Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit APBN berada di kisaran 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Hal ini disampaikan Presiden dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2027.

"Pembiayaan defisit kami di 2027 akan kami jaga 1,8% hingga maksimal 2,4% terhadap PDB. Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ujarnya di hadapan anggota DPR dan MPR pada Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Defisit ini didasarkan dari asumsi sasaran pendapatan negara sebesar 11,82% sampai 12,4% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara ditargetkan sebesar 13,62% sampai dengan 14,8% terhadap PDB.

Di sisi lain, suku bunga SBN tenor 10 tahun dijaga di kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Kemudian, nilai tukar rupiah yang merupakan asumsi dasar makroekonomi kebijakan fiskal berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS.

"Strategi fiskal dan moneter kami harus strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tuturnya.

Di sisi lain, dia juga menargetkan inflasi berada di rentang 1,5% sampai dengan 3,5% pada 2027.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro 2027:

- Pertumbuhan ekonomi : 5,8% sampai 6,5%
- Inflasi : 1,5% sampai 3,5%
- Suku bunga SBN 10 tahun : 6,5% sampai 7,3%
- Nilai tukar : Rp16.800 sampai Rp17.500 terhadap dolar AS
- Harga minyak mentah Indonesia : US$70 sampai US$90 per barel
- Lifting minyak mentah : 602.000 sampai 615.000 barel per hari
- Lifting gas bumi : 934.000 sampai 977.000 barel setara gas bumi per hari

Kemudian, sasaran pembangunan 2027 meliputi:

- Tingkat kemiskinan : 6% sampai 6,5%
- Tingkat pengangguran terbuka : 4,3% sampai 4,87%
- Rasio gini : 0,362 sampai 0,367
- Indeks modal manusia : 0,575
- Indeks kesejahteraan petani : 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal : 40,81

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke level Rp17.353 per dolar AS pada perdagangan, Kamis (30/4/2026).

Direktur PT Traze Andalan Futures Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan pada Kamis (30/4/2026) dengan penurunan 27 poin dibandingkan penutupan hari sebelumnya sebesar Rp17.326 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS menguat.

Dia menjelaskan pelemahan mata uang rupiah dipengaruhi oleh sentimen dari luar negeri. Presiden AS Donald Trump bersiap untuk blokade angkatan laut yang berkepanjangan terhadap Iran. Kekhawatiran atas skenario tersebut diperparah oleh laporan bahwa beberapa eksekutif minyak Amerika terkemuka bertemu dengan Trump di Gedung Putih untuk membahas bagaimana membatasi dampak konflik terhadap keluarga Amerika.

Blokade angkatan laut yang berkepanjangan kemungkinan akan membuat Iran terus memblokir Selat Hormuz sebagai pembalasan. Blokade yang berkepanjangan di jalur pelayaran tersebut menunjukkan gangguan pasokan minyak global yang lebih besar.

Perundingan antara AS dan Iran sebagian besar gagal di tengah ketidaksepakatan mengenai aktivitas nuklir Iran. Meskipun Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tanpa batas waktu, kedua pihak sebagian besar menolak upaya apa pun untuk menengahi pembicaraan.

Selain itu, Ketua Fed, Jerome Powell mengucapkan selamat kepada Kevin Warsh karena telah melewati tahap pertama dalam perjalanannya untuk menjadi penggantinya sebagai Ketua Fed. Dia mengatakan bahwa ia akan tetap menjabat sebagai gubernur sampai tekanan politik mereda, dan menambahkan bahwa independensi Fed berada dalam risiko.

Sementara itu, dari sisi internal, harga minyak mentah dunia terus mengalami kenaikan ( Brent Crude Oil US$122 per barel dan WTIi Crude Oil US$108 per barel ). Kenaikan ini, membuat kebutuhan dollar AS untuk pembelian Minyak Mentah sebesar 1,5 juta barel per hari semakin tinggi.

Tingginya harga minyak diproyeksikan dapat menambah tekanan neraca transaksi berjalan dan menggerus ketahanan fiskal. Beban subsidi akibat kenaikan harga minyak juga diestimasikan bakal menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.

Sebab, dalam asumsi APBN harga minyak berada di US$70 per barel, sementara harga saat ini kembali bertengger di atas US$100 per barel, terlebih menembus US$120 per barel. Sehingga setiap kenaikan minyak US$1 per barel berpotensi menambah beban subsidi dan kompensasi energi senilai Rp10 triliun hingga Rp13 triliun per tahun.

"Selain itu, dampak kebijakan MSCI yang menahan aliran dana asing, membuat mata uang rupiah tertekan di tengah kombinasi sentimen global, tekanan makro, dan dinamika domestik. Keputusan tersebut membuka potensi keluarnya dana asing atau outflow hingga Rp15 triliun," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan belum perlu menyusun APBN Perubahan (APBN-P) berdasarkan perkembangan terkini sejumlah asumsi ekonomi makro seperti harga minyak dan nilai tukar rupiah.

Untuk diketahui, APBN 2026 disusun dengan asumsi dasar makro di antaranya harga minyak atau Indonesian Crude Price (ICP) US$70 per barel dan nilai tukar rupiah Rp16.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Setidaknya dua asumsi dasar makro itu sudah mengalami deviasi akibat dampak perang AS-Israel dan Iran. Harga minyak sempat menyentuh level US$100 per barel, sedangkan rupiah sempat terdepresiasi ke level hampir Rp17.300 per dolar AS.

Namun demikian, Purbaya mengatakan bahwa APBN-P belum diperlukan karena deviasi ini masih masuk ke dalam simulasi penghitungan APBN. Sebab, skenario terburuk pemerintah di antaranya yakni harga minyak menyentuh level US$100 per barel rata-rata sepanjang tahun.

"Yang disimulasikan sudah worst case skenario kan. Defisitnya enggak terlalu tinggi. Masih segitu," jelasnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Meski demikian, Purbaya tidak menutup sepenuhnya peluang untuk mengubah APBN yang diketok tahun lalu itu. Saat ini, dia menilai perubahan yang dipicu faktor global belum cukup untuk memicu penyusunan APBN-P.

"Kalau memburuk sekali ya kami nanti bikin APBN-P. Tetapi sekarang belum cukup untuk men-trigger itu. Jadi masih aman," katanya.

Mengenai pelemahan nilai tukar, Purbaya enggan berkomentar lebih lanjut. Dia menilai itu sudah masuk dalam ranah Bank Indonesia (BI). Menurutnya, depresiasi rupiah tidak menandakan pemburukan kondisi ekonomi domestik.

"Coba Anda tanya ke bank sentral kenapa seperti itu. Mungkin saya bukan ahlinya di sini. Tetapi yang jelas adalah fondasi ekonomi kita tidak berubah. Bahkan akan [tumbuh] semakin cepat," paparnya.

Berdasarkan Buku II Nota Keuangan APBN 2026, harga minyak memiliki sensitivitas tertinggi terhadap APBN. Setiap kenaikan harga minyak US$1 per barel, belanja APBN bertambah Rp10,3 triliun dan defisit melebar Rp6,8 triliun.

Dari sisi nilai tukar, belanja dan defisit APBN bakal masing-masing membengkak Rp6,1 triliun dan Rp800 miliar setiap kenaikan Rp100 per dolar AS.

Pada APBN tahun ini, pemerintah menargetkan pendapatan negara Rp3.153,6 triliun dan belanja Rp3.842,7 triliun. Dengan demikian defisit dirancang sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% terhadap PDB.