Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp1,84 triliun pada RAPBN 2027.

Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Moch. Irfan Yusuf mengatakan pagu indikatif kementeriannya untuk tahun anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp1,95 triliun, turun 37,12% dibandingkan alokasi 2026. Padahal, kebutuhan anggaran mencapai Rp3,78 triliun.

"Kami mengusulkan tambahan anggaran rupiah murni sebesar Rp1.836.338.918.000 triliun," kata Irfan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, kebutuhan anggaran Kemenhaj pada 2027 mencapai Rp3,78 triliun, yang terdiri atas rupiah murni Rp3,32 triliun dan pembiayaan melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp463,73 miliar.

Irfan menjelaskan bahwa minimnya alokasi anggaran berpotensi mengganggu layanan inti penyelenggaraan haji dan umrah. Risiko tersebut mencakup pembinaan jamaah, layanan administrasi dan dokumen, operasional petugas, akomodasi, transportasi, kesehatan hingga perlindungan jamaah.

Selain itu, keterbatasan anggaran juga dinilai dapat menghambat penguatan tata kelola haji dan umrah serta menurunkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah.

"Yang kedua terkait dengan operasional haji, terganggunya kualitas layanan inti penyelenggaraan haji, layanan pendaftaran, dokumen, petugas, akomodasi, transportasi, kesehatan, dan perlindungan jamaah," ujarnya.

Dia juga menggarisbawahi bahwa keterbatasan anggaran dapat memperlambat pengembangan ekosistem ekonomi haji dan umrah yang tengah menjadi salah satu fokus kementerian.

Di sisi kelembagaan, kekurangan anggaran dinilai berisiko menghambat proses transformasi organisasi kementerian yang baru dibentuk, termasuk penataan organisasi, penguatan tata kelola, pengembangan SDM, dukungan hukum, komunikasi publik hingga pengawasan internal.

Pihaknya pun mengalokasikan kebutuhan dukungan manajemen sebesar Rp1,89 triliun yang mencakup layanan perkantoran, pengelolaan SDM, perencanaan dan penganggaran, hubungan masyarakat, audit internal hingga sarana prasarana kantor.

"Kami berharap pimpinan dan anggota dapat memahami sekaligus menyetujui usulan anggaran kami sehingga kami bisa melaksanakan pelaksanaan haji pada tahun 2027 dengan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya," pungkas Irfan.