Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia defisit US$1,61 miliar pada Mei 2026. Kondisi ini terjadi setelah sebelumnya surplus selama 70 bulan berturut-turut.

"Defisit pada Mei 2026 disebabkan karena komoditas migas yang minus US$3,76 miliar dengan penyumbang defisit komoditas migas dari hasil minyak dan juga minyak mentah," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers, Rabu (1/7).

Defisit ini terjadi karena kinerja ekspor yang tercatat US$23,20 miliar jauh lebih rendah dibandingkan impor yang tercatat sebesar US$24,81miliar per Mei 2026.

Ekspor

Ekspor Indonesia tercatat sebesar US$23,20 miliar sepanjang Mei 2026. Realisasi ini turun 5,73 persen dibandingkan periode yang sama 2025 yang sebesar US$24,61 miliar (year on year/yoy).

Ekspor migas anjlok 31,56 persen (yoy) dari US$1,11 miliar menjadi US$760 juta. Begitu juga nonmigas anjlok 4,50 persen (yoy) dari US$23,50 miliar menjadi US$22,45 miliar pada Mei 2026.

[Gambas:Youtube]

Semua sektor ekspor nonmigas anjlok. Industri pengolahan tercatat US$19,05 miliar atau turun 3,59 persen dibandingkan Mei 2025 yang sebesar US$19,76 miliar.

Pertambangan dan lainnya tercatat sebesar US$2,89 miliar atau turun 7,03 persen dari tahun sebelumnya yang US$3,11 miliar.

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan juga anjlok 20,43 persen dari US$630 juta pada Mei 2025 menjadi US$500 juta pada Mei 2026.

Impor

Impor Indonesia tercatat sebesar US$24,81 miliar sepanjang Mei 2026. Angka ini naik 22,16 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar US$20,31 miliar.

Impor terdiri dari migas sebesar US$4,51 miliar atau melesat 70,78 persen (yoy) dan nonmigas sebesar US$20,30 miliar atau naik 14,89 persen (yoy).

Berdasarkan sektornya, impor barang konsumsi tercatat sebesar US$2,23 miliar atau naik 21,99 persen (yoy). Lalu, bahan baku/penolong sebesar US$17,58 miliar atau naik 25,17 persen (yoy).

Kemudian sektor barang modal tercatat US$5 miliar atau naik 12,70 persen dari Mei 2025 yang sebesar US$4,44 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Indonesia secara kumulatif selama Januari–Mei 2026 mencapai US$115,36 miliar, meningkat 3,02% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar US$111,98 miliar.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan peningkatan ekspor pada lima bulan pertama tahun ini terutama ditopang oleh kinerja ekspor nonmigas, khususnya dari sektor industri pengolahan.

"Total nilai ekspor pada Januari–Mei 2026 mengalami peningkatan sebesar 3,02% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Andil utama peningkatan nilai ekspor disumbang oleh sektor industri pengolahann sebesar 5,38%," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/7/2026).

BPS mencatat nilai ekspor nonmigas selama Januari–Mei 2026 mencapai US$110,19 miliar, naik 3,89% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$106,06 miliar. Sebaliknya, ekspor migas turun 12,71% menjadi US$5,17 miliar dari US$5,92 miliar.

Berdasarkan sektornya, ekspor nonmigas dari industri pengolahan menjadi penopang utama dengan nilai mencapai US$94,62 miliar, meningkat 6,80% dibandingkan Januari–Mei 2025 yang sebesar US$88,60 miliar.

Di sisi lain, ekspor dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan turun 24,95% menjadi US$2,10 miliar, sedangkan ekspor sektor pertambangan dan lainnya menurun 8,14% menjadi US$13,47 miliar.

Dari sisi negara tujuan, nilai ekspor nonmigas ke China meningkat dari US$24,25 miliar menjadi US$28,54 miliar. Ekspor ke Amerika Serikat juga naik dari US$12,11 miliar menjadi US$12,73 miliar, begitu pula ke Asean dari US$21,48 miliar menjadi US$22,13 miliar, India dari US$7,28 miliar menjadi US$7,43 miliar, dan Uni Eropa dari US$7,76 miliar menjadi US$7,99 miliar.

Sementara itu, nilai ekspor ke kelompok negara tujuan lainnya tercatat turun dari US$33,18 miliar pada Januari–Mei 2025 menjadi US$31,37 miliar pada periode yang sama tahun ini.

Mataram (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyiapkan transformasi tata kelola industri perikanan melalui kebijakan berbasis data sebagai fondasi dalam aspek pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan.

Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan data yang akurat dan bukan sekadar asumsi agar bisa meningkatkan kesejahteraan nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya kelautan.

"Kami tidak ingin membuat kebijakan berdasarkan perasaan. Kami ingin bangun kebijakan yang berbasis bukti, sehingga setiap keputusan benar-benar lahir dari data yang valid dan mampu menjawab persoalan masyarakat," ujar dia dalam pertemuan tahunan Komite Pengelola Bersama Perikanan di Mataram, Selasa.

Nusa Tenggara Barat diapit oleh dua wilayah pengelolaan perikanan atau WPP mencakup WPP 573 di Samudera Hindia dan WPP 713 di Laut Flores yang menjadikan provinsi ini memiliki potensi besar dalam sektor perikanan.

Iqbal mengatakan potensi yang besar tersebut harus didukung sistem data yang akurat agar pengelolaan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Menurut dia, keterbatasan data masih menjadi persoalan mendasar dalam penyusunan kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang membuat sejumlah program belum sepenuhnya memberikan dampak optimal bagi masyarakat, terkhusus nelayan.

Pemerintah NTB mengajak seluruh pihak mulai dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga riset, hingga pelaku usaha untuk ikut terlibat dalam membangun sistem data perikanan yang terintegrasi dan berkualitas.

"Mekanisme kolaboratif yang mampu menghasilkan data berkualitas diperlukan sebagai fondasi pengambilan kebijakan," kata Iqbal.

Lebih lanjut ia menyampaikan pengelolaan perikanan berkelanjutan juga harus didukung ekosistem usaha yang sehat. Seluruh mata rantai usaha mulai dari nelayan, industri pengolahan hingga pemasaran perlu saling terhubung agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Berkaca pada praktik di berbagai negara maju, imbuh Iqbal, sektor perikanan telah ditempatkan sebagai bagian dari ketahanan nasional yang membuat lapangan usaha tersebut layak memperoleh dukungan dan perlindungan pemerintah.

"Keberhasilan sektor perikanan hanya dapat dicapai apabila seluruh rantai usaha saling menguatkan dan tumbuh bersama," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan NTB Muslim mengatakan posisi NTB yang berada dalam dua wilayah pengelolaan perikanan nasional menjadi modal strategis untuk mengembangkan komoditas perikanan yang berdaya saing global.

Pemerintah NTB berkomitmen menyelesaikan persoalan administrasi nelayan dalam hal percepatan penerbitan E-Pas Kecil yang menjadi syarat untuk mengakses bahan bakar bersubsidi.

Dinas Kelautan dan Perikanan NTB mencatat jumlah nelayan saat ini ada lebih dari 60 ribu orang, sehingga penyelesaian administrasi dilakukan secara terkoordinasi bersama pemerintah kabupaten dan kota agar tidak lagi menjadi beban yang harus diurus sendiri oleh para nelayan.

"Masa depan sektor perikanan tidak hanya ditentukan oleh melimpahnya sumber daya laut, tetapi juga oleh kemampuan menghadirkan kebijakan yang tepat, berbasis data, dan didukung kolaborasi seluruh pemangku kepentingan," pungkas Muslim.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Ambon (ANTARA) - Langit di atas Teluk Ambon masih diselimuti gelap ketika La Hamid perlahan mendorong perahu kayunya meninggalkan bibir pantai. Sebuah lampu kecil di buritan menjadi satu-satunya penerang yang menemaninya membelah laut yang tenang.

Gulungan tali, jaring, dan kotak penyimpanan ikan telah tersusun rapi di dalam perahu, menjadi penanda dimulainya rutinitas yang telah dijalani nelayan berusia 48 tahun itu selama puluhan tahun.

Bagi La Hamid, laut bukan sekadar tempat mencari nafkah. Laut adalah ruang kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap dini hari ia berlayar dengan harapan yang selalu sama: cuaca bersahabat, ikan melimpah, dan hasil tangkapan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Namun, La Hamid mungkin tak pernah membayangkan bahwa sebagian ikan yang ia tangkap akan menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi samudra.

Dari Teluk Ambon, hasil tangkapannya diproses di unit pengolahan, diperiksa mutunya, memperoleh sertifikat kesehatan, lalu dikemas dalam kontainer berpendingin sebelum diberangkatkan menuju Jepang, China, Amerika Serikat, Vietnam, dan berbagai negara lainnya. Perjalanan panjang itu menjadikan hasil tangkapan nelayan tradisional Maluku sebagai bagian dari rantai perdagangan global.

Di balik setiap kontainer yang meninggalkan Pelabuhan Yos Sudarso Ambon, tersimpan kerja keras banyak tangan, mulai dari nelayan yang melaut sejak dini hari, pelaku usaha yang mengolah hasil tangkapan, pemerintah yang membina, hingga petugas karantina yang memastikan setiap produk perikanan Maluku memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang diakui dunia.

Peluang pasar global

Sebagai provinsi kepulauan yang sekitar 92 persen wilayahnya berupa lautan, Maluku menjadikan laut bukan hanya bentang alam, melainkan juga sumber kehidupan.

Bagi nelayan kecil seperti La Hamid, hamparan laut adalah ruang mencari nafkah sekaligus tempat menggantungkan harapan. Kekayaan sumber daya perikanan berkualitas tinggi menjadi modal utama yang dipertaruhkan setiap kali mereka berlayar.

Tuna sirip kuning, cakalang, tongkol, hingga berbagai jenis ikan pelagis menjadi komoditas unggulan yang selama ini menopang perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir. Komoditas-komoditas tersebut juga menjadi tulang punggung ekspor Maluku ke pasar internasional.

Potensi itu kini mulai menunjukkan hasil yang semakin nyata. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku mencatat nilai ekspor daerah sepanjang Januari hingga April 2026 mencapai 16,54 juta dolar Amerika Serikat, meningkat 37,04 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 12,07 juta dolar AS.

Menurut BPS Maluku, peningkatan tersebut sepenuhnya ditopang oleh ekspor komoditas nonmigas, terutama ikan dan udang.

Selama periode itu, Tiongkok menjadi tujuan utama ekspor Maluku dengan nilai mencapai 15,33 juta dolar AS atau sekitar 92,69 persen dari total ekspor daerah. Sementara itu, sebagian lainnya dikirim ke Hong Kong melalui Pelabuhan Yos Sudarso Ambon dan Pelabuhan Tual.

Dominasi sektor perikanan menegaskan bahwa laut masih menjadi penggerak utama perekonomian Maluku. Namun, melimpahnya sumber daya laut saja tidak otomatis membuka akses ke pasar global. Agar dapat bersaing di tingkat internasional, setiap produk perikanan harus mampu memenuhi standar mutu, keamanan pangan, dan persyaratan karantina yang semakin ketat dari negara tujuan ekspor.

Mutu menjadi paspor ekspor

Angka ekspor yang dicatat Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku sedikit banyaknya terkalkulasi dari hasil tangkapan ribuan nelayan di pesisir, termasuk La Hamid dan rekan-rekannya.

Namun, sebelum tiba di meja makan konsumen di berbagai negara, ikan-ikan tersebut harus melalui perjalanan yang tak kalah panjang dibanding pelayaran para nelayan saat melaut.

Setiap hasil tangkapan harus melewati serangkaian tahapan yang ketat, mulai dari penanganan di unit pengolahan, penerapan standar keamanan pangan, pemeriksaan kesehatan ikan, hingga penerbitan berbagai sertifikat yang menjadi syarat wajib untuk memasuki pasar ekspor.

Di sinilah peran Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (Badan Mutu KKP) Ambon menjadi sangat penting. Lembaga ini memastikan setiap produk perikanan yang meninggalkan Maluku telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan.

Upaya tersebut diperkuat melalui Tim Percepatan Ekspor Maluku yang melibatkan Badan Mutu KKP Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku, Bea Cukai Ambon, Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku. Melalui kolaborasi lintas instansi ini, berbagai kendala ekspor diselesaikan secara terpadu sehingga proses pengiriman produk perikanan menjadi lebih efektif.

Sinergi tersebut membuahkan hasil. Pada awal 2026, tim berhasil mendorong ekspor 18 ton tuna beku dan ikan julung-julung beku ke Jepang dengan nilai mencapai 76.346,58 dolar AS atau sekitar Rp1,28 miliar.

Sekretaris Tim Percepatan Ekspor Maluku, Zainab Usemahu, mengatakan tren ekspor perikanan Maluku sejak 2025 hingga awal 2026 terus menunjukkan peningkatan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi lintas instansi mampu mempercepat peningkatan daya saing produk perikanan daerah di pasar internasional.

Pendampingan yang dilakukan Badan Mutu KKP pun tidak berhenti pada pemeriksaan administrasi. Layanan tersebut mencakup inspeksi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP), sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), pendampingan melalui aplikasi SIAP MUTU, hingga penerbitan Health Certificate sebagai jaminan bahwa produk perikanan telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan yang dipersyaratkan negara tujuan ekspor.

Menjaga kepercayaan pasar

Menembus pasar internasional tidak cukup hanya dengan menghasilkan ikan berkualitas. Kepercayaan pembeli juga harus dijaga melalui sistem pengawasan yang memastikan setiap produk aman dikonsumsi dan memenuhi standar negara tujuan. Peran tersebut dijalankan oleh Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku.

Kepala BKHIT Maluku, Willy Indra Yunan, mengatakan pihaknya secara rutin melakukan monitoring dan surveilan terhadap penerapan Cara Karantina Ikan yang Baik (CKIB) di berbagai instalasi karantina ikan.

Pengawasan dilakukan terhadap produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna melalui pemeriksaan fasilitas, sistem manajemen mutu, kelengkapan dokumen pendukung, hingga penerapan standar operasional perusahaan.

"Melalui pengawasan yang konsisten, kami memastikan setiap tahapan operasional berjalan sesuai standar sehingga produk Frozen Tuna dan Fresh Tuna yang dipasarkan memiliki mutu terbaik dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional," kata Willy.

Menurutnya, penerapan CKIB tidak hanya bertujuan mencegah penyebaran penyakit ikan, tetapi juga menjadi jaminan kualitas yang menentukan tingkat kepercayaan pembeli di pasar global.

Upaya menjaga mutu dan keamanan tersebut membuahkan hasil. Sepanjang 2025, nilai ekspor perikanan Maluku mencapai 54,30 juta dolar AS, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 44,79 juta dolar AS.

Di antara berbagai komoditas yang diperdagangkan, tuna menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar. Produk seperti Frozen Yellowfin Tuna Loin, fillet, dan berbagai olahan tuna lainnya menempati posisi kedua sebagai komoditas ekspor perikanan terbesar setelah udang vaname.

Kini, produk-produk perikanan asal Maluku telah menembus berbagai pasar dunia, mulai dari Amerika Serikat, Jepang, China, Vietnam, hingga sejumlah negara lainnya.

Di balik keberhasilan itu, terdapat rantai pengawasan yang bekerja tanpa henti untuk menjaga satu hal yang paling berharga dalam perdagangan internasional: kepercayaan.

Pintu kerja sama berbagai sektor

Meningkatnya kinerja ekspor perikanan tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga membuka peluang kerja sama yang semakin luas dengan berbagai negara. Salah satunya datang dari Jepang, yang melihat Maluku sebagai mitra potensial dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan.

Peluang tersebut mengemuka dalam pertemuan antara Pemerintah Provinsi Maluku dan Konsulat Jenderal Jepang. Dalam pertemuan itu, kedua pihak menjajaki berbagai bentuk kolaborasi, dengan sektor perikanan menjadi salah satu fokus utama.

Wakil Gubernur Maluku, Abdullah Vanath, menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap peluang investasi dan kerja sama yang terjalin mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama nelayan kecil seperti La Hamid yang menjadi ujung tombak sektor perikanan daerah.

Di sisi lain, Konsul Jenderal Jepang, Takonai, menilai Maluku memiliki potensi besar, baik di sektor perikanan tangkap maupun budidaya.

Potensi tersebut, menurutnya, dapat dikembangkan melalui kerja sama yang mencakup alih teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan rantai pasok, hingga peningkatan standar mutu produk ekspor agar semakin kompetitif di pasar global.

Bagi Maluku, kerja sama semacam ini bukan sekadar membuka akses pasar baru. Lebih dari itu, kolaborasi tersebut menjadi peluang untuk memperkuat daya saing sektor perikanan dari hulu hingga hilir, sehingga hasil laut yang ditangkap nelayan lokal tidak hanya bernilai lebih tinggi, tetapi juga mampu mempertahankan kepercayaan pasar internasional dalam jangka panjang.

Perjalanan ikan dari nelayan Maluku

Menjelang sore, La Hamid kembali menambatkan perahu kayunya di dermaga kecil di Teluk Ambon. Sepintas, rutinitas itu tampak sama seperti yang dijalani ribuan nelayan lain di Maluku. Ia menurunkan hasil tangkapan, menjual sebagian kepada pengepul, lalu bersiap menyambut dini hari berikutnya untuk kembali melaut.

Namun, perjalanan ikan yang ditangkapnya tidak berakhir di dermaga.

Dari tangan para nelayan, ikan-ikan itu melanjutkan perjalanan yang jauh lebih panjang. Hasil tangkapan dibawa ke ruang pendingin dan unit pengolahan, menjalani pengujian mutu di laboratorium, melewati pemeriksaan karantina, memperoleh berbagai sertifikat, lalu diberangkatkan melalui pelabuhan ekspor hingga akhirnya tersaji di meja makan konsumen di berbagai belahan dunia.

Rangkaian perjalanan itu memperlihatkan bahwa laut Maluku bukan sekadar sumber penghidupan bagi masyarakat pesisir. Laut juga menjadi jembatan yang menghubungkan kerja keras para nelayan dengan rantai perdagangan global, tempat kualitas, keamanan pangan, dan kepercayaan menjadi mata uang yang sama berharganya dengan hasil tangkapan itu sendiri.

Selama mutu terus dijaga, standar internasional dipenuhi, dan kolaborasi antarlembaga semakin diperkuat, hasil laut Maluku akan terus mendapat tempat di pasar dunia.

Setiap kali sebuah kontainer meninggalkan Pelabuhan Ambon menuju negeri yang jauh, yang ikut berlayar bukan hanya ikan-ikan terbaik dari laut Maluku, melainkan juga harapan, ketekunan, dan kerja keras nelayan seperti La Hamid, sosok-sosok yang setiap dini hari kembali mengarungi laut dengan keyakinan bahwa ombak selalu membawa peluang bagi masa depan yang lebih baik.

Editor: Dadan Ramdani
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah menyatakan produk olahan perikanan Indonesia membidik pasar Arab Saudi dengan potensi transaksi mencapai 800 ribu dolar AS hingga 1 juta dolar AS.

Kepala Indonesia Trade Promotion Center (ITPC) Jeddah Bagas Haryotejo, dalam pernyataan, yang terkonfirmasi di Jakarta, Sabtu, mengatakan pembeli dari Arab Saudi, TamaizAsia Trading, menunjukkan ketertarikan dengan produk perikanan dari pelaku usaha Indonesia, JAPFA, dalam business matching yang difasilitasi Kementerian Perdagangan.

Menurut Bagas, business matching tersebut ini membuka peluang besar bagi peningkatan ekspor produk pangan olahan Indonesia ke Arab Saudi.

"Selain menyasar konsumen lokal Arab Saudi, produk Indonesia juga berpotensi masuk ke rantai pasok konsumsi bagi jemaah haji dan umrah dari berbagai negara yang secara keseluruhan diperkirakan bernilai sekitar Rp50 triliun. Dalam kerja sama yang tengah dijajaki, potensi transaksi JAFPA dan Tamaiz mencapai sebesar 800 ribu dolar AS hingga 1 juta dolar AS," kata Bagas.

Produk olahan perikanan tersebut meliputi bakso ikan, nuget ikan, nuget udang, hingga filet ikan nila.

Menurut dia, sebagai tindak lanjut penjajakan tersebut, Tamaiz Asia Trading akan membawa sampel produk untuk pengujian pasar, sementara JAPFA menyiapkan daftar harga berbagai varian produk sebelum memasuki tahap negosiasi lebih rinci.

ITPC Jeddah juga akan memfasilitasi pertemuan lanjutan secara daring untuk membahas aspek teknis maupun komersial.

Bagas mengatakan peluang tersebut diharapkan menjadi pintu masuk bagi lebih banyak produk pangan olahan Indonesia untuk memperluas pasar di Arab Saudi dan kawasan sekitarnya.

Perwakilan Tamaiz Asia Trading, Saeed Alamoudi mengatakan Indonesia memiliki peluang besar memasok produk makanan halal ke Arab Saudi mengingat besarnya jumlah jamaah haji dan umrah asal Indonesia setiap tahun.

Menurut dia, produk pangan Indonesia tidak hanya berpeluang memenuhi kebutuhan jamaah Indonesia, tetapi juga masyarakat Arab Saudi dan negara-negara di kawasan tersebut.

"Fakta ini merupakan peluang untuk produk-produk makanan halal Indonesia agar dapat dipasarkan secara masif di Arab Saudi. Tidak hanya konsumen Indonesia, tetapi juga konsumen lokal Arab Saudi dan negara kawasan sekitar," kata Alamoudi.

Lebih lanjut, Bagas menambahkan masyarakat Arab Saudi memiliki konsumsi yang tinggi terhadap produk olahan boga bahari, terutama produk beku yang praktis, memiliki masa simpan panjang, dan harga yang kompetitif.

Ia menilai JAPFA memiliki kesiapan memasok pasar Arab Saudi dalam skala besar karena telah memiliki kapasitas produksi yang memadai, memenuhi standar keamanan pangan internasional, serta terdaftar di Saudi Food and Drug Authority (SFDA) sebagai eksportir produk olahan berbasis ikan.

Pada Januari-April 2026, nilai perdagangan Indonesia dan Arab Saudi mencapai 1,58 miliar dolar AS, terdiri atas ekspor Indonesia sebesar 675,8 juta dolar AS dan impor sebesar 912,1 juta dolar AS.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Di Sintang, Kalimantan Barat, budidaya ikan gabus tengah dibidik menjadi cara baru merawat lahan gambut.

Gagasannya sederhana: ketika masyarakat membudidayakan ikan gabus di rawa gambut, kawasan tersebut akan dijaga tetap tergenang air agar ikan dapat hidup. Gambut yang terus basah lebih tahan terhadap kekeringan dan jauh lebih kecil risikonya terbakar saat musim kemarau.

Harapan itu tumbuh seiring berkembangnya industri pengolahan ikan gabus di Sintang. Salah satunya PT Semesta Sintang Lestari (SSL), yang mengolah ikan gabus menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari kapsul albumin hingga biskuit tinggi protein.

Head of Finance and Production PT SSL Elfira Wahdalia mengatakan meningkatnya permintaan ikan gabus diharapkan mendorong lebih banyak masyarakat membudidayakan ikan tersebut.

"Harapannya, banyak yang berbudidaya ikan gabus. Petani bisa memanfaatkan rawa gambut mereka, sehingga gambutnya tetap basah," kata Elfira saat ditemui Katadata, Kamis (25/6).

Produk berbasis ikan gabus produksi PT Semesta Sintang Lestari (Ajeng Dwita Ayuningtyas I Katadata)

Kabupaten Sintang memiliki wilayah sekitar 2,16 juta hektare, menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat. Wilayah ini berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang memiliki jaringan sungai, danau, dan rawa sebagai habitat berbagai ikan air tawar, termasuk ikan gabus.

Menjaga lahan gambut tetap basah menjadi penting karena ekosistem ini mudah terbakar bila dikeringkan untuk perkebunan atau aktivitas lain. Saat terbakar, api di lahan gambut sulit dipadamkan dan dapat memicu bencana besar bagi masyarakat. Kebakaran gambut juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer sehingga memperparah perubahan iklim.

Bencana kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menjadi pengingat besarnya risiko tersebut. Saat itu, kebakaran yang melanda Sumatra dan Kalimantan memicu kabut asap lintas negara. Di Kalimantan Barat saja, sekitar 178 ribu hektare hutan dan lahan hangus terbakar.

Budidaya ikan di rawa gambut diharapkan berkembang menjadi sumber penghidupan yang lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, masyarakat memiliki alternatif selain aktivitas yang selama ini banyak menekan ekosistem, seperti pertambangan tanpa izin (PETI) maupun pembukaan lahan untuk perkebunan monokultur.

Perkebunan Sawit, Sintang, Kalimantan Barat (Google Earth)

Saat ini, perekonomian Sintang masih bertumpu pada sektor perkebunan, terutama sawit dan karet. Kabupaten ini menjadi rumah bagi sekitar 40 perusahaan sawit. Di sisi lain, pertambangan emas tanpa izin juga masih marak dan turut menurunkan kualitas habitat ikan di sungai maupun rawa.

Jika masyarakat memeroleh nilai ekonomi dari budidaya ikan, tekanan terhadap lingkungan diharapkan ikut berkurang. Meski demikian, upaya melindungi habitat alami ikan tetap tidak bisa ditinggalkan.

Menjaga Habitat Ikan Liar

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Muhammad Iqbal mengatakan, budidaya ikan dengan keramba di rawa gambut memang dapat membantu dalam mempertahankan ekosistem tersebut, terutama pada kawasan gambut yang dalam.

"Bisa, kalau rawanya dalam," ujarnya.

Namun, isunya adalah bagaimana menyetarakan kualitas ikan budidaya dengan ikan liar. Sebagai ikan predator, gabus memeroleh protein dari memangsa ikan-ikan kecil di alam.

"Belum tentu protein yang dihasilkan gabus budidaya sama dengan yang liar," katanya.

Karena itu, menjaga habitat ikan di alam tetap menjadi pekerjaan penting. Pemerintah Kabupaten Sintang mempertahankan sejumlah danau sebagai kawasan lindung, tempat ikan berkembang biak sebelum kembali ke sungai saat permukaan air surut.

"Jadi tempat ini harus ada. Kalau tidak kita lindungi, ke mana lagi ikan lari?" kata Iqbal.

Menurut dia, danau-danau lindung menjadi semacam lumbung ikan bagi perairan tawar Sintang, terutama ketika sungai tertekan oleh pencemaran, termasuk limbah dari aktivitas pertambangan emas.

Di Sintang, Kalimantan Barat, budidaya ikan gabus tengah dibidik menjadi cara baru merawat lahan gambut.

Gagasannya sederhana: ketika masyarakat membudidayakan ikan gabus di rawa gambut, kawasan tersebut akan dijaga tetap tergenang air agar ikan dapat hidup. Gambut yang terus basah lebih tahan terhadap kekeringan dan jauh lebih kecil risikonya terbakar saat musim kemarau.

Harapan itu tumbuh seiring berkembangnya industri pengolahan ikan gabus di Sintang. Salah satunya PT Semesta Sintang Lestari (SSL), yang mengolah ikan gabus menjadi berbagai produk bernilai tambah, mulai dari kapsul albumin hingga biskuit tinggi protein.

Head of Finance and Production PT SSL Elfira Wahdalia mengatakan meningkatnya permintaan ikan gabus diharapkan mendorong lebih banyak masyarakat membudidayakan ikan tersebut.

"Harapannya, banyak yang berbudidaya ikan gabus. Petani bisa memanfaatkan rawa gambut mereka, sehingga gambutnya tetap basah," kata Elfira saat ditemui Katadata, Kamis (25/6).

Produk berbasis ikan gabus produksi PT Semesta Sintang Lestari (Ajeng Dwita Ayuningtyas I Katadata)

Kabupaten Sintang memiliki wilayah sekitar 2,16 juta hektare, menjadikannya kabupaten terluas ketiga di Kalimantan Barat. Wilayah ini berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Kapuas yang memiliki jaringan sungai, danau, dan rawa sebagai habitat berbagai ikan air tawar, termasuk ikan gabus.

Menjaga lahan gambut tetap basah menjadi penting karena ekosistem ini mudah terbakar bila dikeringkan untuk perkebunan atau aktivitas lain. Saat terbakar, api di lahan gambut sulit dipadamkan dan dapat memicu bencana besar bagi masyarakat. Kebakaran gambut juga melepaskan emisi karbon dalam jumlah besar ke atmosfer sehingga memperparah perubahan iklim.

Bencana kebakaran hutan dan lahan pada 2015 menjadi pengingat besarnya risiko tersebut. Saat itu, kebakaran yang melanda Sumatra dan Kalimantan memicu kabut asap lintas negara. Di Kalimantan Barat saja, sekitar 178 ribu hektare hutan dan lahan hangus terbakar.

Budidaya ikan di rawa gambut diharapkan berkembang menjadi sumber penghidupan yang lebih ramah lingkungan. Dengan begitu, masyarakat memiliki alternatif selain aktivitas yang selama ini banyak menekan ekosistem, seperti pertambangan tanpa izin (PETI) maupun pembukaan lahan untuk perkebunan monokultur.

Perkebunan Sawit, Sintang, Kalimantan Barat (Google Earth)

Saat ini, perekonomian Sintang masih bertumpu pada sektor perkebunan, terutama sawit dan karet. Kabupaten ini menjadi rumah bagi sekitar 40 perusahaan sawit. Di sisi lain, pertambangan emas tanpa izin juga masih marak dan turut menurunkan kualitas habitat ikan di sungai maupun rawa.

Jika masyarakat memeroleh nilai ekonomi dari budidaya ikan, tekanan terhadap lingkungan diharapkan ikut berkurang. Meski demikian, upaya melindungi habitat alami ikan tetap tidak bisa ditinggalkan.

Menjaga Habitat Ikan Liar

Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang Muhammad Iqbal mengatakan budidaya ikan dengan keramba di rawa gambut memang dapat membantu mempertahankan ekosistem tersebut, terutama pada kawasan gambut yang dalam.

"Bisa, kalau rawanya dalam," ujarnya.

Namun, menurut Iqbal, kualitas ikan budidaya tetap bergantung pada pakan yang diberikan. Sebagai ikan predator, gabus memperoleh protein dari memangsa ikan-ikan kecil di alam. Karena itu, kandungan protein ikan budidaya belum tentu sama dengan ikan liar.

"Belum tentu protein yang dihasilkan gabus budidaya sama dengan yang liar," katanya.

Karena itu, menjaga habitat ikan di alam tetap menjadi pekerjaan penting. Pemerintah Kabupaten Sintang mempertahankan sejumlah danau sebagai kawasan lindung, tempat ikan berkembang biak sebelum kembali ke sungai saat permukaan air surut.

"Jadi tempat ini harus ada. Kalau tidak kita lindungi, ke mana lagi ikan lari?" kata Iqbal.

Menurut dia, danau-danau lindung menjadi semacam lumbung ikan bagi perairan tawar Sintang, terutama ketika sungai tertekan oleh pencemaran, termasuk limbah dari aktivitas pertambangan emas.

Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Ambon (ANTARA) - Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Namlea, Kabupaten Buru, Maluku, terus memperkuat program pembinaan kemandirian bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) melalui budidaya ikan nila yang menjadi salah satu program unggulan dalam mendukung peningkatan keterampilan dan produktivitas.

Kepala Lapas Kelas III Namlea Muhammad M. Marasabessy dihubungi dari Ambon, Jumat, mengatakan program budidaya ikan nila merupakan bagian dari pembinaan yang diarahkan agar warga binaan memiliki bekal keterampilan yang dapat dimanfaatkan setelah menyelesaikan masa pidana.

"Perikanan menjadi salah satu aspek yang harus kami laksanakan dalam mengimplementasikan 15 Program Aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, selain pertanian, kami tetap konsisten mengembangkan budidaya ikan nila sebagai program pembinaan unggulan di Lapas Namlea," katanya.

Menurut dia, antusiasme masyarakat terhadap hasil budidaya warga binaan menjadi indikator bahwa program pembinaan berjalan dengan baik sekaligus menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi.

Saat ini Lapas Namlea membudidayakan sekitar 4.000 ekor ikan nila yang tersebar di enam kolam bioflok dengan berbagai ukuran. Jumlah tersebut terdiri atas 1.000 ekor nila super, 3.000 ekor ikan nila ukuran dewasa, serta sekitar 500 ekor benih ikan nila.

Sistem bioflok merupakan metode budidaya ikan yang memanfaatkan kumpulan mikroorganisme untuk mengolah limbah organik di dalam kolam menjadi gumpalan (flok) yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan alami ikan.

Dalam penerapannya, kolam dilengkapi aerasi untuk menjaga kadar oksigen, sementara kualitas air dikontrol melalui penambahan probiotik dan sumber karbon agar mikroorganisme tetap berkembang. Metode ini dinilai mampu meningkatkan kepadatan tebar ikan, menghemat penggunaan air dan pakan, serta menjaga kualitas lingkungan budidaya.

Ia mengatakan respons positif masyarakat terhadap hasil budidaya perikanan menunjukkan bahwa pemberdayaan warga binaan mampu menghasilkan produk yang bermanfaat sekaligus memberikan nilai tambah bagi proses pembinaan.

Marasabessy berharap pengembangan budidaya ikan nila dapat terus ditingkatkan sehingga tidak hanya mendukung ketahanan pangan di lingkungan lapas, tetapi juga membekali warga binaan dengan keterampilan usaha yang dapat menjadi modal saat kembali ke tengah masyarakat.

Sementara itu, Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Pertanian Kabupaten Buru, Alijah mengapresiasi pengelolaan budidaya ikan nila yang dilakukan warga binaan. Menurutnya, kualitas ikan yang dihasilkan menunjukkan bahwa program pembinaan telah berjalan secara optimal.

"Budidayanya cukup menjanjikan dan ukuran ikannya juga besar-besar. Ini menjadi bukti bahwa warga binaan mampu mengembangkan keterampilan di berbagai bidang, termasuk sektor perikanan," ujarnya.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan dan perdagangan hasil perikanan, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyiapkan aksi korporasi berupa rights issue dan penerbitan surat utang (obligasi) untuk mendukung rencana belanja modal Rp100 miliar pada 2026.

Direktur Keuangan Dua Putra Utama Makmur Adi Winardi mengatakan perseroan tengah memprioritaskan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebagai sumber pendanaan utama untuk ekspansi kapasitas produksi. Pada 2026, volume produksi olahan perikanan untuk diharapkan mencapai 3.100 ton.

“Prioritas kami rights issue, mudah-mudahan bisa terealisasi pada 2026,” ujar Adi, Kamis (25/6/2026).

Melalui aksi korporasi tersebut, DPUM berencana membiayai belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp100 miliar yang akan difokuskan pada penambahan dan modernisasi fasilitas produksi, peningkatan kapasitas pengolahan serta penyimpanan dingin (cold storage), hingga penguatan efisiensi operasional dan rantai pasok.

Adi menilai investasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor, sekaligus memperkuat daya saing perseroan di industri pengolahan hasil laut.

Selain rights issue, DPUM juga membuka opsi pendanaan melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Kombinasi kedua instrumen tersebut dinilai mampu menjaga fleksibilitas keuangan perusahaan sekaligus memastikan ketersediaan dana untuk mendukung agenda ekspansi.

Adi menjelaskan, tambahan kapasitas produksi diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang perseroan. Dengan fasilitas yang lebih modern dan kapasitas yang lebih besar, perusahaan menargetkan peningkatan volume produksi serta efisiensi operasional.

“Kami memandang tahun 2026 sebagai momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan. Dukungan pasar ekspor, penguatan kapasitas produksi, dan strategi ekspansi yang terukur memberikan keyakinan bagi perseroan untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

DPUM juga memastikan insiden kebakaran yang sempat terjadi pada salah satu fasilitasnya tidak memberikan dampak material terhadap operasional perusahaan. Kegiatan produksi dan pemenuhan pesanan pelanggan tetap berjalan normal.

Insiden kebakaran terjadi pada 6 Juli 2026 yang memengaruhi ketiga pabrik DPUM di Pati, Jawa Tengah. Operasional diharapkan kembali normal pada akhir Juni 2026, dan pertengahan Juli 2026 perseroan dapat kembali melakukan ekspor.

Seiring dengan penguatan kapasitas produksi dan prospek peningkatan permintaan ekspor, Adi menyampaikan DPUM menargetkan pendapatan mencapai Rp1,66 triliun pada 2026.

Adapun, laba operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) ditargetkan sebesar Rp84,39 miliar, dan margin laba bersih (NPM) sebesar 0,4%. Perbaikan profit diharapkan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Samarinda (ANTARA) - Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kalimantan Timur terus menggenjot potensi ekonomi biru di Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KKP3K) Kepulauan Derawan dan perairan sekitarnya.

"Kawasan konservasi seluas 285.548,95 hektare di Berau ini merupakan aset sangat penting yang pengelolaannya mulai tahun 2024 telah menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)," kata Sub Koordinator Konservasi Kelautan dan Perikanan DKP Kaltim Yuliana Nidyasari di Samarinda, Selasa.

Penetapan skema BLUD merupakan langkah strategis daerah guna mengoptimalkan sektor kelautan melalui perlindungan ekosistem terumbu karang, mangrove, serta padang lamun.

"Selain berfokus pada pelestarian lingkungan hidup laut, program prioritas ini juga ditujukan khusus untuk mendukung pengembangan sektor ekowisata unggulan daerah," ujar Yuliana.

Dia memaparkan optimalisasi ekowisata diproyeksikan mampu memberi dampak ekonomi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kabupaten Berau.

"Kami ingin memastikan bahwa seluruh kegiatan pemanfaatan kawasan di perairan Derawan ini dapat terus berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak keseimbangan ekosistem laut," tambahnya.

Kajian awal terhadap ekosistem pesisir tersebut menunjukkan adanya potensi ekonomi biru dengan nilai mencapai 317.000 dolar AS setiap tahunnya.

Nilai ekonomi potensial ini tidak terlepas dari tingginya kemampuan penyerapan emisi yang diproyeksikan mencapai lebih dari 69 ribu ton karbondioksida ekuivalen per tahun.

"Dalam meningkatkan aktivitas ekonomi riil masyarakat pesisir, saat ini kami juga sedang menunggu pengesahan Peraturan Gubernur terkait tarif layanan jasa lingkungan guna memperkuat kontribusi terhadap pendapatan asli daerah," jelas Yuliana.

Aturan retribusi tersebut menjadi landasan legal dalam penarikan tarif khusus bagi wisatawan domestik maupun turis asing yang menikmati jasa pariwisata bahari.

"Kawasan perairan Derawan ini telah lama menjadi magnet wisata andalan dunia berkat kekayaan hayatinya, termasuk pesona satwa laut khas seperti pari manta dan hiu paus," ungkap Yuliana.

Berdasarkan hasil identifikasi kelautan terbaru, wilayah pelestarian ini tercatat menyimpan keanekaragaman bawah laut berupa 507 spesies karang keras, 40 spesies karang jamur, serta 52 genus karang lunak.

"Kolaborasi yang erat bersama lembaga swadaya masyarakat, kelompok masyarakat setempat, dan pemerintah kabupaten terus kami perkuat untuk menjaga kelestarian aset bernilai tinggi ini secara berkelanjutan," ujar Yuliana.

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami mendukung investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menghentikan sementara aktivitas dua perusahaan, yakni PT MNS dan PT TFDI, di Kabupaten Siak, Riau, lantaran kedua perusahaan tersebut terbukti memanfaatkan ruang laut tanpa izin.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP Pung Nugroho Saksono menegaskan bahwa setiap pelaku usaha yang memanfaatkan ruang laut wajib memiliki dokumen Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) guna menjaga kelestarian ekosistem pesisir dan laut.

“Kami mendukung investasi dan kegiatan usaha yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, seluruh aktivitas harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Pung Nugroho dalam siaran resmi di Jakarta, Senin.

Pung menjelaskan penghentian sementara yang dilakukan pada Kamis (18/6) merupakan tindak lanjut dari hasil patroli kapal pengawas KP HIU 01.

Berdasarkan pemeriksaan dan konfirmasi dengan pihak manajemen, PT MNS yang merupakan penanam modal dalam negeri serta PT TFDI yang merupakan investor asing terbukti membangun fasilitas di atas ruang laut seluas total sekitar 6.000 meter persegi tanpa izin yang dipersyaratkan.

Sementara itu, Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan Sumono Darwinto, yang memimpin langsung penyegelan di lapangan, merinci bahwa masing-masing perusahaan membangun fasilitas di ruang laut seluas 3.000 meter persegi.

“Penghentian sementara ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut," kata Sumono.

Lebih lanjut, Sumono memaparkan bahwa petugas di lapangan telah memasang papan segel di sejumlah titik.

Pada area PT MNS, penyegelan dilakukan di dua titik lokasi, yaitu pada area pembangunan slipway (dudukan penarikan kapal) dan pembangunan dermaga yang dilakukan melalui aktivitas penimbunan.

Sedangkan di area PT TFDI, penyegelan dilakukan pada empat titik lokasi yang merupakan terminal khusus (tersus) milik perusahaan tersebut.

Kendati demikian, Sumono menyebut kedua perusahaan bersikap kooperatif dan berkomitmen untuk segera mengurus kewajiban perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KKP menyatakan akan terus memastikan setiap aktivitas pemanfaatan ruang laut berjalan sesuai aturan demi mewujudkan tata kelola ruang laut yang tertib, legal dan berkelanjutan.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kota Bogor (ANTARA) - Organisasi nirlaba global Marine Stewardship Council (MSC) mendukung penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WWP) 713 dan 573 untuk memperkuat pengelolaan perikanan berkelanjutan.

Direktur Program MSC Indonesia Hirmen Syofyanto dalam keterangannya yang diterima di Bogor, Jawa Barat, Senin, mengatakan, dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan penyusunan RPP yang diselenggarakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada 18-19 Juni 2026 di Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Kota Bogor.

Pertemuan itu dihadiri perwakilan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP, dinas kelautan dan perikanan provinsi, pelabuhan perikanan, serta mitra pembangunan.

Hirmen menjelaskan pengelolaan perikanan berkelanjutan memerlukan sistem pengelolaan dan kerangka hukum yang kuat.

"MSC memandang penyusunan RPP sebagai langkah strategis untuk memastikan keputusan pengelolaan perikanan dapat berjalan secara terarah, terukur, dan memberikan manfaat jangka panjang," kata Hirmen.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam implementasi pengelolaan perikanan yang berkelanjutan.

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap KKP Syahril Abd. Raup mengatakan RPP menjadi pedoman strategis dalam menjaga keberlanjutan sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"RPP ini memberikan arah pedoman strategis, menyeimbangkan antara kelestarian sumber daya ikan dan peningkatan kesejahteraan," kata Syahril.

Pembahasan dalam pertemuan tersebut meliputi identifikasi isu prioritas pengelolaan sumber daya ikan, lingkungan, tata kelola, serta aspek sosial dan ekonomi di masing-masing wilayah.

Hasil pembahasan akan menjadi masukan dalam penyusunan RPP Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 713 yang meliputi Selat Makassar, Teluk Bone, Laut Flores dan Laut Bali, serta WPPNRI 573 yang mencakup Samudera Hindia selatan Jawa hingga Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat.

Penyusunan RPP di kedua wilayah tersebut diharapkan menghasilkan rencana pengelolaan yang adaptif, berbasis ilmu pengetahuan, serta dapat dievaluasi secara berkala sesuai perkembangan kondisi perikanan dan kebijakan pemerintah.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026