Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menegaskan bahwa peminjam (borrower) tetap memiliki kewajiban penuh untuk melunasi utangnya, meskipun terdapat asuransi khusus untuk layanan pinjaman daring (pindar).

Ia menuturkan, asuransi khusus pindar pada dasarnya ditawarkan kepada pemberi pinjaman (lender) sebagai bentuk pengamanan atas investasi mereka, sehingga proteksi asuransi tersebut berada di sisi lender, bukan borrower.

"(Jadi, jika terjadi gagal bayar), borrower pun masih mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (masih tercatat)," ujar Nailul Huda saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, sektor pindar merupakan industri dengan risiko tinggi bagi para investor, sehingga diperlukan proteksi aset lender melalui asuransi.

Hal tersebut terutama karena adanya potensi moral hazard (bahaya moral) yang mungkin dilakukan oleh borrower jika mengetahui adanya proteksi asuransi.

Nailul menyampaikan, ketika peminjam tahu bahwa dana yang mereka pinjam telah diasuransikan, mereka cenderung merasa uang lender sudah aman karena ditanggung asuransi, sehingga dikhawatrikan mengurangi komitmen untuk melunasi kewajiban.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, ia menyarankan agar informasi mengenai asuransi diminimalkan bagi borrower.

“Proses asuransi harus diminimalkan informasinya bagi borrower. Lender tetap akan menjadi (satu-satunya) aktor yang tahu (apakah suatu pinjaman) diasuransikan atau tidak,” katanya.

Meskipun dapat memberikan proteksi bagi para lender, Nailul menyatakan perlu kehati-hatian dalam menentukan besaran premi produk asuransi tersebut agar tidak terlalu tinggi yang justru dapat membebani dan menurunkan minat investor.

Selain berdampak terhadap pengeluaran investor, implementasi asuransi tersebut juga berpotensi memengaruhi kenaikan bunga pinjaman bagi borrower.

“Jadi memang ada minus di sisi biaya, meskipun secara keamanan lender akan lebih terjaga ketika ada gagal bayar dari borrower,” tuturnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pembentukan konsorsium untuk menyediakan layanan asuransi kredit bagi industri pindar sebagai upaya untuk memitigasi risiko di tengah dinamika industri keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, produk asuransi kredit tersebut telah diluncurkan pada pertengahan Desember 2025.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan persetujuan terhadap pembentukan konsorsium untuk menyediakan layanan asuransi kredit bagi industri fintech lending atau pinjaman daring (pindar) sebagai upaya untuk memitigasi risiko di tengah dinamika industri keuangan digital.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, produk asuransi kredit tersebut telah diluncurkan pada pertengahan Desember 2025.

“Terkait dengan pendekatan melalui konsorsium, OJK telah menyetujui pembentukan satu konsorsium perusahaan asuransi untuk menyediakan asuransi kredit bagi pindar,” kata Ogi Prastomiyono di Jakarta, Jumat.

Ia menuturkan, produk asuransi tersebut akan menutup sebagian besar risiko gagal bayar dengan tetap memperhatikan prinsip asuransi sehat secara umum dan wajar.

Ia mengatakan, perusahaan pindar diperbolehkan untuk mengajukan klaim sejak kualitas pendanaan dikategorikan diragukan atau macet sesuai ketentuan yang berlaku dengan didasarkan pada itikad baik.

Meskipun demikian, Ogi menyatakan penyelenggara layanan fintech lending tetap harus bertanggung jawab atas proses kredit, penagihan, dan tata kelola untuk menghindari munculnya moral hazard.

“Untuk menjaga terjadinya moral hazard, khususnya dari sisi borrower (peminjam dana), OJK menegaskan bahwa asuransi kredit ini bukan menggantikan manajemen risiko dan penilaian kredit (credit scoring),” ujarnya.

Untuk tahap awal, implementasi asuransi kredit bagi pindar akan dilakukan secara bertahap dan terukur melalui pendekatan pilot implementation dengan menetapkan sejumlah penyelenggara pindar sebagai target pasar awal.

Selama masa percobaan tersebut, OJK akan terus melakukan evaluasi terhadap efektivitas, risiko, serta dampak produk asuransi tersebut terhadap ekosistem keuangan secara keseluruhan sebelum diterapkan secara lebih masif di masa mendatang.

Ogi mengatakan, penyelenggaraan dan pemasaran asuransi kredit untuk pindar tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 20 Tahun 2023 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Kredit atau Pembiayaan Syariah dan Produk Suretyship atau Suretyship Syariah.

Berdasarkan regulasi tersebut, perusahaan asuransi wajib memenuhi ketentuan aspek likuiditas, permodalan, kecukupan Sumber Daya Manusia (SDM), dan tata kelola sebelum memasarkan produk tersebut agar risiko dapat dimitigasi dengan baik.

“Termasuk juga pemenuhan ketentuan POJK Nomor 40 Tahun 2024 tentang LPBBTI (Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi), yang diantaranya mengatur mengenai larangan penggunaan mekanisme stop loss,” ucap Ogi.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026