JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Anggoro Eko Cahyo, mengungkapkan pihaknya telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik (free float) menjadi 15 persen.

Namun, keputusan akhir mengenai skema yang akan ditempuh berada di tangan pemegang saham mayoritas, yakni Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia).

Saat ini, jumlah free float emiten berkode BRIS ini baru di kisaran 9,33 persen, jauh dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Bursa Efek Indonesia (BEI), yakni 15 persen.

Adapun, otomatis bursa menargetkan 75 persen emiten di pasar modal sudah memenuhi ketentuan free float minimum 15 persen pada tahun pertama implementasi aturan baru tersebut.

Target ini menjadi tonggak awal dalam skema penahapan hingga tiga tahun ke depan untuk memperkuat struktur dan likuiditas pasar.

Berdasarkan data pemegang saham BRIS per 17 Juni 2026, struktur kepemilikan saham masih didominasi oleh bank-bank BUMN.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menjadi pemegang saham terbesar dengan kepemilikan 23,74 miliar saham atau setara 51,47 persen.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) menguasai 10,72 miliar saham atau 23,24 persen, sedangkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) memiliki 7,09 miliar saham atau 15,38 persen.

Selain tiga bank BUMN, terdapat Employees Provident Fund Board yang menguasai 531,88 juta saham atau sekitar 1,15 persen.

Dengan komposisi kepemilikan tersebut, sekitar 90 persen saham BRIS masih dikuasai oleh para pemegang saham utama, sehingga ruang untuk meningkatkan porsi saham beredar di publik menjadi 15 persen akan bergantung pada keputusan para pemegang saham pengendali.

Anggoro menyebut keputusan terkait peningkatan porsi free float menjadi kewenangan Danantara.

Manajemen BSI hanya menyiapkan berbagai alternatif dan akan mengikuti keputusan yang nantinya ditetapkan oleh pemegang saham.

Perseroan telah membahas sejumlah opsi untuk meningkatkan free float. Namun, ia belum dapat mengungkapkan skema yang akan dipilih karena keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan pemegang saham.

Adapun peran manajemen BSI lebih difokuskan pada pelaksanaan atau eksekusi kebijakan setelah keputusan tersebut ditetapkan.

“Ya tentu kita bisa dengan Danantara, itu kan call-nya ada di pemegang saham kan. Kita lebih kepada mengikuti saja pengembangan saham mau pakai opsi yang mana. Tetapi kita tentu saja sudah membahas beberapa opsi. Tetapi itu kan pemegang saham lah yang punya call. Kita kan lebih pada ya sama eksekusinya saja,” ujar Anggoro saat ditemui di Kantor Pusat BSI, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2926).

BSI menargetkan pemenuhan ketentuan free float sebesar 15 persen dapat diselesaikan paling lambat pada tahun depan.

Meski demikian, perseroan akan mengupayakan target itu dapat dicapai lebih cepat dengan berusaha melampaui ambang batas 15 persen pada tahun ini.

Ia optimistis target tersebut dapat direalisasikan mengingat pemegang saham pengendali BSI berasal dari bank-bank BUMN, yakni Mandiri, BBNI, dan BBRI.

Menurut Anggoro, kesamaan kepemilikan tersebut akan mempermudah proses koordinasi dalam menentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan bursa.

“Free float itu juga kan kita seharusnya selesai sampai dengan tahun depan ya, karena itu yang ditargetkan. Jadi ya dalam tahun ini kita akan best effort untuk bisa melewati yang threshold, 15 persen ya, ya Insyaallah, karena bank-bank pengendali kita kan BNI, BRI, Mandiri kan juga sama kan. Jadi koordinasi akan juga gak sulit,” paparnya.

Sebagai informasi, dalam implementasi free float minimum 15 persen, otoritas bursa tidak menerapkan kebijakan secara sekaligus, melainkan melalui tahapan yang terukur selama tiga tahun.

Pada tahun pertama, regulator akan menetapkan target capaian awal, baik dari sisi jumlah emiten yang berhasil memenuhi ketentuan maupun dari sisi kontribusinya terhadap total kapitalisasi pasar (market cap). Di fase awal juga, Self Regulatory Organization (SRO) memetakan berapa emiten yang memiliki kesiapan struktur kepemilikan dan strategi korporasi untuk meningkatkan porsi saham publiknya.

Bersamaan dengan itu, regulator juga mengukur daya serap pasar, yakni kemampuan investor dan pelaku industri menyerap tambahan saham beredar tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap harga maupun stabilitas perdagangan.

Dari pengukuran itu, akan ditetapkan target kuantitatif, misalnya berapa tambahan jumlah emiten yang mencapai ambang 15 persen, serta berapa persentase kapitalisasi pasar yang telah memenuhi batas minimum tersebut pada akhir tahun pertama.

Setelah periode tiga tahun berjalan, OJK menyiapkan mekanisme exit policy. Kebijakan ini akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing emiten dan kondisi daya serap pasar secara keseluruhan.

Artinya, apabila terdapat perusahaan yang secara objektif tidak memungkinkan memenuhi ketentuan free float 15 persen dalam jangka waktu yang ditetapkan, regulator akan melakukan evaluasi dan memberikan opsi sesuai ketentuan yang berlaku.

KOMPAS.com – Harga minyak dunia melemah pada perdagangan Rabu (1/7/2026) waktu setempat atau Kamis (2/7/2026) pagi, setelah Amerika Serikat (AS) dan Iran menyelesaikan putaran perundingan tidak langsung di Doha, Qatar.

Pasar menilai negosiasi AS dan Iran tersebut membuka peluang meredanya ketegangan geopolitik yang sempat memicu kekhawatiran terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah.

Dikutip dari CNBC, Kamis (2/7/2026), harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) turun 1,15 persen menjadi 67,79 dollar AS per barrel.

Sementara itu, harga minyak mentah acuan global Brent melemah 0,85 persen ke level 70,96 dollar AS per barrel.

Penurunan harga minyak juga dipicu pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump yang menyebut pembicaraan dengan Iran menunjukkan perkembangan positif.

"Proses denuklirisasi Iran berjalan dengan baik. Mereka telah mengadakan pertemuan yang sangat baik dan kita lihat bagaimana hasilnya nanti," kata Trump kepada wartawan.

Negosiasi berlangsung melalui mediator Qatar

Perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran dimulai di Doha pada Selasa (30/6/2026).

Delegasi Amerika Serikat yang dipimpin utusan khusus Steve Witkoff menggelar pembicaraan melalui mediator Qatar tanpa bertemu langsung dengan pejabat Iran.

Upaya diplomatik tersebut dilakukan setelah ketegangan kedua negara kembali meningkat pada akhir pekan lalu.

Eskalasi itu sempat mengancam keberlangsungan gencatan senjata selama 60 hari yang telah disepakati sebelumnya.

Dalam perkembangan terbaru, Iran dilaporkan menyerang dua kapal komersial. Serangan tersebut kemudian dibalas Amerika Serikat dengan serangan terhadap sejumlah sasaran di wilayah Iran.

Kekhawatiran pasokan minyak mulai mereda

Pelaku pasar kini mulai memperhitungkan kemungkinan meredanya ketegangan apabila proses negosiasi terus menunjukkan kemajuan.

Harapan tersebut mengurangi kekhawatiran terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari Timur Tengah, kawasan yang selama ini menjadi salah satu sumber utama produksi minyak dunia.

Meredanya risiko terhadap rantai pasok energi turut menekan harga minyak di pasar internasional.

Meski demikian, investor masih akan mencermati perkembangan pembicaraan antara Washington dan Teheran dalam beberapa waktu ke depan.

Hasil negosiasi tersebut dinilai akan menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga minyak global serta stabilitas pasokan energi dari kawasan Timur Tengah.

KOMPAS.com – Arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz kembali meningkat hingga melampaui 10 juta barrel per hari.

Pemerintah Amerika Serikat (AS) menilai lonjakan tersebut menunjukkan kemampuan Iran untuk mengganggu lalu lintas pelayaran di jalur strategis itu kini semakin terbatas.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (2/7/2026), peningkatan arus minyak terjadi dalam beberapa pekan terakhir setelah Presiden AS, Donald Trump menandatangani kesepakatan damai sementara dengan Iran.

Seorang pejabat AS yang enggan disebutkan namanya mengatakan, dukungan militer yang diberikan Washington telah meningkatkan kepercayaan perusahaan pelayaran untuk kembali melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat tersebut, kondisi itu membuat volume pengiriman minyak yang melewati jalur tersebut kini telah melampaui 10 juta barel per hari.

Klaim dukungan militer AS tingkatkan kepercayaan pelayaran

Pejabat tersebut menjelaskan, selama konflik berlangsung Iran sempat memanfaatkan Selat Hormuz sebagai alat tekanan dengan menghambat arus pelayaran.

Langkah tersebut mendorong Trump menerima gencatan senjata dan membuka jalur negosiasi ketika cadangan minyak mentah menyusut dan harga energi melonjak.

Meski demikian, sebelum gencatan senjata tercapai, AS telah mengambil sejumlah langkah untuk mengurangi pengaruh Iran di perairan tersebut.

Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM) mengoordinasikan dukungan pertahanan berlapis, termasuk pengerahan kekuatan udara dan angkatan laut. Sehingga, kapal-kapal komersial merasa lebih aman melintasi bagian selatan Selat Hormuz yang berada dekat wilayah Oman.

Pejabat itu mengatakan, perkembangan tersebut mengejutkan Teheran karena menunjukkan keterbatasan Iran dalam menghentikan arus pelayaran.

Kondisi itu juga disebut memicu serangkaian serangan di sekitar selat dalam beberapa waktu terakhir sebagai upaya Iran kembali menunjukkan pengaruhnya.

Selat Hormuz jadi isu utama perundingan AS-Iran

Persoalan kebebasan pelayaran di Selat Hormuz menjadi salah satu agenda utama dalam perundingan tidak langsung antara AS dan Iran yang berlangsung di Qatar.

Delegasi AS dipimpin Steve Witkoff dan Jared Kushner, sementara pembahasan juga mencakup masa depan program nuklir Iran.

Menurut pejabat AS tersebut, Washington mendesak Iran mematuhi ketentuan maritim dalam nota kesepahaman yang telah disepakati serta menyusun perjanjian jangka panjang yang menjamin kebebasan pelayaran komersial.

Selama masa negosiasi 60 hari, kapal-kapal diperbolehkan melintas tanpa dikenakan biaya. Namun, status aturan tersebut setelah masa perundingan berakhir masih menjadi bahan pembahasan.

Trump dan Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelumnya menegaskan bahwa biaya transit maupun pungutan layanan maritim tidak dapat diterima apabila dimasukkan dalam kesepakatan final.

Hingga kini Iran belum secara terbuka menerima tuntutan tersebut.

Serangan drone ganggu gencatan senjata

Bloomberg melaporkan, pekan lalu Iran melanggar kesepakatan AS dengan melancarkan serangan drone terhadap kapal kontainer berbendera Singapura.

Insiden itu memicu aksi balasan yang sempat menggoyahkan gencatan senjata kedua negara.

Meski demikian, Trump memilih membatalkan rencana serangan lanjutan dan melanjutkan jalur diplomasi. Keputusan itu dinilai mencerminkan keengganan pemerintah AS menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar akibat konflik.

Trump juga mengatakan dirinya tidak ingin dikenang seperti Herbert Hoover, presiden AS saat krisis pasar saham 1929 yang kemudian memicu Depresi Besar.

Sejumlah analis menilai pertimbangan ekonomi dan politik tersebut dapat dimanfaatkan Iran untuk memperpanjang proses negosiasi sehingga mengurangi daya tawar Trump dalam memperoleh konsesi penting dari Teheran.

Arus minyak mendekati kondisi normal

Sebelum perang pecah, Selat Hormuz menjadi jalur sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia.

Rata-rata sekitar 20 juta barel minyak mentah dan bahan bakar melintasi selat itu setiap hari.

Kini, dengan lebih dari 10 juta barel minyak yang kembali melewati Selat Hormuz setiap hari serta sekitar 5 juta barel dialihkan melalui rute alternatif, total arus pengiriman energi dinilai mulai mendekati kondisi normal sebelum konflik.

Namun, pejabat AS mengakui upaya menghentikan ambisi Iran untuk tetap mengendalikan Selat Hormuz tidak akan mudah.

Kepala negosiator Iran, Mohammed Bagher Ghalibaf, pada Selasa (30/6/2026) mengatakan kepada televisi pemerintah bahwa kedaulatan atas koridor tersebut berada di tangan Iran dan Oman.

Sementara itu, diplomat tertinggi Oman menyatakan rencana terkait Selat Hormuz tidak mencakup penerapan biaya transit.

Namun, Oman juga telah memberi tahu sejumlah pejabat Eropa bahwa beberapa bentuk pungutan masih mungkin diperlukan.

Pelaku industri pelayaran dan minyak memperingatkan bahwa penerapan tarif maupun pungutan dengan nama lain akan melanggar hukum internasional.

Hal itu juga berpotensi menjadi preseden yang mendorong penerapan biaya serupa di jalur pelayaran strategis lainnya.

Meski sempat terjadi aksi saling serang, kapal-kapal komersial tetap melintasi Selat Hormuz.

Menurut pejabat AS, hal itu menunjukkan meningkatnya kepercayaan pelayaran terhadap perlindungan militer AS sekaligus terbatasnya kemampuan Iran mengganggu lalu lintas di kawasan tersebut.

Ia menambahkan, perusahaan pelayaran juga meyakini Iran akan menghindari serangan yang dapat memicu bencana ekologis berskala besar.

Sebagai contoh, serangan terhadap kapal kargo berbendera Singapura pekan lalu hanya merusak bagian anjungan kapal tanpa menimbulkan korban jiwa, sehingga kapal tersebut masih dapat melanjutkan pelayarannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengungkapkan masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan agar Indonesia bisa menjadi pemain utama dalam industri halal global.

Menurut Anggito, meski Indonesia merupakan salah satu pasar konsumen produk halal terbesar di dunia dengan populasi Muslim sekitar 251 juta jiwa atau 87 persen dari total penduduk, pengembangan ekosistem halal nasional masih menghadapi berbagai tantangan.

"Halal Beyond Label harus kita jadikan agenda nyata untuk membangun ekonomi syariah yang berkeadilan, inklusif, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat," ujar Anggito saat menutup Forum Islamic Finance Dialogue 2026 di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Anggito mengatakan, tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan besarnya pasar domestik, tetapi juga menyangkut tata kelola, kelembagaan, hingga proses sertifikasi halal di dalam negeri.

Anggito menilai persoalan birokrasi yang panjang, keterbatasan jumlah auditor halal, serta belum optimalnya harmonisasi kebijakan antarinstansi masih menjadi hambatan dalam pengembangan industri halal nasional.

Oleh karenanya, dia mendorong penguatan regulasi dengan memperkuat kewenangan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai regulator tunggal, koordinator, sekaligus perumus kebijakan halal nasional yang terintegrasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Kita memerlukan langkah strategis melalui penguatan regulasi, yaitu dengan memperkuat kewenangan BPJPH sebagai regulator tunggal, koordinator, dan perumus kebijakan halal nasional yang benar-benar terintegrasi dengan institusi keagamaan seperti MUI," ucapnya.

Selain persoalan kelembagaan, Anggito juga menyoroti masih rendahnya tingkat kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi halal.

Di sisi lain, infrastruktur pengujian produk halal dinilai belum memadai untuk mendukung perkembangan industri secara lebih luas.

Anggito juga mengingatkan pentingnya meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar global.

Menurutnya, tingginya permintaan domestik harus menjadi modal bagi Indonesia untuk berkembang menjadi produsen, bukan hanya konsumen, produk halal.

Untuk itu, Anggito menilai Indonesia perlu membangun ekosistem kepatuhan halal berbasis digital yang mampu melacak rantai pasok halal secara real time.

Selain itu, hilirisasi industri halal bernilai tambah tinggi, terutama di sektor farmasi, kosmetik, dan bahan tambahan pangan, juga perlu dipercepat.

Anggito menyebut, Indonesia memiliki modal besar untuk mewujudkan cita-cita tersebut, mulai dari besarnya pasar domestik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang tangguh, dukungan kalangan akademisi, hingga generasi muda yang inovatif.

Apabila seluruh potensi tersebut dapat diintegrasikan dalam satu ekosistem halal yang kuat, maka Indonesia diyakini mampu bertransformasi dari pasar konsumen halal terbesar menjadi produsen sekaligus rujukan industri halal dunia.

"Itu menjadi perjuangan kita semua, bahwa pertumbuhan produk halal itu tidak hanya menjadi sebuah paradoks, Pertama Indonesia wajib melindungi konsumen halal dan yang kedua menjadikan halal sebagai gaya hidup dan yang ketiga produk halal itu adalah bisnis yang menguntungkan dan tidak menjadi beban biaya bagi para pengusahanya," tuturnya.

NEW YORK, KOMPAS.com - Harga minyak dunia turun lebih dari 1 persen pada akhir perdagangan Rabu (1/7/2026) waktu setempat atau Kamis (2/7/2026) pagi WIB.

Penurunan ini membuat harga minyak menyentuh level terendah sejak Maret seiring meningkatnya optimisme terhadap perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun 1,38 dollar AS atau 1,89 persen menjadi 71,57 dollar AS per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 92 sen atau 1,32 persen menjadi 68,58 dollar AS per barrel.

Kedua acuan harga minyak tersebut ditutup pada level terendah dalam empat bulan.

Sentimen pasar membaik setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan perundingan dengan Iran yang berlangsung di Qatar berjalan dengan baik.

Optimisme itu meredakan kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan minyak dari kawasan Timur Tengah.

"Negosiasi yang saat ini berlangsung di Qatar dipandang positif dan hal itu membuat harga terus melemah. Ada kemungkinan kita masih akan melihat harga yang lebih rendah," ujar Analis Saxo Bank Ole Hansen.

Trump juga mengatakan hubungan AS dengan Iran berjalan sangat baik dan pertemuan terbaru di Qatar memberikan hasil yang positif.

Menurut sumber yang mengetahui langsung jalannya pembicaraan dan seorang pejabat Iran, kedua negara menggelar pembahasan teknis di Doha untuk mencapai kesepakatan mengenai kelancaran pelayaran di Selat Hormuz sekaligus mengamankan gencatan senjata yang lebih permanen.

Meski demikian, AS dan Iran masih saling berbeda pandangan mengenai isi kesepakatan sementara tersebut, bahkan keduanya sempat saling melancarkan serangan militer dalam sepekan terakhir.

Analis senior Price Futures Group Phil Flynn mengatakan meningkatnya optimisme pasar didorong oleh kembali lancarnya arus pengiriman minyak melalui Selat Hormuz.

"Semakin banyak minyak yang kembali melintasi Selat Hormuz sehingga optimisme meningkat. Pasar memberi sinyal bahwa setelah situasi ini berlalu, produksi minyak dunia kemungkinan akan mencapai rekor baru," ujar Flynn.

Lalu lintas kapal tanker di Selat Hormuz mulai pulih.

Wakil Presiden AS JD Vance mengatakan arus pengiriman minyak melalui jalur tersebut telah kembali ke tingkat sebelum perang, meski tidak merinci angkanya.

Adapun harga minyak Brent sudah turun sekitar 45 dollar AS per barrel pada kuartal kedua tahun ini sejak perang AS-Iran mencuat pada akhir Februari lalu.

Ini menjadi penurunan kuartalan terbesar sejak krisis keuangan global tahun 2008.

Sementara itu, harga minyak mentah berjangka AS sudah turun sekitar 31 per barrel, sekaligus menjadi penurunan kuartalan terbesar sejak tahun 2020, ketika pandemi Covid-19 menghancurkan permintaan minyak global.

Di sisi pasokan global, negara-negara produsen yang tergabung dalam OPEC+ diperkirakan akan kembali menyepakati peningkatan target produksi mulai Agustus saat menggelar pertemuan pada Minggu mendatang.

Prospek kenaikan produksi tersebut juga menjadi faktor yang menekan harga minyak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Penggunaan dana hasil penawaran dana perdana atau initial public offering (IPO) untuk pembayaran utang memang kerap kali membuat investor kurang tertarik dengan prospek calon emiten.

Padahal, pembayaran utang terutama di tengah tren peningkatan suku bunga BI bisa jadi sebuah strategi bisnis yang dapat dilihat hasilnya di masa depan.

Pengamat pasar modal sekaligus Director PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk Reza Priyambada mengatakan, secara umum perusahaan melakukan IPO sebagai bentuk pendanaan untuk kebutuhannya.

Sementara itu, salah satu kebutuhan perusahaan ialah untuk melakukan pelunasan utang.

"Bisa jadi dengan IPO saham maka si perusahaan tidak perlu berutang lagi untuk menutupi utang lamanya. Apalagi dana untuk menutupi utang tersebut dari dana IPO, alias menutup utang pakai dana orang lain," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (2/7/2026).

Ia menambahkan, rencana perusahaan untuk melunasi utang melalui dana IPO saham memang kerap kali kurang disukai investor.

Pasalnya, aksi korporasi tersebut dianggap tidak memberikan nilai tambah jika dibandingkan penggunaan dana untuk ekspansi, buka usaha, melakukan penyertaan ke bisnis unit maupun usaha yang dianggap menghasilkan.

Namun demikian, dilihat dari sisi positifnya, adanya pelunasan sebagian atau seluruh utang perusahaan tersebut dari dana IPO saham akan membuat utang dari perusahaan tersebut turun atau berkurang.

"Sehingga ada ruang bagi perusahaan untuk memperbaiki kinerjanya," imbuh dia.

Dengan kata lain, manajemen tidak lagi hanya berfokus untuk mengurangi utang, tetapi bisa lebih berfokus pada pengembangan usaha.

Pengusaha juga dapat memperbaiki sejumlah rasio keuangan dengan adanya pelunasan utang tersebut.

Dengan demikian, valuasi perusahaan yang tecermin dari kinerja keuangan bisa lebih baik.

Investor perlu perhatikan struktur utang

Lebih lanjut, terkait dengan restrukturisasi utang, investor nantinya harus mempelajari struktur utang tersebut, tenor utang, maupun mekanisme utang tersebut.

Artinya, jika utang tersebut memiliki utang bertenor jangka pendek dan fixed rate maka perusahaan dapat menentukan dengan pasti besaran dan waktu pembayaran atas utang tersebut.

Sedangkan, ketika utang bersifat floating rate maka perlu ada penyesuaian ketika terjadi perubahan suku bunga pinjaman yang terimbas perubahan suku bunga acuan.

"Jadi, langkah IPO saham ini bisa jadi untuk restrukturisasi utang bisa jadi tidak tergantung rencana manajemen," terang Reza.

Bayar utang di tengah tren suku bunga tinggi

Senior Research Analyst Mirae Asset Sekuritas Andreas Kristo Saragih mengatakan, di tengah tren suku bunga BI rate yang tinggi, perusahaan memang sebaiknya segera melakukan pembayaran utang.

Musim pencatatan saham perdana yang akan dimulai Juli ini memang diwarnai dengan fenomena penggunaan dana initial public offering (IPO) untuk membayar utang.

"Kalau bisa ada kemampuan untuk bayar utang, karena refinancing pun pasti suku bunganya akan lebih tinggi," kata dia dalam Media Day.

Ia menambahkan, dengan adanya IPO perusahaan mendapatkan dana dengan biaya yang lebih murah.

"Pasti kan lebih murah cost of fund-nya dengan issue new shares," sambung dia.

"Saya rasa positif IPO-nya," timpal dia.

Calon emiten yang akan segera melantai di bursa yakni, PT Nitrasanata Dharma Tbk (JECX), PT Niramas Utama Tbk.

(JELI), PT Prodia Diagnostic Line Tbk (PRDL), PT Bach Multi Global Tbk (BACH), PT RANS Entertainment Indonesia Tbk (RANS), dan PT Esa Medika Mandiri Tbk (EMMI).

Di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI), calon emiten yang akan tercatat di bursa kompak untuk memprioritaskan pembayaran utang dari dana hasil IPO.

Sedikit catatan, saat ini suku bunga acuan BI telah berada di level 5,75 persen.

Sejak Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga mencapai 100 basis poin (bps).

Berikut ini adalah prospektus ringkas dari calon emiten yang akan melantai di bursa efek.

PT Nitrasanata Dharma (JECX)

JECX mematok harga IPO saham sebesar Rp 1.250.

Adapun masa penawaran umum berlangsung pada Rabu (1/7/2026) sampai Jumat (3/7/2026).

Perusahaan pengelola jaringan JEC Eye Hospitals & Clinics ini menawarkan maksimal sekitar 487,98 juta saham atau setara 10 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Dana dari IPO yang berpotensi dikantongi JECX mencapai Rp 609,97 miliar.

Ini terdiri dari Rp 406,65 miliar dari penerbitan saham baru dan Rp 203,32 saham hasil divestasi.

Dari jumlah tersebut sekitar Rp 49 miliar dana dari hasil penjualan saham baru JECX akan dipakai untuk pembayaran lebih awal sebagian pokok pinjaman kepada PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

Kemudian sebesar Rp 100 miliar digunakan untuk pembayaran lebih awal kepada PT Bank HSBC Indonesia atas sebagian pokok pinjaman.

Selanjutnya, senilai Rp 185 miliar akan disalurkan kepada perusahaan anak.

Secara perinci, sebanyak Rp 50 miliar untuk PT Nitra Sanata Bali, Rp 100 miliar disalurkan sebagai pinjaman pada PT Orbita dan Rp 35 miliar akan dijadikan pinjaman kepada PT JEC Candi Sejahtera.

Sementara itu, sisanya akan digunakan untuk modal kerja, yaitu biaya-biaya yang sehubungan dengan kegiatan operasional sehari-hari yang akan digunakan secara bertahap maksimal sampai 31 Desember 2027.

PT Prodia Diagnostic Line (PRDL)

Masa penawaran umum IPO saham PRDL mulai Rabu (1/7/2026) sampai dengan Jumat (3/7/2026).

PRDL menawarkan maksimal 522,90 juta saham di harga IPO Rp 120 per saham.

Jumlah itu setara dengan 30 persen dari modal disetor dan ditempatkan penuh pasca IPO.

Dengan demikian, perusahaan pembuatan dan pengolahan alat kesehatan diagnosis itu berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 62,74 miliar.

Dana IPO bakal digunakan PRDL untuk beberapa hal.

Pertama, sekitar Rp 33,66 miliar dari dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya akan digunakan untuk pelunasan pokok fasilitas kredit kepada BCA dan Bank Panin.

Kemudian sekitar 28,92 persen akan digunakan sebagai belanja modal alias capital expenditure (capex).

Sisanya, 8,51 persen akan digunakan untuk modal kerja atau working capital.

PT Niramas Utama (JELI)

Produsen makanan dan minuman penutup dengan merek INACO ini memulai masa penawaran umum pada Rabu (1/7/2026) sampai dengan Jumat (3/7/2026). JELI menetapkan harga IPO sebesar Rp 900 per saham.

Berdasarkan e-IPO, saham yang ditawarkan JELI maksimal mencapai 266 juta saham.

Dana hasil IPO akan digunakan untuk empat keperluan.

Pertama, sebesar 56,70 persen akan dipakai untuk penyertaan modal kepada perusahaan anak, yaitu PT Niramas Pandaan Sejahtera (NPS) dalam bentuk ekuitas.

Nantinya, PT Niramas Pandaan Sejahtera akan memanfaatkan dana tersebut untuk belanja modal guna.

Aksi korporasi ini bertujuan meningkatkan kapasitas produksi gummy candy dan produk jelly JELI agar mendorong permintaan domestik dan ekspor.

Selanjutnya, sebesar 10,04 persen akan digunakan oleh JELI untuk belanja modal dalam rangka pembelian mesin yang terdiri tetapi tidak terbatas pada pembelian, pelunasan dan instalasi mesin produksi, peralatan dan perlengkapan.

Kemudian, sebesar 10,90 persen akan digunakan oleh JELI untuk pembayaran sebagian pokok utang jangka pendek KMK 2 kepada PT Bank Mandiri Tbk.

Per tanggal 31 Maret 2026 total pokok pinjaman adalah sebesar Rp 25 miliar.

Sedangkan, sisanya sekitar 22,36 persen akan digunakan oleh JELI sebagai modal kerja, antara lain meliputi namun tidak terbatas pada pembelian bahan baku, pembayaran biaya operasional, serta kegiatan pemasaran.

PEXELS/ROMULO QUEIROZ Ilustrasi saham, pasar saham, bursa saham.

PT Rans Entertainment Indonesia (RANS)

Dalam prospektusnya, RANS menawarkan maksimal 2.525.000 saham atau setara dengan 20,02 persen dari modal ditempatkan dan disetor pasca IPO.

Pada masa bookbuilding, RANS mematok harga di kisaran Rp 135-170.

Dengan demikian, RANS berpotensi mengantongi dana segar sebesar Rp 429 miliar.

Berdasarkan alokasi penggunaan dana IPO, RANS menganggarkan sekitar 6,98 persen untuk pembayaran lebih awal atas seluruh pokok utang kepada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Alokasi sekitar 18,64 persen akan digunakan sebagai belanja modal atau capital expenditure atas rencana ekspansi usaha dalam rangka pembangunan wahana bermain dan belajar edukatif dengan nama Cipungland.

Selanjutnya, sebanyak 37,61 persen dari dana IPO bakal digunakan oleh RANS untuk belanja operasional alias operational expenditure dalam rangka penyelenggaraan konser di berbagai kota di Indonesia.

Lebih lanjut, dana IPO sebanyak 8,15 persen akan digunakan oleh RANS untuk membentuk suatu entitas usaha baru bersama dengan partner usaha yaitu PT Global Teknologi dalam rangka pengembangan bisnis teknologi berbasis AI.

Selain itu, sebanyak 19,80 persen akan digunakan untuk ekspansi usaha melalui akuisisi kepemilikan saham pada PT Rans Kosmetika Indonesia atau dengan merek Slavina.

Terakhir, sisa dana IPO akan digunakan oleh RANS untuk melakukan penyetoran modal kepada entitas anak dalam bentuk setoran modal saham.

PT Bach Multi Global (BACH)

Di sektor industri penyedia peralatan pembangkit listrik dan infrastruktur telekomunikasi, BACH menawarkan 615 juta saham atau 15,06 persen modal setelah IPO.

BACH mematok harga IPO di kisaran Rp 400–Rp 500 dengan target dana maksimal Rp 307,5 miliar.

Dalam penawaran alias IPO, BACH menawarkan sebanyak 615 juta saham baru atau setara 15,06 persen dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

Melalui aksi korporasi tersebut, BACH berpotensi menghimpun dana sebesar Rp 246 miliar hingga Rp 308 miliar.

Dana hasil IPO akan dialokasikan sekitar 70 persen untuk modal kerja bisnis genset, terutama pembelian persediaan.

Selain itu, sementara sekitar 30 persen digunakan untuk pelunasan utang.

Sedikit catatan, BACH terafiliasi dengan grup Djarum melalui PT Global Telekomunikasi Prima yang dikendalikan keluarga Hartono.

PT Esa Medika Mandiri (EMMI)

Calon emiten dengan kode saham EMMI ini menawarkan sebanyak 522.857.000 saham, setara 30 persen dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan setelah IPO.

Dalam masa penawaran awal alias bookbuilding, EMMI mematok harga di kisaran Rp 446–515 per saham.

Dengan demikian, EMMI berpotensi meraup dana segar maksimal Rp 269,27 miliar.

Selain itu, EMMI juga mengalokasikan sebanyak 10 persen dari saham yang ditawarkan dalam IPO atau 52.285.700 saham untuk program alokasi saham kepada karyawan perusahaan atau Employee Stock Allocation (ESA).

Tak hanya itu, rencananya sebesar Rp 50 miliar dari dana IPO akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok pinjaman EMMI.

Lalu sekitar 11,8 persen akan dipakai untuk pembangunan gedung pabrik Cikupa.

Kemudian maksimal sekitar 68,7 persen dari dana IPO akan digunakan untuk keperluan modal kerja, antara lain pembelian barang terkait proyek serta pembelian bahan baku atau persediaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat volume ekspor batu bara Indonesia secara kumulatif sepanjang Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan (year on year) menjadi 143,56 juta ton.

Analis menilai, apabila tren pelemahan ekspor tersebut berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih akibat menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata dibandingkan periode booming komoditas.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan penurunan volume tersebut menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya produksi batu bara domestik di China.

Di sisi lain, meningkatnya penetrasi energi terbarukan (EBT) di pasar global juga secara bertahap mulai mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Penurunan volume ini menjadi sinyal nyata bahwa permintaan dari negara tujuan utama seperti China dan India mulai melandai. Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

“Jika tren perlambatan volume ekspor ini berlanjut ke paruh kedua tahun ini, emiten batu bara diproyeksikan akan mengalami kompresi (penurunan) pendapatan dan laba bersih secara tahunan,” paparnya.

Menurut Nafan, tekanan ini merupakan dampak ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan dan lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan periode booming komoditas sebelumnya, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan terhadap pelemahan ekspor batu bara adalah perusahaan dengan porsi ekspor tinggi atau di atas 70-80 persen, serta didominasi produksi batu bara berkalori rendah hingga menengah.

Risiko juga lebih besar dihadapi emiten yang memiliki fleksibilitas pasar dan jaringan logistik yang terbatas.

PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar sehingga lebih sensitif terhadap pelemahan permintaan global.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih rentan apabila tren perlambatan ekspor terus berlanjut.

Di lain sisi, emiten yang memiliki porsi pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO) yang besar, seperti PT Bukit Asam Tbk (PTBA), akan mampu bertahan karena memiliki kepastian volume penjualan yang lebih tinggi.

Hanya saja, harga batu bara untuk kebutuhan kelistrikan PT PLN (Persero) melalui skema DMO dipatok sebesar 70 dollar AS per ton.

Dengan demikian, ketika pasar batu bara global melemah, pendapatan PTBA cenderung tetap stabil.

Namun, margin keuntungan perusahaan bersifat lebih defensif atau tidak dapat meningkat secara signifikan karena adanya pembatasan harga.

Sebaliknya, emiten yang lebih bergantung pada pasar ekspor akan menghadapi volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi.

“Perlu dicatat bahwa harga DMO untuk kelistrikan PLN dipatok (capped) pada 70 dollar AS per ton. Jadi, saat pasar global lesu, pendapatan PTBA akan sangat stabil tetapi margin keuntungannya cenderung defensif (tidak bisa melonjak tinggi). Sebaliknya, emiten ekspor akan mengalami volatilitas kinerja yang jauh lebih tinggi,” sebut dia.

Lebih jauh, penurunan harga batu bara global dan koreksi volume ekspor memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap kinerja keuangan emiten dibandingkan defisit neraca perdagangan.

Untuk diketahui, neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

BPS melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei tahun ini terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Nafan menyebut sekitar 80 persen tekanan terhadap kinerja emiten berasal dari pelemahan harga batu bara dan berkurangnya volume ekspor, sementara defisit neraca perdagangan hanya merupakan indikator makroekonomi secara agregat saja.

Adapun, harga jual rata-rata (average selling price/ASP) global dan volume pengiriman (shipment) menjadi aspek utama yang langsung menentukan pendapatan atau top-line perusahaan.

“Defisit neraca perdagangan hanyalah indikator makroekonomi agregat, sedangkan ASP global dan volume shipment langsung menentukan arus pendapatan baris paling atas (top-line) emiten,” katanya.

Pelemahan nilai tukar rupiah akibat defisit neraca perdagangan ikut andil.

Pasalnya, sebagian besar pendapatan perusahaan diperoleh dalam mata uang dollar AS, sedangkan mayoritas biaya operasional pertambangan, seperti upah tenaga kerja lokal dan sebagian biaya penambangan, masih menggunakan rupiah.

Kondisi tersebut menciptakan mekanisme natural hedging atau lindung nilai alami yang berpotensi menghasilkan keuntungan selisih kurs (foreign exchange gain) pada laporan laba rugi perusahaan.

“Pelemahan rupiah akibat defisit perdagangan bertindak sebagai natural hedging (lindung nilai alami). Ini akan memunculkan keuntungan kurs (gain on foreign exchange) pada laporan laba rugi mereka,” ungkap Nafan.

BPS sebelumnya melaporkan kinerja ekspor batu bara Indonesia mengalami penurunan dari sisi nilai maupun volume sepanjang Januari-Mei 2026.

Berdasarkan data yang diumumkan di Jakarta, Rabu (1/7/2026), nilai ekspor komoditas unggulan nonmigas tersebut turun 4,95 persen secara kumulatif menjadi 9,75 miliar dollar AS dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Nilai ekspor batu bara turun 4,95 persen secara kumulatif,” ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Selain dari sisi nilai, volume ekspor batu bara juga mengalami penurunan.

Sepanjang Januari-Mei 2026, volume pengapalan batu bara ke luar negeri turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Meski demikian, batu bara masih menjadi komoditas nonmigas dengan kontribusi terbesar terhadap total ekspor Indonesia, yakni sebesar 8,85 persen.

Penurunan kinerja ekspor tersebut terjadi setelah pemerintah sempat menerapkan kebijakan penahanan sementara ekspor untuk memastikan pasokan energi primer bagi pembangkit listrik PLN tetap terjaga.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat alokasi batu bara untuk kebutuhan domestik saat ini telah mencapai sekitar 141 juta metrik ton (MT) dari total proyeksi kebutuhan tahunan PLN sebesar 154 juta MT.

“Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan seluruh ketentuan yang telah berlaku dapat diterapkan secara efektif,” ungkap Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam siaran pers beberapa waktu lalu.

Anggia menambahkan, pemerintah tidak akan menerbitkan regulasi baru terkait pembatasan ekspor batu bara.

Pengawasan akan difokuskan pada pemenuhan kewajiban pasokan batu bara untuk kebutuhan dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

APAKAH kita masih merawat "takhayul" bahwa hukum adalah panglima yang berdiri tegak tanpa memandang bulu?

Bagi khalayak awam, slogan "keadilan bagi semua" mungkin dianggap sebagai fondasi suci bernegara.

Namun, realitas politik yang sinis sering kali menyuguhkan pemandangan yang lebih jujur: hukum bukan sekadar bisa ditekuk, melainkan bisa dibeli secara legal dan elegan melalui instrumen negara.

Saat ini, kita menyaksikan lahirnya anomali yang dibungkus narasi heroik bernama "Patriot Bond." Di balik namanya yang megah, instrumen ini merupakan manifestasi dari ironi tertinggi di mana kekebalan hukum kini memiliki label harga yang jelas.

Kebijakan ini bukan sekadar urusan investasi, melainkan karpet merah bagi mereka yang memiliki modal untuk berdiri di atas jangkauan hukum itu sendiri.

Mitos "Rule of Law"

Negara mana pun, sekuat apa pun, tidak akan pernah sanggup memerintah hanya dengan mengandalkan kekerasan fisik semata.

Jumlah penguasa selalu terlalu sedikit dibandingkan rakyat yang dikuasainya, sehingga paksaan saja tidak akan efektif sebagai alat kontrol jangka panjang.

Oleh karena itu, negara membutuhkan mitos rule of law sebagai alat ideologi untuk mendapatkan kepatuhan sukarela dari rakyatnya.

Legitimasi adalah kunci yang membedakan seorang petugas pajak dari seorang pemeras dalam pikiran publik.

Tanpa persepsi bahwa perintah berasal dari otoritas yang "adil", negara akan kehilangan kendalinya. Inilah cara penguasa "meracuni hati dan pikiran publik" agar perampasan harta benda terlihat memiliki aura legalitas, menyamarkan tangan besi di balik jubah hukum.

"Persepsi legitimasi adalah satu-satunya hal yang membedakan penagih pajak dari pemeras, petugas polisi dari vigilante, dan tentara dari tentara bayaran. Legitimasi adalah ilusi dalam pikiran yang tanpanya pemerintah bahkan tidak ada." — demikian kata Mises Wire (2017)

Patriot Bond: Membeli Impunitas Kedok Investasi

Melalui revisi UU No. 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), pemerintah memperkenalkan "Patriot Bond" sebagai perisai hukum yang nyata.

Sejarah mencatat, sebagaimana diungkapkan Yuval Noah Harari, bahwa narasi rule of law sering kali baru didengungkan setelah perampokan besar-besaran atau penumpukan harta selesai dilakukan.

Kini, melalui Pasal 50A Ayat (5), negara secara resmi menawarkan "pemutihan" atas penumpukan harta tersebut. Berdasarkan aturan ini, pemegang "Patriot Bond" mendapatkan hak istimewa.

Pertama, mendapatkan Perlindungan Pidana: Jaminan dan perlindungan mutlak dari segala bentuk penuntutan pidana umum maupun khusus, termasuk kejahatan perpajakan.

Kedua, mendapatkan Perlindungan Perdata: Kekebalan total dari segala jenis gugatan perdata di meja pengadilan. Ketiga, mendapatkan perlindungan pajak.

Ketimpangan ini adalah penghinaan terhadap akal sehat. Orang miskin, yang tidak memiliki modal untuk membeli surat utang ini, akan tetap merasakan tajamnya pedang hukum.

Sementara itu, para pemilik modal besar dapat membeli "biaya perlindungan" resmi, membuktikan bahwa di negara ini, hukum memang memiliki mata untuk melihat siapa yang mampu membayar.

Bahaya "Patriot Bond" tidak berhenti pada kekebalan penuntutan, tetapi merambah pada penghancuran transparansi.

Pasal 50A Ayat (6) memberikan proteksi data yang luar biasa dari eksklusif bagi para investornya. Disebutkan bahwa data dan informasi transaksi keuangan terkait "Patriot Bond" tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun alat bukti di pengadilan mana pun.

Ini adalah bentuk penggelapan informasi yang dilegalkan oleh negara. Ketika data transaksi menjadi "tak tersentuh", hukum secara efektif digunakan sebagai instrumen untuk menyembunyikan jejak kekayaan, alih-alih mengungkap kebenaran.

Transparansi keuangan yang selama ini didengungkan ternyata bisa dihapus hanya dengan selembar surat utang, memutus rantai akuntabilitas di depan mata publik.

Kelompok "1 persen" atau oligarki dan pemilik modal memahami bahwa hukum bukanlah soal moralitas, melainkan alat untuk mendefinisikan hak dan wewenang.

Pakar hukum Margarito Kamis mengidentifikasi bahwa oligarki memiliki kecermatan luar biasa dalam memanfaatkan sifat konstitusi yang tidak rigid.

Bagi mereka, UUD adalah "dokumen telanjang" yang dinamis dan harus "diurus" melalui pembuatan undang-undang yang menguntungkan.

Konsep luhur seperti equality before the law dan liberty ternyata mengandung konsekuensi tak terlihat (unintended consequences).

Karena konsep ini bersifat universal dan terbuka, mereka yang memiliki pengetahuan teknis dan modal besar dapat "mendaki" liku-liku hukum yang mustahil dilewati oleh orang miskin.

Oligarki tidak takut pada hukum; mereka justru berhasrat untuk menguasai proses pembuatannya.

Dengan menguasai pembentukan undang-undang, mereka memastikan setiap huruf dan kalimat dalam pasal-pasal mengakomodasi kepentingan ekonomi mereka.

Bagi mereka, tidak ada aktivitas ekonomi yang tidak berawal dari hak, dan hak hanya bersumber dari hukum.

Oleh karena itu, menguasai hukum berarti memegang kunci utama atas penguasaan material ekonomi dan politik secara absolut.

Peta Jalan Pencucian Uang yang Dilegalkan

Kritik tajam dari Bima Yudhistira (Celios) menyoroti risiko moral hazard masif yang muncul dari obligasi Danantara, yakni Patriot Bond dan Merah Putih Bond.

Instrumen ini berpotensi besar menjadi tempat penampungan dana-dana bermasalah dari program pengampunan pajak (tax amnesty) maupun Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Tanpa pengecualian tegas terhadap tindak pidana asal, instrumen ini hanyalah mesin pencucian uang legal.

Pemerintah sering kali menggunakan dalih "pertumbuhan ekonomi inklusif" untuk melegitimasi pelonggaran standar penegakan hukum.

Namun, dalam kenyataannya, kebijakan ini justru memfasilitasi apa yang disebut sebagai extraordinary crime dalam bentuk surat utang.

Negara, yang seharusnya memperbaiki aturan anti-korupsi, malah menyediakan jalan pintas bagi dana gelap untuk mendapatkan stempel legitimasi hukum.

Kini masa depan keadilan di ujung surat utang. Ketika hukum bertransformasi menjadi komoditas yang diperjualbelikan, esensi dari negara hukum telah mengalami keruntuhan total.

"Patriot Bond" adalah bukti nyata bahwa perlindungan dari tuntutan pidana dan perdata kini memiliki label harga.

Negara bukan lagi menjadi wasit yang adil, melainkan penyedia layanan perlindungan bagi mereka yang mampu membelinya dengan harga yang tepat.

Jika kekebalan hukum kini dapat dibeli secara terang-terangan, masihkah kita berhak menyebut diri kita sebagai negara hukum?

Ataukah kita sedang bergerak menuju era di mana keadilan hanyalah milik pemegang "Patriot Bond", sementara sisanya harus pasrah pada tangan besi yang hanya menyasar mereka yang tak punya daya untuk membayar?

JAKARTA, KOMPAS.com - Defisit neraca perdagangan Indonesia pada Mei 2026 dinilai belum langsung mengganggu prospek bisnis emiten batu bara atau energi.

Namun, kondisi tersebut berpotensi menekan kinerja emiten apabila pelemahan volume ekspor berlanjut dan memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah serta sentimen di pasar saham.

Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatat defisit pada Mei 2026.

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan defisit sebesar 1,61 miliar dollar AS, mengakhiri tren surplus perdagangan yang telah berlangsung selama 72 bulan berturut-turut.

Capaian tersebut berbalik dibandingkan April 2026 yang masih membukukan surplus 89,1 juta dollar AS.

Defisit pada Mei 2026 terutama dipicu oleh lonjakan defisit sektor minyak dan gas (migas), seiring meningkatnya nilai impor migas yang jauh melampaui ekspornya.

Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, mengatakan defisit neraca perdagangan tidak serta-merta merusak prospek bisnis emiten di sektor energi.

Pasalnya, penyebab utama defisit berasal dari lonjakan impor minyak dan gas (migas) yang meningkat 70,78 persen secara tahunan (year on year/YoY), sehingga dampaknya terhadap fundamental emiten energi relatif terbatas.

“Secara langsung, defisit neraca perdagangan tidak serta-merta merusak prospek bisnis emiten energi, karena pemicu utamanya adalah lonjakan impor migas (naik 70,78 persen YoY),” ujar Nafan saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam (1/7/2026).

Meski demikian, secara tidak langsung defisit dapat menekan nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, setelah BPS merilis data neraca perdagangan RI, kurs rupiah di pasar spot terdepresiasi 45 poin ke level Rp 17.952 per dollar AS, saat penutupan perdagangan Rabu sore.

Prospek operasional emiten batu bara masih tetap solid karena mayoritas merupakan net exporter. Justru, tekanan yang muncul lebih banyak berasal dari sentimen di pasar modal, khususnya terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), seiring meningkatnya kekhawatiran investor terhadap potensi arus modal keluar (capital outflow) dari bursa RI.

“Bagi emiten batu bara, prospek bisnis operasional mereka sebenarnya masih solid karena mereka adalah net exporter. Tekanan lebih bersifat sentimen pasar di bursa efek (IHSG) akibat adanya kekhawatiran arus modal keluar (capital outflow) dari pasar domestik,” paparnya.

Di sisi lain, data BPS menunjukkan volume ekspor batu bara secara kumulatif pada Januari-Mei 2026 turun 8,19 persen secara tahunan menjadi 143,56 juta ton.

Penurunan menjadi sinyal bahwa permintaan dari negara tujuan utama, seperti China dan India, mulai melambat.

Hal itu dipengaruhi oleh tingginya produksi batu bara domestik di China, serta meningkatnya penggunaan energi terbarukan (EBT) di pasar global yang secara bertahap mengurangi kebutuhan impor batu bara termal dalam volume besar.

“Selain karena tingginya produksi domestik di China, peningkatan penetrasi energi terbarukan di pasar global perlahan mulai mengikis urgensi impor batu bara termal volume tinggi,” sebut dia.

Jika ekspor batu bara melambat, bagaimana dampaknya terhadap pendapatan dan laba emiten batu bara pada semester II-2026?

Nafan mencatat apabila tren perlambatan volume ekspor batu bara berlanjut hingga semester II-2026, emiten batu bara berpotensi mengalami penurunan pendapatan dan laba bersih secara tahunan.

Tekanan tersebut merupakan efek ganda (double whammy) dari menyusutnya volume penjualan, serta lebih rendahnya harga jual rata-rata (average selling price/ASP) dibandingkan saat periode booming komoditas, meskipun harga batu bara global saat ini masih bertahan di kisaran 125 dollar AS hingga 129 dollar AS per ton.

Emiten yang paling rentan menghadapi tekanan tersebut adalah perusahaan dengan porsi ekspor sangat tinggi, yakni di atas 70-80 persen, yang didominasi batu bara berkalori rendah hingga menengah, serta memiliki fleksibilitas pasar dan logistik yang terbatas.

Ia memastikan PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) menjadi contoh emiten dengan volume ekspor yang besar.

Selain itu, emiten batu bara skala menengah hingga kecil yang belum memiliki kontrak jangka panjang dengan pembeli global juga dinilai lebih berisiko apabila tren pelemahan ekspor terus berlanjut.

“Contohnya ADRO dan BUMI dari sisi volume ekspor yang masif, serta emiten batu bara skala menengah-kecil yang tidak memiliki kontrak jangka panjang terproteksi dengan penyerap global,” lanjut Nafan.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com – Tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru menjadi informasi yang banyak dicari pelaku UMKM yang berencana mengajukan pinjaman modal usaha.

Melalui tabel angsuran KUR BRI 2026, calon debitur dapat memperkirakan besaran cicilan bulanan sesuai nominal pinjaman dan tenor yang dipilih.

Simulasi angsuran KUR BRI penting dipelajari sebelum mengajukan kredit. Dengan mengetahui estimasi cicilan sejak awal, pelaku usaha dapat menyesuaikan kemampuan membayar agar arus kas bisnis tetap sehat selama masa pinjaman.

Berikut tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru untuk pinjaman mulai Rp 1 juta hingga Rp 100 juta.

Tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru pinjaman Rp 1 juta-Rp 100 juta

Berikut simulasi angsuran KUR BRI dengan suku bunga sekitar 6 persen efektif per tahun dan pilihan tenor mulai 12 bulan hingga 60 bulan.

- Pinjaman Rp 1 juta

• 12 bulan: Rp 86.527
• 18 bulan: Rp 58.685
• 24 bulan: Rp 44.773
• 36 bulan: Rp 30.877
• 48 bulan: Rp 23.946
• 60 bulan: Rp 19.801

- Pinjaman Rp 5 juta

• 12 bulan: Rp 432.634
• 18 bulan: Rp 293.425
• 24 bulan: Rp 223.863
• 36 bulan: Rp 154.385
• 48 bulan: Rp 119.731
• 60 bulan: Rp 99.006

- Pinjaman Rp 10 juta

• 12 bulan: Rp 865.267
• 18 bulan: Rp 586.850
• 24 bulan: Rp 447.726
• 36 bulan: Rp 308.771
• 48 bulan: Rp 239.462
• 60 bulan: Rp 198.012

- Pinjaman Rp 20 juta

• 12 bulan: Rp 1.730.535
• 18 bulan: Rp 1.173.700
• 24 bulan: Rp 895.452
• 36 bulan: Rp 617.542
• 48 bulan: Rp 478.925
• 60 bulan: Rp 396.024

- Pinjaman Rp 30 juta

• 12 bulan: Rp 2.595.802
• 18 bulan: Rp 1.760.550
• 24 bulan: Rp 1.343.177
• 36 bulan: Rp 926.313
• 48 bulan: Rp 718.387
• 60 bulan: Rp 594.036

DOK. Humas BRI Ilustrasi Bank BRI. KUR BRI 2026. Tabel pinjaman KUR BRI 2026. Tabel angsuran KUR BRI 2026. Tabel KUR BRI 2026. Tabel KUR BRI Juni 2026. Cicilan KUR BRI. Angsuran KUR BRI.

- Pinjaman Rp 40 juta

• 12 bulan: Rp 3.461.070
• 18 bulan: Rp 2.347.399
• 24 bulan: Rp 1.790.903
• 36 bulan: Rp 1.235.084
• 48 bulan: Rp 957.850
• 60 bulan: Rp 792.048

- Pinjaman Rp 50 juta

• 12 bulan: Rp 4.326.337
• 18 bulan: Rp 2.934.249
• 24 bulan: Rp 2.238.629
• 36 bulan: Rp 1.543.855
• 48 bulan: Rp 1.197.312
• 60 bulan: Rp 990.060

- Pinjaman Rp 60 juta

• 12 bulan: Rp 5.191.605
• 18 bulan: Rp 3.521.099
• 24 bulan: Rp 2.686.355
• 36 bulan: Rp 1.852.626
• 48 bulan: Rp 1.436.775
• 60 bulan: Rp 1.188.072

- Pinjaman Rp 70 juta

• 12 bulan: Rp 6.056.872
• 18 bulan: Rp 4.107.949
• 24 bulan: Rp 3.134.081
• 36 bulan: Rp 2.161.397
• 48 bulan: Rp 1.676.237
• 60 bulan: Rp 1.386.084

- Pinjaman Rp 80 juta

• 12 bulan: Rp 6.922.140
• 18 bulan: Rp 4.694.799
• 24 bulan: Rp 3.581.806
• 36 bulan: Rp 2.470.168
• 48 bulan: Rp 1.915.700
• 60 bulan: Rp 1.548.096

- Pinjaman Rp 90 juta

• 12 bulan: Rp 7.787.407
• 18 bulan: Rp 5.281.649
• 24 bulan: Rp 4.029.532
• 36 bulan: Rp 2.778.939
• 48 bulan: Rp 2.155.162
• 60 bulan: Rp 1.782.108

- Pinjaman Rp 100 juta

• 12 bulan: Rp 8.652.675
• 18 bulan: Rp 5.868.499
• 24 bulan: Rp 4.477.258
• 36 bulan: Rp 3.087.710
• 48 bulan: Rp 2.394.624
• 60 bulan: Rp 1.980.120

Perlu diingat, nominal cicilan KUR BRI di atas merupakan simulasi. Besaran angsuran yang diterima nasabah dapat berbeda setelah melalui proses analisis kredit oleh pihak bank.

Dok. BRI KUR BRI 2026. Tabel KUR BRI 2026. Angsuran KUR BRI 2026. Cicilan KUR BRI 2026.

Jenis KUR BRI Juli 2026

BRI menyediakan beberapa jenis Kredit Usaha Rakyat yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelaku usaha, yakni:

• KUR Super Mikro, ditujukan bagi pelaku usaha pemula dengan kebutuhan modal relatif kecil.
• KUR Mikro, menyediakan plafon pinjaman hingga Rp 100 juta.
• KUR Kecil, menawarkan pinjaman mulai Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Program KUR BRI masih menawarkan bunga sekitar 6 persen efektif per tahun, sehingga menjadi salah satu pembiayaan dengan bunga yang kompetitif bagi UMKM.

Syarat KUR BRI 2026

Sebelum mengajukan pinjaman, pastikan seluruh persyaratan berikut telah dipenuhi:

• Warga Negara Indonesia (WNI) berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah
• Memiliki usaha produktif yang telah berjalan sedikitnya enam bulan
• Tidak sedang menerima kredit produktif dari lembaga perbankan lain
• Menyiapkan e-KTP, Kartu Keluarga (KK), serta dokumen legalitas usaha seperti NIB, IUMK, atau Surat Keterangan Usaha (SKU)
• Melampirkan NPWP untuk pengajuan pinjaman di atas Rp 50 juta.

Dalam kondisi tertentu, pihak bank dapat meminta agunan tambahan sesuai hasil analisis kelayakan kredit.

Cara mengajukan KUR BRI 2026

Pengajuan KUR BRI dapat dilakukan secara langsung maupun melalui layanan digital.

1. Datang ke kantor cabang BRI

Calon debitur cukup membawa seluruh dokumen persyaratan. Setelah berkas diverifikasi, pihak bank akan melakukan survei usaha sebagai bagian dari proses analisis sebelum pinjaman disetujui.

2. Mengajukan secara online melalui BRImo

Nasabah dapat mengisi formulir pengajuan secara digital, mengunggah dokumen yang dibutuhkan, kemudian memantau status pengajuan hingga proses pencairan dana selesai.

Itulah tabel KUR BRI Juli 2026 terbaru untuk pinjaman mulai Rp 1 juta hingga Rp 100 juta. Dengan mengetahui simulasi angsuran lebih awal, calon debitur dapat memilih plafon pinjaman dan tenor yang paling sesuai dengan kondisi keuangan usahanya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan rawan terkoreksi pada perdagangan Kamis (2/7/2026), setelah indeks bergerak ke zona hijau atau menguat 0,92 persen pada Rabu pekan ini.

Analis teknikal MNC Sekuritas, Herditya Wicaksana, menilai pelaku pasar masih mengambil sikap hati-hati sambil menantikan arah lanjutan kebijakan Federal Reserve (The Fed), serta rilis data ketenagakerjaan Amerika Serikat atau Non-Farm Payrolls (NFP).

Kedua sentimen tersebut dinilai akan menjadi penentu arah pergerakan pasar keuangan global, termasuk pasar saham Indonesia.

Karena itu, Herditya memprediksi IHSG bergerak dengan level support di 5.657 dan resistance di 5.722.

“Untuk Kamis kami perkirakan IHSG rawan terkoreksi dengan support 5.657 dan resist 5.722. Kami perkirakan, investor akan menanti kelanjutan kebijakan The Fed dan juga data NFP,” ujar Herditya saat dihubungi Kompas.com, Rabu malam.

Di tengah potensi koreksi tersebut, investor ritel dapat mencermati sejumlah saham yang direkomendasikan MNC Sekuritas untuk perdagangan Kamis, di antaranya;

Saham PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dengan target harga di kisaran Rp 2.920-Rp 3.310, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) di rentang Rp 1.580-Rp 1.950, serta PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) pada kisaran Rp 1.460-Rp 1.635.

Sementara itu, Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, merekomendasikan sejumlah saham yang layak dicermati investor ritel untuk perdagangan Kamis ini.

Untuk PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), Nafan melihat potensi penguatan seiring tren naik (uptrend potential) yang masih terjaga.

Investor disarankan melakukan accumulative buy, terutama pada kisaran harga Rp 5.150-Rp 5.750.

Adapun target harga jangka pendek berada di Rp 5.925, kemudian Rp 6.550, dan berpeluang menuju Rp 7.900.

Sementara itu, level support berada di Rp 5.150 dan Rp 4.820.

Selanjutnya, saham PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), ia menilai saham tersebut tengah berupaya melanjutkan penguatan di tengah fase pergerakan sideways minor.

Investor direkomendasikan melakukan buy pada area Rp 525-Rp 650.

Target harga diproyeksikan berada di Rp 660 dan berpotensi naik hingga Rp 915.

Adapun posisi support di Rp 525 dan Rp 464.

Saham PT Rukun Raharja Tbk (RAJA) juga dinilai memiliki peluang menguat meski masih bergerak dalam pola sideways. Nafan merekomendasikan buy untuk saham yang juga masuk kategori marginable stock tersebut, terutama pada kisaran harga Rp 3.860-Rp 4.190.

Target harga di Rp 4.340 dan berpotensi meningkat hingga Rp 5.150, dengan level support Rp 3.860 dan Rp 3.380.

Disclaimer: Artikel ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi menjadi tanggung jawab investor. Pastikan melakukan riset mandiri sebelum menentukan pilihan.

KOMPAS.com – Tarif token listrik Juli 2026 menjadi informasi yang banyak dicari pelanggan listrik prabayar setelah pemerintah memastikan tarif listrik untuk periode Juli-September 2026 tidak mengalami perubahan.

Artinya, pelanggan yang membeli token listrik pada Juli 2026 masih akan memperoleh jumlah kWh yang relatif sama seperti bulan sebelumnya, sesuai golongan daya listrik dan besaran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) di masing-masing daerah.

Lantas, jika membeli token listrik senilai Rp 50.000, berapa jumlah kWh yang akan diperoleh pada Juli 2026?

Tarif token listrik Juli 2026

Pemerintah memutuskan tarif listrikPLN untuk pelanggan nonsubsidi tetap berlaku pada Triwulan III 2026 atau periode Juli hingga September 2026.

Dengan demikian, harga token listrik Juli 2026 tidak mengalami perubahan sehingga harga per kWh masih mengacu pada tarif yang berlaku sebelumnya.

Keputusan tersebut diambil sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung stabilitas ekonomi nasional dan daya saing dunia usaha.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah memilih tidak menaikkan tarif listrik meski hasil evaluasi indikator ekonomi sebenarnya mengarah pada kenaikan.

"Demi menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional, Pemerintah memutuskan tarif listrik triwulan (kuartal) III tahun 2026 tetap atau tidak naik," ujar Bahlil dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).

Sebagai informasi, tarif listrik pelanggan nonsubsidi dievaluasi setiap tiga bulan sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.

Evaluasi tersebut mempertimbangkan sejumlah indikator ekonomi makro, yakni:

• Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS
• Indonesian Crude Price (ICP) atau harga minyak mentah Indonesia
• Tingkat inflasi
• Harga Batubara Acuan (HBA)

Untuk penetapan tarif listrik Juli-September 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi pada Februari-April 2026. Berdasarkan formula penyesuaian tarif (tariff adjustment), hasil perhitungannya sebenarnya menunjukkan potensi kenaikan tarif.

Meski demikian, pemerintah memutuskan tarif listrik tetap dipertahankan agar konsumsi masyarakat dan aktivitas ekonomi tetap terjaga.

KOMPAS.com/MELA ARNANI Ilustrasi tarif listrik Juli 2026. Tarif listrik per kWh. Harga listrik. Tarif listrik 2026. Harga per kWh. Tarif listrik Juli 2026 semua golongan pelanggan PLN. Tarif listrik per kWh terbaru. Tarif listrik terbaru.

Tarif listrik Juli 2026

Karena tidak ada perubahan tarif, pelanggan listrik prabayar masih menggunakan tarif listrik per kWh sebagai berikut:

• 900 VA (R-1/TR): Rp 1.352 per kWh
• 1.300 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 2.200 VA (R-1/TR): Rp 1.444,70 per kWh
• 3.500 VA-5.500 VA (R-2/TR): Rp 1.699,53 per kWh
• 6.600 VA ke atas (R-3/TR): Rp 1.699,53 per kWh

Tarif listrik PLN tersebut menjadi dasar perhitungan jumlah energi listrik (kWh) yang diterima pelanggan saat membeli token listrik.

Beli token listrik Rp 50.000 dapat berapa kWh?

Jumlah kWh yang diterima pelanggan tidak hanya ditentukan oleh nominal pembelian token, tetapi juga dipengaruhi tarif listrik sesuai golongan daya dan besaran PPJ yang berlaku di daerah masing-masing.

Rumus perhitungannya adalah: (Nominal pembelian token – PPJ) ÷ Tarif listrik per kWh.

Sebagai contoh, berikut simulasi pembelian token listrik Rp 50.000 untuk pelanggan rumah tangga daya 1.300 VA dengan asumsi PPJ sebesar 3 persen.

• Nominal pembelian: Rp 50.000
• PPJ 3 persen: Rp 1.500
• Saldo setelah dipotong PPJ: Rp 48.500
• Tarif listrik: Rp 1.444,70 per kWh

Perhitungan: Rp 48.500 ÷ Rp 1.444,70 = sekitar 33,57 kWh

Dengan demikian, pembelian token listrik Rp 50.000 akan menghasilkan sekitar 33,57 kWh untuk pelanggan rumah tangga 1.300 VA dengan asumsi PPJ 3 persen.

Perlu diingat, jumlah kWh yang diterima setiap pelanggan bisa berbeda karena besaran PPJ di setiap daerah tidak sama dan tarif listrik bergantung pada golongan daya yang digunakan.

Itulah harga token listrik Juli 2026. Selain mempertahankan tarif listrik, pemerintah juga memastikan tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi tetap tidak berubah.