Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dan DPR menyetujui Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2027, Kamis (11/6/2026).

Defisit APBN disepakati sebagaimana usulan sebelumnya, yakni rentang 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB.

Sementara itu, batas bawah penerimaan negara naik 0,19% dari 11,82% ke 12,01%. Adapun batas bawah penerimaan tetap 12,40 terhadap PDB.

Untuk asumsi makro, pemerintah dan DPR tetap menargetkan pertumbuhan ekonomi 5,7% sampai 6,5%, serta inflasi 1,5% sampai 3,5% dan nilai tukar rupiah Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS.

Kesepakatan ini diambil pada Rapat Kerja (Raker) Komisi XI DPR dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian PPN/Bappenas, Bank Indonesia (BI), serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil KEM PPKF ini akan dibicarakan lebih lanjut untuk menjadi pijakan dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Keputusan diambil setelah laporan hasil tiga Panitia Kerja (Panja) yakni Pertumbuhan, Penerimaan dan Defisit.

Para anggota Komisi XI DPR dan perwakilan pemerintah, BI dan OJK menyetujui KEM PPKF 2027 sesuai dengan hasil Panja.

"Bisanya KEM PPKF masih memberikan range sampai kami mendapatkan laporan sementara, lapsem yang disusun akhir semester. Baru kami menemukan parameter tunggalnya," jelas Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun di Ruang Rapat Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Adapun mengenai hasil pembahasan dan kesimpulan KEM PPKF 2027 ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan setuju dan menerima hasil tersebut.

"Kami bisa menerima dan setuju dengan apa yang disampaikan," jelasnya pada forum tersebut.

Berikut susunan KEM PPKF 2027 yang telah disepakati pemerintah dan DPR:

1. Asumsi Dasar Ekonomi Makro

- Pertumbuhan Ekonomi : 5,8% – 6,5%

- Inflasi : 1,5% – 3,5%

- ⁠Nilai tukar rupiah per dolar AS : Rp16.800 – Rp17.500

- ⁠Suku bunga SBN 10 tahun : 6,5% – 7,3%

2. Sasaran dan Indikator Pembangunan

- Tingkat pengangguran terbuka : 4,30% – 4,87%

- ⁠Tingkat kemiskinan : 6,0% – 6,5%

- ⁠Tingkat kemiskinan ekstrem : 0%

- ⁠Gini rasio : 0,362 – 0,367

- ⁠Indeks modal manusia : 0,575

- ⁠Indikator kesejahteraan petani: 0,8038 (ditambahkan Nilai Tukar Petani dan Nilai Tukar Nelayan)

- ⁠Proporsi penciptaan lapangan kerja formal : 40,81% (penciptaan lapangan kerja baru 2027)

- ⁠Gross national income (GNI) per kapita : US$5.800 – US$5.840 (ditambahkan dalam denominasi rupiah)

- ⁠Indeks kualitas lingkungan hidup : 76,84

3. Asumsi Fiskal

- Pendapatan negara : 12,01% – 12,40% terhadap PDB

- ⁠Defisit APBN : 1,80% – 2,40% terhadap PDB.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merancang desain defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 pada rentang 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Postur makro fiskal tahun 2027 didesain secara kolaboratif, terarah, dan terukur dengan defisit 1,8 persen sampai dengan 2,4 persen PDB," kata Purbaya dalam Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa.

Rentang defisit itu ditopang oleh pendapatan negara sebesar 11,82 persen hingga 12,40 persen PDB dan belanja negara sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen PDB.

Untuk mencapai target pendapatan negara, Menkeu menjelaskan pemerintah terus mendorong upaya optimalisasi pendapatan negara, baik melalui perluasan basis penerimaan maupun pengolahan sumber daya alam yang lebih baik.

Optimalisasi pendapatan diwujudkan melalui penguatan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perubahan struktur ekonomi.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan memanfaatkan teknologi dan analisis big data guna memperkuat efektivitas pengawasan, memperluas basis perpajakan, dan mengoptimalkan potensi penerimaan negara secara berkesinambungan.

Di sisi lain, pemerintah juga tetap memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur kepada sektor-sektor strategis yang memiliki nilai tambah tinggi bagi perekonomian.

Dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP), optimalisasi dilakukan melalui penguatan penerimaan berbasis sumber daya alam, peningkatan tata kelola yang transparan dan akuntabel, dan inovasi layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Upaya itu didukung oleh pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat serta optimalisasi penagihan piutang untuk memaksimalkan potensi penerimaan negara.

Sementara dari sisi belanja, pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja negara melalui upaya efisiensi dan refocusing agar alokasi anggaran makin produktif, tepat sasaran, dan mampu memberikan dampak nyata bagi perekonomian dan masyarakat.

Pemerintah juga bakal meningkatkan efektivitas belanja pusat dan daerah melalui penguatan sinergi dan harmonisasi belanja pusat dan daerah.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah menargetkan akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional sebagai fondasi menuju ekspansi ekonomi yang lebih tinggi pada akhir dekade. Target tersebut disertai dengan proyeksi fiskal, inflasi, hingga stabilitas nilai tukar rupiah.

Presiden RI Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 berada pada kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen sebagai tahap menuju pertumbuhan 8 persen pada 2029. “Saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8—6,5 persen di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen pada tahun 2029. Dan pertumbuhan tersebut harus tecermin pada meningkatnya kesejahteraan rakyat secara nyata,” ujar Prabowo saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2027, pemerintah menargetkan pendapatan negara berada pada kisaran 11,82 persen hingga 12,40 persen dari Produk Domestik Bruto. Pendapatan tersebut akan digunakan untuk mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

Sementara itu, belanja negara diproyeksikan mencapai 13,62 persen hingga 14,80 persen dari PDB. Dengan struktur tersebut, defisit APBN 2027 dipatok sekitar 1,80 persen hingga 2,40 persen dari PDB, masih berada di bawah batas maksimal defisit tiga persen sesuai ketentuan undang-undang. “Kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit,” kata Prabowo.

Pemerintah juga menetapkan sasaran inflasi pada kisaran 2,5 persen plus minus satu persen pada 2027, sama dengan target inflasi tahun berjalan. Stabilitas harga dinilai menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi asumsi makro energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada rentang 70 dolar AS hingga 95 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan sekitar 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas ditetapkan pada kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel per hari.

Pemerintah juga menargetkan imbal hasil Surat Berharga Negara tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen. Adapun nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada pada rentang Rp16.800—Rp17.500 per dolar AS. Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategis yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” ujar Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menargetkan defisit APBN berada di kisaran 1,8% sampai 2,4% terhadap PDB. Hal ini disampaikan Presiden dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2027.

"Pembiayaan defisit kami di 2027 akan kami jaga 1,8% hingga maksimal 2,4% terhadap PDB. Kami akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini," ujarnya di hadapan anggota DPR dan MPR pada Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Defisit ini didasarkan dari asumsi sasaran pendapatan negara sebesar 11,82% sampai 12,4% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara ditargetkan sebesar 13,62% sampai dengan 14,8% terhadap PDB.

Di sisi lain, suku bunga SBN tenor 10 tahun dijaga di kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%. Kemudian, nilai tukar rupiah yang merupakan asumsi dasar makroekonomi kebijakan fiskal berada di rentang Rp16.800 sampai Rp17.500 per dolar AS.

"Strategi fiskal dan moneter kami harus strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia," tuturnya.

Di sisi lain, dia juga menargetkan inflasi berada di rentang 1,5% sampai dengan 3,5% pada 2027.

Berikut asumsi dasar ekonomi makro 2027:

- Pertumbuhan ekonomi : 5,8% sampai 6,5%
- Inflasi : 1,5% sampai 3,5%
- Suku bunga SBN 10 tahun : 6,5% sampai 7,3%
- Nilai tukar : Rp16.800 sampai Rp17.500 terhadap dolar AS
- Harga minyak mentah Indonesia : US$70 sampai US$90 per barel
- Lifting minyak mentah : 602.000 sampai 615.000 barel per hari
- Lifting gas bumi : 934.000 sampai 977.000 barel setara gas bumi per hari

Kemudian, sasaran pembangunan 2027 meliputi:

- Tingkat kemiskinan : 6% sampai 6,5%
- Tingkat pengangguran terbuka : 4,3% sampai 4,87%
- Rasio gini : 0,362 sampai 0,367
- Indeks modal manusia : 0,575
- Indeks kesejahteraan petani : 0,8038
- Proporsi penciptaan lapangan kerja formal : 40,81

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mematok target pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,8% hingga 6,5% pada 2027 sebagai bagian dari strategi menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato perdana dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025—2026 terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Dengan strategi ekonomi yang tepat, kebijakan fiskal yang prudent dan berkelanjutan, saya yakin ekonomi Indonesia dapat tumbuh pada kisaran 5,8% hingga 6,5% di tahun 2027 menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029,” ujar Prabowo.

Dalam paparannya, Prabowo menjelaskan pendapatan negara pada APBN 2027 ditargetkan berada pada kisaran 11,82% hingga 12,40% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sementara itu, belanja negara direncanakan mencapai 13,62% hingga 14,80% terhadap PDB guna mendukung berbagai program prioritas pemerintah.

“Untuk mendukung berbagai program prioritas dan program-program vital kita, belanja negara dilancarkan berada pada kisaran 13,62% hingga 14,80% dari PDB kita,” katanya.

Dari sisi fiskal, pemerintah menargetkan defisit APBN tetap terkendali pada kisaran 1,80% hingga maksimal 2,40% terhadap PDB.

“Dan kita akan berjuang terus untuk menekan dan memperkecil defisit ini,” ujar Prabowo.

Selain itu, pemerintah menargetkan suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5% hingga 7,3%.

Adapun, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat (AS).

Prabowo menegaskan strategi fiskal dan moneter pemerintah harus mampu menjaga stabilitas nilai tukar di tengah dinamika mata uang global.

“Strategi fiskal dan moneter kita haruslah strategi yang mampu untuk menjaga nilai tukar kita tetap stabil terhadap mata uang dunia,” katanya.

Di sisi lain, Prabowo menargetkan inflasi pada 2027 tetap terkendali pada kisaran 1,5% hingga 3,5%.

Pada sektor energi, harga minyak mentah Indonesia diperkirakan berada pada kisaran US$70 hingga US$95 per barel. Pemerintah juga menargetkan lifting minyak bumi sebesar 602.000 hingga 615.000 barel per hari serta lifting gas sebesar 934.000 hingga 977.000 barel setara minyak per hari.

Prabowo menekankan pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah juga menargetkan peningkatan indeks modal manusia menjadi 0,575 dari sebelumnya 0,570 melalui berbagai program prioritas di bidang sumber daya manusia.

Menurutnya, angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6% hingga 6,5% pada 2027, lebih rendah dibanding target sebelumnya sebesar 6,5% hingga 7,5%.

Tingkat pengangguran terbuka juga ditargetkan turun menjadi 4,30% hingga 4,87%, sedangkan rasio gini diproyeksikan membaik menjadi 0,362 hingga 0,367.

“Jarak antara yang terkaya dan yang termiskin tidak boleh semakin lebar bahkan harus kita perjuangkan untuk terus menyempit,” tandas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Peran Danantara Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia diharapkan semakin besar pada 2027 seiring dengan target pemerintah memperkecil defisit fiskal.

Pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) 2027, pemerintah menetapkan belanja negara pada kisaran 13,62% sampai 14,8% terhadap PDB. Apabila dibandingkan dengan beberapa tahun belakangan, batas bawah belanja negara tahun depan merupakan yang terendah sejak KEM PPKF 2021.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan kurs rupiah yang belum mereda, Presiden Prabowo Subianto 'turun gunung' menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sembari menjaga kesinambungan fiskal pada 2027. Kunci dari ambisi ini tidak lain dari menjaga sektor ekstraktif, yang dinilainya mengalami 'kebocoran' selama puluhan tahun.

Tidak biasanya Presiden menyambangi DPR untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF). Biasanya, dokumen landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun berikutnya ini perdana disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada DPR.