Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi baru PT Bursa Efek Indonesia (BEI) diharapkan dapat segera melakukan audit menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten guna mengatasi krisis kepercayaan pasar.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat pasar modal domestik tengah menghadapi tekanan berat sepanjang semester I/2026, yang ditandai dengan koreksi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) tembus lebih dari 30%.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan bahwa pekerjaan rumah manajemen baru bursa saat ini jauh melampaui target penambahan jumlah investor ataupun mengejar kuantitas pencatatan emiten baru.

Menurutnya, prioritas utama yang tidak bisa ditunda adalah memulihkan kredibilitas pasar modal Indonesia di mata investor global, setelah mendapat sorotan tajam dari penyedia indeks internasional yakni MSCI dan FTSE Russell.

“Direksi baru harus segera berkolaborasi dengan OJK dan KSEI untuk melakukan review menyeluruh terhadap struktur kepemilikan saham emiten, khususnya yang masuk dalam sorotan MSCI dan FTSE Russell,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Guna memulihkan kenyamanan investor global, manajemen baru BEI disarankan segera membentuk tim kerja khusus atau task force untuk membuka jalur komunikasi langsung dengan pihak MSCI dan FTSE Russell.

Melalui tim itu, BEI harus menyerahkan laporan perkembangan terkait perbaikan aksesibilitas pasar serta keandalan data saham beredar di publik (free float). Sebab, investor asing dinilai membutuhkan kepastian hukum dan likuiditas yang riil.

Di sisi lain, Nafan juga menyoroti perlunya pembenahan dari sisi mikro struktur perdagangan domestik untuk memulihkan psikologis pasar yang sedang tertekan.

“BEI perlu meninjau kembali kebijakan transaksi seperti mekanisme Full Call Auction [FCA] atau aturan perdagangan lainnya yang selama ini dipersepsikan mengurangi transparansi pembentukan harga,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) BEI resmi menetapkan jajaran direksi baru untuk periode kepengurusan 2026 - 2030.

Jeffrey Hendrik ditetapkan untuk menduduki posisi Direktur Utama, sementara Posisi Direktur Penilaian Perusahaan dipercayakan kepada Saidu Solihin dan Irvan Susandy sebagai Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa.

Selanjutnya, Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan diisi Yulianto Aji Sadono, Abdul Munim ditetapkan sebagai Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, diikuti Iding Pardi sebagai Direktur Pengembangan, serta Umi Kulsum sebagai Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Umum.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) menjadi Rp31 triliun pada 2030. Realisasi itu melesat 71,27% dari realisasi RNTH pada 2025 yang senilai Rp18,1 triliun.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengatakan pihaknya telah menetapkan target kinerja pasar saham jangka panjang hingga 2030. Adapun, RNTH dibidik mencapai Rp31 triliun dan kapitalisasi pasar ditargetkan mencapai Rp30.000 triliun pada 2030.

Selanjutnya, jajaran direksi BEI 2026-2030 juga mengincar target perusahaan tercatat lewat penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) menjadi lebih dari 1.100 perusahaan pada 2030, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta serta rasio market cap terhadap PDB nasional di atas 83%.

"Dan apa yang sedang kita lakukan tentu untuk menarik lebih banyak lagi investor asing. Dari situ pasar kita akan semakin dalam, dan kita berharap kontribusinya terhadap perekonomian akan lebih nyata," kata Jeffrey dalam konferensi pers Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 di kantor BEI, Jakarta, Senin (29/6/2026).

Berdasarkan data BEI per 26 Juni 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sudah jeblos 31,81% secara year-to-date ke level 5.896,13. Adapun, keruntuhan IHSG disebabkan oleh dana asing yang keluar (foreign capital outflow) dengan nilai jumbo mencapai Rp71,68 triliun.

Jeffrey mengakui saat ini daya investor domestik belum mampu menyeimbangi net sell dari investor asing tersebut. Kendati bila dibedah berdasarkan komposisi nilai transaksinya, investor domestik sudah mendominasi sebesar 64%. Sedangkan, investor asing mengambil porsi minor dengan persentase 36% terhadap total nilai transaksi sepanjang tahun.

"Oleh karena itu reformasi yang kita lakukan saat ini adalah untuk menumbuhkan kembali confidence dari investor global untuk kembali masuk ke Indonesia. Itu yang harus kita lakukan," tegas Jeffrey.

Dengan demikian, BEI menegaskan upayanya untuk mengembalikan kepercayaan investor asing ke pasar saham RI. Dengan kekuatan investor global dan domestik, diharapkan pasar modal Tanah Air akan semakin dalam dan target-target yang ditetapkan bisa tercapai.

Adapun, realisasi kapitalisasi pasar pada 2025 masih berada di angka Rp15.849 triliun dengan RNTH saham di level Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah perusahaan tercatat per akhir 2025 sebanyak 956, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 20,3 juta. Rasio market cap per akhir 2025 mencapai angka 66,5% dari PDB nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bakal terus melakukan perbaikan lewat reformasi pasar modal untuk mengembalikan kepercayaan investor global.

Berdasarkan data BEI per 26 Juni 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) anjlok 31,81% secara year-to-date ke level 5.896,13. Adapun, keruntuhan IHSG disebabkan oleh dana asing yang keluar (foreign capital outflow) dengan nilai jumbo mencapai Rp71,68 triliun.

Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik pun mengakui daya investor domestik saat ini belum mampu menyeimbangi aksi jual bersih atau net sell investor asing tersebut. Kendati saat ini investor domestik sudah mendominasi nilai transaksi di pasar saham sebesar 64%.

"Oleh karena itu reformasi yang kita lakukan saat ini adalah untuk menumbuhkan kembali confidence dari investor global untuk kembali masuk ke Indonesia. Itu yang harus kita lakukan," ujar Jeffrey saat ditemui di Gedung BEI Jakarta, Senin (29/6/2026).

Adapun, jajaran direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan target jangka panjang dengan membidik rata-rata nilai transaksi harian (RNTH) menjadi Rp31 triliun pada 2030 dari level Rp18,1 triliun pada 2025. Kapitalisasi pasar juga ditargetkan membesar menjadi Rp30.000 triliun, dari posisi 2025 di level Rp15.849 triliun.

Dengan demikian, BEI berharap investor asing bersama-sama dengan investor institusi domestik, serta didukung oleh investor ritel akan secara bersama-sama mendorong pendalaman pasar modal Tanah Air.

Dari sisi suplai, Jeffrey menjelaskan perusahaan-perusahaan berkapitalisasi pasar besar dalam jumlah yang banyak akan menjadi suplai yang berkualitas. Sedangkan dari sisi demand, jumlah investor ritel Indonesia yang terus meningkat menurutnya menjadi modal yang penting. BEI juga berupaya menarik lebih banyak partisipasi investor institusi domestik.

"Dan apa yang sedang kita lakukan tentu untuk menarik lebih banyak lagi investor asing. Dari situ pasar kita akan semakin dalam, dan kita berharap kontribusinya terhadap perekonomian akan lebih nyata," tegasnya.

Selain kapitalisasi pasar dan RNTH, jajaran direksi BEI 2026-2030 juga mengincar target perusahaan tercatat menjadi lebih dari 1.100 perusahaan pada 2030, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 35 juta serta rasio market cap terhadap PDB nasional di atas 83%.

Adapun, realisasi kapitalisasi pasar pada 2025 masih berada di angka Rp15.849 triliun dengan RNTH saham di level Rp18,1 triliun. Sementara itu, jumlah perusahaan tercatat per akhir 2025 sebanyak 956, dengan jumlah investor pasar modal mencapai 20,3 juta. Rasio market cap per akhir 2025 mencapai angka 66,5% dari PDB nasional.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyebut kebijakan menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate sebesar 100 basis poin dalam sebulan terakhir mulai membuahkan hasil.

Hingga 26 Juni 2026, aliran modal asing (capital inflow) ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) tercatat mencapai sekitar US$9 miliar secara tahun berjalan (year to date).

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengatakan kebijakan pengetatan moneter ditempuh di tengah tingginya ketidakpastian ekonomi global.

Fokus utama bank sentral saat ini adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan kondisi likuiditas di pasar keuangan tetap memadai.

"Dalam situasi ketidakpastian global yang sangat tinggi, Bank Indonesia perlu membuat kebijakan yang sifatnya jangka pendek untuk mencapai stabilitas. Dalam hal ini kami berbicara mengenai stabilitas nilai tukar dan likuiditas," ujar Destry dalam Konferensi Pers Pimpinan DPR RI dengan Pemerintah Terkait Penguatan Fiskal dan Moneter, Senin (29/6/2026).

Menurutnya, BI telah menaikkan BI Rate sebesar 100 basis poin sehingga kini berada di level 5,75%. Kebijakan tersebut diikuti dengan penyesuaian imbal hasil (repricing) pada instrumen moneter Bank Indonesia maupun surat utang pemerintah.

"Yang terjadi kemudian adalah repricing terhadap instrumen yang diterbitkan Bank Indonesia maupun pemerintah, yaitu SRBI dan SBN. Selama Juni telah terjadi inflow yang cukup signifikan sehingga secara year to date, dari Januari hingga 26 Juni, aliran dana asing yang masuk ke portofolio SRBI dan SBN mencapai sekitar US$9 miliar," katanya.

Destry menilai besarnya arus modal asing tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia di tengah gejolak pasar keuangan internasional.

"Itu menunjukkan confidence dari investor offshore yang pada akhirnya juga tercermin pada kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.

Selain memperkuat daya tarik aset keuangan domestik, BI juga terus menjaga kecukupan likuiditas di pasar melalui berbagai instrumen operasi moneter.

Hingga akhir Juni, bank sentral meningkatkan ekspansi likuiditas menjadi sekitar Rp1.000 triliun, naik dari sekitar Rp600 triliun pada akhir Mei.

Menurut Destry, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas pasar uang dan pasar valuta asing agar tidak mengalami gejolak di tengah tingginya ketidakpastian global.

"Kami akan terus menjaga likuiditas di pasar dengan berbagai instrumen yang kami miliki. Ekspansi likuiditas ditingkatkan agar tidak terjadi gejolak harga di pasar uang maupun pasar valas," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada pembukaan perdagangan awal pekan pekan Senin (29/6/2026) di tengah meningkatnya kembali eskalasi antara Iran dan AS.

Berdasarkan data analisis Doo Financial Futures pada Pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka menguat sebesar 0,30% ke level Rp17.868.

Penguatan mata uang Garuda terhadap dolar AS juga diikuti oleh sejumlah mata uang di kawasan Asia lainnya. Penguatan terbesar terhadap dolar AS dipimimpin oleh ringgit Malaysia sebesar 0,40%, diikuti rupee India yang terapresiasi sebesar 0,27%, dan peso Filipina naik 0,06%.

Sebaliknya sejumlah mayoritas mata uang Asia lainnya masih mencatatkan depresiasi, yakni won Korea yang melemah sebesar 0,49%, disusul baht Thailand turun sebesar 0,12%, dolar Taiwan terdepresiasi 0,97%. Berikutnya dolar Singapura dan yuan China terhadap dolar AS, masing-masing turun sebesar 0,06%.

Selanjutnya, depresiasi terhadap dolar AS juga terjadi untuk mata uang Yen Jepang yang melemah sebesar 0,02% dan dolar Hong Kong melemah sebesar 0,01%.

Analis Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan penguatan rupiah terjadi saat indeks dolar AS sendiri tidak terlalu menguat, sedangkan mata uang regional Asia juga umumnya stabil termasuk pasar ekuitas.

"Investor terlihat mengabaikan eskalasi dan mengharapkan akan terjadi de-eskalasi dalam waktu dekat, seperti yang telah terjadi sebelumnya," ujarnya, Senin (29/6/2026).

Namun dia memperkirakan nilai tukar rupiah bergerak melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Senin (29/6/2026), seiring meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali memicu sentimen penghindaran risiko di pasar keuangan global.

Dia mengatakan pelemahan rupiah dipicu oleh eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah setelah kembali terjadi saling serang antara Iran dan AS. Kondisi tersebut meningkatkan ketidakpastian terhadap prospek perdamaian di kawasan sekaligus mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia.

"Rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS seiring kembali terjadinya eskalasi di Timur Tengah oleh saling serang antara Iran dan AS. Hal ini memicu ketidakpastian terhadap prospek perdamaian di kawasan dan kenaikan harga minyak mentah dunia," lanjutnya.

Dia memperkirakan rupiah bergerak pada kisaran Rp17.850 hingga Rp18.000 per dolar AS sepanjang perdagangan hari ini.

Menurutnya, sentimen global masih akan menjadi faktor dominan yang mengarahkan pergerakan mata uang Garuda. Meningkatnya ketidakpastian geopolitik biasanya mendorong investor beralih ke aset safe haven seperti dolar AS sehingga memberi tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.

Sementara itu, dari dalam negeri, pelaku pasar diperkirakan masih memilih bersikap wait and see menjelang rilis sejumlah data ekonomi penting pada Rabu (1/7/2026). Data yang menjadi perhatian investor antara lain neraca perdagangan Indonesia serta inflasi yang akan memberikan gambaran mengenai kondisi ekonomi domestik.

"Untuk domestik, investor masih wait and see mengantisipasi data-data penting pada hari Rabu seperti perdagangan dan inflasi," kata Lukman.

Dengan minimnya katalis domestik pada awal pekan ini, Lukman menilai arah pergerakan rupiah akan lebih banyak dipengaruhi perkembangan sentimen global, khususnya dinamika konflik di Timur Tengah dan dampaknya terhadap pergerakan harga minyak serta penguatan dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) resmi mencatatkan sahamnya di The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX) melalui skema Hong Kong Depositary Receipts (HDR). Langkah ini membuka akses yang lebih luas bagi investor global terhadap proyek Tambang Emas Pani sekaligus memperluas basis investor perseroan.

EMAS mulai diperdagangkan di Main Board HKEX pada Jumat (26/6/2026) dengan kode saham 6228. HDR perseroan ditawarkan pada harga HK$26,60 per HDR dengan satuan perdagangan sebanyak 100 HDR per lot.

Pencatatan tersebut sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi pasar modal Indonesia. Transaksi ini merupakan dual listing pertama emiten Indonesia di HKEX, pencatatan HDR pertama di Bursa Hong Kong dalam lebih dari satu dekade, serta dual listing pertama yang dilakukan emiten Indonesia dalam lebih dari 20 tahun.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Poerbaya Abidin mengatakan pencatatan di HKEX merupakan langkah strategis untuk memperluas akses investor internasional terhadap salah satu aset pertumbuhan emas terbesar di Indonesia, yakni Tambang Emas Pani di Gorontalo.

"Keberhasilan pencatatan di HKEX menjadi tonggak penting bagi Merdeka Gold Resources sekaligus memperkuat kehadiran Indonesia di pasar modal global. Transaksi ini juga membuka akses yang lebih luas bagi investor internasional untuk memperoleh eksposur terhadap salah satu aset pertumbuhan emas paling signifikan di Indonesia, sekaligus mencerminkan kepercayaan terhadap kualitas Tambang Emas Pani. Kami percaya pencatatan ini akan memperluas basis investor, memperkuat visibilitas global, dan mendukung fase pertumbuhan berikutnya bagi MGR," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Dalam skema tersebut, setiap HDR merepresentasikan kepemilikan manfaat atas saham biasa EMAS yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Melalui mekanisme tersebut, investor di Hong Kong dapat memperoleh eksposur terhadap kinerja perseroan dengan tetap mempertahankan kepentingan ekonomi yang sama atas saham yang tercatat di Indonesia.

Perseroan juga memastikan tidak terdapat pemegang HDR yang memiliki kepemilikan manfaat lebih dari 5% dari total HDR yang beredar. Dengan demikian, seluruh HDR yang tercatat tetap sejalan dengan ketentuan free float yang berlaku atas saham dasar perseroan di Bursa Efek Indonesia.

Di sisi lain, aksi korporasi tersebut tidak mengubah struktur permodalan maupun kepemilikan perseroan. Pemegang saham pengendali, PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA), tidak menjual saham dalam penawaran global sehingga transaksi tersebut tidak menyebabkan dilusi bagi pemegang saham eksisting.

Dilirik Investor Global

Penawaran HDR EMAS mendapat sambutan dari sejumlah investor institusi global yang bertindak sebagai cornerstone investors. Kehadiran para investor tersebut dinilai mencerminkan tingginya minat terhadap prospek pertumbuhan perseroan, terutama pengembangan Tambang Emas Pani.

Dari kelompok investor strategis, partisipasi datang dari Wanguo Gold Group Limited, CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co. Limited, Mercuria Holdings (Singapore) Pte. Ltd., Trafigura Pte. Ltd., Glencore International AG, serta Intera Mining Investment Limited yang sepenuhnya dimiliki oleh JCHX Mining Management Co Ltd.

Sementara itu, investor keuangan yang ikut dalam penawaran tersebut meliputi Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited, GF Fund Management Co., Ltd., Eurus Holdings SPC (ORIX), Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund, dan Wind Sabre Fund SPC.

Menurut manajemen, partisipasi investor strategis maupun investor keuangan global tersebut menjadi sinyal kuat atas kepercayaan pasar terhadap kualitas Tambang Emas Pani sekaligus strategi pertumbuhan jangka panjang perseroan.

Melalui dual listing di HKEX, EMAS berharap dapat memperluas jangkauan investor internasional, meningkatkan profil perusahaan di pasar modal global, serta mendukung kebutuhan pendanaan untuk pengembangan proyek-proyek pertumbuhan di masa mendatang.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Merdeka Gold Resources Tbk. (EMAS) resmi mencatatkan sahamnya di The Stock Exchange of Hong Kong (HKEX) melalui skema Hong Kong Depositary Receipts (HDR). Langkah tersebut menjadi tonggak penting bagi perseroan sekaligus mencetak sejarah baru bagi pasar modal Indonesia.

EMAS resmi memulai perdagangan HDR di papan utama HKEX pada Jumat (26/6/2026) dengan kode saham 6228. Instrumen tersebut diperdagangkan pada harga penawaran HK$26,60 per HDR dengan satuan perdagangan sebanyak 100 HDR per lot.

Pencatatan tersebut menjadi dual listing pertama emiten Indonesia di Bursa Hong Kong, sekaligus merupakan pencatatan HDR pertama di HKEX dalam lebih dari satu dekade. Transaksi itu juga menjadi dual listing pertama yang dilakukan emiten Indonesia dalam lebih dari 20 tahun.

Presiden Direktur Merdeka Gold Resources Boyke Poerbaya Abidin mengatakan pencatatan di HKEX memperluas akses investor global terhadap salah satu proyek emas terbesar yang tengah dikembangkan di Indonesia, yakni Tambang Emas Pani di Gorontalo.

"Keberhasilan pencatatan di HKEX menjadi tonggak penting bagi Merdeka Gold Resources sekaligus memperkuat kehadiran Indonesia di pasar modal global. Transaksi ini juga membuka akses yang lebih luas bagi investor internasional untuk memperoleh eksposur terhadap salah satu aset pertumbuhan emas paling signifikan di Indonesia," ujar Boyke dalam keterangan resmi, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, dual listing tersebut diharapkan mampu memperluas basis investor internasional, meningkatkan visibilitas global perseroan, serta mendukung fase pertumbuhan berikutnya.

Dalam skema tersebut, setiap HDR merepresentasikan kepemilikan manfaat atas saham biasa EMAS yang telah tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, investor di Hong Kong dapat memperoleh eksposur terhadap kinerja EMAS tanpa mengubah struktur kepemilikan saham yang telah tercatat di Indonesia.

Perseroan juga menegaskan bahwa tidak terdapat pemegang HDR yang menguasai lebih dari 5% dari total HDR yang beredar. Struktur tersebut membuat status free float HDR tetap selaras dengan free float saham EMAS di BEI.

Selain itu, transaksi ini tidak menimbulkan dilusi bagi pemegang saham eksisting. Pasalnya, pemegang saham pengendali, Merdeka Copper Gold (MDKA), tidak melakukan penjualan saham dalam penawaran global tersebut sehingga modal ditempatkan perseroan tidak mengalami perubahan.

Tarik Investor Global

Pencatatan di HKEX juga mendapat sambutan positif dari sejumlah investor institusi global yang berpartisipasi sebagai cornerstone investors.

Dari kalangan pelaku industri strategis, investor yang berpartisipasi antara lain Wanguo Gold Group Limited, CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co. Limited, Mercuria Holdings (Singapore), Trafigura, Glencore International AG, hingga Intera Mining Investment Limited yang merupakan anak usaha JCHX Mining Management.

Sementara itu, investor keuangan yang ikut dalam penawaran tersebut antara lain Ping An of China Asset Management (Hong Kong), GF Fund Management, Eurus Holdings SPC (ORIX), Dymon Asia Multi-Strategy Investment Master Fund, serta Wind Sabre Fund SPC.

Manajemen menilai masuknya sejumlah investor global tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan pasar terhadap prospek Tambang Emas Pani yang saat ini menjadi proyek utama pertumbuhan perseroan.

Melalui pencatatan di HKEX, EMAS berharap dapat memperluas akses pendanaan internasional sekaligus meningkatkan profil perusahaan di mata investor global seiring percepatan pengembangan aset tambang emasnya di Indonesia.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak 88 persen pelaku usaha dan investor global mengubah strategi alokasi modal sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian ekonomi dunia. Gejolak geopolitik, tren kenaikan suku bunga global, hingga tekanan terhadap likuiditas perusahaan menjadi faktor yang mendorong perubahan tersebut.

HSBC mengutip hasil survei terhadap 3.000 pelaku usaha dan investor global yang menunjukkan 88 persen responden telah menyusun ulang alokasi modal untuk menghadapi volatilitas yang meningkat. Selain itu, 89 persen responden juga meningkatkan penempatan modal di pasar yang dinilai memiliki prospek pertumbuhan lebih tinggi.

Country Head Global Trade Solutions HSBC Indonesia, Delia Melissa, mengatakan kondisi tersebut membuat akses terhadap modal kerja menjadi semakin penting, terutama bagi pelaku usaha yang ingin menjaga kelancaran usaha sekaligus memperluas pasar ekspor.

“Di tengah volatilitas yang meningkat, siklus pembayaran panjang, dan kenaikan biaya operasional, akses terhadap modal kerja kini telah menjadi kebutuhan strategis untuk menjaga likuiditas dan pertumbuhan. Kemudahan akses modal kerja menjadi faktor krusial yang menentukan daya saing, khususnya bagi pebisnis Indonesia yang sedang ekspansi pasar ekspor,” ujar Delia dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menurut HSBC, kebutuhan pembiayaan usaha juga meningkat di tengah aktivitas perdagangan Indonesia yang masih tumbuh positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan nilai ekspor Indonesia mencapai 25,30 miliar dolar AS pada April 2026 atau naik 21,98 persen dibandingkan April tahun lalu. Pada periode yang sama, nilai impor meningkat 22,49 persen menjadi 25,21 miliar dolar AS.

Untuk menjawab kebutuhan tersebut, HSBC Indonesia meluncurkan HSBC TradeCash, layanan pembiayaan perdagangan (trade finance) yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh modal kerja lebih cepat dengan mengajukan faktur penjualan (invoice) secara digital tanpa harus menyertakan dokumen perdagangan konvensional.

Global Head of Trade HSBC, Vivek Ramachandran, mengatakan, layanan tersebut dirancang untuk membantu perusahaan memperoleh pendanaan lebih cepat sekaligus mengurangi beban administrasi.

“Dengan menghadirkan akses pendanaan yang cepat, kami membantu bisnis mengalihkan fokus dari pengelolaan dokumen ke pemenuhan pesanan, investasi, dan ekspansi,” ujar Vivek.

HSBC menilai ketidakpastian geopolitik dan perang tarif telah mendorong kenaikan harga barang serta mengganggu rantai pasok global. Kondisi tersebut membuat pelaku usaha membutuhkan akses pembiayaan yang lebih cepat agar arus kas tetap terjaga dan kegiatan usaha dapat terus berjalan.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ambles sebesar 3,56% atau merosot ke 5.883,88 pada akhir perdagangan Rabu (24/6/2026).

Koreksi tajam pada sesi kedua ini tercatat jauh lebih dalam dibandingkan dengan penutupan sesi pertama yang hanya mengalami pelemahan sebesar 1,62%.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menyampaikan bahwa rilis MSCI Annual Market Classification Review menjadi sentimen utama penekan indeks. Dalam tinjauan ini, MSCI menyoroti kekhawatiran investor global terkait aspek investabilitas di Indonesia.

MSCI bahkan membuka opsi untuk mereklasifikasi status Indonesia dari pasar berkembang atau emerging market menjadi pasar perintis (frontier market) pada November 2026 apabila tidak ada kemajuan.

Nafan menilai penurunan tajam itu mencerminkan respons langsung dari para pelaku pasar luar negeri yang kecewa terhadap hasil evaluasi berkala tersebut.

“Anjloknya IHSG pasca-pengumuman menunjukkan bahwa ekspektasi pasar, terutama investor asing belum sepenuhnya terpenuhi. Pasalnya, asing kerap mengantisipasi adanya perbaikan bobot atau kejelasan regulasi yang lebih akomodatif,” ucap Nafan kepada Bisnis Rabu (24/6/2026).

Dia menambahkan ketika hasil review tidak membawa katalis positif baru atau justru menyoroti isu struktural, aliran dana keluar jangka pendek menjadi respons alami akibat aksi ambil untung atau rebalancing portofolio.

Di sisi lain, pergeseran narasi global yang kembali bersiap menghadapi era suku bunga tinggi untuk jangka waktu lebih lama turut memperberat langkah indeks.

Penundaan ekspektasi pemangkasan Fed Rate serta aksi jual besar-besaran pada sektor teknologi di Wall Street disebut kian memperkeruh sentimen eksternal.

“Di sisi lain, tekanan eksternal dari dinamika geopolitik Timur Tengah agak mereda seiring perkembangan diplomasi AS–Iran. Namun, tekanan masih belum hilang sebab Iran masih mengembangkan program nuklir,” ucapnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan komitmennya untuk memperkuat komunikasi dengan investor institusi global dengan difasilitasi World Bank sebagai upaya reformasi lanjutan pasar modal.

Hal tersebut menyusul hasil MSCI 2026 Market Classification Review, di mana penyedia indeks global tersebut menyatakan bahwa investor institusi global menilai apa yang lebih penting dari agenda reformasi bursa ialah implementasinya serta konsistensi otoritas menjalankan perbaikan.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi mengatakan bahwa ke depan, OJK dan Self Ragulatory Organization (SRO) pasar modal akan terus melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan lembaga-lembaga global index providers dan juga para investor.

Koordinasi tersebut untuk memastikan bahwa berbagai reformasi yang telah dan sedang digulirkan dapat dipahami secara komprehensif oleh komunitas investasi global. OJK juga berkomitmen memberikan dukungan bagi mereka dalam melakukan asesmen masing-masing.

"Tak hanya itu, kami juga berkomunikasi secara berkala dengan kalangan investor institusi global, antara lain difasilitasi oleh World Bank, IFC, dan ASIFMA, sehingga kita dapat menyampaikan dan menjelaskan progres capaian reformasi yang kita implementasikan secara langsung kepada mereka," kata Hasan dalam keterangan tertulis, Rabu (24/6/2026).

Selain itu, OJK juga membuka ruang untuk menerima masukan serta mendapatkan feedback yang membantu otoritas melakukan penguatan dalam berbagai aspek di pasar modal.

Hasan juga mengatakan OJK dan SRO tidak akan berhenti berupaya memajukan pasar modal Indonesia. Menurutnya, pengakuan MSCI atas reformasi pasar modal dan bertahannya Indonesia di kelas emerging market tak lantas membuat otoritas berpuas diri.

"Tentu acknowledgement maupun hasil review dari global index providers ini bukanlah tujuan akhir. Hal ini juga tidak membuat kita lekas berpuas diri (complacent). Kita akan terus memperkuat dan mempercepat implementasi agenda-agenda reformasi ke depan, dengan dukungan dan sinergi yang erat dengan segenap pemangku kepentingan," tegasnya.

Menurutnya, pengakuan atas capaian agenda-agenda reformasi OJK-SRO juga menjadi modal bagi pasar modal domestik untuk tumbuh secara kuat dan berkelanjutan ke depan, dengan fondasi transparansi, tata kelola, dan integritas pasar yang jauh lebih kuat dari sebelumnya.

Dengan demikian, sambungnya, pasar modal Indonesia akan semakin berperan sebagai penggerak utama pembentukan modal jangka panjang dan pusat investasi yang terpercaya, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sistem keuangan nasional.

OJK meyakini pasar modal Indonesia masih sangat prospektif dan menarik, baik bagi investor domestik maupun global. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian domestik yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, dan kinerja fundamental emiten yang secara umum masih sangat positif.

Dengan kondisi tersebut, OJK berharap akan semakin banyak emiten Indonesia yang masuk dalam indeks global, yang selanjutnya akan memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia secara global, sehingga likuiditas pasar akan terus meningkat dari waktu ke waktu.

"Upaya-upaya untuk memperkuat relevansi dan peran pasar Indonesia dalam skala global juga terus kita tingkatkan. Hal ini ditopang oleh kinerja perekonomian Indonesia yang semakin kuat, serta pasar modal domestik yang terus bertumbuh sesuai dengan kondisi fundamentalnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketentuan dalam revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menerbitkan instrumen khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond menuai sorotan dari kalangan akademisi dan ekonom.

Pasalnya, beleid tersebut juga memuat ketentuan yang memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus, termasuk perpajakan, serta gugatan perdata bagi investor pembeli surat utang tersebut.

Ketua Umum Asosiasi Asesor Kebijakan Indonesia (AAKI) Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan tersebut pada dasarnya memiliki tujuan positif, yakni untuk menarik lebih banyak investasi masuk ke Indonesia.

Namun, implementasinya dinilai tidak akan mudah lantaran berpotensi berbenturan dengan standar tata kelola keuangan internasional.

"Kalau saya melihat ini memang niatnya baik, bagaimana investasi bisa masuk ke Indonesia melalui Patriot Bond. Tetapi implementasinya tantangannya berat karena kita dihadapkan pada ketentuan dan regulasi internasional terkait tata kelola keuangan," ujar Trubus kepada Bisnis, Selasa (23/6/2026).

Menurutnya, dunia internasional saat ini semakin menuntut penerapan prinsip good governance, clean government, serta transparansi dalam pengelolaan investasi dan sistem keuangan.

Karena itu, pemberian imunitas hukum kepada investor justru berpotensi menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim investasi Indonesia.

"Nanti bisa dipandang Indonesia tidak mendukung prinsip tata kelola keuangan yang bersih secara internasional. Ini bisa kontraproduktif karena investor justru enggan masuk ke Indonesia," katanya.

Trubus menilai, dalam jangka panjang kebijakan tersebut justru dapat mengurangi daya tarik investasi Indonesia apabila tidak diimplementasikan secara hati-hati.

Dia menyarankan agar penerapan Patriot Bond dilakukan secara bertahap melalui skema pilot project, misalnya hanya diterapkan terlebih dahulu di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Menurutnya, pendekatan tersebut penting untuk mengukur respons investor sebelum kebijakan diterapkan secara luas.

"Lebih baik ada semacam pilot project dulu, misalnya di KEK. Jadi bisa dilihat dulu bagaimana perilaku investor dalam merespons Patriot Bond ini," ujarnya.

Selain itu, Trubus mengingatkan bahwa daya tarik utama investasi di Indonesia selama ini masih bertumpu pada sumber daya alam. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan iklim investasi domestik tetap kondusif di tengah berbagai tantangan yang dihadapi sektor industri.

"Ini menjadi pedang bermata dua. Kalau iklim investasi tidak kondusif, kebijakan Patriot Bond justru menjadi kurang menarik bagi investor," katanya.

Senada, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai ketentuan mengenai imunitas bagi pembeli obligasi Danantara perlu ditinjau ulang karena berisiko mengurangi minat investor global yang menerapkan standar lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG).

"Sepertinya harus direvisi lagi UU P2SK soal imunitas pembeli bond Danantara. Perusahaan yang punya standar ESG nanti malah kurang tertarik bekerja sama dengan Danantara, terutama untuk joint venture proyek, sehingga mempersulit Danantara mendapatkan investasi langsung," ujar Bhima.

Bhima menilai Danantara sebaiknya lebih fokus memperkuat tata kelola lembaga sesuai dengan Santiago Principles, yakni standar tata kelola yang berlaku bagi sovereign wealth fund di dunia.

Menurutnya, penguatan tata kelola akan membuat Danantara lebih kompetitif dalam memperebutkan likuiditas global, khususnya dari negara-negara maju.

"Kalau Danantara mencari pembiayaan dengan pendekatan race to the bottom, maka investasi yang masuk tidak berkualitas," katanya.

Dia juga menyoroti potensi kontradiksi antara revisi UU P2SK dengan komitmen Indonesia dalam mencegah kejahatan keuangan lintas negara.

Sebelumnya, Indonesia telah menjadi anggota penuh Financial Action Task Force (FATF) yang mendorong penerapan standar internasional dalam pencegahan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

"Indonesia sebelumnya mengikuti standar FATF. Jadi revisi UU P2SK ini kontradiktif dengan komitmen pencegahan kejahatan keuangan lintas negara," tandas Bhima.
Sebelumnya diberitakan, revisi UU P2SK (UU No. 4 Tahun 2026) memberikan kewenangan kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk menerbitkan surat utang khusus seperti Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Beleid terbaru ini memberikan perlindungan hukum berupa kekebalan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus (termasuk perpajakan), dan gugatan perdata bagi investor pembelinya

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyedia indeks saham global, Morgan Stanley Capital International (MSCI), mempertahankan status Indonesia dalam kategori Emerging Market dalam pengumuman MSCI 2026 Market Classification Review yang dirilis pada Rabu (24/6/2026).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan terus mempercepat berbagai agenda reformasi pasar modal untuk meningkatkan transparansi, integritas, dan daya saing bursa di mata investor global.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menyatakan, keputusan MSCI merupakan hasil yang sesuai dengan harapan seluruh pemangku kepentingan di Bursa Efek Indonesia (BEI). OJK pun menyambut positif hasil asesmen tahunan dari indeks provider global tersebut.

“Bagi kami, pengumuman MSCI ini menjadi momentum untuk terus melanjutkan, memperkuat, dan mengakselerasi agenda-agenda reformasi pasar modal yang telah kita canangkan sejak awal tahun ini,” ujar Hasan lewat keterangan pers, Rabu pagi.

MSCI memberikan catatan positif terhadap agenda reformasi pasar modal Indonesia dalam Market Classification Review 2026.

Menurut Hasan, MSCI mengakui berbagai inisiatif dan kemajuan program reformasi yang terus diperkuat oleh OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO).

Bahkan, MSCI telah memanfaatkan data yang semakin transparan sebagai hasil dari reformasi pasar modal, salah satu sumber baru dalam proses asesmennya.

“Hal ini menunjukkan bahwa capaian reformasi kita mendapatkan pengakuan yang berarti, sehingga semakin mengukuhkan kredibilitas dan daya tarik investasi (investability) pasar modal Indonesia,” paparnya.

Catatan positif tersebut turut memperkuat capaian bursa yang sebelumnya telah tecermin dalam MSCI Global Market Accessibility Review 2026 yang dirilis pada 18 Juni 2026.

Dalam asesmen terkait aksesibilitas pasar tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara dengan penilaian terbaik di antara kelompok Emerging Markets di kawasan Asia-Pasifik setelah China dan Malaysia.

Meski demikian, ia menegaskan MSCI akan terus memantau agenda reformasi BEI dan mengevaluasi konsistensi implementasinya ke depan.

“Hal tersebut tentu merupakan bagian dari proses peninjauan yang dilakukan masing-masing lembaga. Kami menghargai hal itu dan memastikan akan terus menjalankan secara konsisten serta memperkuat seluruh program reformasi pasar modal,” pungkas dia.

Sejak Februari 2026, OJK telah menggulirkan berbagai agenda reformasi yang ditujukan untuk memperkuat transparansi, integritas, likuiditas, dan tata kelola pasar modal.

Dari sisi transparansi, OJK memperkenalkan penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen, peningkatan granularitas klasifikasi investor, serta pengembangan kerangka pelaporan Pemilik Manfaat atau Ultimate Beneficial Owner (UBO).

Sementara dari sisi penguatan integritas perdagangan, OJK terus meningkatkan efektivitas pengawasan dan surveillance transaksi perdagangan.

Otoritas juga memperkenalkan instrumen baru berupa pengumuman High Shareholding Concentration (HSC).

Selain itu, penegakan hukum di sektor pasar modal juga terus diperkuat.

Hingga 31 Mei 2026, OJK telah menjatuhkan sanksi terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal, baik terkait keterlambatan maupun kasus lainnya.

Secara year to date (ytd), nilai sanksi denda yang telah dikenakan mencapai Rp 138,9 miliar terhadap 329 pihak.

Jumlah tersebut terdiri atas sanksi denda keterlambatan sebesar Rp 53,9 miliar dan sanksi denda kasus sebesar Rp 85 miliar.

Hasan mengatakan, berbagai agenda penguatan pasar modal yang dilakukan secara berkelanjutan telah mendapatkan pengakuan dari lembaga penyedia indeks global maupun investor domestik dan internasional.

Hal tersebut turut mendukung dipertahankannya status bursa dalam berbagai asesmen global.

Sebelumnya, pada 7 April 2026, FTSE Russell mempertahankan status Indonesia dalam kategori Secondary Emerging Market, sejajar dengan sejumlah negara besar seperti China dan India.

“Kemudian kali ini, MSCI kembali mengkonfirmasi pasar modal Indonesia dalam kategori Emerging Market, bahkan dengan hasil penilaian market accessibility yang menjadi salah satu yang terbaik di antara negara-negara Emerging Markets di kawasan,” lanjut Hasan.

Ke depan, OJK bersama SRO akan terus melanjutkan komunikasi dan engagement yang konstruktif dengan lembaga penyedia indeks global serta para investor.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan berbagai reformasi yang telah dan sedang dijalankan dapat dipahami secara komprehensif oleh komunitas investasi global.

OJK juga berkomitmen memberikan dukungan kepada berbagai lembaga tersebut dalam melakukan asesmen masing-masing.

ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto IHSG

Selain itu, OJK secara berkala berkomunikasi dengan investor institusi global, antara lain melalui fasilitasi World Bank, IFC, dan ASIFMA.

Melalui forum tersebut, OJK dapat menyampaikan secara langsung perkembangan dan capaian reformasi yang telah diimplementasikan.

Di sisi lain, OJK juga membuka ruang untuk menerima berbagai masukan dan umpan balik yang dapat digunakan sebagai dasar penguatan berbagai aspek di pasar modal Indonesia.

Hasan menegaskan, pengakuan maupun hasil penilaian dari penyedia indeks global bukanlah tujuan akhir.

“Hal ini juga tidak membuat kita berpuas diri. Kita akan terus memperkuat dan mempercepat implementasi agenda-agenda reformasi ke depan dengan dukungan dan sinergi yang erat dari seluruh pemangku kepentingan,” katanya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah, SRO, pelaku industri, dan berbagai pihak terkait atas dukungan serta sinergi yang telah terjalin dalam menjalankan agenda reformasi pasar modal.

Pengakuan atas capaian reformasi tersebut menjadi modal penting bagi pasar modal untuk tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan dengan fondasi transparansi, tata kelola, dan integritas yang semakin baik.

“Dengan demikian, pasar modal Indonesia akan semakin berperan sebagai penggerak utama pembentukan modal jangka panjang dan pusat investasi yang tepercaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta stabilitas sistem keuangan nasional,” ucap Hasan.

Ia menambahkan, upaya memperkuat relevansi dan peran pasar Indonesia dalam skala global juga terus ditingkatkan.

Langkah tersebut ditopang oleh kinerja perekonomian Indonesia yang semakin kuat serta pasar modal domestik yang terus bertumbuh sesuai dengan fundamentalnya.

Dengan kondisi tersebut, OJK berharap semakin banyak emiten Indonesia yang masuk ke dalam indeks global sehingga dapat memperkuat daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor internasional dan meningkatkan likuiditas pasar secara berkelanjutan.

“Kami meyakini pasar modal Indonesia masih sangat prospektif dan menarik, baik bagi investor domestik maupun global. Hal ini didukung oleh fundamental perekonomian yang terjaga, basis investor yang terus bertumbuh, valuasi saham yang kompetitif, serta kinerja fundamental emiten yang secara umum masih sangat positif,” ungkap dia.