REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini bahkan telah menyentuh level psikologis baru di Rp 17.600 per dolar AS tentu menjadi perhatian bagi dunia usaha. Ia menilai perlunya respons secara serius dan terkoordinasi karena secara paralel rupiah terus menciptakan level baru all-time low.

"Namun perlu dipahami tekanan ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari dinamika global yang lebih luas," ujar Shinta dalam keterangan yang diterima Republika di Jakarta, Senin (18/5/2026).

Dia menyampaikan kenaikan yield US Treasury yang dipicu oleh kebutuhan pembiayaan fiskal Amerika Serikat, termasuk eskalasi konflik geopolitik, telah mendorong terjadinya global capital reallocation menuju aset dolar AS. Shinta mengatakan kondisi ini berdampak pada hampir seluruh negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui tekanan nilai tukar dan meningkatnya capital outflow.

"Dalam konteks ini juga perlu dilihat bahwa tekanan yang terjadi bukan bersifat sementara, tetapi berpotensi berlanjut selama faktor global masih belum mereda," lanjut Shinta.

Bagi dunia usaha, sambung dia, situasi ini dipandang sebagai external shock yang memperkuat tekanan pada struktur biaya dan arus kas perusahaan. Shinta menyebut pelemahan rupiah secara langsung meningkatkan biaya impor, khususnya karena struktur industri nasional masih sangat bergantung pada bahan baku dari luar negeri.

"Saat ini, sekitar 70 persen bahan baku manufaktur berasal dari impor, dengan kontribusi bahan baku mencapai sekitar 55 persen dalam struktur biaya produksi," sambung Shinta.

Dengan demikian, lanjut Shinta, setiap depresiasi rupiah akan langsung tercermin dalam peningkatan biaya input dalam rupiah. Dalam konteks ini, beban impor bahan baku memang terdampak secara relatif cepat, meskipun tingkat pass-through ke harga akhir bervariasi tergantung sektor dan kondisi permintaan.

Shinta memaparkan sektor yang paling rentan adalah industri dengan ketergantungan impor tinggi seperti petrokimia, plastik, makanan dan minuman, farmasi, serta manufaktur berbasis energi. Sebagai contoh, kenaikan harga nafta yang merupakan bahan baku utama industri plastik telah meningkat signifikan dan mendorong kenaikan harga resin hingga puluhan persen, yang kemudian berdampak berantai pada industri kemasan dan sektor hilir lainnya.

"Ini menunjukkan adanya cost-push inflation pressure yang tidak hanya terbatas pada satu sektor, tetapi memiliki efek transmisi yang luas ke seluruh rantai pasok," ungkap Shinta.

Di sisi lain, tekanan juga dirasakan dari aspek keuangan korporasi. Dia mengatakan penguatan dolar AS meningkatkan beban kewajiban dalam valuta asing, baik dari sisi pembayaran bunga maupun pokok utang.

"Hal ini berdampak pada cash flow management dan meningkatkan profil risiko perusahaan," lanjutnya.

Dalam kondisi daya beli yang belum sepenuhnya pulih, Shinta mengatakan ruang untuk melakukan penyesuaian harga juga terbatas sehingga sebagian tekanan biaya harus diserap oleh pelaku usaha. Hal tersebut kemudian menekan margin dan mempengaruhi keputusan ekspansi maupun penyerapan tenaga kerja.

"Menyikapi kondisi ini, dunia usaha pada dasarnya melakukan penyesuaian strategi ke arah yang lebih prudent dan risk-adjusted," ucap Shinta.

Shinta menyampaikan pendekatan yang saat ini banyak diambil adalah selective growth, di mana ekspansi tetap dilakukan tetapi secara lebih selektif dengan mempertimbangkan visibilitas permintaan, efisiensi biaya, serta kepastian return on investment. Sementara itu, investasi yang bersifat lebih spekulatif atau sangat bergantung pada kondisi eksternal cenderung ditunda.

Dari sisi antisipasi, sambung dia, perusahaan juga memperkuat strategi manajemen risiko secara lebih komprehensif. Shinta mendorong penggunaan instrumen lindung nilai atau hedging terhadap fluktuasi nilai tukar semakin ditingkatkan, disertai dengan penataan struktur utang agar lebih seimbang antara rupiah dan valuta asing. Di sisi operasional, lanjutnya, fokus diarahkan pada efisiensi melalui rasionalisasi capex, optimalisasi working capital, serta peningkatan produktivitas.

"Selain itu, diversifikasi pemasok dan upaya substitusi impor mulai dilakukan, meskipun kami melihat kemampuan substitusi domestik saat ini masih terbatas di banyak sektor," sambungnya.

Dengan kata lain, ucap dia, ruang adaptasi tetap ada, namun tidak sepenuhnya mampu mengimbangi besarnya tekanan eksternal yang terjadi saat ini. Shinta menyebut tekanan eksternal masih cukup kuat dan ruang pelonggaran kebijakan relatif terbatas ke depan sehingga sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil menjadi sangat krusial.

"Dunia usaha pada prinsipnya tetap berkomitmen untuk menjaga resiliensi, sekaligus menangkap peluang secara selektif. Dengan pendekatan yang terukur dan kolaborasi kebijakan yang kuat, kami meyakini stabilitas dapat tetap terjaga dan aktivitas ekonomi dapat terus berjalan secara berkelanjutan di tengah dinamika global yang masih penuh ketidakpastian," kata Shinta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61 persen pada kuartal I-2026 menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat, namun dampaknya belum sepenuhnya dirasakan oleh pelaku usaha di tingkat riil.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan, pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi untuk kuartal pertama sejak 2013 dan menjadi capaian kuartalan tertinggi dalam 14 kuartal terakhir.

“Ini menunjukkan secara headline growth ekonomi Indonesia masih cukup resilien, terutama ditopang oleh permintaan domestik,” ujarnya dalam keterangan pada Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh konsumsi pemerintah yang melonjak 21,81 persen secara tahunan, terutama akibat realisasi belanja pegawai seperti pembayaran THR.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 54 persen terhadap PDB tumbuh 5,52 persen berkat faktor musiman seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadhan, dan Idulfitri.

Investasi atau pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga tumbuh 5,96 persen, dengan realisasi investasi meningkat 7,2 persen secara tahunan.

Namun demikian, Shinta menyoroti bahwa transmisi pertumbuhan tersebut ke aktivitas bisnis belum merata.

Secara kuartalan, ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar 0,77 persen sementara sektor manufaktur terkontraksi lebih dalam sebesar 1,01 persen.

Di saat yang sama, pelemahan nilai tukar rupiah menjadi tekanan tambahan bagi dunia usaha.

“Dunia usaha menghadapi situasi asymmetric impact of growth, di mana pertumbuhan tetap terjadi tetapi manfaatnya belum terdistribusi merata, sementara tekanan biaya meningkat,” kata dia.

Ia menjelaskan, pelemahan rupiah dari kisaran Rp 16.800 per dollar AS di awal tahun hingga sekitar Rp 17.400 saat ini telah meningkatkan biaya produksi, terutama bagi industri yang bergantung pada bahan baku impor.

Kondisi ini menyebabkan margin usaha tertekan dan membatasi ekspansi.

Dari sisi sektoral, Apindo mencatat sektor berbasis konsumsi domestik menjadi pihak yang paling diuntungkan dari pertumbuhan ini.

Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 13,14 persen, transportasi dan pergudangan 8,04 persen, jasa kesehatan 7,62 persen serta perdagangan besar dan eceran 6,26 persen, didorong oleh meningkatnya mobilitas dan konsumsi masyarakat.

Sebaliknya, sektor manufaktur yang menjadi tulang punggung industri nasional menunjukkan kinerja yang lebih lemah.

Secara tahunan, sektor ini hanya tumbuh 5,04 persen atau di bawah rata-rata nasional, bahkan terkontraksi secara kuartalan.

Sejumlah subsektor mengalami tekanan signifikan, termasuk industri karet dan plastik yang terkontraksi 9,01 persen, alat angkutan 5,02 persen, pengolahan tembakau 4,05 persen, serta industri kayu.

Khusus industri plastik, tekanan biaya disebut sangat berat akibat lonjakan harga bahan baku.

Harga naphtha naik lebih dari 90 persen sejak awal tahun, yang mendorong kenaikan harga bahan baku plastik hingga sekitar 80 persen, bahkan menyebabkan harga produk tertentu melonjak hingga dua kali lipat.

Meski demikian, terdapat juga subsektor manufaktur yang tumbuh tinggi, seperti industri mesin dan perlengkapan serta industri barang logam dan elektronik, yang mencerminkan pemulihan yang tidak merata di dalam sektor tersebut.

Lebih lanjut, Apindo menilai kombinasi pertumbuhan ekonomi yang kuat dan pelemahan rupiah mencerminkan kondisi ekonomi yang ditopang fundamental domestik, namun menghadapi tekanan eksternal yang signifikan.

Faktor global seperti ketegangan geopolitik, kenaikan harga energi, dan dinamika pasar keuangan internasional menjadi sumber tekanan terhadap stabilitas nilai tukar.

“Ini bisa dikategorikan sebagai externally driven pressure on an otherwise resilient economy,” ujar Shinta.

Menurut dia, ke depan pemerintah perlu menjaga momentum pertumbuhan dengan memperkuat stabilitas nilai tukar, mengendalikan inflasi, serta meningkatkan daya saing industri nasional, khususnya sektor manufaktur dan industri padat karya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, menyebut terdapat tanda-tanda gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam tiga bulan ke depan.

Said mengatakan, penelitian Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkap, 65 persen perusahaan tidak akan merekrut karyawan baru dalam waktu dekat dan 50 persen perusahaan tidak akan melakukan ekspansi dalam 5 tahun kedepan.

“Itu menunjukkan tanda-tanda PHK akan terjadi tiga bulan ke depan,” kata Said dalam konferensi pers virtual, Jumat (17/4/2026).

KOMPAS.com/HANIFAH SALSABILA Presiden Partai Buruh Said Iqbal ditemui di demo buruh di depan Kantor Kemnaker, Jakarta Selatan pada Rabu (4/3/2026).

Menurut Said, kondisi itu timbul akibat perusahaan-perusahaan tanah air tertekan biaya bahan baku dan bahan bakar minyak (BBM) industri yang mahal imbas perang di Asia Barat.

Akibatnya, biaya produksi naik, membuat perusahaan tertekan hingga berencana mengurangi jumlah karyawan.

Said memandang, temuan Apindo bahwa 65 persen perusahaan tidak merekrut karyawan baru menunjukkan perusahaan tersebut hanya mengandalkan pekerja lama.

Tidak adanya pekerjaan tambahan dan diperparah dengan kenaikan ongkos produksi bakal berdampak ke karyawan kontrak.

“Itu kan berarti karyawan kontrak dipecat,” ujar Said.

Sebanyak 35 persen perusahaan yang akan merekrut karyawan baru menurutnya hanya terjadi pada sektor industri high-tech seperti teknologi dan informasi (IT) serta telekomunikasi.

Perusahaan-perusahaan tersebut tidak bergantung pada bahan baku impor dalam menjalankan roda bisnisnya.

FREEPIK/PCH.VECTOR Ilustrasi pemutusan hubungan kerja (PHK).

“Industri-industri high-tech seperti industri IT, telekomunikasi mungkin dia akan melakukan perekrutan karyawan baru dalam jumlah yang terbatas,” tutur Said.

Sementara, temuan bahwa 50 perusahaan tidak akan ekspansi menunjukkan pelaku usaha memilih menahan modal mereka.

Investor cenderung memilih tidak mengembangkan bisnisnya karena perang di Asia Barat memicu ketidakpastian harga BBM industri dan bahan baku impor.

“Investor itu tidak akan melakukan pengembangan karena apa? Faktor perang,” ucap Said.

Saat ini, kata Said, pihaknya sudah menerima informasi dari anggota serikat buruh terkait potensi PHK 9.000 pekerja di 10 perusahaan.

Informasi itu merupakan hasil diskusi para serikat pekerja dengan pihak manajemen perusahaan.

Sejumlah perusahaan yang bakal melakukan PHK terutama terkait garmen dan plastik.

Kedua sektor ini terdampak kenaikan bahan baku dan energi.

“Saya belum bisa menyebut nama perusahaannya karena teman-teman di tingkat pabrik meminta jangan disebut dulu karena kan belum terjadi PHK,” ujar Said.

“Ini akan terlihat di tiga bulan ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mempertanyakan isu PHK yang dihembuskan KSPI.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemenaker Indah Anggoro Putri, mengatakan pihaknya sudah berdialog dengan para mitra dan membuka kanal pengaduan sebagai bentuk mitigasi dampak perang.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto sudah menetapkan kebijakan yang baik dengan tidak menaikkan harga BBM subsidi maupun non subsidi.

“Itu mau PHK itu datanya dari mana? Hasil proyeksinya dari mana? Karena kalau kita bicara 2-3 bulan lagi akan terjadi maka mana datanya? Proyeksinya mana?” ujar Indah di DPR RI, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo), dan Gabungan Perusahaan Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) merasa sangat dirugikan dengan kebijakan yang melarang truk sumbu 3 atau lebih beroperasi selama 17 hari saat momen Lebaran 2026. Para pengusaha ini beralasan kebijakan tersebut sangat berdampak terhadap operasional industri.

Wakil Ketua Perhubungan dan Logistik Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Adrianto Djokosoetono, mengatakan tidak semua industri berhenti beroperasi saat momen Lebaran. Dia mencontohkan perusahaan ekspor-impor dan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tetap beroperasi saat Lebaran.

“Ini sebuah persepsi yang salah yang harus dihilangkan. Seharusnya pemerintah memberikan pengecualian terhadap industri-industri yang masih tetap beroperasi saat Lebaran nanti. Apalagi para pelaku usaha itu sudah menyampaikan ke pemerintah apa alasannya mereka menolak kebijakan ini,” ujar pria yang sering disapa Andre ini dalam keterangannya, Selasa (24/2/2026).

Andre berharap pemerintah tidak hanya melihat dari segmen pemudik saja, melainkan juga segmen ekonomi. Menurutnya kebijakan pelarangan itu jelas akan menimbulkan penundaan produksi karena kekurangan bahan baku, maupun distribusi barang jadi dari pabrik.

“Kemudian juga termasuk keluarnya ongkos-ongkos tambahan yang akhirnya membuat industri kita ini menjadi tidak berdaya saing,” katanya.

Dia berharap pemerintah mengkaji kembali kebijakan yang menekan para pelaku usaha seperti pelarangan operasional truk sumbu 3 pada setiap momen libur keagamaan, salah satunya saat Lebaran 2026. “Intinya, apa pun hambatan yang memberikan dampak terhadap kelancaran distribusi barang, baik berupa bahan baku maupun barang jadi, para pelaku usaha tidak menghendakinya,” ujar Andre.

Dia juga melihat persoalan pelarangan truk sumbu 3 atau lebih saat momen libur keagamaan ini sebagai masalah klasik yang setiap tahun selalu muncul. “Seharusnya pemerintah sudah bisa menyelesaikan apa yang menjadi keluhan para pelaku usaha terkait kebijakan tersebut dan tidak jalan di tempat seperti yang terjadi hingga sekarang,” ucapnya.

Ketua Umum Gapmmi, Adhi Lukman, juga menyampaikan keberatan yang sama terhadap kebijakan pelarangan truk sumbu 3 atau lebih saat Lebaran nanti. Menurutnya, tidak mudah bagi perusahaan makanan dan minuman untuk menyediakan gudang penyimpanan.

“Kami sudah mengantisipasi pengiriman ke semua daerah sedini mungkin. Namun tidak semua bisa terpenuhi mengingat kapasitas penyimpanan dan kebutuhan konsumen yang tinggi setiap hari,” tuturnya.

Dia mencontohkan AMDK, yang kapasitas toko dan distributornya terbatas sementara kebutuhan konsumen tinggi setiap hari. Selain itu, ada beberapa produk yang masa simpan atau kedaluwarsanya pendek seperti roti dan lain-lain. Menurutnya, untuk produk-produk seperti ini perlu dispensasi atau pengecualian seperti halnya sembako.

“Jadi kami bersama asosiasi lain sedang mempertimbangkan untuk menyampaikan keberatan ke kementerian terkait,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengungkapkan sejumlah pesan penting Presiden Prabowo Subianto kepada para pengusaha. Hal itu disampaikan Prabowo saat mengundang perwakilan pengusaha yang tergabung dalam Apindo di kediaman pribadi Presiden di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (9/2/2026).

“Banyak sekali, sekitar tiga jam, prinsipnya bagus. Saya sangat mengapresiasi Presiden mengundang kami untuk berkomunikasi,” ujar Shinta usai menghadiri acara China Conference: Southeast Asia (CCSEA) 2026 SCMP bersama Danantara Indonesia dan Kadin Indonesia di The St Regis Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Shinta menyampaikan Prabowo menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Menurut Shinta, hal tersebut selaras dengan posisi Apindo yang bergerak di sektor riil dalam menopang target pertumbuhan ekonomi pemerintah.

“Kami mendengarkan beliau, tetapi kami juga dapat memberikan masukan. Ini adalah kesempatan luar biasa,” ucap Shinta.

Shinta mengatakan Prabowo banyak mendengarkan masukan dari anggota Apindo terkait persoalan yang terjadi di lapangan. Ia menyebut Prabowo juga telah mengetahui berbagai permasalahan regulasi yang menghambat ruang gerak para pengusaha.

“Ini lebih ke eksekusi dan pelaksanaan karena kita sudah tahu hambatan di regulasi. Kita juga sudah menyampaikan hal-hal apa yang menjadi kunci agar ini terealisasi,” ungkap dia.

Prabowo, lanjut Shinta, juga mengingatkan pentingnya konsep Indonesia Incorporated. Menurutnya, pemerintah berkomitmen untuk terus menggandeng dunia usaha dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi.

“Selalu diingatkan soal Indonesia Incorporated karena PR kita adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja dan bagaimana kita dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang telah ditargetkan oleh pemerintah,” kata Shinta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengusulkan penetapan indeks alfa (α) dalam Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 dilakukan secara bijaksana dan selaras dengan kondisi ekonomi daerah, tingkat produktivitas, serta kapasitas usaha tiap sektor.

“Kebijakan yang adaptif ini diperlukan agar keberlanjutan usaha dan serapan tenaga kerja tetap terjaga,” ujar Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Darwoto dalam Economic and Labour Insight di Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Ia menjelaskan alfa merupakan indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Karena pertumbuhan ekonomi juga ditopang investasi, teknologi, dan total factor productivity (TFP), maka besaran alfa dinilai harus ditetapkan secara proporsional.

Oleh sebab itu, Apindo mengusulkan variabel alfa dalam penetapan UMP 2026 tidak diterapkan seragam di seluruh daerah. Penghitungan idealnya mempertimbangkan rasio upah minimum terhadap Kebutuhan Hidup Layak (KHL), terutama ketika rasio tersebut berada di atas atau di bawah rata-rata nasional.

Pendekatan berbasis data tersebut, menurut Darwoto, akan menghasilkan kebijakan upah yang lebih objektif dan adil. Dunia usaha meyakini pemerintah akan mempertimbangkan aspek-aspek itu secara arif agar tercapai keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Darwoto menambahkan, nilai alfa yang proporsional penting bagi stabilitas dan daya saing industri, termasuk sektor padat karya yang sangat sensitif terhadap kenaikan biaya tenaga kerja. Ia menegaskan perlunya indikator ekonomi dan produktivitas sebagai variabel utama dalam menentukan alfa, sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023.

“Dengan mengintegrasikan indikator ekonomi ke dalam formula pengupahan, kebijakan yang dihasilkan akan lebih objektif, terukur, dan berkelanjutan dalam jangka panjang,” ujarnya.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani menyatakan dunia usaha mendukung penggunaan formula pengupahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, yang telah diperkuat putusan MK.

Ia menegaskan kebijakan pengupahan memiliki pengaruh langsung terhadap keberlanjutan investasi dan perluasan kesempatan kerja. “Formula UMP 2026 dan nilai alfa yang akan ditetapkan pemerintah harus mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlanjutan industri,” kata Shinta.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyampaikan tengah menyusun konsep pengupahan UMP 2026. Nilainya tidak akan satu angka seperti tahun lalu dan tidak diumumkan pada 21 November sesuai amanat PP 36/2021. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan konsep tersebut disusun dengan menindaklanjuti Putusan MK Nomor 168 Tahun 2023, termasuk mempertimbangkan KHL.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menyampaikan bahwa penetapan UMP tahun depan tetap menggunakan variabel yang sama, namun indeks alfa ditingkatkan. Saat ini alfa berada di kisaran 0,1 hingga 0,3 poin.

“Variabel-variabel dalam rumus sama. Hanya saja, sekali lagi, kata MK, alfanya harus ada adjustment sedikit. Adjustment-nya adalah pemerintah harus mempertimbangkan kebutuhan hidup layak,” ujarnya.