Jakarta (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Achmad Azran dan Alfiansyah Bustami yang akrab disapa Komeng mendukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melakukan intervensi harga pangan guna menjaga stabilitas serta keterjangkauan bagi masyarakat di berbagai daerah.

Azran berharap pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto melalui Bapanas mampu memberikan yang terbaik bagi masyarakat, khususnya di sektor pangan.

"Tentunya dengan sinergi ini, kita saling bersama-sama untuk menjalankan program Bapak Presiden kita Pak Prabowo yang tentunya ingin memberikan yang terbaik buat masyarakat," kata Azran sebagaimana keterangan di Jakarta, Kamis.

Senator dari Komite I DPD RI menekankan hal itu saat kunjungan ke Kantor Bapanas bersama Senator Alfiansyah Bustami dari Komite II DPD RI, guna memperkuat sinergi terkait pengawasan program-program pangan yang relevan.

"Hari ini mudah-mudahan dalam silaturahmi ini ada yang bisa disinergikan dalam hajat untuk memenuhi (kebutuhan pangan) masyarakat," ujar Azran.

Sementara itu, Alfiansyah Bustami alias Komeng menegaskan urusan pangan tidak boleh menghadapi persoalan, sehingga masyarakat Indonesia harus mendapatkan akses pangan yang baik, aman, dan terjangkau.

"Pangan urusan perut. Jangan main-main dengan (urusan) perut," tegas Senator Komeng.

Sementara itu, Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyambut baik sinergi bersama DPD RI dalam memperkuat intervensi pangan masyarakat.

Menurutnya sinergi itu dapat memperkuat implementasi berbagai program intervensi pangan dengan lebih tepat sasaran salah satunya penyaluran bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng yang menyasar 33,2 juta keluarga penerima manfaat.

"Kita punya dua program, yang pertama bantuan pangan. Nah ini kan kita berikan kepada 33,2 juta keluarga. Jika berkenan mendampingi, nanti itu sangat bagus. Kami akan sinkronkan dengan Bulog," kata Ketut.

Bapanas mencatat realisasi bantuan pangan beras dan minyak goreng per 29 April telah menyasar hingga 8,3 juta keluarga penerima manfaat. Sebanyak 166,2 juta kilogram (kg) beras dan 33,2 juta liter minyak goreng telah terdistribusikan secara masif ke 38 provinsi.

Lembaga itu juga telah memberikan kebijakan perpanjangan batas waktu penyaluran bantuan pangan hingga 31 Mei yang dilakukan Perum Bulog.

"Ini berasal dari permohonan perpanjangan waktu yang diajukan oleh Perum Bulog pada akhir Maret 2026 lalu. Semula program bantuan pangan ini merupakan periode Februari dan Maret," bebernya.

Lebih lanjut Ketut mengatakan Bapanas juga telah meminta Bulog agar dapat mengatasi kendala kemasan.

Apabila pada saat penyaluran belum tersedia kemasan yang sesuai kriteria program bantuan pangan, Bulog dapat menggunakan kemasan lain yang tersedia dengan menambahkan identitas program bantuan pangan yang disematkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Selain bantuan pangan, Ketut juga mengajak DPD RI untuk bersama-sama memasifkan program Gerakan Pangan Murah (GPM). Dengan GPM yang lebih masif di berbagai tempat dapat memberikan akses pangan dengan harga terjangkau ke masyarakat di berbagai daerah.

"Gerakan Pangan Murah ini menjadi langkah pemerintah untuk mendekatkan ke masyarakat terhadap pangan dengan harga wajar, harganya di bawah pasar. Lokasinya bisa disiapkan di kelurahan, kecamatan atau lainnya, nanti kami turunkan tim," jelasnya.

Bapanas mengusulkan pula pendampingan pada penyaluran program SPHP jagung pakan yang baru akan dimulai. Target program menyasar ke lebih dari 5 ribu peternak yang terdiri dari skala mikro, kecil, dan menengah dengan total populasi 53 juta ekor unggas pada 26 provinsi. Adapun untuk tahapan itu diestimasikan akan disalurkan sebanyak 213,1 ribu ton.

Penyaluran SPHP jagung pakan dilakukan melalui koperasi atau asosiasi kepada anggota yang telah terdaftar sesuai Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3540/KPTS/HK.150/F/03/2026 tanggal 31 Maret 2026. Pemerintah berharap dengan pelaksanaan SPHP jagung pakan dapat mengatasi fluktuasi harga jagung di tingkat peternak.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI Fahira Idris mengungkapkan akuisisi aset hospitality yakni hotel dan real estate di Makkah oleh Danantara dapat memperkuat layanan haji dan umrah.

“Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Danantara. Ini bukan sekadar investasi bisnis, tetapi langkah bersejarah yang akan membawa manfaat besar bagi jutaan jemaah Indonesia. Kita mulai membangun kemandirian layanan haji dan umrah langsung di Makkah,” ujar Fahira Idris dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dirinya mendukung penuh atas langkah strategis Danantara Indonesia yang resmi mengakuisisi hotel dan real estate di kawasan Makkah, Arab Saudi. Akuisisi aset hospitality yang berlokasi sekitar 2,5 kilometer dari Masjidil Haram ini dinilai sebagai tonggak sejarah baru bagi Indonesia, khususnya dalam memperkuat kemandirian dan kualitas layanan bagi jemaah haji dan umrah.

Senator Jakarta ini menilai, dampak positif akuisisi ini sangat nyata bagi penyelenggaraan haji dan umrah. Dengan keterlibatan langsung Indonesia dalam kepemilikan aset perhotelan, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk memastikan standar pelayanan, kenyamanan, dan keamanan jemaah. Dalam jangka menengah hingga panjang, kepemilikan ini juga berpotensi membantu menjaga stabilitas biaya akomodasi, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga, serta meningkatkan kepastian layanan bagi jemaah Indonesia.

Selain itu, rencana pengembangan kawasan hospitality terpadu dengan potensi hingga sekitar 5.000 kamar hotel ke depan dinilai sejalan dengan kebutuhan jemaah Indonesia yang setiap tahunnya mencapai lebih dari dua juta jemaah umrah dan lebih dari dua ratus ribu jemaah haji. Pengembangan bertahap yang dilakukan secara prudent, berbasis kajian kelayakan, dan mematuhi regulasi Arab Saudi menunjukkan keseriusan Danantara dalam mengelola investasi negara secara profesional.

Fahira Idris yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Dai'yat Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) mengatakan langkah Danantara mengakuisisi Novotel Makkah Thakher City dengan kapasitas 1.461 kamar serta lahan pengembangan seluas sekitar 4,4 hektare merupakan keputusan visioner yang berdampak jangka panjang. Selama ini, Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah haji dan umrah terbesar di dunia belum memiliki keterlibatan langsung yang signifikan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset akomodasi di Tanah Suci. Kehadiran Danantara membuka babak baru yang sangat strategis.

Dirinya juga mengapresiasi langkah Danantara menggandeng mitra lokal strategis di Arab Saudi. Menurutnya, kolaborasi dengan pengembang lokal yang memahami karakteristik dan regulasi Makkah menjadi kunci keberhasilan pengembangan jangka panjang, sekaligus memastikan proyek berjalan selaras dengan perencanaan kota dan kepentingan otoritas setempat.

“Yang patut diapresiasi, Danantara menempatkan tata kelola, kehati-hatian, dan nilai publik sebagai fondasi utama. Ini penting agar investasi ini tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi benar-benar menghadirkan maslahat bagi umat,” katanya.

Dirinya berharap, langkah awal ini dapat menjadi fondasi bagi penguatan ekosistem haji dan umrah Indonesia secara menyeluruh, mulai dari akomodasi, transportasi, layanan pendukung, hingga peningkatan kualitas pengalaman ibadah jemaah. Ia juga mendorong agar sinergi antara Danantara, pemerintah, dan pemangku kepentingan haji terus diperkuat agar manfaat investasi ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat.

“Ini sejarah baru. Semoga langkah Danantara di Makkah menjadi awal dari transformasi besar pelayanan haji dan umrah Indonesia yang lebih mandiri, berkualitas, dan berkeadilan,” ujar Fahira Idris.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025