Bisnis.com, JAKARTA - Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia kembali mencatat arus masuk dana asing (inflow) sepanjang 2025 yang ditopang oleh pembelian bersih investor global pada akhir tahun. Hal tersebut seiring dengan meredanya kekhawatiran pasar terkait penunjukan menteri keuangan baru dan gejolak sosial di sejumlah daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), pasar obligasi domestik membukukan pembelian bersih investor asing sebesar US$388 juta pada Desember. Capaian tersebut menjadi arus masuk bulanan pertama sejak Agustus.

Dengan demikian, sepanjang 2025 tercatat arus masuk bersih dana asing sebesar US$337 juta ke obligasi pemerintah Indonesia. Tren ini menandai tahun ketiga berturut-turut pembelian bersih investor asing secara tahunan.

Sebelumnya, investor global ramai-ramai melepas obligasi Indonesia pada periode September hingga November. Aksi jual tersebut menghapus pembelian bersih sekitar US$4,6 miliar, dipicu oleh kerusuhan di sejumlah kota serta pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sentimen pasar juga tertekan oleh kekhawatiran melebarnya defisit anggaran negara menyusul rencana menteri keuangan baru untuk meningkatkan belanja, serta isu independensi Bank Indonesia (BI).

“Posisi kepemilikan asing di obligasi Indonesia saat ini sudah sangat ringan, sehingga sentimen positif kecil sekalipun bisa menarik arus masuk dana,” ujar Kepala Riset Pendapatan Tetap Mandiri Sekuritas Handy Yunianto di dikutip Rabu (7/1/2025).

Menurut Handy, melemahnya dolar AS pada Desember serta pasokan surat utang yang relatif terkendali turut mendorong kembalinya minat investor asing ke pasar obligasi Indonesia.

Bank Indonesia pada Desember memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah arus keluar dana yang masih berlanjut. BI juga menegaskan tetap membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan.

Kebijakan tersebut meredakan kekhawatiran pasar bahwa bank sentral akan menempuh pelonggaran moneter agresif demi menyesuaikan kebijakan dengan agenda pro-pertumbuhan pemerintah.

Handy menilai tren arus masuk dana asing berpeluang berlanjut tahun ini jika dolar AS dan imbal hasil US Treasury melemah. Namun, risiko dari sisi fiskal domestik masih membayangi.

“Masih ada risiko yang berasal dari potensi shortfall penerimaan negara tahun ini, di saat pemerintah berencana meningkatkan belanja untuk berbagai programnya,” katanya.

Prospek penyerapan pasar terhadap produk Surat Berharga Negara (SBN) ritel dinilai tetap terjaga meskipun tren penurunan suku bunga diperkirakan berlanjut pada 2026. Analis menilai masih ada sejumlah katalis yang dapat menjaga minat investor.

Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori Fajar Dwi Alfian memprediksi penyerapan pasar terhadap SBN ritel cenderung tumbuh pada tahun ini dibandingkan 2025, seiring bertambahnya jumlah investor di pasar modal.

“Meskipun potensi kupon akan turun di tahun ini, tetapi hal tersebut belum akan menurunkan pamor SBN ritel secara signifikan,” kata Fajar.

Menurut dia, meskipun peluang Bank Indonesia memangkas suku bunga pada 2026 berpotensi menekan imbal hasil SBN ritel, permintaan masih solid karena pertumbuhan investor yang masif. Pemerintah melalui DJPPR juga mendorong penerbitan surat utang tenor pendek dan memperkuat inklusi di pasar domestik.

“Yang masih menjadi daya tarik SBN ritel adalah return lebih kompetitif dibandingkan deposito dengan tingkat stabilitas arus kas yang sama, risk free, serta potensi capital gain seiring berlanjutnya tren pelonggaran moneter,” ujarnya.

Ekonom KB Valbury Sekuritas Fikri C. Permana menilai persaingan antara SBN ritel dan reksa dana pendapatan tetap (RDPT) tetap terbuka pada 2026. Meski dana kelolaan RDPT meningkat, SBN ritel dinilai masih unggul pada sisi likuiditas.

Total asset under management (AUM) RDPT per Desember 2025 tercatat Rp244,44 triliun, naik 66,93% year-on-year dari Rp146,43 triliun pada Desember 2024. Kenaikan signifikan terjadi sejak Juli 2025 seiring penurunan suku bunga BI dari 5,50% menjadi 4,75% pada akhir tahun.

Fikri memperkirakan pemangkasan suku bunga akan terjadi lebih dari satu kali pada 2026, antara lain dipengaruhi risiko geopolitik dan tekanan inflasi akibat bencana di Sumatra.

Di sisi lain, Portfolio Manager/Analyst Batavia Prosperindo Aset Manajemen Putri Nur Astiwi menilai DJPPR perlu menajamkan diferensiasi produk, penjadwalan yang rapi, serta product mix yang adaptif dengan siklus suku bunga untuk menjaga minat investor.

Imbal Hasil Rendah

Sepanjang 2025, dua seri SBN ritel tidak mencapai target penjualan, yakni SBR014 yang membukukan Rp14,91 triliun dari target Rp15 triliun, atau sekitar 99,4%, serta SR023 yang terjual Rp18,73 triliun dari target Rp20 triliun atau 93,65%.

Menurut Putri, sekalipun tren penurunan suku bunga berlanjut dan imbal hasil SBN ritel semakin kecil, peluang penyerapan masih terbuka. SBN ritel dinilai memiliki keunggulan berupa keamanan, kupon relatif stabil, dan kemudahan akses, terutama bagi investor konservatif.

Di tengah meningkatnya minat terhadap RDPT, SBN ritel dan RDPT diperkirakan akan bersaing meraih dana investor pada 2026. Imbal hasil ST015, misalnya, berada di kisaran 5,20%–5,45% per tahun, yang menjadi level terendah sepanjang 2025.

Fikri menilai likuiditas tetap menjadi daya tarik utama SBN ritel di tengah volatilitas pasar. Menurut dia, permintaan SBN ritel masih cukup besar, terutama pada awal tahun.

Ramdhan Ario Maruto, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia, menambahkan, penurunan suku bunga mendorong investor mengalihkan dana ke instrumen dengan potensi return lebih tinggi. Namun, bagi sebagian investor, SBN ritel tetap menjadi pilihan karena tingkat keamanannya.

“Dengan suku bunga yang terus turun, yield juga turun. Saat ini, akhirnya masyarakat mulai melirik instrumen yang bisa memberi return lebih,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pasar Surat Berharga Negara (SBN) Indonesia kembali mencatat arus masuk dana asing (inflow) sepanjang 2025 yang ditopang oleh pembelian bersih investor global pada Desember. Hal tersebut seiring dengan meredanya kekhawatiran pasar terkait penunjukan menteri keuangan baru dan gejolak sosial di sejumlah daerah.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan yang dilansir dari Bloomberg pada Selasa (6/1/2026), pasar obligasi domestik membukukan pembelian bersih investor asing sebesar US$388 juta pada Desember. Capaian tersebut menjadi arus masuk bulanan pertama sejak Agustus.

Dengan demikian, sepanjang 2025 tercatat arus masuk bersih dana asing sebesar US$337 juta ke obligasi pemerintah Indonesia. Tren ini menandai tahun ketiga berturut-turut pembelian bersih investor asing secara tahunan.

Sebelumnya, investor global ramai-ramai melepas obligasi Indonesia pada periode September hingga November. Aksi jual tersebut menghapus pembelian bersih sekitar US$4,6 miliar, dipicu oleh kerusuhan di sejumlah kota serta pemecatan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, sosok yang selama ini mendapat kepercayaan tinggi dari investor.

Sentimen pasar juga tertekan oleh kekhawatiran melebarnya defisit anggaran negara menyusul rencana menteri keuangan baru untuk meningkatkan belanja, serta isu independensi Bank Indonesia (BI).

“Posisi kepemilikan asing di obligasi Indonesia saat ini sudah sangat ringan, sehingga sentimen positif kecil sekalipun bisa menarik arus masuk dana,” ujar Kepala Riset Pendapatan Tetap PT Mandiri Sekuritas Handy Yunianto di Jakarta.

Menurut Handy, melemahnya dolar AS pada Desember serta pasokan surat utang yang relatif terkendali turut mendorong kembalinya minat investor asing ke pasar obligasi Indonesia.

Bank Indonesia pada Desember memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah arus keluar dana yang masih berlanjut. BI juga menegaskan tetap membuka ruang bagi penurunan suku bunga lanjutan.

Kebijakan tersebut meredakan kekhawatiran pasar bahwa bank sentral akan menempuh pelonggaran moneter agresif demi menyesuaikan kebijakan dengan agenda pro-pertumbuhan pemerintah.

Handy menilai tren arus masuk dana asing berpeluang berlanjut tahun ini jika dolar AS dan imbal hasil US Treasury melemah. Namun, risiko dari sisi fiskal domestik masih membayangi.

“Masih ada risiko yang berasal dari potensi shortfall penerimaan negara tahun ini, di saat pemerintah berencana meningkatkan belanja untuk berbagai programnya,” katanya.