Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyiapkan sanksi tegas bagi marketplace yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM di ekosistem digital.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah telah menyiapkan mekanisme penegakan aturan apabila ditemukan pelanggaran oleh platform perdagangan digital, mulai dari diumumkan ke publik hingga rekomendasi pencabutan izin usaha.

“Sanksinya pertama kita akan ekspos di publik apabila ada marketplace yang melanggar. Yang kedua, rekomendasi untuk pencabutan izin di kementerian terkait. Itu kan yang berhak di Kementerian Perdagangan dan Kementerian Komdigi,” kata Maman saat ditemui seusai acara Bursa Wirausaha Unggulan di Smesco Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (10/6/2026).

Meski demikian, Maman meyakini marketplace akan mematuhi aturan baru tersebut. Menurutnya, pemerintah telah melakukan koordinasi dengan para pelaku platform digital sebelum kebijakan diterbitkan.

Dia menegaskan pemerintah hanya akan turun tangan apabila terdapat pelanggaran yang merugikan pelaku UMKM. Di sisi lain, UMKM juga diwajibkan meningkatkan kualitas dan legalitas usahanya agar memiliki daya saing yang lebih baik.

“Dalam beberapa hal tertentu, apabila ada hal yang melanggar, pemerintah wajib dong ikut menertibkan. Nah begitu juga terhadap UMKM, di situ juga diwajibkan agar UMKM sudah mulai menata diri, yaitu sudah mulai mempersiapkan legalisasi dan segala macamnya. Tujuannya dalam rangka untuk meningkatkan daya saing mereka,” ujarnya.

Maman menyampaikan pemerintah tidak ingin mempertentangkan kepentingan marketplace dan pelaku UMKM. Sebab, keduanya merupakan bagian dari satu ekosistem yang saling bergantung. Menurutnya, keberlangsungan marketplace sangat bergantung pada aktivitas para penjual atau seller, sedangkan UMKM juga membutuhkan marketplace sebagai saluran pemasaran dan penjualan produk.

“Ekosistem ini harus kita jaga, menjadi sebuah ekosistem yang berkeadilan, yang saling support dan mendukung semua kita. Jadi semangatnya itu, agar ada 24 juta pengusaha-pengusaha mikro, kecil, dan menengah, yang beraktivitas dan berjualan di marketplace,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan dua Peraturan Menteri (Permen) baru yang akan mengatur klasifikasi UMKM hingga perlindungan merchant lokal di marketplace seperti Shopee - TikTok Shop Cs.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan salah satu aturan yang tengah difinalisasi akan mengatur mekanisme kenaikan biaya layanan marketplace kepada pelaku UMKM.

“Kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, kalau yang bertarung itu raksasa dengan raksasa, berimbang. Tapi kalau yang bertarung itu adalah raksasa dengan orang kecil, tentunya nggak berimbang,” kata Maman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Maman menuturkan regulasi tersebut merupakan implementasi dari PP Nomor 7 terkait perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM, khususnya bagi merchant yang berjualan di platform digital.

Dia menyampaikan salah satu poin utama aturan tersebut adalah kewajiban marketplace memberikan pemberitahuan minimal tiga bulan sebelum menaikkan biaya layanan kepada merchant.

“Apabila marketplace mau naikin harga, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, tiga bulan sebelumnya. Nggak bisa mereka suka-sukanya aja,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan biaya secara mendadak dapat mengganggu arus kas pelaku UMKM yang telah menyusun perencanaan usaha tahunan.

“UMKM itu kan sudah punya cashflow dia selama satu tahun. Dia udah perencanaan satu bulan, cost budget mereka Rp500.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000, tiba-tiba dinaikan begitu kan ngeganggu cashflow mereka. Ini yang kita atur,” katanya.

Selain pengaturan biaya marketplace, Kementerian UMKM juga menyiapkan aturan mengenai Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM. Melalui beleid tersebut, pemerintah akan mendorong seluruh pelaku UMKM masuk ke dalam sistem SAPA UMKM agar dapat memperoleh layanan pemerintah secara terintegrasi.

“Kita membahas mengenai Permen Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM. Nanti di Permen inilah isinya kurang lebih akan mewajibkan kepada seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke dalam sistem SAPA UMKM,” ujar Maman.

Dia menjelaskan merchant marketplace yang memperoleh insentif nantinya juga akan didorong terhubung dengan sistem SAPA UMKM.

“Jadi supaya nanti sistem yang ada di marketplace dengan yang ada di dalam Sapa UMKM terintegrasi. Jadi clear,” ujarnya.

Adapun, proses harmonisasi aturan tersebut telah selesai di Kementerian Hukum dan kini tinggal memasuki tahapan perundang-undangan di Kementerian Sekretariat Negara.

Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,88 miliar atau 10,4% dari pagu anggaran Sekretariat Kementerian tahun anggaran 2026 senilai Rp258,44 miliar

Dia mengatakan SAPA UMKM akan menjadi sistem data dinamis yang memperbarui informasi UMKM secara harian, berbeda dengan sistem data tunggal sebelumnya yang bersifat statis. Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan membuka akses pembiayaan, sertifikasi, dan berbagai layanan lainnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Nanti Sapa UMKM adalah sistem yang akan terus melakukan updating data day by day terkait aktivitas seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” pungkasnya.