JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatat volume angkutan barang sebesar 6,8 juta ton hingga Mei 2026 melalui layanan logistik berbasis kereta api dan multimoda. Angkutan tersebut didominasi komoditas batu bara yang menjadi penopang utama distribusi logistik perusahaan.

"Secara year-on-year, di bulan Mei 2026 ini pengiriman barang retail mengalami pertumbuhan sebesar 37 persen dan angkutan peti kemas sebesar 24 persen. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya pemanfaatan layanan logistik berbasis kereta api oleh berbagai sektor industri untuk mendukung aktivitas distribusi mereka," kata Direktur Utama KAI Logistik Yuskal Setiawan seperti dikutip, Jumat (19/6/2026).

KAI Logistik menyebut capaian tersebut mencerminkan peran perusahaan dalam mendukung kelancaran rantai pasok nasional di tengah meningkatnya kebutuhan industri terhadap layanan logistik yang efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan. Perusahaan terus memperkuat layanan distribusi untuk berbagai kebutuhan pengiriman, mulai dari barang retail hingga komoditas berskala besar.

Pada Mei 2026 saja, volume angkutan barang yang dikelola mencapai 1,7 juta ton. Dari jumlah tersebut, angkutan batu bara mendominasi sebesar 1,1 juta ton, diikuti angkutan peti kemas 267 ribu ton dan layanan pra serta purna BBM/BBK sebanyak 224 ribu ton.

Selain itu, KAI Logistik juga mengelola sekitar 38 ribu ton angkutan semen, 6 ribu ton pengiriman barang retail, serta 684 ton limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang memerlukan penanganan khusus sesuai standar keselamatan dan regulasi.

Yuskal mengatakan perusahaan juga terus mengembangkan portofolio bisnis melalui optimalisasi layanan logistik multimoda. Pada Mei 2026, KAI Logistik mulai menjalankan layanan pengangkutan crude palm oil (CPO) dengan volume awal mencapai 17 ribu ton.

Menurut dia, pengembangan layanan dan diversifikasi komoditas tersebut menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperluas pemanfaatan moda transportasi logistik yang lebih efisien, terutama bagi pengiriman barang dalam volume besar.

KAI Logistik optimistis penguatan layanan logistik berbasis kereta api dan kolaborasi multimoda dapat mendukung konektivitas antarwilayah serta membantu menurunkan biaya logistik nasional secara bertahap. Perusahaan juga berupaya memperluas kerja sama dengan berbagai sektor industri agar pemanfaatan layanan logistik berbasis kereta api semakin meningkat.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperketat pengawasan kepatuhan kendaraan angkutan barang guna meningkatkan keselamatan transportasi jalan, menekan pelanggaran operasional, serta mewujudkan sistem angkutan logistik yang lebih tertib dan aman.

"Kami terus berupaya dan berkomitmen dalam mewujudkan kendaraan angkutan barang yang berkeselamatan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, sebagaimana keterangannya di Jakarta, Minggu.

Dia menyebutkan sejak Januari hingga 12 Juni 2026, tercatat sebanyak 939.322 kendaraan atau 75,64 persen tidak melakukan pelanggaran, sementara 302.561 kendaraan atau 24,36 persen melakukan pelanggaran.

"Kami melakukan pengawasan di 89 Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) yang tersebar di Indonesia. Dari Januari hingga 12 Juni 2026, sudah sebanyak 1.241.883 kendaraan yang tercatat dalam pengawasan," ujarnya.

Dari jumlah kendaraan angkutan barang yang melakukan pelanggaran ditemukan jumlah pelanggaran sebanyak 407.534 yang terdiri atas pelanggaran daya angkut sebanyak 195.377 kendaraan (47,94 persen); dan pelanggaran dimensi sebanyak 6.410 kendaraan (1,57 persen).

Selanjutnya, pelanggaran dokumen sebanyak 203.656 kendaraan (49,97 persen); pelanggaran persyaratan teknis sebanyak 34 kendaraan (0,01 persen); dan pelanggaran tata cara muat sebanyak 2.057 kendaraan (0,50 persen).

Dia menuturkan pada masa sosialisasi menuju zero over dimension over loading (ODOL) pada 2027, penindakan dilakukan kepada para pelanggar yang dilakukan secara selektif.

"Penindakan yang dilakukan antara lain pemberian peringatan, tilang, tilang kepolisian, dan juga tilang oleh UPPKB lainnya," jelas Dirjen.

Adapun, ia menyebutkan lima perusahaan dengan pelanggar tertinggi yaitu PT SIL sebanyak 1.041 kendaraan, PT IP dengan 967 kendaraan, PT SA sebanyak 749 kendaraan, CV SKE sebanyak 701 kendaraan, dan PT EW sebanyak 688 kendaraan.

Dari hasil pengawasan yang dilakukan, lanjut Aan, terdapat lima komoditas muatan angkutan barang dengan pelanggaran tertinggi di antaranya barang campuran sebanyak 20.734 kendaraan.

Kemudian, kendaraan barang paket sebanyak 17.770 kendaraan, muatan pasir sebanyak 15.591 kendaraan, muatan perkebunan sebanyak 8.846 kendaraan, dan semen sebanyak 8.189 kendaraan.

Aan menyebutkan kinerja pengawasan kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 menunjukkan peningkatan capaian, dengan tingkat pengawasan terhadap lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan angkutan barang sebesar 7,74 persen lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2025 sebesar 7,47 persen.

Persentase pelanggaran kendaraan angkutan barang pada periode berjalan tahun 2026 tercatat sebesar 24,36 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya sebesar 24,71 persen.

"Hal ini menunjukkan adanya tren perbaikan tingkat kepatuhan, meskipun pelanggaran pada aspek muatan dan dokumen masih cukup dominan," kata Aan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Anak usaha Pelindo Terminal Petikemas, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) menghadirkan layanan bongkar muat 24 jam sehari dan tujuh hari seminggu (24/7) di seluruh terminal guna mengantisipasi lonjakan arus peti kemas menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kesiapan tersebut juga untuk mendukung kebijakan pemerintah terkait pembatasan angkutan barang selama periode mudik.

Corporate Secretary IPC TPK Pramestie Wulandary dalam keterangan di Jakarta, Rabu, menyampaikan peningkatan arus peti kemas ini telah diantisipasi melalui penguatan sistem operasional yang terintegrasi dan responsif.

"Kami mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pengaturan pembatasan angkutan barang selama masa mudik. Untuk itu, IPC TPK memastikan layanan bongkar muat tetap berjalan optimal selama 24/7, dengan dukungan monitoring intensif serta kesiapan personel operasional di seluruh lini," ujar Pramestie.

Langkah itu diambil seiring meningkatnya aktivitas logistik nasional, khususnya di segmen domestik yang mulai menunjukkan eskalasi signifikan memasuki minggu ketiga Ramadhan.

Guna menjaga kelancaran arus logistik dan menghindari kepadatan di area pelabuhan, IPC TPK mengimplementasikan sejumlah langkah mitigasi strategis, di antaranya optimalisasi layanan gate pass, pemanfaatan lapangan penumpukan Lini 2 sebagai buffer bagi Lini 1.

Kemudian, kerja sama dengan beberapa depo peti kemas pendukung di sekitar Tanjung Priok serta penguatan fungsi traffic management dan safety control melalui penempatan petugas port facility security officer (PFSO) di titik-titik rawan antrean.

Seiring dengan rencana pemberlakuan pembatasan angkutan barang pada 13 hingga 29 Maret 2026, IPC TPK memproyeksikan adanya percepatan aktivitas pengiriman oleh para pelanggan sebelum periode tersebut dimulai.

Untuk itu, perusahaan secara aktif mengimbau pengguna jasa agar melakukan percepatan pengambilan peti kemas untuk dikeluarkan menuju depo di sekitar Jakarta Utara guna menghindari potensi penumpukan usai Lebaran.

"Percepatan delivery sebelum masa pembatasan menjadi kunci untuk menjaga kelancaran rantai pasok. Dengan sinergi antara operator terminal, regulator, dan pengguna jasa, kami optimistis arus logistik nasional tetap terjaga dengan baik selama periode Lebaran," ucap Pramestie.

IPC TPK juga terus memperkuat koordinasi dengan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), instansi terkait serta perusahaan pelayaran untuk memastikan sinkronisasi jadwal kedatangan kapal dan kelancaran arus peti kemas di seluruh terminal.

Sebelumnya, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pembatasan operasional angkutan barang yang diberlakukan pemerintah demi keselamatan dan kelancaran arus mudik serta balik selama periode Angkutan Lebaran 2026.

Hal itu sehubungan implementasi Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran 2026 yang ditandatangani oleh Kemenhub, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Korlantas Polri.

Sementara Korlantas Polri menyebut ada lima kluster yang menjadi fokus pengamanan, di antaranya jalan tol, jalan nasional atau jalan kabupaten, pelabuhan penyeberangan, tempat-tempat ibadah, dan tempat wisata.

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Perlu diingat, hanya kendaraan pengangkut barang tertentu yang mendapat pengecualian, seperti BBM, sembako, pupuk, ternak, dan kebutuhan vital lainnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan meminta pengusaha angkutan barang, para pemilik kendaraan barang dan pengemudi untuk mematuhi kebijakan pembatasan operasional kendaraan angkutan barang sumbu tiga ke atas yang tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB).

“Berdasarkan SKB, truk sumbu tiga ke atas dilarang melintasi jalan tol dan jalan nontol selama periode angkutan lebaran yakni dari tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat,” kata Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi di Jakarta, Senin.

Dia menyampaikan SKB diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Menhub menjelaskan, pembatasan itu diberlakukan untuk memberi ruang bagi jutaan masyarakat yang melakukan perjalanan mudik agar lebih selamat, aman, lancar, dan nyaman.

"Perlu diingat, hanya kendaraan pengangkut barang tertentu yang mendapat pengecualian, seperti BBM, sembako, pupuk, ternak, dan kebutuhan vital lainnya," tegas Menhub.

Jika tidak termasuk kategori tersebut, lanjut Menhub, truk sumbu tiga ke atas seharusnya tidak beroperasi selama periode pembatasan.

"Apalagi ini menjadi perhatian serius Presiden RI Prabowo Subianto untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat pada angkutan Lebaran," ucap Menhub.

Menhub menyebut masih ditemukan truk sumbu tiga ke atas yang beroperasi di jalan tol selama periode angkutan Lebaran 2026. Ia mengingatkan kebijakan ini harus dipatuhi demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pada tinjauan Sabtu (13/3) malam hingga Minggu (15/3) dini hari, Menhub menghentikan beberapa kendaraan logistik yang tidak sesuai ketentuan untuk melakukan pengecekan.

Menhub memberikan edukasi dan penjelasan secara langsung kepada para pengemudi mengenai aturan pembatasan operasional truk yang telah ditetapkan pemerintah.

"Adapun bagi yang melanggar, kami berkolaborasi dengan Korlantas Polri bahwa akan dilakukan tindakan tegas berupa pemberian sanksi. Hal ini dilakukan demi mementingkan keselamatan dan kemanusiaan bagi masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran," kata Dudy.

Menhub mengajak seluruh pihak untuk mendukung keselamatan dan kelancaran penyelenggaraan angkutan Lebaran.

Ia menekankan tanpa pengaturan lalu lintas dan pembatasan seperti ini, berpotensi menimbulkan kemacetan parah sehingga akan menyebabkan kerugian ekonomi yang jauh lebih besar, termasuk keterlambatan distribusi.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang di jalan tol dan arteri selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026 pada 13–29 Maret. Kebijakan tersebut diterapkan untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas selama masa puncak pergerakan masyarakat.

"Salah satu aturan yang tertuang dalam SKB tersebut adalah terkait pembatasan operasional angkutan barang mulai 13 Maret 2026 hingga 29 Maret 2026, baik di jalan tol maupun arteri," ujar Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi dalam keterangan resmi, Selasa (16/2/2026).

Pembatasan tersebut dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang pengaturan lalu lintas dan penyeberangan selama masa Angkutan Lebaran 2026 yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri. Kebijakan ini diambil berdasarkan evaluasi kepadatan lalu lintas dan angka kecelakaan pada musim mudik tahun-tahun sebelumnya serta hasil analisis pemodelan lalu lintas.

Data Korlantas Polri pada 2024 mencatat kecelakaan lalu lintas yang melibatkan angkutan barang mencapai 27.337 kejadian atau sekitar 10,4 persen dari total kecelakaan nasional. Pada tahun yang sama, truk over dimension over load (ODOL) menjadi penyebab kecelakaan terbesar kedua dengan korban meninggal dunia mencapai 6.390 orang.

Dudy menegaskan pembatasan ini bukan untuk menghambat kegiatan usaha, melainkan mengatur mobilitas agar distribusi barang dan pergerakan masyarakat tetap berjalan aman. Ia menyebut kendaraan pengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, bantuan bencana, serta bahan pokok tetap diperbolehkan melintas dengan syarat tidak melebihi muatan dan dimensi.

Pemerintah juga menilai peningkatan volume kendaraan berat pada masa puncak mudik berpengaruh signifikan terhadap kecepatan rata-rata lalu lintas dan potensi kemacetan. Tanpa pengaturan, kemacetan parah dikhawatirkan memicu kerugian ekonomi lebih besar, termasuk keterlambatan distribusi logistik.

Kementerian Perhubungan mengimbau pelaku usaha angkutan barang merencanakan pengiriman lebih awal agar distribusi dapat diselesaikan sebelum 13 Maret 2026. Masyarakat yang akan mudik juga diminta mempersiapkan perjalanan dengan baik dan mengantisipasi potensi gangguan cuaca selama periode Lebaran.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan pemerintah memberlakukan pembatasan operasional angkutan barang saat masa angkutan Lebaran Idul Fitri pada 13-29 Maret 2026 demi kelancaran arus mudik dan balik.

"Pembatasan operasional angkutan barang pada masa angkutan Lebaran diberlakukan secara kontinyu mulai tanggal 13 Maret 2026 pukul 12.00 waktu setempat hingga tanggal 29 Maret 2026 pukul 24.00 waktu setempat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Pengaturan tersebut berlaku baik di jalan tol maupun arteri. Pembatasan kendaraan angkutan barang berlaku bagi mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

"Distribusi barang tetap dapat dilakukan dengan kendaraan dengan dua sumbu terkecuali untuk barang - barang hasil galian seperti tanah, pasir, batu, hasil tambang, dan bahan bangunan seperti besi, semen, dan kayu," jelasnya.

Kendaraan angkutan barang yang dikecualikan dari pembatasan atau tetap bisa beroperasi dengan sumbu tiga ke atas yaitu yang mengangkut BBM/BBG, hewan ternak, pupuk, dan bantuan bencana alam.

Selain itu barang pokok dengan syarat kendaraan yang digunakan tidak lebih muatan dan tidak lebih dimensi yang ditunjukkan dengan dokumen kontrak/perjanjian antara pemilik barang dengan pengusaha angkutan.

Untuk kendaraan yang boleh beroperasi tetap harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan yaitu diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang.

"Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang," ujar Aan.

Kemenhub, Korlantas Polri, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan selama masa arus mudik dan balik angkutan Lebaran Idul Fitri 2026.

Pengaturan pembatasan operasional angkutan barang itu tertuang dalam SKB Nomor: KP-DRJD 854 Tahun 2026; HK.201/1/21/DJPL/2026; Kep/43/II/2026; 20/KPTS/Db/2026.

SKB itu ditandatangani Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Kemen PU Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

"Sama halnya seperti angkutan Lebaran tahun lalu ataupun Nataru kemarin, diprediksi akan ada lonjakan pergerakan masyarakat dan untuk menjaga kelancaran lalu lintas serta meningkatkan aspek keselamatan jalan perlu ada pengaturan pada kendaraan-kendaraan logistik," jelas Aan.

Ia menegaskan apabila berdasarkan hasil pengawasan, evaluasi, dan koordinasi ditemukenali pelanggaran, maka akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2026

Evaluasi akan kami lakukan secara situasional, dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menegaskan pembatasan penuh kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan hingga 4 Januari 2026, guna menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama libur akhir tahun.

"Hasil evaluasi menetapkan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan window time (istilah periode waktu tertentu). Pembatasan di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026," kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menhub menegaskan, pola pembatasan menerus di jalan tol dimaksudkan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor-koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama libur Natal dan tahun baru.

Pengaturan itu, juga diharapkan mengurangi potensi hambatan dan memperkuat upaya pengendalian arus pada titik rawan kepadatan.

"Evaluasi akan kami lakukan secara situasional, dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat," ujar Dudy.

Pembatasan angkutan barang di ruas tol diberlakukan tanpa window time, sehingga selama periode angkutan Natal dan tahun baru sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jalan tol selama 24 jam penuh.

Sementara itu, pembatasan angkutan barang di ruas jalan arteri atau non-tol tetap menggunakan window time pada pukul 05.00-22.00 waktu setempat.

Ketentuan itu juga diberlakukan hingga 4 Januari 2026, dengan pengaturan lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta akan dievaluasi secara berkala.

Ia menuturkan pelaksanaan pembatasan diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang sesuai klasifikasi dan ketentuan yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) yang menjadi pedoman.

Operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang diimbau menyesuaikan rencana perjalanan, memanfaatkan manajemen rantai pasok, serta mengoptimalkan jadwal distribusi agar tetap efisien dan tertib.

"Koordinasi kami dengan Korlantas Polri akan memastikan langkah manajemen operasional, termasuk diskresi Kepolisian, dapat diterapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan," kata Menhub menegaskan.

Penambahan pengaturan lalu lintas jalan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dituangkan dalam SKB Nomor KP-DRJD 6774 Tahun 2025, 122/KPTS/Db/2025, dan Kep/268/XII/2025.

SKB tersebut disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada periode Natal dan tahun baru:

Pengaturan pembatasan mencakup sejumlah ruas tol dan non-tol strategis pada koridor Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali, termasuk jalur-jalur utama yang menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, dan kawasan permukiman.

Rincian ruas yang diberlakukan pembatasan tercantum dalam SKB, dan masyarakat serta pelaku usaha diimbau mengikuti rambu, arahan petugas, dan informasi resmi selama perjalanan.

"Kementerian Perhubungan akan terus memantau kondisi lapangan dan memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengaturan tetap responsif terhadap dinamika arus lalu lintas," kata dia pula.

Kemenhub juga mengajak seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan pembatasan, mengutamakan keselamatan, serta memastikan perjalanan dan distribusi logistik berjalan tertib selama masa libur akhir tahun.

Adapun Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri melakukan evaluasi kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Dudy mengatakan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan perjalanan di tengah prediksi peningkatan mobilitas masyarakat.

"Pemerintah akan mengevaluasi pembatasan angkutan barang secara berkala agar kebijakan yang diambil tetap proporsional, efektif, dan berpihak pada keselamatan pengguna jalan. Pembatasan ini bersifat dinamis, sehingga penyesuaian dapat dilakukan dengan melihat perkembangan situasi lalu lintas di lapangan," ujar Menhub lagi.

Kebijakan itu menindaklanjuti penerapan sistem kerja fleksibel aparatur sipil negara serta imbauan penerapan work from anywhere (WFA) yang diperkirakan memicu perubahan pola perjalanan pada periode libur akhir tahun.

"Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pengaturan pembatasan angkutan barang ditetapkan lebih adaptif dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan," kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Harapannya kita dapat menyelenggarakan Natal dan tahun baru ini dengan zero accident dan zero fatality.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan pembatasan kendaraan angkutan barang berjalan lancar selama periode Natal dan Tahun Baru 2025/2026 melalui koordinasi lintas instansi demi menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan mobilitas masyarakat nasional.

"Harapannya kita dapat menyelenggarakan Natal dan tahun baru ini dengan zero accident dan zero fatality,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Menhub memantau dan memastikan langsung pelaksanaan pembatasan kendaraan angkutan barang pada masa Natal dan tahun baru dari Jasa Marga Tollroad Command Center (JMTC) di Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dia menyampaikan Kementerian Perhubungan bersama Korlantas Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) telah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Pada SKB tersebut tercantum pengaturan pembatasan angkutan barang dengan sumbu 3 atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan bangunan.

Adapun angkutan barang yang membawa BBM/BBG, hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis, serta barang pokok tetap bisa beroperasi dengan dilengkapi surat muatan yang diterbitkan pemilik barang.

"Surat muatan tersebut berisi keterangan jenis barang, tujuan, serta alamat pemilik barang,” kata Menhub lagi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan, di Jakarta, Sabtu (20/12), mengatakan pemerintah membatasi penuh kendaraan angkutan barang di ruas tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

Aan mengatakan kebijakan tersebut diterapkan usai rapat koordinasi dengan Korlantas Polri, menyikapi kebijakan Menteri PANRB Rini Widyantini terkait penerapan work from anywhere (WFA) pada 29-31 Desember.

"Jadi yang tadinya ada window time di 21-22 (Desember 2025 pada ruas tol), kemudian 29-31, (Desember 2025), ini kita tidak ada window time, artinya terus berlaku (pembatasan penuh kendaraan angkutan barang di ruas tol)," kata Aan, usai rapat koordinasi dengan jajaran Korlantas Polri.

Evaluasi pengelolaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dilakukan bersama Korlantas Polri, karena kebijakan WFA diperkirakan memicu peningkatan serta perubahan pola pergerakan masyarakat selama masa libur panjang akhir tahun.

Berdasarkan hasil rapat, kata Aan, pembatasan angkutan barang di ruas tol diberlakukan tanpa window time sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, sehingga larangan melintas berlaku penuh selama 24 jam di jalan tol selama periode itu.

Sementara itu, untuk jalan arteri, pembatasan angkutan barang tetap menggunakan window time, yakni diperbolehkan melintas pada pukul 22.00 hingga 05.00 demi menjaga keseimbangan distribusi dan kelancaran lalu lintas.

"Untuk (jalan) arteri, ini masih kita berlakukan window time, itu diperbolehkan (kendaraan angkutan barang melintas) dari jam 22.00 sampai jam 05.00. Kemudian pengaturan yang lainnya tidak ada perubahan," kata Aan.

Pembatasan penuh angkutan barang di ruas tol berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Sementara pengaturan teknis di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada Polri melalui diskresi kepolisian sesuai situasi aktual.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perhubungan membatasi penuh kendaraan angkutan barang di ruas tol selama periode libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 guna menjaga kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan masyarakat.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan di Jakarta, Sabtu mengatakan kebijakan tersebut diterapkan usai rapat koordinasi dengan Korlantas Polri, menyikapi kebijakan Menteri PANRB Rini Widyantini terkait penerapan work from anywhere (WFA) pada 29–31 Desember 2025.

"Sehingga diputuskan ada penambahan pengaturan lalu lintas selama libur Natal dan Tahun Baru ini, terutama terkait dengan pembatasan angkutan barang (di tol). Jadi yang tadinya ada window time di 21-22 (Desember 2025), kemudian 29-31, (Desember 2025), ini kita tidak ada window time, artinya terus berlaku (pembatasan kendaraan angkutan barang)," kata Aan usai rapat koordinasi dengan jajaran Korlantas Polri.

Dia menyampaikan evaluasi pengelolaan angkutan Natal dan Tahun Baru 2025/2026 dilakukan bersama Korlantas Polri karena kebijakan WFA diperkirakan memicu peningkatan serta perubahan pola pergerakan masyarakat selama masa libur panjang akhir tahun.

Berdasarkan hasil rapat, kata Aan, pembatasan angkutan barang di ruas tol diberlakukan tanpa window time, sehingga selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jalan tol selama 24 jam penuh.

Sementara itu, untuk jalan arteri, pembatasan angkutan barang tetap menggunakan window time, yakni diperbolehkan melintas pada pukul 22.00 hingga 05.00 demi menjaga keseimbangan distribusi dan kelancaran lalu lintas.

"Untuk (jalan) arteri, ini masih kita berlakukan window time, itu diperbolehkan (kendaraan angkutan barang melintas) dari jam 22.00 sampai jam 05.00. Kemudian pengaturan yang lainnya tidak ada perubahan," beber Aan.

Aan menjelaskan pembatasan angkutan barang telah berlaku sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. Sementara pengaturan teknis di lapangan sepenuhnya diserahkan kepada Polri melalui diskresi kepolisian sesuai situasi aktual.

"Dan (kebijakan yang lain) semua diserahkan ke Polri untuk keputusan di lapangan, artinya kepolisian bisa menilai, bisa melakukan diskresi kepolisian sesuai dengan situasi yang ada," tutur Aan.

Dia juga menyikapi soal adanya permintaan pengusaha yang berharap pembatasan angkutan barang diberlakukan pada Hari H. Menurutnya, para pengusaha logistik bisa memanfaatkan distribusi melalui window time yakni pukul 22.00 hingga pukul 05.00 di jalan arteri.

"Kita kan ada window time nanti di jalan arteri," kata Aan.

Pemerintah memberlakukan kebijakan pembatasan kendaraan angkutan barang selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026 untuk mengurangi kemacetan selama libur akhir tahun.

Kebijakan itu diatur Kementerian Perhubungan, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan dan Penyeberangan selama Natal dan Tahun Baru.

Peraturan tersebut merupakan SKB Nomor: KP - DRJD 6064 Tahun 2025, HK.201/11/19/DJPL/2025, 104/KPTS/Db/2025, Kep/230/XI/2025 ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Muhammad Masyhud, Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar, dan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian Irjen Pol Agus Suryonugroho.

Dalam SKB itu, pembatasan angkutan barang diberlakukan terhadap mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandengan, serta mobil barang yang mengangkut hasil galian, hasil tambang dan bahan bangunan.

Meski begitu, bagi kendaraan angkutan barang yang membawa bahan bakar minyak (BBM) atau bahan bakar gas (BBG), hantaran uang, hewan dan pakan ternak, pupuk, penanganan bencana alam, sepeda motor gratis serta barang pokok, mendapatkan pengecualian dari kebijakan itu.

Hanya saja, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat muatan yang berisi keterangan jenis barang, tujuan, dan nama serta alamat pemilik barang, serta ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI mencatat angkutan komoditas perkebunan mencapai 521.698 ton sepanjang Januari hingga November 2025. Mayoritas bahan kebun yang diangkut berbasis Crude Palm Oil (CPO) .

Vice President Corporate Communication KAI, Anne Purba mengatakan angkutan tersebut menopang ketersediaan kebutuhan masyarakat dan industri menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Kelancaran distribusi perkebunan, ujarnya, berpengaruh langsung terhadap ketersediaan bahan pangan, minyak goreng, makanan olahan, hingga produk rumah tangga yang mengalami peningkatan permintaan pada akhir tahun.

"Kelancaran distribusi komoditas perkebunan membantu menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak menjelang Nataru,” ujar Anne di Jakarta, dikutip Sabtu (5/12).

KAI mencatat puncak pengangkutan terjadi pada Januari 2025 dengan volume 59.514 ton. Menurut Anne, ritme distribusi yang stabil sejak awal tahun memberikan kepastian pasokan bagi industri pengolahan yang bergantung pada CPO sebagai bahan dasar berbagai produk, mulai dari minyak goreng, margarin, biskuit, mie instan, sabun, hingga biodiesel.

Prabowo Cek Kereta Khusus Petani dan Pedagang, Berikut Rutenya

Sebagian besar angkutan perkebunan berpusat di Sumatra Utara yang menjadi salah satu sentra sawit nasional. Anne menuturkan moda kereta api dipilih karena mampu mengangkut volume besar secara efisien, dan menjaga ketepatan waktu.

"Juga mendukung rantai pasokan menuju pabrik pengolahan maupun pelabuhan," ujarnya.

Medan, Sumut (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara mencatat sepanjang Oktober 2025 mengangkut 52.872 ton barang atau meningkat lima persen dibandingkan September 2025, yang tercatat 50.390 ton.

"Pertumbuhan ini menunjukkan peningkatan kepercayaan pelanggan terhadap layanan angkutan barang berbasis kereta api," kata Manajer Humas KAI Divre I Sumut M As'ad Habibuddin di Medan, Sumut, Jumat.

Adapun rincian komoditas yang diangkut KAI Sumut pada Oktober 2025 adalah bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 27.917 ton, peti kemas 13.340 ton, crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah 10.998 ton, barang hantaran paket (BHP) 363 ton, serta lateks 255 ton.

As'ad menjelaskan kereta api memiliki sejumlah keunggulan dibanding moda transportasi lainnya.

Dari sisi kapasitas, satu gerbong dapat mengangkut hingga 42 ton atau setara dengan dua truk kontainer.

"Dengan satu rangkaian berisi 20 gerbong peti kemas, kereta api mampu menggantikan hingga 40 truk sekaligus," ungkapnya.

Selain kapasitas besar, ketepatan waktu juga menjadi nilai tambah angkutan barang menggunakan kereta api.

Pada Oktober 2025, tingkat ketepatan keberangkatan kereta barang KAI Sumut mencapai 97,45 persen, meningkat dibanding bulan sebelumnya sebesar 94,58 persen.

Sementara itu, tingkat ketepatan kedatangan mencapai 96,86 persen, naik dari 94,18 persen pada bulan sebelumnya.

Tak hanya unggul dalam ketepatan, angkutan barang KAI juga menawarkan keamanan tinggi, bebas pungutan liar, serta dikelola oleh sumber daya manusia yang profesional dan tersertifikasi.

Selain itu, moda ini turut mendukung efisiensi biaya logistik, mengurangi kemacetan jalan raya, menekan emisi polusi, dan meminimalkan kerusakan infrastruktur jalan akibat kendaraan berat.

"KAI terus memperkuat kerja sama dengan berbagai pelaku usaha di Sumatera Utara serta berkomitmen meningkatkan fasilitas angkutan barang. Kami optimistis volume angkutan akan terus tumbuh seiring upaya KAI mendukung sistem logistik yang ramah lingkungan dan memperkuat daya saing ekonomi nasional," katanya.

Pewarta: Juraidi
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2025

Madiun (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun, Jawa Timur, mencatat telah melayani angkutan barang hingga mencapai 44.870 ton hingga triwulan III tahun 2025.

"KAI Daop 7 Madiun mencatat kinerja hingga triwulan III 2025 atau periode 1 Januari- 30 September 2025 telah mengangkut sebanyak 44.870 ton barang melalui distribusi logistik KA angkutan barang," ujar Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Rokhmad Makin Zainul di Madiun, Selasa.

Menurut dia, capaian angkutan barang sebanyak 44.870 ton di triwulan III 2025 tersebut mengalami tren positif atau pertumbuhan sebesar 40 persen dibandingkan periode yang sama di tahun 2024.

Adapun capaian layanan angkutan barang pada triwulan III tahun 2024 tercatat sebesar 32.087 ton barang.

"Tren yang positif tersebut sangat dipengaruhi oleh adanya angkutan pengiriman trainset kereta baru KRL KCI dan Kereta Luar Biasa (KLB) oleh PT INKA," kata Zainul.

Selain itu, capaian kinerja angkutan barang KAI Daop 7 Madiun tahun ini juga dipengaruhi oleh adanya angkutan parsel One Night Services (ONS) serta Barang Hantaran Paket (BHP).

Adapun komoditas dengan volume angkut tertinggi terinci berasal dari KLB INKA sebesar 17.220 ton, disusul angkutan dinas sebanyak 14.867 ton, sharing retail sebanyak 10.073 ton, dan angkutan BHP sejumlah 2.710 ton.

Berbagai upaya dilakukan oleh KAI Daop 7 Madiun dalam meningkatkan pelayanan angkutan barang, di antaranya dengan menjamin keselamatan dan kelancaran operasional KA, serta meningkatkan keandalan sarana dan prasarana.

Upaya peningkatan yang telah dilakukan tersebut, lanjutnya, akan terus dikembangkan menjadi komitmen KAI Daop 7 Madiun untuk menghadirkan service excellence yang memberikan nilai tambah bagi layanan angkutan barang yang selamat, aman, lancar, dan tepat waktu.

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025