Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyoroti indeks persaingan usaha Indonesia lebih rendah dibandingkan negara tetangga, termasuk Singapura dan Filipina.

Wakil Ketua KPPU Aru Armando mengatakan skor persaingan pasar Indonesia dalam laporan World Bank B-Ready 2024 berada di angka 52. Angka ini di bawah Vietnam di level 57,67 dan Singapura 62,29.

"Nilai indikator untuk perdana usaha di Indonesia tahun 2024 skornya itu adalah 5. Ini ada di bawah Singapura jauh, dan ada di bawah Vietnam," katanya dalam dalam media gathering di di ABETO-Menteng, Jakarta, Rabu (3/12).

Aru mengatakan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan sangat dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen. Persaingan usaha yang sehat bukan cuma pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya.

Berdasarkan studi yang ia temukan, ada korelasi positif antara indeks persaingan usaha dengan pertumbuhan ekonomi. Pasalnya, salah satu kunci pertumbuhan ekonomi adalah investasi.

"Ketika investasi mau masuk, investor yang mau masuk itu pasti akan melihat salah satu indikator, apakah iklim persaingan usaha di negara tersebut baik atau tidak. Kalau misalnya iklim persaingan usahanya tidak baik, mereka tentu akan berpikir untuk ulang," katanya.

"Kalau mau pertumbuhan ekonomi maka perbaiki kompetisi karena iklim kompetisi yang baik, iklim kompetisi yang sehat Itu akan dengan sendiri Itu akan menarik investasi ke Indonesia," imbuh Aru.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Aru Armando menilai, peningkatan kualitas persaingan usaha menjadi salah satu faktor penting bagi Indonesia untuk mewujudkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada periode 2025-2029.

“Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kita membutuhkan peningkatan kualitas persaingan usaha secara signifikan,” kata Aru dalam jumpa media di Jakarta, Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan, hal ini juga mengacu pada laporan World Bank B-Ready 2024 di mana Indonesia memiliki skor 52 dari 100, masih di bawah negara-negara tetangga seperti Vietnam (57,67) dan Singapura (62,29). Sementara, Indeks Persaingan Usaha Indonesia berada di angka 4,95 dari skala 7.

Studi menunjukkan, dibutuhkan peningkatan tingkat persaingan usaha sebesar 29 persen, atau skala indeks persaingan usaha sebesar 6,33 untuk tujuan tersebut.

Menurut Aru, persaingan usaha yang sehat bukanlah pelengkap pertumbuhan ekonomi, melainkan infrastrukturnya yang juga terbentuk dengan baik dan suportif.

"Dengan memastikan level playing field yang adil, menghapus hambatan masuk, dan menindak tegas para pelanggar, KPPU berkomitmen menjaga agar kue pembangunan ekonomi Indonesia dapat dinikmati secara merata, bukan hanya oleh segelintir konglomerasi, guna jalan menuju efisiensi yang berkeadilan,” ujar Aru.

Lebih lanjut, ia mengatakan KPPU juga memiliki peran vital untuk memastikan pasar bekerja sebagai alat pertumbuhan, bukan arena pertempuran bagi para pemburu rente.

Selama satu tahun pemerintahan berjalan, Aru mengatakan, paradigma pengawasan persaingan usaha di Indonesia telah bergeser menuju apa yang disebut sebagai persaingan terpimpin (guided competition).

“Filosofinya jelas, pasar dibiarkan bebas, namun negara akan mengintervensi dengan keras jika terjadi distorsi yang mengancam kepentingan nasional atau terjebak dalam praktik yang diistilahkan Presiden (Prabowo Subianto) sebagai ‘Serakahnomics’, sebuah pola ekonomi di mana pelaku usaha mengambil keuntungan berlebih dengan cara mematikan pesaing kecil,” ujar Aru.

“Keberadaan KPPU dan persaingan usaha merupakan cara untuk mengatasi ‘Serakahnomics’. Jadi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen, kompetisi harus ditingkatkan”, katanya menambahkan.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025