Bisnis.com, PADANG - Pemerintah Kota Padang, Sumatra Barat, melakukan peralihan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Bank Nagari Syariah yang menjadi unit usaha syariah dari PT Bank Nagari.

Wali Kota Padang Fadly Amran mengatakan sebelumnya pembayaran gaji ASN di lingkup Pemkot Padang menggunakan Bank Nagari konvensional, dan terhitung mulai 1 Juli 2026 ini dilakukan peralihan ke Bank Nagari Syariah.

“Jadi peralihan ini menjadi simbol nyata semangat hijrah. Karena, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan secara fisik, tetapi juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih baik, lebih berkah, lebih sesuai dengan nilai-nilai syariat, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (1/7/2026).

Dia menyampaikan kebaikan itu bukan sekadar perubahan mekanisme pembayaran, tetapi merupakan langkah strategis dalam membangun fondasi ekosistem ekonomi dan keuangan syariah yang lebih kuat, inklusif, dan berkelanjutan.

Fadly menuturkan peralihan pembayaran gaji ASN merupakan langkah awal dari transformasi yang lebih besar. Setelah Gaji ASN menjadi bagian dari sistem keuangan syariah, tahapan berikutnya adalah peralihan rekening kas umum daerah (RKUD) dari Bank Nagari Konvensional ke Bank Nagari Syariah, sebagai pusat pengelolaan keuangan daerah, pembiayaan serta aktivitas keuangan mitra Pemkot Padang.

Menurutnya melalui transformasi ini bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan roadmap pembangunan ekonomi syariah yang dilakukan secara bertahap dan terukur oleh Pemkot Padang yang sesuai dengan visi yang menempatkan landasan agama dan budaya dalam menggerakkan potensi Kota Padang.

“Peralihan gaji ASN menjadi langkah awal reformasi keuangan daerah yang membawa beberapa makna penting,” ujarnya.

Wako Fadly menyampaikan perubahan ini tidak berhenti pada pemindahan rekening ASN, tetapi menjadi awal penguatan seluruh ekosistem ekonomi dan keuangan syariah di Kota Padang, mulai dari pengelolaan kas daerah, pembiayaan UMKM, transaksi pemerintah, hingga peningkatan literasi keuangan syariah di masyarakat.

Dia menambahkan, ASN merupakan representasi pemerintah di tengah masyarakat. Artinya, setiap kebijakan yang dijalankan ASN akan menjadi contoh bagi masyarakat luas. Ketika ribuan ASN mulai menggunakan layanan keuangan syariah, kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah akan meningkat.

“Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh sektor perbankan, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi pembiayaan UMKM, pengembangan usaha halal, penguatan zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” ucapnya.

Dengan kata lain, ASN bukan hanya penerima gaji, tetapi menjadi agen perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan filosofi adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah.

Oleh karena itu, dengan dimulai dari ASN sebagai motor penggerak, kemudian berlanjut pada pengelolaan kas daerah, dan selanjutnya diperluas kepada seluruh mitra pemerintah, pelaku usaha, lembaga pendidikan, rumah sakit, BUMD, organisasi masyarakat, hingga berbagai pemangku kepentingan yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi Pemerintah Kota Padang.

Sementara itu, Direktur Utama Bank Nagari Gusti Candra menyambut baik adanya kebijakan dari Pemkot Padang melalui keputusan dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Karena kebijakan yang diambil itu akan memberikan contoh kepada masyarakat secara luas.

Dia melihat ASN merupakan kelompok masyarakat yang memiliki peran strategis dalam menciptakan perubahan perilaku ekonomi. Dengan jumlah ribuan pegawai dan nilai transaksi gaji yang sangat besar setiap bulan, perpindahan pembayaran gaji ke sistem syariah akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Bank Nagari mengungkapkan bahwa dari dana yang sebelumnya tersebar pada sistem konvensional, kini mulai berputar dalam sistem keuangan syariah. Perputaran dana tersebut akan meningkatkan kapasitas pembiayaan sektor produktif, memperbesar kemampuan pembiayaan UMKM, memperluas akses pembiayaan masyarakat, sekaligus memperkuat industri halal di Kota Padang.

“ASN bukan hanya menjadi penerima manfaat layanan syariah, tetapi juga menjadi duta perubahan dalam membangun budaya ekonomi yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Islam,” sebutnya.

Setelah implementasi pembayaran gaji ASN berjalan baik, lanjut Gusti Candra, Pemkot Padang telah menyiapkan langkah berikutnya yaitu peralihan RKUD yang merupakan jantung pengelolaan keuangan daerah. Seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah bermuara pada sistem ini.

“Ketika RKUD dikelola melalui sistem perbankan syariah, maka seluruh aktivitas fiskal pemerintah akan semakin selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Langkah tersebut sekaligus menunjukkan bahwa komitmen Pemkot Padang tidak berhenti pada aspek simbolik, tetapi menyentuh sistem pengelolaan keuangan secara menyeluruh,” katanya.

Dirut bilang keberhasilan transformasi keuangan syariah tidak hanya diukur dari jumlah rekening yang berpindah, tapi yang jauh lebih penting adalah lahirnya ekosistem keuangan syariah yang saling menguatkan.

Artinya apabila seluruh unsur tersebut bergerak secara bersama, maka Kota Padang tidak hanya memiliki sistem keuangan syariah, tetapi juga membangun sebuah ekosistem ekonomi Islam yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Transformasi ini tentunya menjadi implementasi nyata dari visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Padang yang menempatkan penguatan nilai-nilai agama sebagai salah satu fondasi pembangunan daerah,” jelasnya.

Momentum Juli 2026 menjadi awal perjalanan baru, sambung Gusti Candra, dari pembayaran gaji ASN, berlanjut kepada pengelolaan RKUD, kemudian berkembang menjadi penguatan transaksi syariah di seluruh perangkat daerah, pengembangan UMKM halal, optimalisasi zakat dan wakaf produktif, hingga mendorong lahirnya berbagai inovasi ekonomi syariah yang mampu menjadikan Kota Padang sebagai salah satu pusat ekonomi dan keuangan syariah terdepan di Indonesia.

Gusti Candra menegaskan apabila seluruh tahapan ini dapat dijalankan secara konsisten, maka Kota Padang tidak hanya akan dikenal sebagai kota yang religius, tetapi juga sebagai model nasional pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah berbasis pemerintah daerah.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan akan memberikan prioritas formasi bagi belasan ribu guru madrasah honorer yang selama ini sudah mendedikasikan mengajar.

Usulan tersebut setelah dirinya mengadakan pertemuan dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri PAN-RB Ridi Widyantini, Selasa (30/6/2026).

"Tadi pagi kami memenuhi undangan pimpinan DPR. Tadi ada Pak Cucun dengan Pak Dasco, ya, Menkes, Kementerian Keuangan, Dalam Negeri, dan juga PAN-RB membicarakan guru yang non-ASN itu, dan disebut beberapa... dijelaskan beberapa simulasi," katanya saat rapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (30/6/2026).

Dia mengatakan, dalam pertemuan tersebut telah disampaikan sejumlah persoalan yang kerap dibicarakan bersama Komisi VIII DPR RI.

Menurutnya, dari hasil pertemuan itu menghasilkan sejumlah solusi seperti memberikan insentif Rp1,5 juta.

"Misalnya, yang tidak bisa terangkat karena begitu banyak jumlahnya, kita akan usulkan untuk mendapatkan insentif 1,5 juta, ya. Itu kita usulkan dan kemarin disetujui bersama dengan Bapak Ibu anggota DPR," ucapnya.

Kemudian, solusi lainnya adalah memberikan prioritas formasi bagi 18.000 guru honorer yang telah mengabdi di sekolah negeri.

"Kemudian juga solusi lain, ada guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri, jumlahnya sekitar 18.000 orang, itu akan mendapatkan prioritas formasi yang akan datang," sambungnya.

Selain itu, dia menjelaskan realisasi bantuan insentif guru non-ASN secara keseluruhan adalah sebesar 50,5%. Bantuan insentif guru non-ASN ini menyasar 252.627 guru yang belum sertifikasi.

Realisasi insentif guru non-ASN di atas untuk sementara adalah untuk semester genap tahun 2026, sedangkan sisa realisasi akan disalurkan pada semester ganjil tahun 2026.

"Berdasarkan hasil reviu APIP, terdapat 183.787 guru dan dosen serta guru besar yang memerlukan dukungan pembayaran tunjangan profesi dan tunjangan guru besar, dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp6.021.205.143.000," tuturnya.

Kebutuhan tersebut itu terdiri atas TPG, TPD, dan tunjangan guru besar ASN sebanyak 89.301 orang dengan kebutuhan sebesar lebih dari Rp3 triliun serta TPG dan TPD non-ASN sebanyak 94.486 orang dengan kebutuhan sebesar Rp2,37 triliun.

"Usulan tambahan anggaran dimaksud telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan, telah berproses, dan telah dilakukan penelaahan bersama tanggal 21 Mei 2026 sebagai dasar pemenuhan kebutuhan anggaran pada DIPA tahun anggaran 2026 Kementerian Agama," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Deputi Monitoring dan Pencegahan KPK, Aminudin, mengatakan ada sejumlah manajemen BUMN yang belum melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Dia menyampaikan, telah melayangkan surat kepada stakeholder BUMN terkait pemberian sanksi bagi manajemen yang tidak melaporkan harta kekayaan.

"Sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya, yang per 31 Maret itu belum melaporkan," katanya saat konferensi pers di Gedung C1 KPK, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa untuk aparatur sipil negara (ASN), pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan.

Sementara itu, bagi pegawai di lingkungan BUMN, penerapan sanksi akan disesuaikan dengan ketentuan dan mekanisme internal yang berlaku di masing-masing BUMN.

Upaya peningkatan kepatuhan pelaporan merupakan bagian dari materi audiensi bedama COO Danantara Dony Oskaria. Lebih lanjut, Aminudin menuturkan pelaporan harta kekayaan juga berlaku bagi pejabat yang berstatus Warga Negara Asing (WNA).

Dia menegaskan hal sesuai ketentuan yang berlaku bahwa penyelenggara negara wajib melaporkan harta kekayaan.

"Jadi untuk termasuk WNA, ya walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top management ya di BUMN dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28, dia struktur ya, struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri dari tim kami sudah melakukan bimtek ya pada direksi yang berstatus WNA," urainya.

Dalam kesempatan tersebut, Dony Oskaria memastikan akan mengontrol secara sendiri ketaatan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan mengharapkan seluruh pelaporan tepat waktu karena tidak ada toleransi yang diberikan.

"Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses komplay terhadap laporan ini dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu per satu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensi untuk adanya korupsii masa yang akan datang," tandasnya.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud resmi melantik sebanyak 110 Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pendopo Lamin Etam, Senin (29/6/2026).

Pelantikan ini meliputi 9 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 45 Pejabat Administrator, 37 Pejabat Pengawas, serta 19 Pejabat Fungsional.

Prosesi berlangsung tertib, diawali pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pengambilan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara, hingga penyerahan surat keputusan kepada para pejabat yang baru dilantik.

Nama-nama yang menempati posisi strategis antara lain Aji Muhammad Fitra Firnanda resmi menjabat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dari sebelumnya Kepala Dinas PUPR Pera.
Kemudian, Muhammad Faisal dipercaya memimpin Dinas Pariwisata, sementara Ririn Sari Dewi mengambil alih komando Dinas Komunikasi dan Informatika dari Faisal.

Di sektor pelayanan kesehatan Ahmad Jais ditunjuk sebagai Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo.

Dalam sambutannya, Rudy mengingatkan bahwa rotasi jabatan bukan prosesi seremonial semata, melainkan bagian dari strategi besar pembenahan birokrasi daerah.

"Pelantikan ini merupakan bagian dari penataan organisasi, penguatan kinerja birokrasi, serta penerapan prinsip the right man on the right place untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi ASN," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (29/6/2026).

Lebih dari itu, dia menegaskan bahwa jabatan bukanlah mahkota yang sekadar dikenakan, melainkan amanah yang harus dipikul dengan integritas, dedikasi, dan semangat pelayanan.

Rudy meminta seluruh pejabat yang baru dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, dan responsif.

Daftar Lengkap Pejabat yang Dilantik (29 Juni 2026)

Jabatan Fungsional Ahli Utama

• Nono Matturangan — Dokter Ahli Utama
• Ketut Rama Wijaya — Dokter Ahli Utama
• Daniel Susatyo Wirawan — Dokter Ahli Utama
• Iwan Setiawan — Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Utama

Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

• Puguh Harjanto — Staf Ahli Bidang III
• Aji Muhammad Fitra Firnanda — Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah
• Muhammad Faisal — Kepala Dinas Pariwisata
• Ririn Sari Dewi— Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
• Arief Murdiyatno — Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
• Siti Sugiyanti — Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
• Syarifah Alawiyah — Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
• Ahmad Jais — Direktur RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo
• Mazniati — Wakil Direktur Penunjang RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo

Kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN.

Jakarta (ANTARA) - PT TASPEN (Persero) mencatat peningkatan kepuasan peserta dengan skor 98,7 berdasarkan hasil Customer Satisfaction Index (CSI) 2025.

Skor ini menjadi capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir, sekaligus mempertahankan predikat “Sangat Puas”.

“Kepuasan peserta merupakan indikator penting untuk menilai keberhasilan transformasi layanan yang dilakukan TASPEN. Karena itu, setiap masukan dari peserta menjadi bahan evaluasi dan pengembangan layanan bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas dan menghadirkan inovasi yang relevan dengan kebutuhan peserta,” kata Corporate Secretary TASPEN Henra dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat.

Survei CSI TASPEN dari tahun ke tahun disebut menunjukkan peningkatan yang konsisten, tercermin sejak empat tahun terakhir pada tahun 2022 dengan skor 97,6 dan terus meningkat hingga skor 98,7 pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut dinilai menunjukkan adanya respons positif dari peserta terhadap pengalaman layanan dan peningkatan layanan TASPEN.

Dalam pelaksanaannya, survei CSI 2025 yang dilakukan oleh MarkPlus Inc, melibatkan ribuan responden dengan komposisi 83,4 persen pensiunan dan 16,6 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif. Survei dilaksanakan pada 14 Juli - 22 Agustus 2025 melalui metode survei online, wawancara telepon (Computer Assisted Telephone Interview/CATI), dan wawancara tatap muka (face-to-face interview).

Aspek-aspek yang dinilai meliputi program utama TASPEN (Pensiun, Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian), informasi produk, proses pengajuan klaim, fasilitas pendukung, layanan produk digital, waktu dan ketepatan pembayaran, serta kualitas pelayanan petugas.

Selain itu, kata Henra lagi, TASPEN secara aktif mengedukasi peserta melalui kampanye #TahanPastikanLaporkan sebagai upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan TASPEN.

Kampanye ini turut mendukung peningkatan kepercayaan dan kepuasan peserta terhadap layanan TASPEN.

“Pencapaian ini menjadi bukti nyata komitmen TASPEN dalam menjalankan prinsip 5T, yaitu Tepat Administrasi, Tepat Orang, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Tempa,” ujarnya pula.

Sebagai Center of Excellence pengelolaan jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara, kata dia, TASPEN terus memperkuat transformasi layanan melalui inovasi digital, peningkatan kualitas pelayanan, dan pengembangan ekosistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

Salah satu wujud transformasi tersebut adalah optimalisasi layanan digital melalui aplikasi Andal by Taspen yang hingga saat ini telah diunduh sebanyak 2,8 juta kali melalui App Store dan Play Store.

“Langkah tersebut sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” katanya lagi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Pada momen pertengahan tahun seperti saat ini, orang tua memiliki sejumlah pekerjaan rumah penting, mulai menghibur anak yang sedang libur sekolah, sampai mempersiapkan sekolah menyambut tahun ajaran baru.

Mengatur anggaran agar liburan keluarga tetap berkesan tanpa mengorbankan dana pendidikan anak membutuhkan strategi finansial yang cerdas. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) menyediakan fasilitas BRI Multiguna, yakni pembiayaan yang dirancang khusus bagi karyawan berpenghasilan tetap termasuk ASN, TNI, Polri, dan pegawai swasta, dengan sistem pembayaran gaji melalui payroll BRI.

Fasilitas ini dapat digunakan untuk membantu membiayai berbagai kebutuhan, yang mendesak maupun terencana.

Melalui BRI Multiguna, nasabah akan mendapatkan sejumlah benefit, seperti tenor panjang dan fleksibel hingga 15 tahun sehingga cicilan bulanan tetap ramah bagi kantong keluarga; proses yang cepat dan mudah, bahkan bisa cair dalam waktu 1 hari kerja setelah dokumen lengkap.

Kemudian, pengajuan pembiayaan tanpa jaminan aset berharga, hingga biaya yang ringan dan kehadiran berbagai promo.

Untuk dapat memanfaatkan fasilitas ini, ada beberapa kriteria yang wajib dipenuhi nasabah seperti berikut:

Jangan lupa juga untuk mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, seperti copy KTP dan NPWP, serta Surat Keputusan (SK) asli yang menegaskan status karyawan tetap atau dokumen lain yang dipersamakan.

Praktis Ajukan Pinjaman

BRI menyediakan fleksibilitas penuh untuk memilih metode pengajuan yang paling nyaman, antara lain:

BRI Multiguna Digital: pengajuan bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi BRImo, aplikasi Qita, atau dengan mengakses BRIGuna Digital. 

Kunjungan Langsung: datang langsung dan berkonsultasi dengan petugas di Kantor Cabang BRI terdekat dari rumah.Layanan Telemarketing: melalui penawaran resmi dari telemarketing BRI.

Dengan perencanaan finansial yang tepat, BRI melalui BRI Multiguna mendukung persiapan terbaik untuk pendidikan anak. Hubungi kantor cabang BRI terdekat atau akse aplikasi BRImo untuk informasi lebih mendetail, atau kunjungi bbri.id/brimultigunakarya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan platform belajar digital untuk aparatur sipil negara (ASN) bertajuk E-Learning.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan platform ini diharapkan dapat memperkuat integritas ASN secara luas, sistematis dan berkelanjutan.

"Ini outcome-nya kan untuk pelayanan publik gitu. Artinya tujuan daripada kegiatan ini adalah bagaimana supaya pelayanan publik berkaitan dengan birokrasi, berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para ASN," ujar Setyo dalam peluncuran e-Learning di Gedung LAN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Dia menambahkan, program ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola pelayanan publik agar jauh dari praktik penyimpangan yang ada.

Oleh sebab itu, lembaga anti-rasuah ini berharap agar ASN yang melaksanakan program ini tidak hanya mengejar sertifikat saja, namun materi pembelajaran e-learning bisa diimplementasikan saat menjalankan tugas pelayanan publik.

"Setidaknya kalau misalkan masing-masing, tidak hanya sekadar mengejar sertifikat dari para ASN ini, tapi yang penting adalah kemampuan dan keterampilan itu yang paling dibutuhkan. Kalau sudah terampil ya, sudah mampu, sudah paham semuanya," pungkasnya.

Di samping itu, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana menjelaskan secara teknis para ASN hanya perlu mengikuti enam jam pelajaran untuk menuntaskan belajar e-learning.

Keenam modul dirancang agar relevan dengan tugas dan tanggung jawab ASN sehari-hari. Misalnya, soal pemahaman pemahaman integritas, hingga pemahaman tentang gratifikasi, dan apa peran ASN sebagai agen perubahan.

"Untuk mencapai tujuan tersebut, program ini disusun dalam format pembelajaran digital interaktif dengan total beban belajarnya adalah 6 JP [6 jam pelajaran] yang terbagi ke dalam 6 modul utama," ujar Wawan.

Adapun, secara tahap awal kewajiban pembelajaran digital dari KPK ini bakal diterapkan di 10 Kementerian/Lembaga mulai dari Kementerian PANRB, ⁠Badan Kepegawaian Negara dan Lembaga Administrasi Negara.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi, Menteri Kehutanan, ⁠Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, serta Badan Karantina Indonesia.

Adapun, tiga pemerintah daerah yang wajib mengikuti e-learning seperti⁠Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, ⁠Pemerintah Kota Tangerang, dan Pemerintah Kabupaten Bandung.

"Kami berharap implementasi tahap pertama ini dapat menjadi model kolaborasi nasional dalam penguatan integritas ASN, memperluas jangkauan pembelajaran, serta menghasilkan praktik-praktik baik yang dapat direplikasi oleh instansi lainnya," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkap hasil koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) terkait wacana pemindahan Aparatur SIpil Negara (ASN) ke IKN.

Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, dalam perkembangan terbarunya, pihaknya telah memetakan sejumlah Kementerian/Lembaga (k/l) prioritas yang akan menghuni IKN tahap awal. Upaya tersebut sebagai implementasi regulasi Peraturan Presiden (Perpres) No. 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

"Kementerian dan lembaga prioritas itu jika mengacu Perpres 79/2025 sudah mulai tahun ini [dipindahkan]," ujar Basuki saat ditemui di KOmpleks Parlemen RI, Kamis (11/6/2026).

Basuki memerinci, sejauh ini terdapat 16 instansi sektor utama yang dinilai paling krusial untuk menunjang akselerasi pembangunan serta operasional di lapangan. Seluruh daftar rekomendasi tersebut kini telah berada di meja Kemenpan RB untuk dilakukan asesmen final.

Fokus pemindahan tahap awal ini tidak menyasar pada jajaran menteri kabinet secara langsung. Melainkan, OIKN memprioritaskan level birokrat teknis setingkat eselon I dari instansi terkait demi efektivitas kerja di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Basuki membocorkan, sejumlah k/l prioritas tersebut mencakup Kementerian Kehutanan untuk urusan pelepasan kawasan hutan, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) guna mengawal aspek pengadaan tanah.

Selain itu, terdapat pula Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Kementerian Perhubungan guna mendukung operasional bandara IKN.

“Jadi sudah dimasukkan ke PAN-RB untuk diakses, kalau di input dari kami sudah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto menetapkan pengembangan IKN Nusantara akan dijadikan sebagai Ibu Kota Politik Indonesia yang dibidik mulai beroperasi pada 2028.

Hal itu sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 yang telah diundangkan.

Dalam beleid itu, dia menyatakan bahwa guna mendukung IKN sebagai Ibu Kota Politik, Presiden Prabowo menetapkan bakal memindahkan 1.700 hingga 4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN.

JAKARTA - Pemilik PT Blueray Cargo John Field mengaku telah menyetorkan uang Rp91 miliar ke sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Di antaranya, Rp30 miliar diserahkan ke ASN Bea Cukai Ahmad Dedi alias Dedi Congor.

Hal itu sebagaimana ia sampaikan dalam sidang kasus dugaan suap importasi barang saat dirinya diperiksa sebagai terdakwa atas kasus tersebut pada Jumat (12/6/2026). Awalnya, pengacara John Field mengungkapkan terdapat selisih jumlah setoran kliennya. Dalam penyidikan terungkap Rp91 miliar sedangkan di dakwaan Rp61 miliar.

"Bisa Bapak jelaskan Rp91 (miliar) kurang Rp61 (miliar) berarti ada Rp30 M lagi, Pak, betul ya. Bisa Bapak jelaskan tentang yang Rp30 M ini pemberian kepada siapa, besarannya berapa setiap bulan, dan bagaimana ceritanya? Bapak jelaskan aja dari awal ini," tanya pengacara di ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta.



"Yang Rp30 (miliar) itu setiap bulan saya bantu Rp5 M, Rp5 M itu ke Pak Dedi yang saya tahu dia itu di salah satu, saya nggak tahu itu dia Bea Cukai ya, saya tahunya dia di itu BIN ya," jawab John.

"Ini Ahmad Dedi ya?" tanya pengacara memastikan.

"Iya, Ahmad Dedi ya," jawab John.

Dedi Congor sempat mencuri perhatian publik seusai pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK. Sebab, ia memilih lari tunggang langgang untuk menghindari awak media.

John menjelaskan, penyerahan uang tersebut tidak langsung kepada Dedi. Melainkan melalui stafnya yang bernama Alex. Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa pemilik PT Blueray Cargo, John Field bersama dua anak buahnya menyuap pejabat Direktorat Jenderal Bea Cukai sebesar Rp63 miliar (63.146.939.000) tekait importasi barang.

Dalam sidang pembacaan surat dakwaan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (6/5/2026), JPU merincikan pemberian uang dari pihak Blueray kepada pejabat Bea Cukai.

Penyerahan uang tersebut terjadi pada periode Juli 2025 hingga Januari 2026 yang terbagi berupa uang senilai Rp61.301.939.000 dalam bentuk SGD dan fasilitas hiburan serta barang mewah Rp1.845.000.000.

Suap tersebut dinikmati Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI (September 2024 s.d. Januari 2026), Sisprian Subiaksono selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasubdit Intel P2 DJBC), dan Orlando Hamonangan selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kasi Intel DJBC).

Masa pensiun kini tak lagi sebagai waktu istirahat setelah kerja bertahun-tahun, melainkan menjadi kesempatan menjalani aktivitas baru yang lebih fleksibel dan sesuai minat pribadi.

Tetapi, masih banyak pensiunan yang bingung menghadapi berbagai tantangan setelah pensiun, mulai dari penghasilan rutin yang berkurang, peningkatan kebutuhan kesehatan, hingga keinginan untuk tetap produktif tanpa memiliki dukungan finansial yang memadai.

Dengan perencanaan yang tepat, masa pensiun produktif dapat menjadi fase yang menyenangkan dan penuh peluang.Untuk itu, penting bagi para pensiunan untuk memiliki perencanaan keuangan yang dapat membantu mewujudkan berbagai rencana di masa depan.

Beberapa langkah untuk menjaga kualitas hidup di usia pensiun agar tetap optimal menjalani kegiatan sehari-hari:

Jaga Kesehatan dan Kebugaran

Kesehatan merupakan modal utama untuk tetap aktif di masa pensiun. Karena itu, penting untuk rutin berolahraga, menjaga pola makan seimbang, dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala.

Selain itu, penggunaan peralatan penunjang gaya hidup sehat juga dapat membantu menjaga kebugaran sehingga aktivitas sehari-hari dapat dilakukan dengan lebih nyaman.

Tetap Aktif Bersosialisasi

Bergabung dengan komunitas atau kegiatan sosial dapat menjadi cara untuk menjaga semangat dan memperluas jaringan pertemanan. Interaksi sosial yang positif juga membantu menjaga kesehatan mental dan meningkatkan kualitas hidup.

Kelola Keuangan dengan Bijak

Salah satu kunci utama menikmati masa pensiun adalah memiliki kondisi keuangan yang terencana. Dengan pengelolaan yang baik, berbagai kebutuhan seperti kesehatan, renovasi rumah, hingga modal usaha dapat dipersiapkan secara lebih matang.

BRI Multiguna Purna, Solusi Keuangan untuk Pensiunan

Untuk membantu mengelola finansial, BRI menghadirkan BRI Multiguna Purna bagi pensiunan ASN, BUMN, swasta, orang-orang yang memasuki usia 55 tahun ke atas, serta individu yang tetap aktif dan mandiri setelah pensiun agar rencana masa tua tetap dapat.

Sebagai salah satu pilihan kredit pensiunan, BRI Multiguna Purna memiliki banyak fungsi, mulai dari pembelian peralatan penunjang gaya hidup sehat, kebutuhan kesehatan, pengembangan usaha setelah pensiun, renovasi rumah, hingga kebutuhan produktif lainnya.

Dukungan pembiayaan yang tepat diyakini dapat membantu pensiunan menjalankan berbagai aktivitas dengan lebih leluasa. Hal ini menjadikan masa pensiun sebagai kesempatan untuk terus berkembang, dan menikmati hidup dengan maksimal.

Melalui BRI Multiguna Purna, para pensiunan memiliki akses terhadap solusi keuangan yang dapat membantu menjaga kualitas hidup, serta mendukung berbagai rencana yang ingin diwujudkan.

Perencanaan yang tepat dan dukungan finansial yang sesuai kebutuhan, menikmati masa pensiun yang aktif, nyaman, dan produktif menjadi lebih mudah untuk diwujudkan.

Dapatkan informasi lebih lanjut tentang BRI Multiguna Purna melalui kantor cabang BRI terdekat atau situs resmi BRI.

Bisnis.com, PURWOKERTO - PT TASPEN (Persero) bersama Komisi Informasi Pusat (KIP) menyelenggarakan Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik di Kantor Cabang TASPEN Purwokerto pada 4 Juni 2026. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP) dan 25 peserta pensiunan. Sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak atas informasi publik, mekanisme memperoleh informasi yang benar dan tepercaya, serta pentingnya literasi informasi dalam menghadapi hoaks dan disinformasi.

Kegiatan tersebut menghadirkan Komisioner Bidang Sosialisasi, Edukasi dan Komunikasi Publik Komisi Informasi Pusat, Samrotunnajah Ismail, Branch Manager TASPEN Purwokerto, Yanuar Faqih Hidayat, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) TASPEN sekaligus Corporate Communication and Media Relations TASPEN, Rizky Bachrudin.

Corporate SecretaryTASPEN, Henra,mengatakan, “Keterbukaan informasi memiliki peran penting dalam membantu peserta memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait program dan layanan TASPEN. Melalui kolaborasi dengan Komisi Informasi Pusat, TASPEN terus berupaya meningkatkan pemahaman peserta mengenai hak atas informasi publik sekaligus memastikan kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat terkait program serta layanan yang mereka terima. Kami berharap peserta dapat mengetahui sumber informasi yang tepat sehingga dapat mengakses layanan dan manfaat program dengan lebih mudah.”

Dalam kegiatan ini, peserta mendapatkan edukasi mengenai hak masyarakat atas informasi publik, mekanisme permohonan informasi, pemanfaatan kanal layanan informasi yang tersedia di TASPEN, serta pentingnya verifikasi informasi untuk menghindari hoaks dan disinformasi. Komisi Informasi Pusat turut memberikan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik sebagai instrumen untuk mewujudkan tata kelola pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

TASPEN secara konsisten mengimplementasikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik melalui penyediaan layanan informasi yang terbuka dan mudah diakses oleh peserta maupun masyarakat. Berbagai informasi mengenai program dan layanan TASPEN dapat diperoleh melalui kanal resmi TASPEN, antara lain Website TASPEN, Website PPID TASPEN, media sosial resmi TASPEN, aplikasi Andal by Taspen, serta layanan yang tersedia di seluruh 57 Kantor Cabang TASPEN di Indonesia. Pada tahun 2025, TASPEN kembali memperoleh predikat Badan Publik Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan skor 98,61. Predikat ini menjadi pencapaian keenam yang diraih TASPEN sejak 2019.

Kegiatan ini sejalan dengan peran TASPEN sebagai Center of Excellence dalam pengelolaan jaminan sosial ASN dan Pejabat Negara yang tidak hanya berfokus pada penyediaan manfaat program, tetapi juga memastikan peserta memperoleh akses informasi yang transparan dan mudah dipahami. Upaya tersebut sekaligus mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga manfaat program negara dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh peserta TASPEN.

“Melalui keterbukaan informasi yang semakin baik, kami ingin memastikan setiap peserta dapat memahami hak, manfaat, dan layanan yang tersedia sehingga mereka dapat menjalani masa pensiun dengan lebih tenang, aman, dan sejahtera,” tutup Henra.