Bisnis.com, SURABAYA — Emiten produsen peralatan rumah tangga dan pipa plastik, PT Langgeng Makmur Industri Tbk. (LMPI), membukukan total penjualan sebesar Rp472 miliar sepanjang tahun buku 2025.

Direktur LMPI, Kosasih Koenawan, mengatakan performa tersebut mengalami koreksi sebesar 9,51% dibandingkan dengan capaian tahun 2024 yang senilai Rp521 miliar.

“Penurunan total omzet dipicu oleh melambatnya penyerapan pasar domestik. Penjualan domestik perseroan tercatat turun 9,74% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari Rp519 miliar menjadi Rp469 miliar pada 2025,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip Rabu (1/7/2026).

Secara sektoral, kata dia, penurunan di pasar dalam negeri bersumber dari divisi peralatan dapur aluminium yang terkoreksi 7,24% YoY menjadi Rp238 miliar, diikuti divisi peralatan rumah tangga plastik yang turun menjadi Rp96 miliar, serta divisi pipa, fitting, dan profil yang turun 10,54% YoY menjadi Rp129 miliar.

"Kendati pasar domestik melandai, perseroan sukses mencetak lonjakan signifikan pada ceruk pasar internasional. Penjualan ekspor LMPI meroket 42,44% YoY dari US$0,144 juta pada 2024 menjadi US$0,190 juta pada tahun 2025, dengan fokus negara tujuan ke kawasan Asia termasuk Timur Tengah dan Australia," ujarnya.

Memasuki kuartal I/2026, dia mengungkapkan, LMPI mulai menunjukkan sinyal pemulihan dengan mengantongi penjualan bersih akumulatif sebesar Rp69 miliar. Hasil ini setara dengan mengamankan 14,6% dari total realisasi penjualan tahun lalu.

Secara rinci, lanjut dia, omzet kuartal I/2026 dikontribusi oleh divisi peralatan dapur aluminium sebesar Rp23 miliar, sedangkan divisi peralatan rumah tangga plastik serta divisi pipa masing-masing menyumbang Rp26 miliar dan Rp20 miliar.

Dia tetap optimistis mengincar pertumbuhan ke depan seiring dengan besarnya potensi pasar produk konsumen dan infrastruktur di Indonesia.

"Potensi pasar produk PVC dan PE sangat besar, terutama didorong oleh proyek infrastruktur pemerintah yang membutuhkan saluran air bersih, irigasi, serta saluran air rumah tangga dari sektor swasta," ujarnya.

Di tengah optimisme ekspansi, dia menjelaskan manajemen LMPI menggarisbawahi sejumlah risiko makroekonomi eksternal yang diantisipasi ketat pada semester II/2026.

"Faktor risiko utama meliputi dampak eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah serta penutupan jalur logistik Selat Hormuz. Konflik tersebut memicu fluktuasi tajam pada harga minyak bumi internasional yang berimbas langsung pada pergerakan harga pokok bahan dasar produksi plastik dan pipa fitting," katanya.

Selain itu, menurutnya, tren perlemahan kurs rupiah terhadap dolar AS (USD) serta ketatnya persaingan produk plastik di pasar regional turut menjadi tantangan struktural perseroan.

Guna mempertahankan pangsa pasar, dia melanjutkan, perseroan menerapkan delapan strategi usaha taktis. Langkah utamanya mencakup peningkatan efisiensi biaya (cost efficiency) di semua lini perusahaan guna membentuk keunggulan kompetitif (competitive advantage), peremajaan sarana produksi, dan optimalisasi utilisasi aset.

Selanjutnya, dia menyebut perseroan mengombinasikan inovasi dan diversifikasi produk dengan penguatan jalur komunikasi pelanggan guna menjaring pergeseran selera konsumen secara berkesinambungan.

"Langkah ini dibarengi penjajakan kemitraan strategis baru dengan pelanggan potensial di sektor industri guna mengamankan volume penjualan jangka panjang," tuturnya.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto disebut tengah menyiapkan Surat Presiden (Supres) ke DPR untuk segera meratifikasi Perjanjian Dagang Bebas Indonesia dengan Uni Ekonomi Eurasia (I-EAEU FTA) menjadi undang-undang.

Hal ini disampaikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada Indonesian-Belarusian Business Forum, Selasa (30/6/2026). Pada forum bisnis yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri kedua negara, dunia usaha saling bertemu untuk saling menjajaki peluang kerja sama hingga menandatangani nota kesepahaman.

Airlangga menyebut Supres dimaksud tengah dipersiapkan oleh Presiden. Dia menargetkan DPR RI untuk meratifikasi perjanjian dagang ini menyusul Rusia dan Belarus. Sebab, kedua negara ini sudah meratifikasi free trade agreement (FTA) yang sudah diteken dengan Indonesia sejak akhir 2025.

"Indonesia berjanji untuk melakukan ratifikasi dalam tahun ini. Saya pikir Presiden tengah menyiapkan surat ke parlemen untuk meratifikasi perjanjian dagang EAEU. Jadi, ini adalah fase baru untuk Indonesia dan EAEU," terangnya di Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Untuk diketahui, adanya FTA akan membuat kedua negara saling memperluas pasar ekspor. Hal ini berkat pemberlakukan tarif bea masuk 0% untuk 90% produk dari Indonesia yang masuk ke kawasan EAEU seperti Armenia, Belarus, Kazakshtan, Kyrgyzstan, dan Rusia, maupun sebaliknya.

Airlangga menyebut hubungan dagang Indonesia dan Belarus secara khusus bersifat saling melengkapi. Kerja sama kedua negara turut meliputi area perdagangan, investasi, industri, pertanian, transportasi serta teknologi.

Dari sisi perdagangan, FTA dengan Belarus akan memperluas pasar ekspor Indonesia untuk produk kakao, karet, obat-obatan medis, makanan laut (seafood), serta kopi.

Sebaliknya, kerja sama dengan Belarus bisa mempermudah Indonesia untuk mengimpor mesin industri pertanian serta angkutan maupun alat berat untuk pertambangan. Airlangga mencatat bahwa Indonesia menghasilkan 800 juta ton batu bara setiap tahunnya sehingga kerja sama pengadaan dump truck dengan Belarus turut menjadi potensi.

Begitu pula dengan produk kelapa sawit, yang mana produknnya diekspor 50 juta ton setiap tahunnya. Kerja sama dengan Belarus diharapkan berfokus pada modernisasi alat pertanian dan turut menggaet industri dalam negeri.

"Ini adalah dua sektor dengan prioritas tertinggi di perekonomian Indonesia. Di atas itu, Indonesia juga mengembangkan ekosistem baterai kendaraan listrik. Jadi apabila semua mesin dan peralatan Belarus digabungan dengan ekosistem baterai kendaraan listrik Indonesia, maka kita bisa menjual produk yang lebih hijau ke pasar," kata Menko Perekonomian sejak 2019 ini.

Di sisi lain, Airlangga turut mengungkap potensi kerja sama Indonesia dan Belarus dalam hal penghilirian silika. Belarus dinilai memiliki teknologi yang memadai untuk mendukung keinginan Indonesia untuk penghiliran komoditas tersebut.

Menurut Airlangga, Indonesia dan Belarus memiliki hubungan dagang yang kuat dengan total nilai perdagangan pada 2025 sebesar US$221,3 juta. Nilai ini meningkat 72% lebih dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada Januari-April 2025, perdagangan kedua negara juga sudah mencapai US$98,8 juta atau meningkat 30,4% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ekspor Indonesia yang meningkat ke Belarus mencakup elektronik, peralatan listrik, produk perikanan, karet, kakao, dan produk kelapa sawit.

Tidak hanya perdagangan, kerja sama investasi kedua negara juga naik ke sekitar 300 proyek. Proyek-proyek ini meliputi sektor konstruksi, perdagangan, jasa perbaikan, hospitality, serta layanan lainnya.

Bahkan, pada kuartal I/2026 saja, proyek investasi antara kedua negara juga sudah mencapai 200 proyek.

Potensi lain kerja sama investasi Indonesia dengan salah satu negara kawasan Eurasia ini turut mencakup produk pupuk. BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) yang telah mengimpor pupuk potash selama 20 tahun dari Belarus tengah berupaya untuk ke dalam struktur kepemilikan saham perusahaan di sana.

"Saya pikir PT Pupuk telah melakukan uji tuntas untuk terlibat dalam penambangan kalium di Belarus. Jadi saya pikir dengan itu, akan ada timbal balik investasi antara Indonesia dan Belarus," ucapnya.

Adapun pada forum tersebut, pebisnis dari Indonesia dan Belarus menandatangani 17 nota kesepahaman (MoU) secara business-to-business dengan nilai komersial hinga US$24 juta. Produk yang dikerjasamakan turut meliputi alat berat dan produk susu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank HSBC Indonesia meluncurkan solusi pembiayaan perdagangan (trade finance) terbaru, HSBC TradeCash, untuk mempercepat akses modal kerja bagi pelaku usaha di tengah tekanan likuiditas akibat gejolak geopolitik dan tingginya suku bunga global.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia Delia Melissa mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku usaha, terutama di tengah meningkatnya volatilitas global dan biaya operasional.

"Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Delia menambahkan, peluncuran TradeCash dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan pembiayaan perdagangan di tengah aktivitas ekspor dan impor Indonesia yang terus bertumbuh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor Indonesia pada April 2026 mencapai US$25,30 miliar atau meningkat 21,98% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, nilai impor juga naik 22,49% menjadi US$25,21 miliar.

HSBC juga mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor yang menunjukkan sebanyak 88% responden melakukan penyesuaian alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya volatilitas global. Selain itu, 89% responden mengaku aktif meningkatkan penempatan modal di pasar-pasar dengan prospek pertumbuhan tinggi.

Melalui HSBC TradeCash, nasabah dapat memperoleh pembiayaan dengan mengunggah faktur penjualan (invoice) secara digital melalui platform HSBCnet tanpa perlu menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

HSBC menjelaskan nasabah yang memenuhi persyaratan dapat menerima pencairan modal kerja dalam hitungan menit setelah seluruh informasi yang dibutuhkan disampaikan dan memperoleh persetujuan.

Skema tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh likuiditas lebih cepat tanpa harus menunggu siklus pembayaran yang umumnya berlangsung selama 30 hari atau lebih.

Global Head of Trade HSBC Vivek Ramachandran mengatakan HSBC TradeCash dirancang untuk membantu perusahaan memaksimalkan kas yang tertahan pada piutang melalui proses digital yang lebih sederhana.

"Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi," katanya.

Menurut Vivek, meningkatnya tensi geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta keterlambatan pengiriman. Kondisi tersebut memperbesar kebutuhan dunia usaha terhadap akses modal kerja yang cepat dan efisien.

HSBC TradeCash melengkapi portofolio solusi trade finance HSBC yang telah tersedia sebelumnya, termasuk HSBC TradePay yang memungkinkan perusahaan memperoleh pembiayaan sekaligus melakukan pembayaran kepada pemasok dengan lebih cepat.

Fokus Perkuat Bisnis Korporasi

Peluncuran HSBC TradeCash juga sejalan dengan fokus HSBC Indonesia memperkuat layanan bagi segmen Corporate and Institutional Banking (CIB).

Sebelumnya, HSBC Indonesia resmi mengalihkan bisnis International Wealth and Premier Banking (IWPB) kepada PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) setelah kedua pihak menandatangani perjanjian pengambilalihan pada 4 Mei 2026.

HSBC menjelaskan keputusan tersebut merupakan hasil tinjauan strategis terhadap operasional perbankan ritel di Indonesia yang telah diumumkan sejak Juli 2025.

"...dan bahwa OCBC berada di posisi terbaik untuk berinvestasi dan mengembangkan bisnis," jelas HSBC, dikutip dari laman resminya, Selasa (5/5/2026).

Perseroan menegaskan pengalihan bisnis IWPB tidak mencerminkan kinerja unit usaha tersebut, melainkan bagian dari strategi HSBC Group untuk menyederhanakan bisnis dan memfokuskan sumber daya pada segmen yang memiliki keunggulan kompetitif serta prospek pertumbuhan lebih besar.

HSBC juga memastikan lini Corporate and Institutional Banking (CIB) tidak terdampak oleh transaksi tersebut dan tetap menjadi bagian penting dari jaringan global perseroan.

"CIB tidak terpengaruh oleh keputusan ini dan tetap penting bagi jaringan internasional HSBC," ujar perseroan.

Dalam catatan Bisnis, transaksi pengalihan IWPB mencakup sekitar 336.000 nasabah dengan portofolio simpanan, produk investasi, kartu kredit, dan pinjaman ritel. Penyelesaian transaksi ditargetkan pada paruh pertama 2027.

Sementara itu, OCBC NISP menilai akuisisi tersebut akan memperkuat bisnis wealth management dan konsumer perseroan, sekaligus mendukung strategi pengembangan bisnis melalui perluasan basis nasabah. Tanpa memperhitungkan biaya transaksi satu kali (one-off), pengambilalihan tersebut diperkirakan mulai memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan OCBC setelah transaksi rampung pada kuartal II/2027.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan dan perdagangan hasil perikanan, PT Dua Putra Utama Makmur Tbk. (DPUM) menyiapkan aksi korporasi berupa rights issue dan penerbitan surat utang (obligasi) untuk mendukung rencana belanja modal Rp100 miliar pada 2026.

Direktur Keuangan Dua Putra Utama Makmur Adi Winardi mengatakan perseroan tengah memprioritaskan penambahan modal melalui hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue sebagai sumber pendanaan utama untuk ekspansi kapasitas produksi. Pada 2026, volume produksi olahan perikanan untuk diharapkan mencapai 3.100 ton.

“Prioritas kami rights issue, mudah-mudahan bisa terealisasi pada 2026,” ujar Adi, Kamis (25/6/2026).

Melalui aksi korporasi tersebut, DPUM berencana membiayai belanja modal (capital expenditure/capex) sebesar Rp100 miliar yang akan difokuskan pada penambahan dan modernisasi fasilitas produksi, peningkatan kapasitas pengolahan serta penyimpanan dingin (cold storage), hingga penguatan efisiensi operasional dan rantai pasok.

Adi menilai investasi tersebut diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan permintaan, baik dari pasar domestik maupun ekspor, sekaligus memperkuat daya saing perseroan di industri pengolahan hasil laut.

Selain rights issue, DPUM juga membuka opsi pendanaan melalui penerbitan surat utang atau obligasi. Kombinasi kedua instrumen tersebut dinilai mampu menjaga fleksibilitas keuangan perusahaan sekaligus memastikan ketersediaan dana untuk mendukung agenda ekspansi.

Adi menjelaskan, tambahan kapasitas produksi diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang perseroan. Dengan fasilitas yang lebih modern dan kapasitas yang lebih besar, perusahaan menargetkan peningkatan volume produksi serta efisiensi operasional.

“Kami memandang tahun 2026 sebagai momentum penting untuk mempercepat pertumbuhan. Dukungan pasar ekspor, penguatan kapasitas produksi, dan strategi ekspansi yang terukur memberikan keyakinan bagi perseroan untuk terus menciptakan nilai bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

DPUM juga memastikan insiden kebakaran yang sempat terjadi pada salah satu fasilitasnya tidak memberikan dampak material terhadap operasional perusahaan. Kegiatan produksi dan pemenuhan pesanan pelanggan tetap berjalan normal.

Insiden kebakaran terjadi pada 6 Juli 2026 yang memengaruhi ketiga pabrik DPUM di Pati, Jawa Tengah. Operasional diharapkan kembali normal pada akhir Juni 2026, dan pertengahan Juli 2026 perseroan dapat kembali melakukan ekspor.

Seiring dengan penguatan kapasitas produksi dan prospek peningkatan permintaan ekspor, Adi menyampaikan DPUM menargetkan pendapatan mencapai Rp1,66 triliun pada 2026.

Adapun, laba operasional sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) ditargetkan sebesar Rp84,39 miliar, dan margin laba bersih (NPM) sebesar 0,4%. Perbaikan profit diharapkan berlanjut pada tahun-tahun berikutnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen minuman beralkohol, PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK), menargetkan pertumbuhan kinerja pada 2026 dengan memperkuat portofolio produk melalui peluncuran sejumlah merek baru yang menyasar pasar ekspor maupun domestik.

Direktur Utama STRK Bona Budhisurya mengatakan perseroan telah menyiapkan beberapa produk baru yang akan diperkenalkan pada tahun ini. Merek Libarron dan Clarissa akan difokuskan untuk pasar ekspor, sementara Coco Bali dipasarkan untuk memenuhi permintaan pasar domestik sekaligus ekspor.

"Pada 2026 perseroan menyiapkan sejumlah produk baru. Merek Libarron dan Clarissa difokuskan sepenuhnya untuk penjualan ekspor, sedangkan Coco Bali dipasarkan untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor," ujar Bona dalam keterangan resmi, Rabu (24/6/2026).

Salah satu produk telah diluncurkan adalah Clarissa, minuman beralkohol jenis liqueur dengan kadar alkohol 40% yang mengusung cita rasa kopyor dari bahan-bahan premium berbasis buah alami. Produk tersebut merupakan minuman beralkohol pertama di Indonesia yang dirancang dan dipasarkan secara khusus untuk segmen perempuan.

Selain itu, STRK meluncurkan Coco Bali, minuman beralkohol jenis ready-to-drink (RTD) dalam kemasan kaleng 330 mililiter dengan kandungan alkohol 5%. Produk tersebut hadir dengan kombinasi rasa kopyor, buah agave, dan salak gula pasir.

Di segmen premium, perseroan memperkenalkan Libarron, minuman beralkohol jenis whisky dengan kandungan alkohol 42% yang diproses melalui metode fermentasi, distilasi, dan proses aging dalam jangka waktu panjang untuk menghasilkan kualitas yang lebih baik.

STRK juga menyiapkan produk edisi terbatas Libarron x Van Gogh. Produk whisky dengan kadar alkohol 42% tersebut akan dikolaborasikan dengan pelukis asal Belanda dan diproduksi dalam jumlah terbatas untuk menyasar pasar kolektor.

Manajemen menilai prospek industri ke depan masih dipengaruhi dinamika regulasi serta berbagai tantangan eksternal. Di sisi lain, aktivitas sektor pariwisata tetap menjadi salah satu penopang permintaan minuman beralkohol meskipun dibayangi sejumlah ketidakpastian.

Bona Budhisurya mengatakan STRK mencermati industri minuman beralkohol saat ini menghadapi tekanan dari kebijakan cukai, pengaturan distribusi, hingga tuntutan kepatuhan yang semakin ketat. Oleh sebab itu, perseroan akan terus melakukan penyesuaian strategi secara adaptif dalam menjalankan kegiatan usaha.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, STRK akan melanjutkan program efisiensi operasional, memperkuat portofolio produk, serta mengembangkan pasar secara selektif guna menjaga keberlangsungan bisnis di tengah dinamika industri.

Dari sisi kinerja, STRK membukukan penjualan neto sebesar Rp12,91 miliar sepanjang 2025 atau turun 31,71% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp18,90 miliar. Penurunan penjualan turut menekan laba bruto yang tercatat sebesar Rp497,11 juta, merosot 89,87% secara tahunan.

Meski demikian, perseroan mencatat peningkatan laba usaha menjadi Rp27,95 miliar pada 2025, naik 36,08% dibandingkan laba usaha tahun sebelumnya yang sebesar Rp20,54 miliar. Kenaikan tersebut mencerminkan efektivitas langkah efisiensi yang dilakukan perusahaan dalam menjaga profitabilitas di tengah pelemahan pendapatan.

DANA IPO

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2025 pada Rabu (17/6/2026), PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK) juga melaporkan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham (IPO) sesuai ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Perseroan menghimpun dana IPO sebesar Rp118 miliar pada Oktober 2023. Setelah dikurangi biaya penawaran umum senilai Rp4,22 miliar, STRK menerima dana bersih sebesar Rp113,77 miliar.

Hingga 31 Desember 2025, perseroan telah merealisasikan penggunaan dana IPO sebesar Rp83,33 miliar. Dana tersebut digunakan untuk modal kerja sebesar Rp25,93 miliar, kegiatan research and development (R&D) senilai Rp14,99 miliar, pembelian peralatan dan mesin sebesar Rp29,90 miliar, serta modal kerja anak usaha PT Lovina Industri Sukses (LIS) sebesar Rp12,49 miliar.

Dengan demikian, masih terdapat sisa dana IPO sebesar Rp30,43 miliar. Perseroan menempatkan sebagian besar dana tersebut dalam instrumen deposito di Bank Mayapada, yakni Rp25 miliar atas nama perseroan dan Rp5,1 miliar atas nama anak usaha, masing-masing dengan tingkat bunga 6% per tahun.

Adapun, sisa dana Rp339,91 juta ditempatkan pada rekening operasional perseroan.

Bisnis.com, BRISBANE — PT Pupuk Indonesia (Persero) menjajaki peluang ekspor pupuk ke sejumlah negara di Asia Selatan dan kawasan lainnya setelah mengamankan kontrak jangka panjang pasokan urea ke Australia.

Pupuk Indonesia menegaskan ekspansi ekspor tetap dilakukan setelah kebutuhan pupuk domestik terpenuhi. Perseroan menyebut Indonesia memiliki surplus struktural kapasitas produksi pupuk sehingga sebagian produksi memang dirancang untuk pasar ekspor.

Presiden Direktur Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan perseroan telah memulai kerja sama pemerintah ke pemerintah atau government-to-government (G2G) dengan Australia dan kini tengah menjajaki sejumlah pasar lain.

“Kita sudah mulai dengan Australia, kita sedang berbicara dengan beberapa negara lain, dengan Bangladesh, dengan India, dengan beberapa negara lain yang ada di Asia maupun di Australia,” kata Rahmad usai seremoni kedatangan kapal pengangkut urea Indonesia di Port of Brisbane, Australia, Senin (22/6/2026).

Menurutnya, minat negara-negara tersebut muncul seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya diversifikasi sumber pasokan pupuk di tengah gejolak geopolitik global. Pupuk Indonesia juga menyesuaikan distribusi ekspor dengan musim tanam di masing-masing negara tujuan.

Meski demikian, Rahmad menegaskan prioritas utama perusahaan tetap memastikan kebutuhan petani dalam negeri terpenuhi sebelum menyalurkan surplus produksi ke pasar ekspor.

“Penuhi dulu kebutuhan dalam negeri. Karena desain industri kita memang sebagian untuk ekspor, maka kita tidak boleh menggunakan pupuk sebagai alat untuk mengganggu kestabilan negara,” ujarnya.

Ekspansi pasar itu dilakukan setelah Pupuk Indonesia mengirimkan kapal MV Medi Luna yang membawa 47.250 ton urea dari Bontang ke Brisbane. Pengiriman tersebut merupakan pengapalan pertama dalam skema G2G antara Indonesia dan Australia.

Kargo tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan jangka panjang sebanyak 250.000 ton urea antara Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers Australia sebagai pelaksana kesepakatan kedua negara. Pengiriman akan dilakukan secara bertahap dengan rata-rata satu kapal setiap bulan selama lima bulan ke depan.

Rahmad menilai kerja sama tersebut menjadi bukti posisi Indonesia sebagai pemasok pupuk yang andal di kawasan. Menurutnya, terdapat tiga faktor utama yang kini menjadi pertimbangan pasar global, yakni diversifikasi pasokan, kedekatan geografis, dan keandalan pemasok.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan kerja sama pupuk tersebut memperkuat integrasi ketahanan pangan kedua negara. Australia membutuhkan pupuk untuk mendukung produksi kapas dan gandum yang menjadi komoditas penting bagi industri tekstil dan pangan Indonesia.

Pemerintah Australia juga menyambut positif masuknya pasokan urea dari Indonesia. First Assistant Secretary Department of Agriculture, Fisheries and Forestry Australia Amanda Chalmers menyebut pasokan tersebut memberikan kepastian bagi petani Australia sekaligus memperkuat ketahanan pangan kawasan.

Kinerja Ekspor Pupuk RI

Kinerja ekspor pupuk dengan kode HS 31 menunjukkan tren yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir, meskipun mulai kembali menguat pada 2025. Merujuk Satu Data Kementerian Perdagangan (Kemendag) dari Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor pupuk tercatat sebesar US$863,7 juta pada 2021 dan meningkat tajam menjadi US$1,17 miliar pada 2022.

Namun, kinerja tersebut mengalami koreksi cukup dalam pada 2023 menjadi US$656,3 juta dan kembali turun ke level US$574 juta pada 2024. Memasuki 2025, ekspor pupuk mulai pulih dengan nilai mencapai US$855,8 juta atau tumbuh 49,09% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Secara tren, sepanjang 2021—2025, ekspor pupuk Indonesia masih mencatat kontraksi rata-rata sebesar 7,11%. Sementara itu, pangsa ekspor pupuk terhadap total ekspor nonmigas Indonesia pada 2025 tercatat sekitar 0,32%. Pada Januari—Maret 2026, ekspor pupuk tercatat sebesar US$73,8 juta atau turun 31,07% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai US$107,1 juta.

Bisnis.com, BRISBANE — Australia resmi menerima 47.250 ton pupuk urea dari Indonesia dalam pengiriman perdana yang menjadi implementasi kerja sama government-to-government (G2G) pertama di sektor pupuk antara kedua negara.

Pupuk urea yang diekspor oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut bersandar di Port of Brisbane, Australia, pada Senin (22/6/2025). Pengiriman tersebut merupakan bagian dari kontrak pasokan sebanyak 250.000 ton kedua negara, dengan PT Pupuk Indonesia dan Incitec Pivot Fertilisers sebagai pelaksana kerja sama tersebut.

Presiden Direktur PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan Australia selama ini merupakan salah satu pasar utama ekspor urea Indonesia. Namun, pengiriman kali ini memiliki arti khusus karena merupakan pengiriman pertama yang dilakukan dalam kerangka kerja sama G2G dan kontrak jangka panjang.

"Hari ini kita menyaksikan sandarnya kapal Medi Luna yang membawa urea sebesar 47.250 ton. Ini adalah kapal pertama di bawah kesepakatan G2G. Kapal ini spesial karena diangkat melalui G2G dan melalui kontrak jangka panjang sehingga memberikan kepastian di tengah gejolak pasar yang penuh ketidakpastian," ungkap Rahmad, Senin (22/6/2026).

Rahmad menilai kerja sama tersebut mencerminkan hubungan saling membutuhkan antara Indonesia dan Australia. Menurutnya, Australia merupakan pasar terdekat bagi Indonesia, sementara Indonesia juga menjadi mitra strategis yang dekat bagi Australia.

Dalam tahap awal, Pupuk Indonesia akan memasok total 250.000 ton urea ke Australia dengan pengiriman sekitar 50.000 ton per bulan selama lima bulan ke depan.

Rahmad mengatakan volume tersebut masih berpotensi bertambah apabila Australia membutuhkan pasokan tambahan.

"250.000 ton adalah basisnya, tetapi ini bisa meningkat sampai jumlah yang memang mereka perlukan," katanya.

Menurut Rahmad, pengiriman ke Australia juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar kebutuhan pupuk domestik tetap menjadi prioritas utama sebelum Indonesia meningkatkan ekspor ke negara-negara sahabat.

Dia menegaskan Indonesia memiliki kapasitas produksi yang secara struktural memang melebihi kebutuhan dalam negeri sehingga sebagian produksi memang ditujukan untuk pasar ekspor.

"Kita memiliki kapasitas yang lebih besar daripada kebutuhan petani di Indonesia. Industri pupuk Indonesia memang didesain sebagian untuk ekspor," ujarnya.

Selain Australia, Pupuk Indonesia juga tengah menjajaki peluang ekspor ke sejumlah negara lain, termasuk Bangladesh dan India.

Duta Besar Indonesia untuk Australia Siswo Pramono mengatakan pengiriman perdana tersebut mencerminkan semakin eratnya hubungan ekonomi kedua negara setelah implementasi Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).

Dia menyebut nilai perdagangan bilateral Indonesia dan Australia meningkat dari AU$14 miliar menjadi AU$32 miliar dalam lima tahun terakhir.

Menurut Siswo, kerja sama pupuk memiliki arti strategis karena menghubungkan rantai pasok pangan kedua negara. Australia membutuhkan pasokan pupuk untuk sektor pertaniannya, sementara Indonesia bergantung pada pasokan komoditas seperti gandum dan kapas dari Australia.

"Indonesia yang kuat menguntungkan Australia, dan Australia yang kuat menguntungkan Indonesia," kata Siswo.

Dalam kesempatan yang sama, Chief Operating Officer Incitec Pivot Fertilisers Scott Bowman mengatakan pasokan urea dari Indonesia akan digunakan untuk mendukung produksi kapas, gandum, buah-buahan, dan sayuran di Australia serta memperkuat ketahanan pangan negara tersebut.

"Kemitraan antara Pupuk, Incitec, dan pemerintah Indonesia serta Australia sangat penting saat kami berupaya memastikan ketahanan pangan dan ketersediaan pupuk bagi petani Australia," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Indofarma (Persero) Tbk. (INAF) memperluas penetrasi pasar internasional melalui pengiriman produk farmasi ke Afghanistan.

Direktur Utama Indofarma Sahat Sihombing mengatakan perseroan akan terus memperluas jangkauan pasar ekspor dengan memperkuat kualitas produk dan meningkatkan daya saing industri farmasi nasional di pasar global.

“Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade di pasar ekspor, Indofarma akan terus memperluas jangkauan pasar internasional, memperkuat kualitas produk, serta menghadirkan nilai tambah yang berkelanjutan. Kami meyakini bahwa produk farmasi nasional memiliki kemampuan untuk bersaing dan memperoleh kepercayaan di pasar global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Sabtu (20/6/2026).

Ekspor sebanyak lima kontainer dari fasilitas produksi perseroan di Cibitung itu menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat kinerja dan menciptakan pertumbuhan berkelanjutan melalui optimalisasi pasar global.

Prosesi pelepasan ekspor dilakukan oleh Direktur Utama Indofarma, Sahat Sihombing, dan disaksikan Komisaris Perseroan Didi Agus Mintadi, Direktur Operasional Andi Prazos, serta Kepala Departemen Komersial Nasional Institusi PT Bio Farma (Persero), Arif Rahmawan Afandi.

Sahat menilai ekspor tersebut menjadi bukti keberlanjutan upaya perusahaan dalam mempertahankan pasar internasional di tengah proses transformasi dan restrukturisasi yang tengah dijalankan.

Sebagai bagian dari Holding BUMN Farmasi, Indofarma memperoleh dukungan sinergi dari Bio Farma Group untuk memperkuat kapabilitas bisnis dan pengembangan pasar internasional. Kehadiran perwakilan Bio Farma dalam pelepasan ekspor tersebut disebut mencerminkan kolaborasi yang semakin erat di dalam grup.

Kepala Departemen Komersial Nasional Institusi PT Bio Farma (Persero), Arif Rahmawan Afandi, mengatakan realisasi ekspor tersebut menjadi wujud kepercayaan pasar internasional terhadap kualitas industri farmasi Indonesia.

“Dengan terealisasinya ekspor ini merupakan bentuk kepercayaan internasional kepada Indonesia, khususnya industri farmasi Indonesia dan juga wujud nyata mendukung kesehatan dunia,” katanya.

Sementara itu, Komisaris Indofarma Didi Agus Mintadi menilai keberhasilan mempertahankan aktivitas ekspor memiliki nilai strategis bagi perusahaan, terutama dalam mendukung proses restrukturisasi yang sedang berlangsung.

Menurutnya, ekspor tidak hanya memberikan kontribusi terhadap peningkatan devisa negara, tetapi juga memperkuat posisi produk farmasi Indonesia di pasar global serta menjaga keberlangsungan bisnis perseroan.

“Keberlanjutan pasar ekspor juga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung proses restrukturisasi dan penguatan fundamental Indofarma,” ujarnya.

Indofarma berencana melanjutkan transformasi bisnis melalui penguatan pasar ekspor, optimalisasi kapabilitas operasional, dan peningkatan sinergi dengan Bio Farma Group.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendorong perbaikan kinerja sekaligus memperkuat posisi perseroan sebagai salah satu pelaku industri farmasi nasional yang memiliki daya saing global.

Bisnis.com, JAKARTA — Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (Himki) menilai kebijakan tarif tambahan Amerika Serikat (AS) berpotensi menekan kinerja ekspor mebel nasional, terutama dalam jangka pendek. Namun, besaran dampak yang ditanggung industri akan sangat bergantung pada posisi tarif Indonesia dibandingkan negara-negara pesaing.

Ketua Umum Himki Abdul Sobur menyebut, dalam jangka pendek, penerapan tarif tambahan dapat membuat importir di AS lebih berhati-hati dalam melakukan kontrak pembelian baru. Sejumlah pembeli diperkirakan memilih menunda pemesanan hingga terdapat kepastian mengenai arah kebijakan perdagangan Washington.

“Sebagian importir kemungkinan akan menunda pembelian sambil menunggu kepastian kebijakan, sehingga dapat memengaruhi arus pesanan pada semester II/2026," tuturnya kepada Bisnis, kemarin.

Adapun dalam jangka menengah, dampak kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh struktur tarif yang dikenakan terhadap Indonesia dibandingkan negara pemasok lainnya. Apabila tarif diterapkan secara relatif merata kepada seluruh negara pemasok utama, daya saing mebel Indonesia masih dapat dipertahankan.

Sebaliknya, jika Indonesia dikenai tarif yang lebih tinggi dibandingkan negara pesaing, risiko pengalihan pesanan (trade diversion) akan meningkat.

“Industri mebel merupakan industri padat karya dengan siklus pemesanan yang relatif panjang. Oleh karena itu, kepastian kebijakan menjadi faktor yang sama pentingnya dengan besaran tarif itu sendiri,” jelas Sobur.

Di sisi lain, dia mengungkapkan pasar AS masih menjadi tujuan utama ekspor mebel Indonesia dengan kontribusi sekitar 50% hingga 55% terhadap total ekspor nasional. Kondisi ini membuat industri masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pasar tersebut.

Kendati demikian, pelaku usaha mulai mempercepat diversifikasi pasar ke kawasan Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur, Australia, hingga sejumlah negara di Afrika. Peluang juga dinilai terbuka dari meningkatnya permintaan sektor hospitality di negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), India, Jepang, Korea Selatan, dan kawasan Asia Tenggara.

Kendati begitu, Sobur menilai bahwa diversifikasi pasar bukan proses yang dapat dilakukan secara instan. “Dibutuhkan investasi promosi, penyesuaian desain, sertifikasi, hingga pembangunan jaringan distribusi yang memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit,” tegasnya.

Lebih lanjut, dia menilai produk mebel Indonesia masih rentan terhadap kebijakan perdagangan, baik berupa tarif tambahan maupun hambatan non-tarif, karena beberapa faktor. Pertama, tingginya konsentrasi ekspor ke pasar tertentu membuat setiap perubahan kebijakan langsung berdampak terhadap pelaku usaha.

Kedua, mayoritas eksportir Indonesia masih berperan sebagai original equipment manufacturer (OEM), sehingga memiliki daya tawar yang relatif terbatas dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai persyaratan non-tarif seperti standar keberlanjutan, ketelusuran bahan baku, kepatuhan lingkungan, hingga isu ketenagakerjaan terus meningkat dan memerlukan biaya kepatuhan yang lebih besar. Industri juga masih menghadapi tantangan berupa tingginya biaya logistik, pembiayaan, dan biaya domestik dibandingkan sejumlah negara pesaing.

Dari sisi daya saing, Sobur mengatakan Indonesia memiliki keunggulan pada ketersediaan bahan baku tropis, keterampilan craftsmanship, serta kemampuan menghasilkan produk bernilai tambah tinggi. Namun, Vietnam masih unggul dari sisi skala produksi, efisiensi rantai pasok, dan integrasi industri pendukung.

Sementara itu, China memiliki kapasitas produksi dan infrastruktur logistik yang lebih kuat, sedangkan Malaysia dinilai lebih agresif dalam memfasilitasi perdagangan.

"Apabila struktur tarif yang diterapkan AS menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif dibandingkan negara-negara tersebut, maka daya saing harga Indonesia akan tertekan," ucap Sobur.

Oleh karena itu, dia menilai strategi industri tidak dapat lagi hanya mengandalkan harga. Pelaku usaha perlu memperkuat diferensiasi desain, kualitas produk, aspek keberlanjutan, serta ketepatan pengiriman.

Untuk mengantisipasi dampak kebijakan tarif, Himki mencatat pelaku industri telah mempercepat diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan proporsi produk bernilai tambah tinggi, memperkuat efisiensi operasional, memperluas kontrak jangka menengah dengan buyer strategis, serta meningkatkan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan dan ketelusuran.

Kemudian, pasar domestik dan proyek hospitality juga mulai dikembangkan sebagai penyeimbang pasar ekspor. Himki turut mendorong promosi dagang yang lebih agresif melalui pameran internasional dan misi dagang ke pasar-pasar nontradisional.

Sobur menambahkan pemerintah perlu menjadikan industri mebel dan kerajinan sebagai salah satu sektor prioritas dalam diplomasi perdagangan dengan AS mengingat karakteristiknya sebagai industri padat karya, berbasis sumber daya domestik, serta penyumbang devisa.

Dia berharap pemerintah dapat memperkuat posisi negosiasi agar produk mebel Indonesia memperoleh perlakuan tarif yang setara dengan negara pesaing. Pemerintah juga didorong mempercepat insentif fiskal dan restitusi bagi eksportir, memperluas akses pembiayaan ekspor berbunga kompetitif, meningkatkan anggaran promosi dagang, menyederhanakan regulasi ekspor, serta memperkuat koordinasi lintas kementerian.

"Pada prinsipnya, industri mebel Indonesia tidak meminta perlindungan berlebihan, tetapi membutuhkan level playing field yang adil agar dapat bersaing secara sehat di pasar global,” tuturnya.

Tarif tambahan menurut Sobur, seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transformasi industri menuju produk yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi, sekaligus memperluas basis pasar ekspor Indonesia ke berbagai kawasan dunia.

Diketahui, Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) sebelumnya menetapkan tarif kerja paksa (forced labor tariff) sebesar 10% terhadap Indonesia dan lima negara lainnya.

Tarif berbasis Pasal 301 Trade Act 1974 tersebut direncanakan berlaku bertahap mulai 24 Juli 2026. Adapun saat ini, ekspor Indonesia ke AS masih dikenai tarif global 10% berdasarkan Pasal 122 Trade Act AS, yang berlaku sejak Februari 2026.

Masalahnya, Indonesia masih menghadapi satu investigasi lagi yakni mengenai kapasitas berlebih (excess capacity). Dengan begitu, tarif yang diberikan ke Indonesia berpotensi bertambah karena menjadi subyek investigasi pasal berlapis.

AS berpotensi menambahkan tarif lagi setelah 24 Juli 2026 apabila Indonesia ditemukan melanggar terkait dengan kapasitas berlebih. Pemerintah memprakirakan tarif berlapis dari dua investigasi AS ini bisa mencapai 18%.

Jakarta (ANTARA) - Indonesia kembali memperoleh akses ekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa setelah tercantum dalam regulasi terbaru Uni Eropa yang memuat daftar negara yang diizinkan mengekspor komoditas tersebut ke kawasan itu.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Ishartini mengatakan perkembangan tersebut menjadi kabar baik bagi pelaku usaha perikanan budi daya yang sebelumnya sempat diliputi kekhawatiran.

“Kabar ini tentu melegakan karena sebelumnya pelaku usaha sempat khawatir karena Indonesia belum tercantum dalam daftar negara yang dapat mengekspor produk perikanan budi daya ke pasar Uni Eropa di dalam Commission Implementing Regulation (EU) 2024/2598,” kata Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan Indonesia kembali masuk dalam daftar negara yang diperbolehkan mengekspor produk perikanan budi daya ke Uni Eropa melalui Commission Implementing Regulation (EU) 2026/1189 yang ditetapkan pada 4 Juni 2026.

Menurut Ishartini, keberhasilan tersebut merupakan hasil komunikasi dan negosiasi intensif yang dilakukan KKP sebagai otoritas kompeten dengan Uni Eropa.

KKP, lanjut dia, terus melakukan berbagai upaya diplomasi, termasuk melalui pertemuan langsung dengan Direktorat Jenderal Kesehatan dan Keamanan Pangan Uni Eropa (DG SANTE) di Brussels, Belgia.

Keberhasilan tersebut juga didukung oleh berbagai pihak, mulai dari Delegasi Uni Eropa di Jakarta, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Brussels, Kementerian Luar Negeri, hingga Kementerian Perdagangan.

“Sepanjang proses negosiasi, KKP bergerak proaktif dan intensif untuk memastikan kepentingan pelaku usaha budi daya terjaga. Dengan tercantumnya Indonesia dalam daftar tersebut, akses produk perikanan budi daya ke pasar EU tetap terbuka dan berkelanjutan,” ujarnya.

Ishartini menuturkan Uni Eropa merupakan salah satu pasar potensial bagi produk perikanan dunia. Organisasi yang beranggotakan 27 negara itu memiliki tingkat konsumsi produk perikanan sekitar 24-25 kilogram per kapita per tahun.

Selain itu, rata-rata pendapatan penduduk Uni Eropa yang mencapai sekitar 37.900 euro per tahun menjadikan kawasan tersebut sebagai pasar yang menjanjikan bagi produk perikanan Indonesia.

KKP mencatat saat ini Uni Eropa menempati posisi kelima sebagai tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Komoditas perikanan budi daya yang diekspor ke kawasan tersebut antara lain udang, bandeng, dan kelompok ikan lele (catfish).

Selain itu, ikan nila atau tilapia yang dikenal sebagai aquatic chicken juga disebut menjadi salah satu komoditas andalan baru Indonesia untuk pasar Uni Eropa.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengolahan dan ekspor produk udang, PT Indo American Seafoods Tbk. (ISEA), menargetkan pertumbuhan omzet sebesar 20% hingga 30% pada 2026 seiring dengan upaya memperluas penetrasi pasar ekspor.

Dengan potensi pertumbuhan pendapatan dan laba bersih, ISEA pun membuka peluang untuk membagikan dividen kepada pemegang saham.

Direktur ISEA Ibnu Surya Ramadhan mengatakan perseroan membidik pertumbuhan pendapatan sekitar 20% hingga 30% pada 2026. Pertumbuhan tersebut diharapkan berkelanjutan dalam tiga tahun ke depan.

“Target pertumbuhan ISEA pada 2026 kurang lebih di 20%-30% dari omzet tahun 2025,” ujarnya dalam Paparan Publik, Senin (8/6/2026).

Pada kuartal I/2026, penjualan ISEA mencapai Rp181,19 miliar, tumbuh 69,95% dari sebelumnya Rp106,61 miliar. Perseroan pun membukukan laba Rp2,16 miliar dibandingkan dengan rugi bersih Rp5,36 miliar pada kuartal I/2025.

Untuk mencapai target tersebut, perseroan akan meningkatkan aktivitas pemasaran dan promosi di negara-negara konsumen utama produk seafood, termasuk Amerika Serikat, Jepang, Taiwan, dan China. Selain menjaga hubungan dengan pembeli yang telah ada, ISEA juga berupaya memperluas akses ke pasar Eropa.

Menurut Ibnu, penambahan sertifikasi internasional menjadi salah satu strategi yang ditempuh guna meningkatkan daya saing produk dan membuka peluang pasar baru di kawasan tersebut.

“Kami akan lebih sering melakukan workshop ke beberapa negara konsumen, yakni Amerika Serikat, termasuk menjaga buyer yang sudah ada, Jepang, Taiwan, dan China. Selain itu juga membuka peluang ke Eropa melalui penambahan sertifikasi,” katanya.

Meski optimistis terhadap prospek pertumbuhan, perseroan tetap mencermati dinamika geopolitik global yang berpotensi memengaruhi perdagangan internasional dan permintaan ekspor.

Sepanjang 2025, ISEA membukukan kinerja yang meningkat signifikan. Pendapatan perseroan tercatat mencapai Rp564,2 miliar, melonjak lebih dari 70% dibandingkan Rp322,6 miliar pada tahun sebelumnya.

Laba bersih juga naik tajam menjadi Rp5,27 miliar dari Rp348 juta, didorong oleh peningkatan laba kotor menjadi Rp111,9 miliar dibandingkan Rp75,8 miliar pada periode sebelumnya.

Dari sisi neraca, total aset perseroan meningkat menjadi sekitar Rp439,9 miliar. Pada saat yang sama, liabilitas tetap terjaga dan ekuitas naik menjadi sekitar Rp184,6 miliar, mencerminkan struktur permodalan yang semakin kuat.

Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri seafood, ISEA melayani pasar ekspor utama di Amerika Serikat dan Jepang. Perseroan mengandalkan model bisnis terintegrasi yang mencakup pengadaan bahan baku, pengolahan, penyimpanan dingin (cold storage), hingga distribusi ekspor kepada pelanggan.

Model usaha tersebut memungkinkan perseroan menjaga kualitas produk secara konsisten, mengendalikan pasokan bahan baku, meningkatkan efisiensi operasional, serta mengurangi risiko dalam rantai pasok. Strategi integrasi itu menjadi salah satu keunggulan kompetitif utama ISEA dalam memperkuat posisi di industri pengolahan dan ekspor seafood.

TANTANGAN

Direktur Utama ISEA Ibnu Syena Alfitra mengatakan secara umum ada tantangan ekspor seafood Indonesia karena meningkatnya persaingan di pasar global. Hal itu terutama setelah India kembali agresif memasok produk ke Amerika Serikat.

Menurutnya, kesetaraan tarif membuat produk asal India kembali bersaing langsung dengan eksportir Indonesia di pasar AS.

“India masuk lagi kembali ke Amerika karena tarifnya disamakan dengan kita. Jadi kompetisi untuk memasok ke Amerika mulai bersaing kembali,” ujarnya.

Di tengah persaingan tersebut, ISEA belum berencana melakukan ekspansi besar pada 2026. Perseroan memilih fokus melakukan renovasi dan peningkatan produktivitas tambak guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku serta mempertahankan margin keuntungan.

Menurut Ibnu Syena, strategi tersebut dinilai lebih efektif dibandingkan mengandalkan pasokan dari pihak ketiga yang berisiko meningkatkan biaya bahan baku dan harga pokok produksi (HPP).

“Lebih baik meningkatkan produktivitas dari tambak kita sendiri,” katanya.

Sejalan dengan fokus penguatan operasional, perseroan memutuskan tidak membagikan dividen dari laba tahun buku 2025. Namun, manajemen membuka peluang untuk mulai memberikan imbal hasil kepada pemegang saham apabila kinerja keuangan pada 2026 menunjukkan perbaikan yang signifikan.

“Untuk 2025 kami tidak membagikan dividen. Namun, jika laba bersih lebih bagus dari tahun ini, kami usahakan untuk membuatnya lebih baik,” ujar Ibnu Syena.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 8,2% dan laba bersih sebesar 17,3% secara tahunan.

Selain itu, perseroan melihat adanya peluang dari pelemahan nilai tukar rupiah yang justru mampu menopang kinerja pada tahun ini.

Direktur MYOR Wardhana Atmadja memproyeksikan mampu meraup penjualan sebesar Rp41,85 triliun dan laba bersih mencapai Rp3,41 triliun pada tahun ini.

"Proyeksi penjualan pada 2026 meningkat 8,2% dibandingkan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp38,68 triliun, dan laba bersih tumbuh 17,3% secara tahunan dari tahun lalu Rp2,91 triliun," ujarnya dalam Public Expose, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya, target tersebut mampu dicapai sejalan dengan kinerja penjualan hingga April 2026 senilai Rp12,48 triliun. Dari sisi profitabilitas, laba bersih perseroan mencapai Rp1,26 triliun pada periode yang sama.

Selain itu, dia memperkirakan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpotensi menjadi katalis positif bagi kinerja pada tahun ini.

Dia menjelaskan, kendati pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya bahan baku, perseroan menilai dampak tersebut dapat diimbangi oleh peningkatan pendapatan ekspor yang diterima dalam mata uang asing.

Pasar ekspor perseroan melalui sejumlah anak usahanya berkontribusi sebesar 40% terhadap penjualan perseroan.

"Komposisi penjualan ekspor perseroan yang signifikan dan memiliki banyak negara tujuan mendukung perseroan untuk terus bertumbuh dengan stabil," terangnya.

Sentimen positif untuk kinerja perseroan lainnya juga tampak dari harga kopi dan cokelat yang mulai menurun pada tahun ini. Kondisi tersebut memberikan harapan bagi perseroan adanya peningkatan margin pada tahun 2026.

Tak hanya itu, perseroan juga melihat peluang pertumbuhan dari perluasan jaringan distribusi di dalam negeri. Salah satunya dengan kehadiran Koperasi Desa Merah Putih yang dapat menjadi saluran distribusi baru bagi produk-produk Mayora.

Dia optimistis dengan semakin banyak titik penjualan yang tersedia di tingkat akar rumput menjadi peluang untuk meningkatkan volume penjualan.