Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja manufaktur di sejumlah negara Asia Tenggara masih berada di zona ekspansi memasuki akhir semester I/2026, berbanding terbalik dengan Indonesia yang mencatatkan kontraksi.

Berdasarkan rilis Data Purchasing Managers' Index (PMI) oleh S&P Global untuk periode Juni 2026, PMI Manufaktur Asean tercatat sebesar 50,5. Meski menurun dibandingkan dengan periode Mei sebesar 51,5, tetapi kinerja manufaktur Asean masih mencatatkan ekspansi.

Sebagai informasi, PMI manufaktur dengan nilai di atas 50 menunjukkan ekspansi atau pertumbuhan, sedangkan data di bawah 50 menandakan kontraksi.

"Data Juni menunjukkan peningkatan marginal pada kondisi sektor manufaktur Asean. Peningkatan tersebut juga termasuk salah satu yang paling besar sejak bulan Juni 2025, ketika periode perbaikan kondisi bisnis dimulai,: demikian kutipan laporan S&P Global, Rabu (1/7/2026).

Sementara itu, jika dilihat per negara, Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina menjadi negara-negara di Asia Tenggara yang memiliki PMI Manufaktur di zona ekspansif pada Juni 2026.

Secara terperinci, PMI Manufaktur Thailand periode Juni masih di fase ekspansi yakni di level 53,6. Kemudian, disusul Vietnam pada level 51,8.

Selanjutnya, Filipina mencatatkan kinerja sebesar 50,9 diikuti oleh Malaysia di belakangnya dengan PMI sebesar 50,7.

Sementara itu, PMI Manufaktur Indonesia periode Juni 2026 turun menjadi 46,9 dari posisi 50,0 pada Mei. Kinerja Indonesia juga tertinggal dari Myanmar yang berada di zona kontraksi, yakni sebesar 47,4

S&P Global menyebut penurunan kinerja PMI Manufaktur Indonesia menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025.," ujar Usamah Bhatti, Ekonom S&P Global Market Intelligence dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Penyebab utama penurunan PMI Manufaktur pada Juni adalah melemahnya permintaan atas barang manufaktur Indonesia. S&P mencatat, jumlah pesanan baru turun untuk pertama kali dalam tiga bulan dan pada laju tercepat dalam setahun.

Para anggota panel mengaitkan penurunan dengan melemahnya daya beli, umumnya karena tekanan harga.

Sementara itu, penurunan total pesanan baru diikuti oleh penurunan lanjutan pada pesanan ekspor baru. Bukti anekdotal mengarah pada penurunan permintaan dari pasar luar negeri karena kenaikan harga. Penurunan permintaan ekspor baru merupakan yang paling tajam sejak Agustus 2021.

HANOI, KOMPAS.com – Pemerintah Vietnam menaikkan ambisi pertumbuhan ekonominya dengan membidik ekspansi produk domestik bruto (PDB) sebesar 11,9 persen pada paruh kedua 2026.

Target tersebut disiapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dua digit sepanjang tahun ini.

Dikutip dari The Investor, Selasa (30/6/2026), target baru itu muncul setelah pemerintah Vietnam memperbarui skenario pertumbuhan ekonomi sekaligus menyusun berbagai langkah percepatan pada sisa tahun.

Pemerintah menilai perekonomian masih memiliki ruang untuk tumbuh lebih tinggi meski menghadapi ketidakpastian global.

Dalam skenario terbaru yang dipaparkan pemerintah, Vietnam menargetkan pertumbuhan PDB tahunan mencapai sekitar 10 persen pada 2026. Untuk mencapainya, pertumbuhan ekonomi Vietnam pada enam bulan kedua harus mencapai sekitar 11,9 persen.

Pemerintah Vietnam juga menyusun dua skenario pertumbuhan.

Skenario pertama menargetkan pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 10 persen, sedangkan skenario kedua menempatkan target yang lebih tinggi apabila kondisi ekonomi domestik maupun global mendukung.

Kedua skenario tersebut akan menjadi dasar penyusunan kebijakan fiskal, moneter, investasi, dan perdagangan pada sisa tahun.

Data pemerintah menunjukkan ekonomi Vietnam tumbuh 7,83 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada kuartal I-2026, melambat dibandingkan pertumbuhan 8,46 persen pada kuartal IV-2025.

Meski demikian, laju tersebut masih ditopang oleh sektor manufaktur, konstruksi, dan jasa.

Ekspor juga tetap menjadi salah satu penopang utama ekonomi. Nilai ekspor Vietnam pada kuartal I 2026 meningkat 19,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, realisasi investasi asing langsung (foreign direct investment/FDI) mencapai 5,41 miliar dollar AS atau meningkat 9,1 persen secara tahunan.

Arus investasi tersebut didorong oleh diversifikasi rantai pasok global di tengah perubahan aturan perdagangan internasional.

Fokus pada investasi dan konsumsi domestik

Untuk mengejar target pertumbuhan tersebut, pemerintah Vietnam menginstruksikan kementerian dan pemerintah daerah mempercepat pencairan investasi publik, mendorong konsumsi domestik, memperkuat ekspor, serta memperbaiki iklim investasi.

Selain itu, mengutip VnEconomy, pemerintah Vietnam meminta percepatan penyelesaian proyek infrastruktur strategis, termasuk jaringan transportasi, logistik, energi, dan transformasi digital yang dinilai mampu meningkatkan produktivitas ekonomi.

Dalam pembaruan skenario ekonomi, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas makroekonomi, mengendalikan inflasi, memastikan pasokan energi, serta menjaga kelancaran aktivitas produksi dan perdagangan.

Berbagai kementerian diminta mempercepat reformasi administrasi, memangkas prosedur perizinan, serta mengatasi hambatan investasi yang masih mengganggu dunia usaha.

Pemerintah siapkan sejumlah langkah

Dalam dokumen pembaruan skenario pertumbuhan ekonomi, pemerintah Vietnam merinci sejumlah langkah utama yang akan dijalankan pada sisa tahun.

Langkah tersebut meliputi percepatan penyaluran investasi publik, peningkatan efektivitas belanja pemerintah, penguatan sektor industri pengolahan dan manufaktur, pengembangan ekonomi digital, serta peningkatan daya saing ekspor.

Pemerintah juga akan memperkuat pengembangan pasar domestik untuk menopang konsumsi masyarakat sekaligus memperluas akses pasar ekspor melalui berbagai perjanjian perdagangan bebas yang telah dimiliki Vietnam.

Di sisi lain, otoritas tetap diminta menjaga stabilitas nilai tukar, sistem keuangan, serta menciptakan kondisi yang kondusif bagi dunia usaha agar target pertumbuhan tetap dapat dicapai.

Ketidakpastian global tetap menjadi tantangan

Meski memasang target yang lebih tinggi, pemerintah mengakui masih terdapat sejumlah tantangan eksternal yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Risiko tersebut antara lain berasal dari perlambatan ekonomi global, ketegangan perdagangan internasional, dinamika geopolitik, serta perubahan rantai pasok dunia yang dapat memengaruhi permintaan ekspor Vietnam.

Karena itu, pemerintah meminta seluruh kementerian dan pemerintah daerah memperkuat koordinasi pelaksanaan kebijakan agar berbagai hambatan terhadap investasi, produksi, dan perdagangan dapat segera diselesaikan.

Pemerintah juga menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi dua digit pada 2026 sekaligus menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah kondisi global yang masih bergejolak.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

KOMPAS.com- Kawasan ekonomi khusus atau Special Economic Zones (SEZ) berhasil menarik investasi asing dan menciptakan lapangan kerja di Vietnam.

Namun, keberhasilan tersebut diikuti konsekuensi lain, mulai dari melemahnya perusahaan swasta domestik hingga memburuknya tata kelola pemerintahan daerah.

Temuan itu dipublikasikan Asian Development Bank (ADB) dalam laporan The Role of Special Economic Zones in Shaping Viet Nam's Local Business Environment yang terbit pada Mei 2026.

Penelitian menunjukkan provinsi dengan cakupan SEZ yang lebih luas mengalami peningkatan jumlah perusahaan asing, pendapatan perusahaan, serta penyerapan tenaga kerja. Sebaliknya, jumlah perusahaan swasta domestik dan pendapatannya justru menurun.

"Provinsi dengan cakupan SEZ yang lebih luas mengalami peningkatan lapangan kerja, pendapatan, dan jumlah perusahaan yang didanai investasi asing. Sebaliknya, perusahaan swasta domestik mengalami penurunan baik dari sisi pendapatan maupun jumlah perusahaan," tulis penulis studi, Katariina Nilsson Hakkala.

Temuan lain menunjukkan dampak SEZ tidak berhenti pada dunia usaha. Kualitas tata kelola ekonomi di tingkat provinsi juga ikut menurun.

Penelitian menemukan paparan SEZ berkaitan dengan semakin sulitnya akses terhadap lahan, menurunnya transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta meningkatnya pungutan informal.

Persetujuan pembangunan SEZ pertama di suatu provinsi juga dikaitkan dengan meningkatnya perlakuan istimewa terhadap perusahaan asing dan perusahaan besar. Kondisi tersebut mengindikasikan menguatnya praktik rent seeking atau perburuan rente.

Hakkala menjelaskan kawasan ekonomi khusus menciptakan dua lingkungan usaha yang berbeda. Perusahaan yang beroperasi di dalam kawasan memperoleh berbagai insentif dan kemudahan, sedangkan sebagian besar perusahaan domestik di luar kawasan tidak menikmati fasilitas serupa.

"Kawasan ekonomi khusus menciptakan lingkungan bisnis ganda, tempat perusahaan di dalam kawasan, yang sebagian besar merupakan perusahaan asing, menikmati berbagai keistimewaan, sementara perusahaan di luar kawasan, yang umumnya perusahaan domestik, tidak memperoleh keuntungan tersebut," tulis Hakkala.

Studi tersebut juga menyoroti dominasi investor asing dalam perekonomian Vietnam. Pada 2023, perusahaan asing menyumbang 73 persen dari total ekspor Vietnam.

Sebaliknya, hanya 18 persen perusahaan Vietnam yang telah terhubung dengan rantai nilai global atau global value chains. Angka itu turun dari 35 persen pada 2009.

Selama periode penelitian, pemerintah Vietnam memperluas pembangunan kawasan ekonomi khusus secara agresif. Hingga 2020, sebanyak 598 SEZ telah disetujui dan tersebar di hampir seluruh provinsi.

Penelitian menggunakan data panel dari 63 provinsi di Vietnam selama periode 2006 hingga 2020.

Analisis dilakukan menggunakan metode two stage least squares instrumental variables (2SLS IV) untuk mengatasi potensi hubungan sebab akibat antara pembangunan SEZ dan kualitas tata kelola daerah.

Peneliti menggabungkan tiga sumber data utama, yakni data kawasan ekonomi khusus dari Kementerian Perencanaan dan Investasi Vietnam, lebih dari 5,5 juta observasi perusahaan manufaktur dari Vietnam Enterprise Surveys periode 2000 hingga 2020, serta indikator Provincial Competitiveness Index (PCI) yang mengukur kualitas tata kelola ekonomi daerah.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Penasehat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal mengusulkan agar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menghapus pajak Jaminan Hari Tua (JHT).

Selain mengusulkan tarif pajak manfaat JHT menjadi nol persen, ia juga bakal meminta pemerintah agar membebaskan pajak pesangon, jjaminan pensiun, dan tunjangan hari raya (THR).

Menurutnya, manfaat JHT berasal dari penghasilan pekerja yang sebelumnya telah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Karena itu, pemotongan pajak saat pencairan JHT merupakan bentuk pajak berganda.

"Upah pekerja sudah dipotong PPh 21 ketika diterima. Karena itu, ketika JHT dibayarkan kepada pekerja, seharusnya tidak lagi dipotong pajak. Saya mengusulkan agar pajak JHT menjadi 0 persen sebagai bentuk keberpihakan negara kepada pekerja," kata Iqbal dalam keterangan tertulis, Minggu (28/6).

Ia menyebut usulan tersebut akan segera disampaikan secara resmi kepada Purbaya sebagai bagian dari reformasi kebijakan perlindungan kesejahteraan pekerja.

Said Iqbal menjelaskan usulan penghapusan pajak JHT itu merupakan satu dari sejumlah langkah mitigasi yang tengah ditempuh pemerintah bersama serikat buruh untuk menekan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Langkah mitigasi lainnya mencakup pencegahan relokasi industri, memastikan pembayaran pesangon, hingga merevisi aturan pekerja alih daya (outsourcing).

Ia menilai ancaman PHK masih membayangi sektor industri akibat perlambatan ekonomi global, melemahnya daya beli masyarakat, tingginya harga gas industri, hingga relokasi produksi perusahaan multinasional ke negara lain.

"Ancaman PHK memang masih ada di depan mata. Tetapi pemerintah bersama serikat buruh tidak tinggal diam. Kami memilih turun langsung ke lapangan untuk melakukan mitigasi agar PHK dapat dicegah. Kalau pun PHK tidak bisa dihindari, maka hak-hak pekerja harus dipastikan dibayar sesuai ketentuan," ucap Said Iqbal.

Ia mengatakan pendekatan langsung ke perusahaan atau turun ke bawah (turba) dinilai lebih efektif dibanding hanya menerima laporan. Dalam beberapa pekan terakhir, ia mengaku telah mengunjungi sejumlah perusahaan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Pada Senin (29/6), ia dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kabupaten Tangerang.

Said Iqbal mengklaim salah satu hasil dari langkah tersebut adalah berkurangnya rencana relokasi produksi di PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto yang merupakan bagian dari Grup Yazaki.

Menurutnya, semula perusahaan berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksinya ke Vietnam, namun setelah dialog dengan serikat pekerja, relokasi disebut menyusut menjadi sekitar tiga hingga lima lini produksi.

Ia mengatakan perusahaan juga telah menyusun rencana bisnis hingga 2030 yang mengedepankan pengurangan tenaga kerja secara alamiah melalui berakhirnya kontrak kerja, bukan PHK massal.

Selain itu, pemerintah juga disebut mendorong penurunan harga gas industri non-subsidi untuk sektor keramik, granit, dan tekstil agar perusahaan tetap kompetitif dan mampu mempertahankan tenaga kerjanya.

"Penurunan harga gas industri merupakan salah satu langkah konkret pemerintah untuk mencegah gelombang PHK. Dengan biaya produksi yang lebih kompetitif, perusahaan memiliki ruang untuk mempertahankan pekerjanya," ujarnya.

Untuk kasus PT Pakerin di Mojokerto, Said Iqbal mengakui PHK terhadap sekitar 2.500 pekerja diperkirakan tidak dapat dihindari. Namun pemerintah mengupayakan agar dana hasil likuidasi yang berada di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat digunakan membayar pesangon pekerja sekaligus menjadi modal agar perusahaan dapat kembali beroperasi.

Di sisi regulasi, Iqbal memastikan revisi Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 mengenai pekerja alih daya akan rampung pada awal hingga pertengahan Juli 2026.

Ia mengatakan pemerintah mengusulkan agar penggunaan outsourcing hanya diperbolehkan untuk empat jenis pekerjaan penunjang, yakni cleaning service, petugas keamanan, pengemudi, dan katering. Untuk sektor tertentu di BUMN, penggunaan anak perusahaan sebagai penyedia tenaga kerja tetap dimungkinkan dengan syarat pekerja memperoleh perlindungan penuh, mulai dari hubungan kerja yang jelas, upah setara, jaminan sosial hingga hak pesangon.

"Pekerja alih daya harus mendapatkan perlindungan yang sama. Tidak boleh lagi ada outsourcing yang hanya menjadi sarana mengurangi hak-hak pekerja," katanya.

Presiden KSPI sekaligus Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal menyampaikan dua pabrik komponen otomotif asal Jepang yakni PT JAI di Pasuruan dan PT SAI di Mojokerto batal memindahkan produksinya secara besar-besaran ke Vietnam.

Kedua perusahaan tersebut merupakan merupakan bagian dari Grup Yazaki, yakni perusahaan multinasional asal Jepang yang memproduksi suku cadang otomotif.

Said mengatakan semula kedua produsen itu berencana memindahkan sekitar 50 persen lini produksi tersebut ke Vietnam, sebagaimana dilansir dari DetikFinance, Minggu (28/6).

Rencana tersebut kemudian batal dilakukan berkat dialog antara manajemen dan serikat pekerja, rencana itu berhasil ditekan sehingga hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan.

"Yang rencananya besar-besaran, hanya 50 persen enggak jadi. Hanya 3 sampai 5 line saja, line produksi yang dipindahkan ke Vietnam," ujar Said Iqbal dalam konferensi pers yang secara daring, Minggu (28/6).

Adapun jika terjadi pengurangan karyawan, Said Iqbal mengatakan bahwa kondisi tersebut terjadi secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya sebagian kontrak kerja yang berakhir, bukan melalui PHK massal. Hal ini diketahui Said berdasarkan business plan perusahaan hingga 2030 yang dijelaskan kepada dirinya.

[Gambas:Youtube]

"Sampai 2030 kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai tahun 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah. Yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya," ujarnya.

Ia juga menambahkan potensi perpanjang kontrak memungkinkan untuk dilakukan jika terjadi peningkatan permintaan pasar selama periode terkait.

"Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, terutama di grup Toyota, yang nomor satu biasanya grup Toyota dan perusahaan-perusahaan mobil lainnya, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan. Tapi sampai 2030, jadi hanya pengurangan secara alamiah, mungkin sekitar 20 persen sampai 30 persen itu akan berkurang sampai 2030," sambungnya.

IDXChannel - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memastikan tidak akan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di dua pabrik Jepang di Jawa Timur (Jatim), yaitu PT JAI Pasuruan dan PT SAI Mojokerto hingga 2030.

Menurut Iqbal, serangkaian upaya mitigasi yang dilakukan melalui dialog antara serikat pekerja dan manajemen perusahaan telah berhasil mengubah keputusan prinsipal Grup Yazaki yang semula berencana memindahkan sebagian besar produksi ke Vietnam.

"Karena hubungan industrial yang baik dengan pasar yang tetap terbuka di Indonesia, terutama untuk pasar ekspor, itu membuat prinsipal akan berubah pikiran. Akhirnya membuat prinsipal menunda memindahkan sebagian produksinya ke Vietnam," ungkapnya, Minggu (28/6/2026).

Iqbal menjelaskan, PT SAI yang memiliki 45 lini produksi wiring harness, hanya sekitar tiga hingga lima lini produksi yang akhirnya dipindahkan ke Vietnam. Kondisi serupa juga terjadi di PT JAI yang berada dalam grup usaha yang sama.

"Yang rencananya besar-besaran akhirnya hanya tiga sampai lima line produksi saja yang dipindahkan ke Vietnam. Itu juga yang terjadi di PT JAI," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan hasil pembahasan dengan manajemen menunjukkan perusahaan telah menyusun rencana bisnis hingga 2030 tanpa PHK massal. Pengurangan jumlah pekerja, jika terjadi, akan dilakukan secara alamiah melalui tidak diperpanjangnya kontrak kerja yang telah berakhir.

"Kalaulah terjadi perampingan jumlah karyawan sampai 2030, itu lebih, apa namanya, secara alamiah, yaitu karyawan-karyawan kontrak yang habis kontraknya, maka mereka tidak memperpanjang kontraknya. Tetapi bila ada permintaan pasar yang meningkat, maka bisa saja perpanjangan karyawan kontrak tetap dilakukan" ujarnya.

Iqbal memperkirakan jumlah tenaga kerja di kedua perusahaan akan berkurang sekitar 20-30 persen hingga 2030 melalui mekanisme alami tersebut. Saat ini PT SAI memperkerjakan sekitar 4.300 karyawan, sedangkan PT JAI memiliki lebih dari 2.500 pekerja.

"Jadi sekali lagi sampai 2030 pengurangannya adalah secara alamiah. Ini akibat diskusi yang lebih tajam antara manajemen Jepang di Indonesia dengan serikat pekerja," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten batu bara PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) telah menyiapkan dana senilai RP90 miliar untuk melunasi surat utang yang akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026.

Sekretaris Perusahaan SGER Michael Harold menyampaikan perseroan telah menyiapkan dana untuk melunasi Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy Tbk. Tahap I Tahun 2024 Seri B.

"Jumlah pokok Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy, Tbk Tahap I Tahun 2024 Seri B sebesar Rp90 miliar siap untuk dilunasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo," tulis Michael lewat keterbukaan informasi, dikutip Minggu (28/6/2026).

Adapun, Obligasi Berkelanjutan I PT Sumber Global Energy Tbk Tahap I Tahun 2024 Seri B tersebut akan jatuh tempo pada 10 Juli 2026.

Dalam perkembangan terbaru, SGER juga mengantongi kontrak pengiriman batu bara ke Vietnam bernilai jumbo sebesar US$154,68 juta, atau setara Rp2,68 triliun (kurs Rp17.300 per dolar AS).

Kontrak pasokan batu bara tersebut untuk mendukung operasi komersial Pembangkit Listrik Tenaga Panas Song Hau 1 di Vietnam untuk periode 2026 hingga 2027.

"Kontrak ini menandakan kembalinya SGER secara kuat ke Vietnam, salah satu pasar energi dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara," kata Direktur Utama SGER Welly Thoma.

Welly menilai raihan kontrak jumbo tersebut menjadi kesuksesan perseroan di tengah kondisi pasar komoditas yang kompleks. Sebelum Vietnam, SGER juga telah meraih kontrak batu bara di pasar negara-negara Asia lainnya seperti Filipina dan Bangladesh.

Melansir laporan keuangan kuartal I/2026 yang tidak diaudit, SGER meraup pendapatan bersih sebesar Rp2,50 triliun atau meningkat 1,6% secara year on year (YoY). Sebesar 75% atau Rp1,87 triliun pendapatan perseroan didapatkan dari segmen batu bara, kemudian kontribusi kedua dengan pangsa 18% didapat dari kokas minyak bumi senilai Rp450,87 miliar.

Selain itu, ada pula segmen nikel yang menyumbang pendapatan Rp147,10 miliar, pasir dan kapur Rp25,61 miliar, solar senilai Rp2,15 miliar, serta produk kelapa sawit yang berkontribusi sebesar Rp1,50 miliar.

JAKARTA - Posisi Indonesia dalam pemeringkatan daya saing global turun pada 2026. Berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking (WCR) 2026 yang dirilis IMD World Competitiveness Center, Swiss, Indonesia turun ke peringkat 48 dunia dari total 70 negara yang dinilai.

"Banyak negara di peringkat atas bukan ekonomi paling maju, eksportir terbesar atau pasar terbesar, melainkan negara yang paling konsisten menegakkan supremasi hukum," ujar Direktur IMD World Competitiveness Center Arturo Bris dalam laporan IMD World Competitiveness Ranking 2026 seperti dikutip pada Sabtu (27/6/2026).

Adapun posisi Indonesia di kawasan Asia Tenggara berada di bawah Singapura menempati peringkat pertama dunia, Malaysia di posisi ke-15, Vietnam di urutan ke-27, dan Thailand di posisi ke-30. Indonesia tercatat berada di posisi kelima di kawasan, sekaligus menjadi salah satu negara dengan penurunan peringkat paling tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2024, Indonesia sempat berada di posisi ke-27 dunia. Namun dalam dua tahun terakhir, posisi daya saing terus menurun seiring melemahnya sejumlah indikator utama terutama efisiensi bisnis, efisiensi pemerintah, dan kualitas infrastruktur.

Laporan IMD menunjukkan Indonesia masih memiliki kekuatan pada aspek economic performance dengan peringkat ke-24 dunia. Selain itu, indikator daya saing harga berada di posisi ke-10 dunia dan daya saing pajak di peringkat ke-12.

Meski demikian, sejumlah indikator lain masih tertinggal. Efisiensi bisnis Indonesia berada di posisi ke-50 dunia, sementara efisiensi pemerintah turun ke peringkat ke-38. Infrastruktur menjadi tantangan terbesar dengan posisi ke-58 dunia.

Sejumlah indikator strategis Indonesia juga berada di kelompok bawah, antara lain produktivitas dan efisiensi di posisi ke-53, praktik manajemen ke-55, sektor keuangan ke-51, serta pendidikan di peringkat ke-63 dunia. Infrastruktur ilmiah dan teknologi masing-masing berada di posisi ke-48 dan ke-47.

Menurut Bris, penurunan daya saing Indonesia dipengaruhi meningkatnya fragmentasi ekonomi global, keterbatasan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta akses pembiayaan yang belum optimal. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai relatif stagnan meskipun masih tumbuh sekitar 5,1% secara tahunan pada 2025.

"Kondisi geopolitik terus memburuk, sementara fragmentasi global semakin meningkat. Dalam konteks tersebut, negara-negara yang memiliki institusi yang telah teruji dan kredibel akan berada pada posisi yang lebih unggul," ujar Bris.

IMD menilai kualitas institusi kini menjadi faktor utama penentu daya saing global, tidak lagi semata ditentukan ukuran ekonomi atau biaya produksi. Kredibilitas regulasi, kepastian hukum, dan konsistensi kebijakan dinilai menjadi modal penting dalam menarik investasi dan menjaga ketahanan ekonomi nasional.

Penurunan peringkat tersebut juga menambah sentimen negatif terhadap pasar domestik setelah sebelumnya muncul kekhawatiran terkait potensi penurunan status pasar modal Indonesia oleh MSCI dari emerging market menjadi frontier market. Kondisi itu dinilai dapat memengaruhi persepsi investor terhadap prospek investasi dan iklim usaha di Indonesia.

Di kawasan Asia Pasifik, posisi Indonesia kini berada di kelompok bawah dan hanya sedikit lebih baik dibandingkan beberapa negara berkembang lainnya. Sebaliknya, negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam, dan Filipina justru mencatat perbaikan peringkat di tengah persaingan ekonomi global yang semakin ketat.

KOMPAS.com – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tidak ada perusahaan industri komponen otomotif yang merelokasi fasilitas produksinya dari Indonesia ke Vietnam.

Pemerintah mengklaim berhasil menunda rencana pemindahan investasi dua perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur tersebut.

Prasetyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), mengatakan hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, rencana relokasi untuk sementara waktu dibatalkan.

"Alhamdulillah, tadi dilaporkan oleh teman-teman yang memang turun ke lapangan bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda, artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam," kata Prasetyo di kompleks DPR, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK berupaya mendeteksi potensi gelombang PHK sedini mungkin agar dapat dilakukan langkah antisipasi dan pencarian solusi bersama pelaku industri.

Prasetyo menjelaskan, satgas saat ini mulai memetakan berbagai persoalan yang dihadapi sektor industri. Ia menekankan, penyebab PHK di setiap perusahaan berbeda-beda sehingga membutuhkan pendekatan penanganan yang spesifik.

"Dua perusahaan otomotif itu berpindah oleh karena prinsipal atau investornya yang memutuskan ingin mengurangi atau memindahkan investasinya. Jadi, permasalahan setiap perusahaan memang berbeda-beda," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga membantah kabar relokasi dua perusahaan komponen otomotif di Jawa Timur, yakni PT JAI dan PT SAI, ke Vietnam.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan hasil penelusuran Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menunjukkan kedua perusahaan masih beroperasi normal dan tetap berkontribusi terhadap ekspor nasional.

"Berdasarkan hasil penelusuran, kami sementara menyimpulkan bahwa belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Selain itu, tidak terdapat pengurangan tenaga kerja atau PHK di kedua perusahaan tersebut," kata Febri.

Pernyataan pemerintah ini sekaligus meredakan kekhawatiran terkait potensi hengkangnya industri manufaktur ke negara-negara Asia Tenggara lain, khususnya Vietnam, di tengah tekanan perlambatan ekonomi global dan meningkatnya persaingan investasi di kawasan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut tidak ada perusahaan industri komponen otomotif yang hengkang dari Indonesia ke Vietnam.

Prasetyo yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) itu mengatakan rencana relokasi dua perusahaan yang beroperasi di Jawa Timur tersebut ditunda untuk sementara.

"Alhamdulillah, tadi dilaporkan oleh teman-teman yang memang turun ke lapangan bahwa rencana perpindahan itu untuk sementara bisa ditunda, artinya tidak terjadi pemindahan ke Vietnam," kata dia di Gedung DPR, Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pemerintah melalui Satgas Mitigasi PHK berupaya sedini mungkin mendeteksi potensi persoalan PHK untuk kemudian dilakukan mitigasi dan dicarikan jalan keluar.

Prasetyo menegaskan satgas mulai bekerja memetakan permasalahan industri. Pemetaan perlu dilakukan karena PHK tidak terkonsentrasi pada sektor tertentu dan penyebabnya bisa bermacam-macam.

"Dua perusahaan otomotif itu berpindah oleh karena prinsipal atau investornya yang memutuskan ingin mengurangi atau ingin memindahkan investasinya. Jadi, memang, sekali lagi, permasalahan dari setiap perusahaan-perusahaan ini memang berbeda-beda," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menepis isu rencana hengkang fasilitas produksi dua industri komponen otomotif di Jawa Timur, yakni PT JAI dan PT SAI, dari Indonesia ke Vietnam.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (23/6), menyatakan kedua perusahaan tetap beroperasi normal dan justru berkontribusi pada ekspor nasional.

Pernyataan itu disampaikan Kemenperin setelah Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika menelusuri kebenaran informasi di lapangan.

"Berdasarkan hasil penelusuran, kami dari Kemenperin sementara menyimpulkan bahwa pertama belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Kedua, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut," kata Febri.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Hanoi (ANTARA) - Kementerian Keuangan Vietnam telah mengusulkan perpanjangan insentif pajak terhadap produk-produk minyak bumi, input produksi bahan bakar, dan bahan bakar penerbangan hingga 30 September untuk membantu menstabilkan harga energi domestik di tengah ketidakpastian pasar global, lansir harian lokal Nguoi Lao Dong pada Kamis (25/6).

Di bawah usulan tersebut, tarif impor istimewa sebesar nol persen akan tetap diberlakukan untuk produk-produk minyak bumi dan input produksi bahan bakar, sementara pajak perlindungan lingkungan akan tetap berada di angka nol dan pajak pertambahan nilai (PPN) akan terus dibebaskan untuk produk-produk tersebut serta bahan bakar penerbangan.

Kementerian itu menyatakan bahwa risiko terhadap pasar minyak global masih membayangi akibat ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah, dengan pemulihan kembali pajak bahan bakar dalam waktu dekat kemungkinan akan meningkatkan harga bahan bakar domestik dan tekanan inflasi.

Vietnam awalnya memangkas tarif impor terhadap sejumlah produk minyak bumi dan input produksi menjadi nol hingga 30 April, kemudian memperpanjang kebijakan tersebut hingga 30 Juni, imbuh laporan itu.

Pewarta: Xinhua
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Presiden Prabowo Subianto bercerita pernah menemui Aburizal Bakrie beberapa tahun lalu untuk meminta pemerintah tidak mengimpor beras ketika petani dalam negeri akan memasuki masa panen.

Prabowo mengatakan peristiwa itu terjadi saat dirinya menjabat ketua umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) dan Aburizal masih menjabat Menko Bidang Perekonomian pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Prabowo, impor beras pada saat musim panen berpotensi menekan harga gabah di tingkat petani dan membuat mereka kesulitan memperoleh keuntungan.

"Waktu itu pemerintah mau impor beras. Saya sebagai ketua umum HKTI menghadap dan saya mengimbau janganlah mengimpor beras, apalagi impor beras pada saat petani mau panen. Hancur harga untuk petani. Petani kita tidak bisa untung, tidak kembali modal," ujar Prabowo dalam dalam acara Puncak Pekan Nasional Petani dan Nelayan XVII di Gorontalo, Rabu (24/6).

pem

Saat itu, sambung Prabowo, terdapat pandangan dari sejumlah kalangan yang menilai RI tidak perlu terlalu mempertahankan produksi pangan domestik apabila negara lain dinilai mampu menghasilkan beras dengan biaya lebih murah dan produktivitas lebih tinggi.

Prabowo mengaku terkejut mendengar pandangan tersebut. Menurutnya, salah seorang penasihat pemerintah ketika itu bahkan menyebut Indonesia lebih baik membeli beras dari Vietnam apabila petani negara tersebut dianggap lebih efisien dibanding petani Indonesia.

"Waktu itu banyak pakar-pakar yang pintar-pintar mengatakan, untuk apa kita membela petani Indonesia kalau petani Vietnam lebih efisien, lebih baik kita beli beras dari Vietnam," ujarnya.

Menurut Prabowo, pandangan tersebut mengabaikan tujuan utama pembangunan nasional, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, termasuk petani, nelayan, dan kelompok pekerja lainnya.

Ia mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak sekadar bertujuan membangun negara, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kehidupan yang lebih layak melalui akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan penghasilan yang memadai.

"Kita berjuang ratusan tahun untuk mendirikan negara merdeka agar rakyat kita sejahtera. Agar petani, nelayan, buruh, seluruh rakyat Indonesia sejahtera," ujarnya.