Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memproyeksikan sebanyak 4.000 aparatur sipil negara (ASN) akan berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga tahun 2028.

Seiring hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan pihaknya terus mengejar proses konstruksi sarana dan prasarana guna mendukung pemindahan ASN ke bakal Ibu Kota Politik Indonesia yang baru di wilayah Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur secara bertahap.

“Kalau sekarang yang sudah ada di sana itu Otorita IKN sekitar 1.100 ASN. Kemudian, ada PU yang balai-balai di sana ada perumahan, ada kesehatan, ada perhubungan, perhubungan kan mengoperasikan bandara di IKN, [sehingga total] sudah ada sekitar 2.000 sekian," jelas Basuki saat ditemui di Kompleks Parlemen RI di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dia menambahkan, sejumlah ASN yang juga telah berkantor di IKN di antaranya personel Kementerian Perhubungan yang saat ini mengelola operasional Bandara IKN.

Meski belum dapat merinci berapa tambahan ASN yang akan dipindahkan ke IKN pada tahun ini, Basuki menyebut total ASN yang ditargetkan dapat dipindahkan hingga periode 2028 akan ada di rentang 1.700 hingga 4.100 orang.

Untuk itu, OIKN memastikan proses transisi ini akan diselaraskan dengan ketersediaan fasilitas penunjang di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP).

“Target jumlah pemindahan ASN ke IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menjelaskan bahwa pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara masih dalam seleksi atau penapisan.

Menpan RB, Rini Widiyantini menjelaskan bahwa saat ini pihaknya masih mengkurasi Kementerian/Lembaga mana yang akan diprioritaskan untuk dipindah dalam waktu dekat.

"Pemindahan ASN ke IKN, kami sudah koordinasi dengan OIKN, kita juga sudah siapkan penapisan lembaga-lembaga mana yang harus diinikan," kata Rini.

Pada saat yang sama, Rini menyebut meski Presiden telah menetapkan total ASN yang harus dipindahkan hingga 2028, angka tersebut menurutnya masih harus dihitung ulang.

"Jadi kan kemarin banyak, sering sekali saya bilang, ada beberapa kementerian yang dulu kan 34 ke 48 [kementerian], mereka kan juga musti ngitung lagi masalah orang-orangnya, tapi kita sudah koordinasi terus," tambahnya.