Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah segera merampungkan proses aksesi dan resmi menjadi anggota penuh Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan saat ini Indonesia telah memasuki tahap tinjauan teknis (technical review), dengan fokus utama pada penyesuaian regulasi di sektor perdagangan hingga ekonomi digital.

"Bidang utama yang didahulukan peninjauannya adalah lingkungan, perdagangan, dan ekonomi digital, mengingat kompleksitas dan peran pentingnya dalam ketahanan nasional," ujarnya dalam konferensi pers usai melakukan pertemuan dengan perwakilan OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (11/12/2025).

Airlangga menjelaskan, target keanggotaan ini telah menjadi amanat Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Guna mempercepat proses, sambungnya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 30/2025 yang mengatur penyesuaian tugas kementerian terkait aksesi tersebut.

Selain itu, pemerintah meluncurkan platform digital INA OECD sebagai wadah koordinasi antar-lembaga. "Indonesia adalah negara Asean pertama yang masuk proses aksesi, meski Thailand sudah menyusul dengan menyampaikan initial memorandum. Kita sedang berpacu," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Deputy Secretary-General OECD Frantisek Ruzicka merespons target keanggotaan penuh Indonesia di OECD pada 2027 itu. Menurutnya, kecepatan proses aksesi sepenuhnya bergantung pada kemampuan pemerintah Indonesia dalam mengadopsi dan mengimplementasikan legislasi yang sesuai standar OECD

"Anda tahu lagu Don't Stop Believin'. Jadi kita harus yakin. Namun, kecepatan proses bergantung pada kemampuan kedua belah pihak, terutama pemerintah Indonesia untuk mengadopsi legislasi. Jika Indonesia terus berproses seperti saat ini, ada peluang besar keanggotaan itu akan terjadi dalam waktu dekat [foreseeable future]," kata Ruzicka pada kesempatan yang sama.

Ruzicka juga menyoroti stabilitas makroekonomi Indonesia, termasuk rasio utang publik yang rendah dan peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.

Tantangan Antisuap

Di sisi lain, Airlangga menambahkan bahwa transparansi dan tata kelola menjadi syarat mutlak. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjutnya, telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk meratifikasi konvensi antisuap internasional (Anti-Bribery Convention).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan pemerintah optimistis aksesi OECD tidak hanya meningkatkan citra global, tetapi juga mendorong reformasi struktural domestik.

"Aksesi Indonesia ini diharapkan bisa menelurkan kebijakan-kebijakan yang bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena tujuannya adalah kebijakan yang lebih baik untuk kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera," tutup Airlangga.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan keyakinannya bahwa Indonesia bisa menjadi anggota OECD pada 2027.

Airlangga mengatakan bahwa sebagian besar anggota OECD, terutama negara dari Eropa telang memberikan dukungan kepada Indonesia untuk menjadi anggota OECD.

"Kami telah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal OECD dan banyak negara. Kita sudah menjadi negara yang sepaham dengan 27 negara anggota OECD dan kita membutuhkan dukungan dari AS, Jepang, dan Korea," ungkapnya saat memberikan sambutan di acara American Chamber di Hotel Mandarin, Jakarta pada Senin (17/11/2025).

"Sebagian besar negara percaya bahwa Indonesia bisa menjadi anggota pada tahun 2027,"sambungnya.

Airlangga sebelumnya pernah membeberkan sejumlah keuntungan yang akan diperoleh Indonesia bila akhirnya diterima sebagai negara anggota Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Ia mengatakan, keuntungan pertama ialah semakin terbuka lebarnya pasar-pasar tujuan ekspor baru bagi Indonesia. Sebab, OECD yang beranggotakan 38 negara dengan kapasitas ekonomi besar dan mayoritas negara-negara maju menguasai 3/4 atau 75% aktivitas perdagangan dunia.

"Sehingga tentu ini membuat barang kita juga lebih kompetitif dan pasarnya lebih luas," kata Airlangga saat konferensi pers hasil menghadiri pertemuan tingkat menteri Dewan OECD 2025 di Paris, Prancis, dikutip Senin (17/11/2025).

Keuntungan kedua, ia menilai Indonesia akan mendapatkan sumber dana-dana investasi baru dengan bergabung ke dalam OECD. Sebab, OECD memiliki ketentuan terhadap seluruh negara anggotanya untuk menyesuaikan kebijakan berstandar negara maju.

"Nah tentu kita melihat bahwa jangka pendek persepsi dan minat investasi terhadap negara-negara yang mempunyai best practice sama itu relatif seharusnya bisa lebih cepat dan lebih tinggi walaupun sekarang kondisi daripada perekonomian global sedang tidak baik-baik saja," paparnya.