Bisnis.com, JAKARTA — Penyelenggara fintech P2P lending, PT Sahabat Mikro Fintek (Samir) mencatat total pembiayaan selama empat bulan pertama pada 2026 mencapai Rp1,5 triliun, atau sudah mencapai 50% dari total pembiayaan sepanjang 2025.

Direktur Utama Samir mengatakan kinerja positif itu didorong oleh pertubuhan portofolio penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa, yakni Pulau Sumatra yang mencapai sekitar 17%.

“Kemudian disusul berikutnya dari Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Bali dan Nusa Tenggara, Pulau Papua, Pulau Maluku, dan yang terbesar masih dari Pulau Jawa sebesar 69%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (22/6/2026).

Dia menegaskan tumbuhnya penyaluran pembiayaan di luar Pulau Jawa sejalan dengan komitmennya untuk memperluas akses pembiayaan kepada masyarakat dan para pelaku UMKM di Indonesia.

Kendati demikian, Handy menekankan bahwa akselerasi pembiayaan tetap diimbangi dengan pengelolaan risiko kredit yang lebih ketat, melalui penguatan manajemen risiko demi penguatan tata kelola yang semakin baik, dan selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian sehingga kualitas aset tetap terjaga.

“Kami berharap Samir mampu menjadi alat bantu ekonomi yang efektif, membantu kebutuhan darurat hingga menjaga arus kas di masa yang sulit bagi masyarakat dan para Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mengakses pembiayaan yang transparan,” ucapnya.

Lebih jauh, dia turut mengungkapkan sepanjang 2025 total pembiayaan Samir mencapai Rp2,9 triliun, tumbuh 176% secara tahunan. Sementara itu, untuk total kumulatif, pembiayaan Samir menyentuh Rp7 triliun hingga 31 Mei 2026 yang disalurkan kepada sekitar 2 juta peminjam unik (unique borrower).

“Dengan persentase 53% merupakan peminjam pria dan selebihnya adalah peminjam wanita untuk berbagai macam tujuan peminjaman termasuk juga diperuntukkan kepada sektor produktif,” beber Handy.

Adapun, saat ini pembiayaan Samir berasal dari 11 lender institusi dan tiga diantaranya dari industri perbankan yakni PT Bank Neo Commerce Tbk, PT Super Bank Indonesia Tbk, dan PT Bank Sahabat Sampoerna.

“Kami selalu ingin membangun kolaborasi lintas lembaga keuangan agar tercipta pembiayaan yang inklusif, hadirnya ekosistem pembiayaan yang lebih stabil dan efisien, serta menumbuhkan tingkat ekonomi bagi masyarakat maupun UMKM secara berkelanjutan,” pungkas Handy.

Warta Ekonomi, Jakarta -

Akses terhadap layanan keuangan formal kini masih menjadi tantangan sebagian besar masyarakat Indonesia. Padahal, kebutuhan pendanaan untuk kegiatan produktif maupun konsumsi kini semakin meningkat. Tercatat, ada sekitar 48% penduduk dewasa Indonesia masih berada dalam kategori underbanked atau belum terlayani secara optimal oleh layanan perbankan. Dengan angka teresebut bisa menjadi peluang pinjaman daring (pindar) peluang memperluas akses kredit masyarakat.

Berdasarkan White Paper Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Mandala Consulting bertajuk “Mendorong Perluasan Akses Kredit melalui Kolaborasi Bertanggung Jawab antara Bank dan Pindar”, akses terhadap layanan keuangan formal masih belum merata. Data World Bank menunjukkan sekitar 48% penduduk dewasa Indonesia masih tergolong underbanked.

Sedangkan, Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat inklusi keuangan perbankan baru mencapai sekitar 70% pada 2025.

Artinya, sekitar 30% masyarakat dewasa Indonesia masih tergolong financially excluded atau belum mendapatkan akses optimal terhadap layanan keuangan formal.

Direktur Utama PT Indonesia Fintopia Technology (Easycash) Nucky Poedjiardjo mengatakan perluasan akses keuangan yang inklusif menjadi salah satu fokus utama perusahaan. Menurutnya, layanan keuangan digital dapat membantu menjembatani kesenjangan akses kredit di masyarakat.

“Di tengah masih besarnya kebutuhan akses kredit, perluasan akses pendanaan harus berjalan beriringan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Oleh karena itu, Easycash berkomitmen untuk terus memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen sebagai fondasi dalam menghadirkan akses pendanaan yang luas bagi masyarakat,” kata Nucky dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/6/2026).

Komitmen tersebut tercermin dari pertumbuhan penyaluran pendanaan perusahaan. Sejak berdiri pada 2017, Easycash telah menyalurkan pembiayaan kepada lebih dari 10 juta penerima dana dengan total akumulasi pinjaman mencapai Rp96,67 triliun.

Petani asal Jember Ifa Maria Ulfa sekaligus penerima manfaat mengatakan bahwa ia memanfaatkan akses pinjaman untuk membeli pupuk bagi tanaman cabai dan padi ketika mengalami keterbatasan modal usaha.

“Dana yang saya dapatkan sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan pembelian pupuk saat modal sedang terbatas. Proses pencairannya cepat sehingga saya bisa tetap menjalankan usaha tani tanpa harus menunda kebutuhan produksi,” ujar Ifa.

Selain memperluas akses pendanaan, Easycash juga memperkuat tata kelola perusahaan melalui penguatan fungsi pengawasan, manajemen risiko, sistem pengendalian internal, kepatuhan, audit internal dan eksternal, serta peningkatan transparansi sesuai implementasi POJK Nomor 40 Tahun 2024.

Jakarta: Kebutuhan dana darurat bisa datang kapan saja, mulai dari biaya pendidikan, renovasi rumah, hingga kebutuhan kesehatan yang tak terduga.

Di tengah kemudahan teknologi digital, pinjaman online yang bisa dicicil menjadi salah satu solusi yang banyak dipilih masyarakat karena prosesnya cepat dan praktis.

Namun, kemudahan tersebut juga perlu diimbangi dengan pemahaman yang baik mengenai jenis pinjaman, tenor, bunga, hingga legalitas penyedia layanan.

Dengan memilih produk yang tepat, pinjaman online bisa menjadi alat bantu keuangan, bukan justru menambah masalah di kemudian hari.

Mengapa pinjaman online cicilan banyak diminati?

Berbeda dengan pinjaman jangka pendek yang harus dilunasi sekaligus, pinjaman online dengan sistem cicilan memungkinkan peminjam membayar secara bertahap sesuai tenor yang dipilih.

Skema ini dinilai lebih ringan karena beban pembayaran dapat disesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan.

Selain itu, proses pengajuan yang serba digital membuat masyarakat tidak perlu datang ke kantor cabang atau melalui prosedur yang rumit.

Jenis pinjaman online yang bisa dicicil

Pinjaman online yang bisa dicicil tersedia dalam beberapa jenis dengan fungsi dan syarat berbeda.

Memahami jenisnya akan membantu kamu memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Berikut penjelasannya:

1. Pinjaman dengan agunan

Pinjaman dengan agunan mengharuskan debitur memberikan jaminan seperti BPKB kendaraan atau sertifikat rumah. Jenis pinjaman ini biasanya menawarkan limit lebih besar dan tenor lebih panjang.

Menurut informasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pinjaman dengan jaminan memiliki risiko lebih rendah sehingga bunga cenderung lebih ringan. Namun, jika gagal membayar cicilan, aset yang dijaminkan bisa disita.

2. Kredit Tanpa Agunan (KTA)

KTA merupakan pinjaman tanpa jaminan yang cocok untuk kebutuhan mendesak. Proses pengajuannya relatif cepat dan dapat dilakukan secara online.

Jenis pinjaman ini sering digunakan untuk biaya pendidikan, pengobatan, atau kebutuhan konsumtif lainnya.

Meski praktis, bunga KTA umumnya lebih tinggi dibandingkan dengan pinjaman dengan agunan sehingga kamu perlu memastikan kemampuan membayar cicilan setiap bulan.

3. Pembiayaan multiguna

Pembiayaan multiguna ditujukan untuk kebutuhan pribadi seperti renovasi rumah, biaya pendidikan, atau kebutuhan konsumtif lainnya. Pinjaman ini tetap memerlukan jaminan aset.

Salah satu contohnya adalah Gadai BPKB Konsumtif dari Pegadaian yang bisa diajukan untuk mendapatkan dana produktif maupun konsumtif dengan agunan BPKB kendaraan.

4. Fintech lending

Fintech lending adalah layanan pinjaman berbasis aplikasi yang mempertemukan pemberi dana dan peminjam secara digital. Jenis pinjaman ini populer karena proses pencairannya cepat dan syaratnya sederhana.

Pastikan untuk memilih fintech lending yang menyediakan proses pengajuan secara transparan serta sudah berizin resmi dan diawasi oleh OJK.

Sebelum mengajukan pinjaman, penting untuk memahami manfaat dari sistem cicilan agar kamu bisa mengelola keuangan dengan lebih nyaman.

Jadikan Medcom.id sumber informasi pilihan Anda

(ANN)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan sebanyak delapan penyelenggara pinjaman online (pinjol) saat ini berada dalam pengawasan khusus. Mayoritas kasus dipicu persoalan permodalan dan tingginya tingkat kredit bermasalah atau TWP90.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan setiap penyelenggara yang masuk pengawasan khusus terlebih dahulu diminta melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah tersebut meliputi pemenuhan kewajiban modal minimum dan perbaikan kualitas pembiayaan sebelum OJK mengambil tindakan lanjutan, termasuk kemungkinan pencabutan izin usaha.

“Setiap penyelenggara yang berada dalam pengawasan khusus akan diarahkan melakukan langkah perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Agusman dalam jawaban tertulis di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Secara industri, OJK mencatat masih terdapat 14 dari 94 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum sebesar Rp 12,5 miliar.

Menurut Agusman, kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan modal minimum dipengaruhi berbagai faktor, antara lain kinerja usaha, prospek bisnis, strategi penambahan modal, masuknya investor baru, hingga aksi korporasi seperti merger.

Ia menambahkan, tata kelola perusahaan dan model bisnis yang sehat menjadi faktor penting dalam menarik minat investor untuk memperkuat permodalan.

Karena itu, OJK mendorong seluruh penyelenggara pinjol untuk terus memperkuat tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan terhadap regulasi guna meningkatkan kepercayaan investor sekaligus memperkuat pelindungan konsumen.

Dari sisi kualitas pembiayaan, OJK mencatat terdapat 19 penyelenggara pinjol yang memiliki tingkat kredit bermasalah atau TWP90 di atas 5 persen per April 2026.

Agusman menjelaskan perubahan jumlah penyelenggara dengan TWP90 tinggi dipengaruhi kualitas pembiayaan dan kemampuan bayar peminjam (borrower).

Semarang: Kasus hukum yang menyeret tiga petinggi PT Lunaria Annua Teknologi (KoinWorks) membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bergerak cepat.

Regulator jasa keuangan itu langsung memanggil pengurus hingga pemegang saham perusahaan untuk memastikan operasional layanan pendanaan digital tetap berjalan dan kewajiban kepada masyarakat tetap dipenuhi.

“Sehubungan proses hukum yang sedang berlangsung dan adanya penahanan terhadap pengurus KoinP2P oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta, OJK telah memanggil pemegang saham,” kata Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah dilansir Antara, Selasa, 12 Maret 2026.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, OJK menyatakan pemanggilan ini bertujuan untuk menegaskan tanggung jawab atas keberlangsungan kegiatan usaha KoinP2P tetap melekat pada pemegang saham.

"Termasuk memastikan operasional dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," tambahnya.

OJK telah memanggil pengurus dan pemegang saham KoinP2P untuk meminta komitmen penyelesaian permasalahan, khususnya terkait kewajiban kepada lender.

Selain itu, OJK juga melakukan pemeriksaan langsung dan evaluasi menyeluruh terhadap operasional, infrastruktur, tata kelola, serta business model KoinP2P, termasuk menginstruksikan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.

Tindakan lain yang diambil juga mencakup melakukan pemeriksaan khusus/audit investigatif sesuai ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, melakukan monitoring secara ketat terhadap upaya penyelesaian kewajiban kepada lender, penyelesaian pembiayaan bermasalah, dan langkah-langkah perbaikan fundamental lainnya guna menjaga keberlangsungan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat.

OJK juga melakukan langkah penegakan kepatuhan dan sanksi administratif terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dan/atau tidak memenuhi komitmen, termasuk penilaian kembali terhadap pihak utama sesuai ketentuan yang berlaku.

Terakhir, OJK mendorong asosiasi untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga industri pindar tetap sehat dan berkontribusi terhadap pembiayaan masyarakat, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Agus menyatakan OJK menghormati dan mendukung penuh proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“OJK saat ini terus mengawasi secara intensif KoinP2P sebagai Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI/pindar),” ujar Agus.

(ANN)

KOMPAS.com — PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) bersama Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta mengumumkan para pemenang kompetisi karya tulis ilmiah mahasiswa, FutureFin.

Ajang itu merupakan bagian dari inisiatif Tech for Indonesia dari AdaKami yang membuka ruang bagi mahasiswa UNS untuk menghadirkan gagasan inovatif terkait pinjaman daring (pindar) atau fintech lending (fintech) yang aman, bertanggung jawab, dan berdampak bagi masyarakat.

Kompetisi tersebut juga mencerminkan upaya untuk mendorong keterlibatan talenta muda dalam perkembangan inovasi fintech di Indonesia.

Dari total 61 karya tulis yang masuk, panitia memilih 10 finalis untuk mempresentasikan gagasan mereka di hadapan dewan juri yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi industri.

Topik yang diangkat para finalis beragam, mulai dari risiko kredit hingga pemanfaatan teknologi keuangan dalam mendukung sistem pembiayaan yang lebih baik.

Tiga karya terbaik terpilih

Dari 10 finalis tersebut, tiga karya akhirnya ditetapkan sebagai pemenang. Juara pertama diraih oleh Oryza Sativa Heavenia dan Piero Muharoja Anantra lewat karya berjudul Deteksi First-Party Fraud pada Pinjaman Digital Menggunakan Pendekatan Proxy Income Estimation dan Data Perilaku Multi-Sumber.

Juara kedua ditempati Zahra Syakira Nabilla dengan karya Pengembangan Sistem Credit Scoring Berbasis Hybrid Neural XGBoost dengan Explainable AI untuk Prediksi Risiko Gagal Bayar pada Platform Peer-to-Peer Lending.

Sementara itu, juara ketiga diraih Jonnathan Azarel Gunawan dan Raihan Ade Alfattah melalui karya Optimalisasi Limit Kredit Nasabah melalui Integrasi XGBoost dan LightGBM dengan Modul SHAP.

Salah satu juri FutureFin sekaligus Direktur Keuangan AdaKami Valentina Juveline mengatakan, kompetisi itu dirancang untuk memberi ruang bagi mahasiswa agar dapat berkontribusi langsung pada perkembangan industri fintech yang terus bergerak dinamis.

Valentina pun mengucapkan selamat kepada seluruh pemenang dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh mahasiswa yang telah berpartisipasi.

“Antusiasme dan kualitas gagasan yang ditunjukkan menjadi bukti bahwa talenta muda Indonesia memiliki potensi besar untuk membawa inovasi yang berdampak bagi masa depan industri ini,” ujarnya dalam rilis pers yang diterima Kompas.com, Selasa (5/5/2026).

Kolaborasi industri dan kampus

Apresiasi juga datang dari pihak kampus. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNS Prof Bhimo Rizky Samudro mengatakan, kompetisi itu merupakan puncak dari rangkaian kolaborasi antara AdaKami dan UNS yang selama beberapa bulan terakhir berfokus pada pengembangan talenta muda di bidang fintech.

Adapun proses tersebut mencakup seleksi, mentoring, hingga pengembangan ide.

Bhimo menjelaskan, para mahasiswa menunjukkan dedikasi, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis selama mengikuti kompetisi. Menurutnya, FutureFin mampu menjadi wadah yang tidak hanya mengasah kemampuan, tetapi juga menjembatani kebutuhan dunia akademis dengan industri.

Ia juga berterima kasih kepada AdaKami atas kolaborasi bersama FEB UNS, khususnya Program Studi S1 Bisnis Digital.

Bhimo menilai, kolaborasi itu memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari praktisi serta menghadirkan inovasi jasa keuangan. Utamanya, di sektor fintech lendingyang aplikatif dan relevan terhadap tantangan inklusi keuangan saat ini.

Selain itu, sinergi tersebut juga sejalan dengan implementasi Sustainable Development Goals (SDG) tujuan ke-17.

Dari sisi peserta, kompetisi itu juga dipandang memberi pengalaman baru. Pemenang kedua FutureFin Zahra Syakira Nabilla mengatakan, ajang tersebut memberi ruang bagi mahasiswa untuk mengeksplorasi ide dan mencari solusi di dunia fintech.

“Acara ini sangat luar biasa karena di sini kami para mahasiswa bisa eksplorasi dan mencari solusi untuk ide dalam dunia fintech. Saya berharap, AdaKami dapat menyelenggarakan lebih banyak kegiatan serupa agar dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk lebih mengeksplorasi mengenai keuangan,” ujar Zahra.

Hal senada disampaikan pemenang ketiga Raihan Ade Alfattah. Ia menilai, proses seleksi kompetisi itu memberi kesempatan bagi peserta untuk memahami industri fintech lending lebih dalam.

“Kompetisi ini memberikan kami kesempatan untuk mengetahui industri fintech lending lebih dalam. Kami belajar banyak hal yang sebelumnya tidak didapatkan di bangku perkuliahan,” ungkapnya.

Hadiah hingga kesempatan apprenticeship

Sebagai bentuk apresiasi, para pemenang FutureFin akan memperoleh sejumlah penghargaan, mulai dari hadiah uang tunai hingga kesempatan apprenticeship bersama AdaKami.

Selain itu, para pemenang utama juga akan mendapatkan eksposur industri yang lebih luas, termasuk kesempatan berkunjung ke salah satu mitra teknologi AdaKami.

Sebagai informasi, AdaKami adalah perusahaan pindar legal didirikan pada 2018 yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

AdaKami berkomitmen membantu masyarakat mencapai tujuan finansial melalui layanan pinjaman AdaKami yang mudah diakses dan terjangkau.

AdaKami juga berkomitmen menjembatani kesenjangan antara layanan keuangan tradisional dan kelompok yang sebelumnya memiliki keterbatasan akses terhadap kredit.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Bisnis.com, CIREBON - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon mencatat 901 layanan konsultasi dan pengaduan konsumen sepanjang Triwulan I tahun 2026.

Mayoritas layanan disampaikan secara langsung atau walk-in sebanyak 706 layanan atau 78,36%, sementara 195 layanan lainnya atau 21,64% diajukan melalui surat dan Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK).

Kepala OJK Cirebon, Agus Muntholib, menyampaikan tingginya angka konsultasi dan pengaduan menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan.

"Kami melihat masyarakat semakin aktif menyampaikan permasalahan yang dihadapi, baik secara langsung maupun melalui kanal digital yang tersedia," ujar Agus, Senin (4/5/2026).

Secara sektoral, layanan konsultasi dan pengaduan paling banyak berasal dari fintech lendingdengan porsi 32,85% atau 296 layanan. Disusul pengaduan terhadap bank umum sebesar 32,52% atau 293 layanan.

Kategori lain-lain menyumbang 11,21% atau 101 layanan, perusahaan pembiayaan 8,66% atau 78 layanan, serta Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan entitas ilegal masing-masing sebesar 6,33% atau 57 layanan.

Selain itu, OJK Cirebon juga memproses 4.770 permintaan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) debitur dalam periode yang sama.

Dari jumlah tersebut, 3.021 permintaan diajukan secara offline melalui layanan tatap muka, sementara 1.749 lainnya dilakukan secara online melalui laman idebku.ojk.go.id. Layanan ini menjadi salah satu instrumen penting bagi masyarakat dalam mengakses informasi riwayat kredit.

Berdasarkan jenis permasalahan, isu terkait SLIK menjadi yang paling banyak dikonsultasikan dengan porsi 21,86% atau 197 layanan. Penipuan di sektor jasa keuangan menempati posisi kedua sebesar 16,32% atau 147 layanan.

Selanjutnya, penyalahgunaan data tercatat sebesar 9,66% atau 87 layanan, permasalahan lainnya 7,21% atau 65 layanan, serta permintaan keringanan kredit sebesar 5,77% atau 52 layanan.

Dilihat dari latar belakang konsumen, kelompok pegawai swasta mendominasi dengan 30,08% atau 271 orang. Wirausaha berada di posisi berikutnya sebesar 26,30% atau 237 orang, disusul ibu rumah tangga (IRT) sebesar 19,20% atau 173 orang.

Aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri menyumbang 13,32% atau 120 orang, sementara pelajar dan mahasiswa sebesar 5,66% atau 51 orang. Pensiunan tercatat 3,22% atau 29 orang, serta kategori umum lainnya sebesar 2,22% atau 20 orang.

Dari sisi gender, layanan konsultasi dan pengaduan lebih banyak diajukan oleh laki-laki sebesar 54,50% atau 491 konsumen, dibandingkan perempuan sebesar 45,50% atau 410 konsumen. Perbedaan ini menunjukkan adanya kecenderungan partisipasi yang relatif seimbang antara kedua kelompok.

Secara geografis, Kabupaten Cirebon menjadi wilayah dengan jumlah layanan terbanyak yakni 46,17% atau 416 layanan. Kota Cirebon menyusul dengan 28,75% atau 259 layanan.

Kabupaten Indramayu mencatat 10,21% atau 92 layanan, diikuti Kabupaten Kuningan sebesar 7,55% atau 68 layanan, serta Kabupaten Majalengka sebesar 6,22% atau 56 layanan. Sementara itu, wilayah di luar Ciayumajakuning menyumbang 1,11% atau 10 layanan.

Agus menegaskan, OJK Cirebon akan terus memperkuat layanan perlindungan konsumen serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat guna menekan potensi sengketa di sektor jasa keuangan.

"Edukasi dan pengawasan akan terus kami dorong agar masyarakat lebih terlindungi dan mampu mengambil keputusan keuangan secara bijak,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menyampaikan bahwa langkah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menjatuhkan sanksi kepada 97 perusahaan pinjaman online (pinjol) terkait kartel suku bunga pinjaman merupakan langkah penting dalam menjaga ekosistem jasa keuangan digital yang sehat dan berkeadilan bagi konsumen.

Ketua BPKN Mufti Mubarok menyampaikan bahwa putusan KPPU yang menjatuhkan total denda mencapai Rp755 miliar itu mencerminkan penegakan hukum terhadap praktik yang dinilai merugikan konsumen.

“Kartel bunga pinjaman ini jelas melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat dan berpotensi membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan yang menjadi pengguna utama layanan pinjol,” kata Mufti dalam keterangannya kepada Bisnis, Senin (13/4/2026).

Dia berpandangan bahwa praktik penetapan bunga secara bersama-sama (price fixing) oleh puluhan platform pinjol tidak hanya melanggar aturan persaingan usaha, tetapi juga mencederai hak konsumen untuk mendapatkan layanan keuangan yang adil, transparan, dan kompetitif.

Menurutnya, fenomena ini menjadi alarm serius bagi pengawasan sektor fintech lending yang selama ini berkembang pesat, tetapi dinilai masih menyisakan berbagai persoalan. Beberapa di antaranya adalah transparansi bunga, penagihan tidak beretika, hingga perlindungan data pribadi.

“Keputusan ini harus menjadi momentum perbaikan menyeluruh. Kami mendorong penguatan koordinasi antar regulator, termasuk otoritas jasa keuangan dan kementerian terkait, agar praktik serupa tidak terulang kembali,” tambahnya.

Lebih lanjut, pihaknya juga meminta agar para pelaku usaha pinjol meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait transparansi biaya, suku bunga, serta perlindungan konsumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mufti lantas menegaskan bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas, tidak menyesatkan, serta terbebas dari praktik eksploitasi dalam layanan keuangan digital.

“BPKN RI akan terus mengawal isu ini dan siap memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk memperkuat perlindungan konsumen di sektor fintech,” tegasnya.

Di samping itu, BPKN juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman online, memastikan legalitas platform, serta memahami secara terperinci ketentuan bunga dan biaya sebelum melakukan pinjaman.

Sebelumnya, KPPU memutuskan 97 perusahaan pinjaman online selaku terlapor bersalah atas kasus monopoli penetapan suku bunga 0,8%.

Putusan perkara No. 05/KPPU-I/2025 dibacakan oleh Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya. Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-undang (UU) No. 5/1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 UU No. 5/1999," kata Rhido di Gedung RB Supardan, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

JAKARTA, KOMPAS.com – Kemudahan mengakses pinjaman melalui aplikasi di ponsel membuat layanan fintech lending atau pinjaman daring (pindar) alias pinjaman online (pinjol) semakin diminati masyarakat.

Proses yang cepat dan tanpa tatap muka menjadi daya tarik utama pinjol, terutama bagi mereka yang membutuhkan dana dalam waktu singkat.

Namun demikian, di balik kemudahan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan pentingnya memahami mekanisme, risiko, serta hak dan kewajiban sebelum menggunakan layanan ini.

OJK menjelaskan bahwa pengguna fintech lending terdiri dari dua pihak utama, yakni pemberi pinjaman (lender) dan penerima pinjaman (borrower).

“Penggunanya adalah pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Bisa individu atau badan hukum yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh Penyelenggara Fintech Lending,” kata OJK, dikutip dari dokumen resmi regulator, Minggu (12/4/2026).

Pemberi pinjaman dapat berasal dari individu maupun badan hukum, baik lokal maupun asing, selama memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Sementara itu, penerima pinjaman adalah individu warga negara Indonesia atau badan hukum lokal yang memenuhi persyaratan untuk menerima pendanaan.

Keunggulan dan kemudahan akses

OJK mencatat, fintech lending menawarkan sejumlah keunggulan dibandingkan layanan pinjaman konvensional. Salah satunya adalah proses yang relatif cepat dan mudah.

“Fintech Lending dapat memberikan penyaluran pendanaan yang cepat, (sebagian besar) tanpa agunan, dan syarat/proses lebih mudah karena dapat dilakukan secara remote dengan menggunakan smartphone,” kata OJK.

Kemudahan ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya minat masyarakat terhadap layanan pinjaman daring, baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Risiko ditanggung pemberi pinjaman

Di balik kemudahan tersebut, OJK menegaskan adanya risiko yang perlu dipahami, khususnya oleh pemberi pinjaman.

“Segala risiko atas pemberian pinjaman pada aplikasi atau platform penyelenggara ditanggung oleh pemberi pinjaman,” tulis OJK.

OJK juga menambahkan, keterlambatan atau gagal bayar oleh penerima pinjaman yang tidak disebabkan oleh kesalahan sistem bukan menjadi tanggung jawab penyelenggara fintech lending.

Di sisi lain, bagi penerima pinjaman, penting untuk memahami seluruh syarat dan ketentuan sebelum mengajukan pinjaman, termasuk bunga, biaya, serta mekanisme pembayaran kembali.

Hal yang perlu diperhatikan sebelum meminjam di pinjol

OJK menekankan bahwa langkah pertama sebelum mengajukan pinjaman adalah memastikan legalitas penyelenggara.

“Hal pertama yang harus diperhatikan adalah apakah Penyelenggara Fintech Lending tersebut telah terdaftar/berizin di OJK,” ungkap regulator dalam pernyataannya.

Selain itu, pengguna diminta untuk memahami secara rinci isi perjanjian pinjaman, termasuk besaran bunga, biaya, serta alur transaksi dari awal hingga pelunasan.

OJK juga menekankan sejumlah hal penting sebelum meminjam di pinjol, antara lain memastikan pinjaman dilakukan di perusahaan berizin, menyesuaikan pinjaman dengan kebutuhan produktif, serta menjaga agar total pinjaman tidak melebihi 30 persen dari penghasilan.

Pengguna juga diingatkan untuk membayar cicilan utang pinjol tepat waktu, menghindari praktik gali lubang tutup lubang, serta memahami bunga dan denda sebelum menyetujui pinjaman.

Skema bunga pinjol dan batasan biaya

Terkait bunga, OJK menjelaskan bahwa besaran biaya pinjaman di fintech lending dapat berbeda-beda karena merupakan hasil kesepakatan antara pemberi dan penerima pinjaman.

“Apabila tidak sepakat dengan besarnya bunga (biaya pinjaman), sebaiknya tidak melakukan transaksi,” tulis OJK.

Namun demikian, terdapat batasan yang diatur melalui kode etik Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), yaitu total biaya pinjaman tidak melebihi bunga flat 0,8 persen per hari.

Selain itu, total biaya keseluruhan, termasuk denda, dibatasi maksimal 100 persen dari nilai pokok pinjaman.

Sebagai contoh, jika meminjam Rp 1 juta, maka total pengembalian maksimal adalah Rp 2 juta.

Pencatatan data pinjaman

OJK juga menjelaskan bahwa data pinjaman fintech lending saat ini belum tercatat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK).

Namun, data tersebut akan tercatat dalam Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL), yang memuat informasi mengenai pinjaman bermasalah dari pengguna pada penyelenggara yang terdaftar atau berizin di OJK.

Penanganan kredit macet dan penagihan

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran atau kredit macet, OJK memberikan panduan bagi kedua pihak.

Bagi pemberi pinjaman, disarankan untuk melakukan klarifikasi dengan penyelenggara terkait status pinjaman dan memahami kembali perjanjian yang telah disepakati.

Sementara itu, penerima pinjaman diminta untuk berkomunikasi dengan penyelenggara dan memberikan kepastian waktu pembayaran sesuai kesepakatan.

Terkait penagihan, OJK menegaskan bahwa apabila konsumen menunggak pembayaran, maka kewajiban tersebut tetap harus diselesaikan.

Namun, jika penagihan dilakukan dengan ancaman atau kekerasan, pengguna dapat melaporkannya kepada pihak berwajib, yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Pengaduan juga dapat disampaikan kepada AFPI atau melalui layanan Kontak OJK 157.

Perlindungan data pribadi

Dalam aspek perlindungan konsumen, OJK menegaskan bahwa aplikasi fintech lending tidak diperbolehkan mengakses seluruh data pribadi pengguna.

“Tidak boleh. Saat ini, yang boleh diakses hanya kamera, mikrofon, dan lokasi,” ungkap OJK.

Jika terjadi penyalahgunaan data pribadi, pengguna dapat melaporkannya kepada kepolisian serta kepada AFPI atau OJK.

Risiko pinjol ilegal

OJK juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai fintech lending ilegal alias pinjol ilegal yang belum terdaftar atau berizin.

Regulator menyatakan, aktivitas pinjam meminjam pada fintech ilegal berada di luar kewenangan OJK.

“Risiko penagihan dan penyebarluasan data pribadi tidak menjadi tanggung jawab OJK,” tulis regulator.

Pinjol ilegal umumnya tidak berada di bawah pengawasan regulator, tidak memiliki standar perlindungan konsumen, serta berpotensi melakukan penagihan dengan cara yang tidak sesuai ketentuan.

Sebaliknya, fintech lending atau pinjol yang terdaftar atau berizin di OJK berada dalam pengawasan regulator, memiliki mekanisme pengaduan, serta wajib mengikuti ketentuan perlindungan konsumen.

Saluran pengaduan dan penyelesaian sengketa

Apabila terjadi sengketa antara pengguna dan penyelenggara, OJK menyatakan bahwa penyelesaian dapat dilakukan melalui AFPI atau OJK, khususnya untuk penyelenggara yang telah terdaftar atau berizin.

Selain itu, jika pengguna mengalami gangguan layanan atau aplikasi diblokir, OJK menyarankan untuk menghubungi penyelenggara untuk menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai perjanjian.

Dalam kondisi tertentu, penutupan platform oleh OJK atau Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dapat terjadi akibat pelanggaran atau masalah operasional.

Namun demikian, penyelenggara tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan hak dan kewajiban pengguna, dan proses tersebut akan dipantau oleh regulator.

Sebagai pengingat, OJK juga menekankan agar masyarakat lebih cermat sebelum memanfaatkan layanan pinjaman daring.

Memastikan legalitas penyelenggara, memahami isi perjanjian, serta menyesuaikan kemampuan bayar menjadi langkah penting agar penggunaan fintech lending tetap aman dan sesuai kebutuhan.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Penerimaan pajak dari transaksi aset kripto menunjukkan tren meningkat sejak diberlakukan pada 2022. Kontribusi ini mencerminkan semakin terintegrasinya aktivitas kripto dalam sistem ekonomi formal.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,96 triliun sepanjang 2022 hingga Februari 2026. Angka tersebut terdiri dari PPh 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar.

Jika dilihat per tahun, penerimaan pajak kripto terus tumbuh, dari Rp246,54 miliar pada 2022, Rp220,89 miliar pada 2023, Rp620,38 miliar pada 2024, hingga Rp796,73 miliar pada 2025. Pada awal 2026, realisasi pajak telah mencapai Rp84,7 miliar.

Di sisi lain, kontribusi kripto masih relatif kecil dibandingkan sektor ekonomi digital lain. Pajak dari Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) tercatat sebesar Rp37,40 triliun, diikuti fintech peer-to-peer lending Rp4,64 triliun dan Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) Rp4,11 triliun.

Meski demikian, laju pertumbuhan pajak kripto tergolong progresif dalam empat tahun terakhir, seiring meningkatnya jumlah investor dan aktivitas transaksi.

Salah satu pelaku industri mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan tersebut. CEO Indodax William Sutanto mengatakan, pihaknya mencatatkan setoran pajak sebesar Rp907,11 miliar yang berasal dari PPh 22 sebesar Rp520,16miliar dan PPN sebesar Rp386,95 miliar.

Dia mengatakan, kepatuhan pajak menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem kripto. "Kontribusi pajak mencerminkan komitmen kami dalam menjalankan kewajiban sebagai pelaku industri kripto yang patuh terhadap regulasi. Kami melihat kepatuhan sebagai fondasi penting bagi keberlanjutan ekosistem kripto di Indonesia,” ujar William, Jumat (10/4/2026).

Ke depan, pemerintah berencana memperkuat pengawasan dan memperluas basis perpajakan di sektor ekonomi digital, termasuk kripto. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi industri sekaligus menjaga tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel.

Di tengah pertumbuhan tersebut, kata William, edukasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan tetap diperlukan. “Tujuannya agar investor memahami tidak hanya potensi keuntungan, tetapi juga kewajiban perpajakan yang melekat,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan terdapat 5 perusahaan pinjaman online (pinjol) yang tidak kooperatif dalam perkara monopoli menaikkan suku bunga menjadi 0,8% secara bersamaan.

Kelimanya adalah PT Amanah Fintek Syariah, PT Dana Syariah Indonesia, PT Indofintech, PT Lunaria Annua Teknologi, dan PT Satu Stop Finansial Solusi. Mereka dianggap tidak kooperatif sehingga menjadi bahan pertimbangan memberatkan.

"Tidak kooperatif karena tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam proses persidangan dan tidak menyampaikan dokumen selama proses persidangan," kata Anggota Majelis Komisi di Gedung RB Supardan, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya No.9, Jakarta Utara, Kamis (26/3/2026).

Selain itu untuk Terlapor PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, PT Amarta Mikro Fintek, PT Amanah Fintek Syariah, PT Astra Welab Digital Artha, PT Indofintech, PT Layanan Keuangan Berbagi, PT Linkaja Modalin Nusantara, PT Lumbung Dana Indonesia, PT Citra Usaha Indonesia Grup, PT Pembiayaan Digital Indonesia, PT Pohon Dana Indonesia, PT Simplesi Teknologi Indonesia, dan PT Toko Modal Mitra Usaha juga diberatkan karena merupakan pengurus aktif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) periode 2019-2023.

Sedangkan pertimbangan yang meringankan adalah para pihak tidak pernah terlibat dalam kasus monopoli pasar dan bersikap kooperatif, kecuali 5 pihak lainnya.

"Para terlapor belum pernah melakukan pelanggaran yang sama atau sejenis terkait larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. Majelis Komisi juga mempertimbangkan kemampuan dan kondisi ekonomi para Terlapor, " ungkap Anggota Majelis.

Dalam perkara Nomor 05/KPPU-I/2025 ini terdapat 97 perusahaan yang telah dinyatakan bersalah karena melakukan persekongkolan menaikkan suku bunga menjadi 0,8%.

Terlapor dinyatakan melanggar Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Layanan Pinjam-Meminjam Uang atau Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Fintech P2P Lending) di Indonesia.

"Menyatakan terlapor 1 sampai dengan terlapor 97 terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 5 Undang-Undang nomor 5 tahun 1999," kata Ketua Majelis Komisi Rhido Jusmadi yang didampingi oleh 7 anggota Majelis Komisi lainnya.

Total denda yang dikenakan mencapai Rp755 miliar dengan denda terkecil Rp1 miliar dan terbesar jatuh kepada PT Pembiayaan Digital Indonesia (AdaKami) senilai Rp102 miliar.

Uang akan disetorkan ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha di mana harus disetorkan selambat-lambatnya 30 hari sejak Terlapor menerima pemberitahuan putusan.

Sebanyak 97 perusahaan juga harus menyerahkan jaminan bank 20% dari nilai denda ke KPPU paling lama 14 hari setelah menerima putusan dan memerintahkan membayar denda keterlambatan sebesar 2% per bulan jika terlambat membayar denda.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, pembekuan izin fintech peer to peer lending atau pinjaman daring (pindar) masih akan dipertahankan.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan lembaga jasa keuangan lainnya OJK Agusman mengatakan, moratorium izin fintech lending masih belum akan dibuka sepanjang tahun ini.

"Masih (akan dimoratorium tahun ini) kita rapikan dulu," kata dia ketika ditemui usai Pengucapan Sumpah Jabatan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Rabu (25/3/2026).

Agusman menambahkan, sampai saat ini pihaknya masih berupaya untuk merapikan segala pengaturan terkait fintech lending atau pindar ini.

"Kita moratorium dulu, masih rapi-rapi lah," imbuh dia.

Sebelumnya sempat muncul kabar moratorium izin baru untuk fintech lending akan dibuka terlebih dahulu.

Namun demikian, Agusman mengatakan, moratorium izin fintech lending juga belum akan dibuka pada tahun ini.

Agusman berharap moratorium izin fintech lending produktif dapat dibuka terlebih dahulu.

Dengan tingkat suku bunga yang relatif lebih kecil, Agusman berharap pindar jenis ini dapat diakses oleh lebih banyak masyarakat yang memiliki kebutuhan produktif.

"Tapi kan situasinya, berbagai hal dinamikanya banyak terjadi di lapangan. Kalau yang fraud itu gimana kan kasihan," tutup dia.

Sebagai informasi, moratorium izin fintech lending adalah penutupan perizinan untuk penyelenggara pinjol baru.

Kebijakan ini diterapkan sejak awal 2020 dan bertujuan mengevaluasi kepatuhan dan pelaksanaan tata kelola seluruh pelaku usaha pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK.

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang