Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perpanjangan insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk pembelian rumah hingga akhir tahun ini berpotensi memberikan dampak positif bagi industri asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut hal itu khususnya berdampak bagi lini asuransi harta benda.

“Hal ini karena setiap transaksi properti, terutama yang menggunakan fasilitas pembiayaan, pada umumnya juga disertai dengan perlindungan asuransi atas aset tersebut,” tuturnya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Rabu (25/3/2026).

Secara kinerja, Ogi menyebut per Januari 2026 lini usaha harta benda (property) menjadi salah satu kontributor utama pertumbuhan bagi premi industri asuransi umum, yaitu meningkat 46,40% (year on year/YoY).

Adapun, imbuhnya, secara keseluruhan premi industri asuransi umum hingga Januari 2026 tercatat tumbuh sebesar 13,66% (YoY).

“Ke depan, stimulus di sektor properti tersebut berpotensi turut mendukung permintaan perlindungan aset, termasuk pada segmen ritel,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan menilai dampak kebijakan itu terhadap pertumbuhan premi akan berlangsung secara bertahap seiring realisasi transaksi dan proses serah terima properti.

Untuk menangkap peluang tersebut, Budi mendorong perusahaan asuransi memperkuat integrasi dengan ekosistem properti dan pembiayaan.

“Strategi yang relevan antara lain melalui penguatan kerja sama dengan perbankan dalam skema KPR dan asuransi properti, kolaborasi dengan pengembang, serta pemanfaatan kanal digital untuk memperluas distribusi,” tegasnya.

Namun, Budi mengingatkan peningkatan volume premi perlu diimbangi dengan pengelolaan risiko yang memadai agar pertumbuhan bersifat berkelanjutan. Risiko utama asuransi properti saat ini masih didominasi bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran, yang berpotensi meningkat seiring perubahan iklim dan urbanisasi.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90 Tahun 2025 yang mengatur pemberlakuan insentif PPN DTP untuk sektor perumahan pada tahun anggaran 2026. Kebijakan tersebut ditujukan untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi melalui stimulasi daya beli masyarakat di sektor perumahan.

Dalam aturan tersebut, PPN DTP diberikan untuk pembelian rumah tapak dan satuan rumah susun dengan kuota 40.000 unit per tahun. Dengan demikian, hingga Desember 2027, pemerintah akan membebaskan pengenaan PPN bagi pembelian 80.000 unit rumah komersial.

“Ini akan dinikmati sekitar 40.000 unit per tahun. Jadi itu semacam dorongan baru ke sektor properti dan akan berdampak pada sektoral ekonomi juga,” ujar Purbaya.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengungkapkan nilai klaim asuransi akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor di tiga provinsi di Sumatera yang dilaporkan oleh perusahaan asuransi hingga Januari 2026 mendekati Rp1 triliun.

“Berdasarkan kompilasi awal laporan dari perusahaan asuransi anggota AAUI hingga pembaruan terakhir Januari 2026, nilai klaim asuransi yang telah dilaporkan diperkirakan mendekati Rp1 triliun,” ujar Budi Herawan saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Rabu.

Ia menuturkan, klaim tersebut berasal dari berbagai lini usaha asuransi, seperti asuransi kendaraan bermotor serta asuransi harta benda (property) atas rumah maupun bangunan industri dan komersial.

Namun, angka tersebut masih berpotensi untuk meningkat seiring proses pendataan dan pelaporan klaim yang masih berjalan di lapangan.

Untuk membantu pemulihan ekonomi di wilayah terdampak, Budi mengatakan perusahaan asuransi anggota AAUI telah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat penyelesaian klaim.

Salah satunya adalah dengan menunjuk tim penilai kerugian (loss adjuster)independen untuk segera melakukan survei lapangan, menghitung, dan memvalidasi nilai kerugian.

Perusahaan asuransi juga mempercepat proses administrasi klaim dengan pendekatan yang lebih fleksibel, khususnya bagi para pelaku usaha ritel dan UMKM, serta terus mendorong nasabah untuk segera melaporkan klaim mereka.

Budi menyatakan pihaknya juga mengimbau perusahaan asuransi untuk memberikan perlakuan khusus (case by case) kepada para korban bencana, antara lain dengan memprioritaskan penyelesaian klaim yang telah memenuhi ketentuan polis serta melakukan penyesuaian tertentu sesuai kebijakan internal perusahaan dan kesepakatan dengan nasabah.

Berkaca terhadap bencana Sumatera, pihaknya menyoroti bahwa nilai kerugian ekonomi akibat bencana secara keseluruhan jauh lebih besar dibandingkan nilai aset yang diasuransikan. Hal tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan perlindungan (protection gap) di masyarakat.

“Ke depan, AAUI terus mendorong peningkatan literasi dan inklusi asuransi agar perlindungan risiko terhadap bencana dapat semakin luas dan berkelanjutan,” katanya.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan telah meminta seluruh perusahaan asuransi dan reasuransi agar mengaktifkan mekanisme tanggap bencana.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan mekanisme tersebut diimplementasikan dengan menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak, serta memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) melaporkan perolehan premi industri asuransi umum menyentuh Rp84,72 triliun pada kuartal III/2025.

Wakil Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bidang Statistik dan Riset AAUI Trinita Situmeang menyampaikan nilai itu tumbuh 6,3% (year on year/YoY) dari Rp79,69 triliun.Adapun, pertumbuhan premi itu ditopang oleh sejumlah lini bisnis yang kompak mengalami kenaikan. Kelompok bisnis ini adalah asuransi harta benda, asuransi kredit, dan asuransi kesehatan.

“Asuransi harta benda naik sebesar Rp1,27 triliun dan asuransi kesehatan naik Rp1,05 triliun serta asuransi kredit yang naik Rp1,27 triliun,” ujar Trinita dalam konferensi pers kinerja asuransi umum kuartal III/2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Dengan capaian ini, asuransi harta benda per kuartal III/2025 meraup premi Rp24,75 triliun, tumbuh 5,4% YoY. Kemudian, asuransi kesehatan menjadi Rp8,04 triliun, tumbuh 15,1% YoY dan asuransi kredit menjadi Rp13,54 triliun, tumbuh 10,4% YoY.

Meski terdapat segmen yang tumbuh kuat, AAUI turut mencatat empat lini bisnis asuransi umum mengalami penurunan sampai dengan kuartal III/2025. Segmen ini adalah asuransi kendaraan bermotor, asuransi penerbangan, asuransi kecelakaan diri, dan surety ship.

“Sementara secara premi dicatat untuk kendaraan bermotor itu mengalami kontraksi sebesar 4% dari tahun lalu Rp14,6 triliun, turun Rp587 miliar,” kata Trinita.

Dengan demikian, premi asuransi kendaraan bermotor per September 2025 menjadi Rp14,11 triliun. Hal ini tercermin dari turunnya industri otomotif yang tercatat di Gaikindo turun 11% YoY per September 2025 dan AISI yang turun tipis 1% YoY.

Adapun, pada kuartal III/2025, industri asuransi umum mencatatkan laba setelah pajak Rp11,51 triliun, berbalik untung dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni rugi Rp1,71 triliun.

“Dan laba setelah pajak untuk asuransi umum ada lonjakan dari tahun lalu minus Rp1,7 triliun menjadi Rp11,5 triliun naik 5 kali lipat," tutupnya.

Per Agustus 2025, pendapatan premi lini usaha asuransi harta benda mencapai sekitar Rp23 triliun, meningkat 7,2 persen secara tahunan,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyatakan, klaim asuransi harta benda (properti) turun 6,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp4,8 triliun per Agustus 2025.

Ia mengatakan, penurunan klaim tersebut justru diiringi dengan kenaikan pendapatan premi asuransi harta benda.

“Per Agustus 2025, pendapatan premi lini usaha asuransi harta benda mencapai sekitar Rp23 triliun, meningkat 7,2 persen secara tahunan,” katanya di Jakarta, Kamis.

Namun, kondisi yang berbeda terjadi pada lini asuransi kendaraan. Pihaknya mencatat klaim asuransi kendaraan bermotor naik sebesar 2 persen yoy menjadi Rp5,3 triliun, sedangkan pendapatan premi asuransi kendaraan bermotor tercatat sekitar Rp13,5 triliun, turun 5 persen yoy.

Meskipun demikian, Ogi menilai kondisi industri perasuransian tetap terkendali. Per Agustus 2025 aset industri asuransi mencapai Rp1,17 kuadriliun, atau naik 3,37 persen yoy.

Dari sisi asuransi komersial, total aset tercatat sebesar Rp948,14 triliun, atau mencatat pertumbuhan 3,87 persen yoy, ditopang oleh pendapatan premi asuransi komersial pada periode Januari-Agustus 2025 mencapai Rp219,52 triliun, atau tumbuh 0,44 persen yoy.

Angka tersebut terdiri dari premi asuransi jiwa yang terkontraksi sebesar 1,21 persen yoy menjadi Rp117,51 triliun, serta premi asuransi umum dan reasuransi yang tumbuh 2,42 persen yoy menjadi Rp102,01 triliun.

Sementara asuransi nonkomersial yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta program asuransi ASN, TNI, dan POLRI mencatatkan total aset sebesar Rp222,48 triliun, atau tumbuh 1,26 persen yoy.

Terkait klaim asuransi akibat peristiwa kerusuhan akhir Agustus lalu, Ogi menyatakan total klaim mencapai sekitar Rp150 miliar dari empat lini bisnis, yaitu properti, kendaraan bermotor, engineering, dan aneka.

Pihaknya pun menekankan pentingnya penyelesaian klaim sesuai ketentuan polis dan prinsip kehati-hatian agar hak pemegang polis terlindungi dan kepercayaan publik terhadap industri tetap terjaga.

“OJK juga terus mendorong penguatan praktik manajemen risiko dan reasuransi agar kapasitas perlindungan terhadap bencana dan risiko meningkat tetap terjaga,” ujar Ogi Prastomiyono.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025