaikan saat membuka Pelatihan Calon Petugas Pendataan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik (BPS) di salah satu Hotel di Ambon.

Ia mengatakan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi landasan penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut dia, perkembangan ekonomi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor usaha konvensional, tetapi juga mencakup berbagai profesi baru yang tumbuh di ruang digital.

Karena itu, pelaku ekonomi digital perlu terdata secara baik agar kontribusinya terhadap perekonomian daerah dapat diketahui secara jelas dan menjadi bagian dari perencanaan pembangunan.

“Perkembangan ekonomi saat ini tidak lagi hanya bertumpu pada sektor usaha konvensional. Terdapat banyak profesi baru yang tumbuh di ruang digital dan harus tercatat dengan baik sehingga kontribusinya terhadap perekonomian dapat diketahui secara jelas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terbaru dalam Sensus Ekonomi 2026 merupakan langkah penting untuk menyesuaikan pendataan dengan perkembangan zaman, khususnya di sektor ekonomi digital yang terus mengalami pertumbuhan.

Profesi seperti kreator konten, influencer, pembuat video daring, hingga berbagai usaha berbasis platform digital kini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Menurut Ely, klasifikasi usaha yang lebih mutakhir akan membantu pemerintah melihat potensi ekonomi secara lebih rinci, termasuk sektor-sektor yang sebelumnya belum tergambar secara utuh dalam data statistik.

“Melalui klasifikasi yang lebih mutakhir, kita dapat melihat secara lebih rinci potensi ekonomi yang selama ini mungkin belum tergambarkan secara utuh dalam data statistik. Hal ini penting untuk mendukung penyusunan kebijakan yang sesuai dengan kondisi riil masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, data hasil sensus juga akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan investasi, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain memberikan gambaran aktivitas usaha, sensus ekonomi juga akan menghasilkan informasi penting terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk merancang program kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup secara lebih tepat sasaran.

Dalam kesempatan itu, Ely mengingatkan para calon petugas pendataan agar memahami seluruh materi pelatihan dengan baik sebelum turun ke lapangan karena kualitas data yang dihasilkan sangat bergantung pada kemampuan petugas dalam melakukan pendataan secara profesional.

“Tugas Bapak dan Ibu bukan sekadar mencatat angka atau mengisi formulir. Data yang dikumpulkan akan menjadi landasan pemerintah dalam mengambil keputusan pembangunan sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara teliti, objektif, dan bertanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga meminta para petugas menguasai penggunaan aplikasi pendataan, memahami metodologi yang digunakan, serta menjunjung tinggi etika saat berinteraksi dengan responden.

Pemkot Ambon, lanjut Ely, akan terus mendukung seluruh kegiatan statistik yang dilaksanakan BPS sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berbasis data dan kebutuhan masyarakat.

Pewarta: Winda Herman
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memperkuat pengawasan terhadap kualitas dan keamanan pangan produk tuna asal Maluku guna menjaga daya saing komoditas tersebut di pasar ekspor internasional.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Selasa, mengatakan pengawasan dilakukan melalui kegiatan monitoring dan surveilan penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) pada Instalasi Karantina Ikan di Maluku sebagai bagian dari upaya penjaminan mutu produk perikanan unggulan daerah.

"Melalui pengawasan yang konsisten, kami memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar sehingga produk frozen tuna dan fresh tuna yang dipasarkan memiliki mutu terbaik dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," katanya.

Ia menjelaskan kegiatan surveilan yang dilaksanakan oleh Inspektur Karantina tersebut difokuskan pada produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna untuk memastikan penerapan standar keamanan pangan, sistem biosekuriti, serta pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK).

Menurut Willy, penerapan CKIB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian penyakit ikan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan sebelum dipasarkan maupun diekspor.

Dalam pelaksanaannya, tim Inspektur Karantina melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas instalasi, sistem manajemen mutu, dokumen pendukung, serta standar operasional prosedur (SOP) yang diterapkan perusahaan.

Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh aspek operasional telah memenuhi persyaratan teknis dan prinsip-prinsip CKIB secara konsisten, mulai dari penerimaan bahan baku, proses penanganan, penyimpanan hingga distribusi produk.

Willy mengatakan pengawasan terhadap instalasi karantina ikan menjadi bagian penting dalam menjaga reputasi produk perikanan Maluku di pasar global, khususnya komoditas tuna yang menjadi salah satu andalan ekspor daerah.

Data perikanan menunjukkan total nilai ekspor perikanan Provinsi Maluku pada 2025 mencapai 54,30 juta dolar AS meningkat dibandingkan 2024 yang sebesar 44,79 juta dolar AS

Dari capaian tersebut, komoditas tuna, terutama Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan produk olahan lainnya, menjadi penyumbang devisa terbesar kedua untuk kelompok komoditas perikanan non-hidup setelah udang vanamei.

Negara tujuan utama ekspor tuna Maluku meliputi Amerika Serikat, China, Jepang, dan Vietnam yang selama ini menjadi pasar potensial bagi produk perikanan berkualitas dari kawasan timur Indonesia.

Peningkatan nilai ekspor tersebut menunjukkan pentingnya penguatan sistem karantina dan pengawasan mutu untuk menjaga kepercayaan pasar internasional terhadap produk perikanan asal Maluku.

"Kami terus mendorong penerapan standar karantina dan biosekuriti yang baik di setiap unit usaha perikanan. Dengan mutu yang terjaga, produk tuna Maluku akan semakin diterima pasar global dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah," ujarnya.

Ia menambahkan sinergi antara BKHIT Maluku dan pelaku usaha perikanan diharapkan dapat memperkuat sistem jaminan mutu hasil perikanan, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan kontribusi sektor perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan perolehan devisa negara.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memeriksa sebanyak 7,7 ton bawang merah yang akan dikirim dari Ambon menuju Pulau Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.

Kepala BKHIT Maluku Willy Indra Yunan di Ambon, Senin, mengatakan pemeriksaan terhadap 7.740 kilogram bawang merah tersebut merupakan bagian dari pengawasan lalu lintas komoditas pertanian antarwilayah untuk mencegah penyebaran Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK).

"Setiap komoditas pertanian yang akan dilalulintaskan antararea wajib melalui pemeriksaan karantina. Melalui pemeriksaan fisik dan verifikasi dokumen, kami memastikan media pembawa yang dikirim bebas dari OPTK berbahaya serta memenuhi ketentuan yang berlaku," katanya.

Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan oleh pejabat karantina di Satuan Pelayanan Pattimura sebelum komoditas diberangkatkan ke daerah tujuan. Proses tersebut meliputi pemeriksaan kondisi fisik bawang merah, identifikasi kemungkinan adanya hama atau penyakit tumbuhan, serta pengecekan kelengkapan dokumen karantina.

Menurut Willy, langkah tersebut penting untuk menjaga keamanan pangan sekaligus melindungi sektor pertanian di daerah tujuan dari ancaman masuk dan tersebarnya hama maupun penyakit tumbuhan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi.

"Bawang merah merupakan salah satu komoditas pangan strategis. Karena itu, kami memastikan produk yang dikirim dalam kondisi sehat, aman, dan tidak membawa organisme pengganggu yang dapat berdampak terhadap produksi pertanian di wilayah penerima," ujarnya.

Ia mengatakan BKHIT memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan hayati melalui pengawasan lalu lintas hewan, ikan, tumbuhan, serta produk turunannya yang masuk maupun keluar suatu wilayah.

Selain melakukan tindakan karantina, lanjutnya, BKHIT juga bertugas memberikan jaminan kesehatan dan keamanan komoditas yang diperdagangkan antarwilayah maupun untuk kebutuhan ekspor dan impor, sehingga mendukung kelancaran distribusi pangan nasional.

Dirinya menambahkan pihaknya terus mengedepankan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dan pelayanan yang cepat kepada pelaku usaha agar distribusi komoditas pertanian dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan aspek biosekuriti.

"Kami berkomitmen memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Di sisi lain, pengawasan tetap dilakukan secara optimal untuk mencegah penyebaran hama dan penyakit yang dapat mengancam ketahanan pangan serta kelestarian sumber daya hayati," katanya.

BKHIT Maluku juga mengimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu melaporkan serta memeriksakan komoditas pertanian, perikanan, maupun peternakan yang akan dilalulintaskan antarwilayah agar seluruh persyaratan karantina dapat dipenuhi.

Dengan pengawasan tersebut, BKHIT Maluku berharap distribusi pangan ke berbagai daerah, termasuk Pulau Weda di Maluku Utara, dapat berlangsung aman, lancar, dan mendukung upaya menjaga ketahanan pangan nasional.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Kami telah menyiapkan penyaluran sapi bantuan Presiden RI untuk masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku dan akan disalurkan dua hari menjelang hari raya kurban,

Ambon (ANTARA) - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban untuk masyarakat di 11 kabupaten/kota di Provinsi Maluku menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada 27 Mei 2026.

“Kami telah menyiapkan penyaluran sapi bantuan Presiden RI untuk masyarakat di 11 kabupaten/kota di Maluku dan akan disalurkan dua hari menjelang hari raya kurban,” kata Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf di Ambon, Selasa.

Fahmi menjelaskan, bantuan hewan kurban dari Presiden tahun ini terdiri atas beberapa jenis sapi unggulan, yakni Brahmana, Limousin, Bali, dan Ongole dengan bobot hingga mencapai 980 kilogram.

Menurut dia, bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat kepada masyarakat Maluku dalam menyambut Idul Adha sekaligus memastikan masyarakat dapat menerima hewan kurban dengan kualitas terbaik.

Ia mengatakan, seluruh sapi bantuan Presiden telah melalui pemeriksaan kesehatan oleh petugas veteriner guna memastikan hewan dalam kondisi sehat dan layak untuk dijadikan kurban.

Selain bantuan dari Presiden RI, Pemerintah Provinsi Maluku juga menyalurkan bantuan hewan kurban dari Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa kepada masyarakat.

“Sapi bantuan gubernur berasal dari Kabupaten Seram Bagian Barat dengan jenis Ongole dan bobot sekitar 700 kilogram,” ujarnya.

Pihaknya berharap sapi bantuan Presiden Prabowo itu dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saat Idul Adha nanti.

Fahmi menambahkan, hewan kurban bantuan gubernur tersebut telah diperiksa oleh Dinas Pertanian Maluku dan telah mengantongi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH).

“Dokumen SKKH menyatakan ternak dalam kondisi sehat, aman, bebas dari penyakit menular, dan layak dijadikan hewan kurban,” katanya.

Pemerintah Provinsi Maluku juga terus melakukan pengawasan terhadap kesehatan hewan kurban di berbagai daerah guna memastikan pelaksanaan Idul Adha berjalan aman dan sesuai ketentuan kesehatan hewan.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026