Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso telah menandatangani Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) terkait Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) pada hari ini, Kamis, (4/6/2026).

Peraturan ini akan menggantikan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menurut Mendag Budi, penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini difokuskan pada lima aspek utama. Kelimanya, yaitu peningkatan visibilitas produk lokal, fasilitasi legalitas pelaku usaha, transparansi kemitraan platform digital, penguatan perlindungan konsumen, dan penguatan tata kelola teknologi digital.

“Penyempurnaan regulasi PMSE melalui Permendag baru ini bertujuan untuk mendorong penguatan ekosistem perdagangan digital yang adil, sehat, dan bermanfaat. Tentu ini dilakukan dengan memperhatikan perkembangan teknologi yang dinamis. Permendag ini juga mendukung peningkatan daya saing produk dalam negeri, khususnya usaha mikro dan kecil (UMK), serta upaya perlindungan konsumen,” kata Budi dalam keterangan pers, Jumat (5/6/2026).

Mendag menjelaskan beberapa aturan utama dalam Permendag tersebut. Beberapa di antaranya mencakup prioritas visibilitas produk UMK dan dalam negeri di platform e-commerce, kewajiban memiliki perizinan berusaha.

Selain itu, Permendag tersebut juga mengatur terkait dengan transparansi pengenaan biaya dan kebijakan promosi platform, serta pemberian insentif promosi bagi UMK.

Kemudian, penyediaan mekanisme pengaduan dan sengketa oleh platform, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam kegiatan promosi dan pemasaran produk, serta perlindungan dari praktik perdagangan tidak sehat.

Selain itu, ditambahkan dua model bisnis Penyelenggara PMSE (PPMSE). Pertama, yaitu Ride Hailing. Model bisnis ini didefinisikan sebagai sistem elektronik di bidang transportasi darat yang dapat disertai dengan fitur perdagangan barang maupun jasa sebagai layanan tambahan dalam ekosistem yang sama.

Pengaturan ride hailing dalam Permendag ini menyasar pada aktivitas perdagangan barang yang difasilitasi oleh platform melalui fitur-fitur niaga dari aplikasi ride-hailing.

“Dengan demikian, yang diatur adalah transaksi jual beli barangnya, bukan layanan transportasinya,” ujar Mendag Busan.

Model bisnis yang kedua adalah Online Travel Agent (OTA). Model bisnis ini merupakan sistem elektronik berupa penjualan maupun pemesanan layanan perjalanan kepada konsumen, baik secara langsung maupun melalui fasilitasi transaksi antara konsumen dan pelaku usaha, yang menjual atau menyelenggarakan tiket transportasi, akomodasi, atraksi, maupun paket perjalanan.

“Penambahan dua model bisnis PPMSE dalam revisi peraturan ini merupakan respons terhadap perkembangan lanskap perdagangan digital yang dinamis. Dengan cakupan model bisnis yang lebih komprehensif, pelaku usaha memiliki kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ujarnya.

Terkait dengan kewajiban memiliki perizinan berusaha bagi seluruh pedagang yang berjualan melalui platform, Mendag Busan menekankan perlunya pengaturan tersebut untuk mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang lebih tertib dan sehat.

Pengaturan tersebut, imbuhnya, mendorong pemberian kepastian hukum bagi pelaku usaha dan perlindungan konsumen.

“Perizinan berusaha juga membuka kesempatan bagi pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), untuk mengakses berbagai program pemerintah mulai dari pelatihan, pembiayaan, hingga fasilitasi promosi,” jelasnya.

Untuk memberikan ruang adaptasi yang memadai, pemerintah menetapkan masa tenggang bagi pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perizinan berusaha.

Budi berharap, proses transisi menuju ekosistem perdagangan digital yang lebih formal dapat berjalan secara bertahap dan tidak memberatkan.

“Regulasi ini merupakan langkah awal. Kami akan terus hadir melalui sinergi pembinaan dan pendampingan bagi pelaku usaha melalui sosialisasi, pelatihan, promosi, serta kegiatan daring maupun luring. Ekosistem digital yang sehat dapat terwujud jika kita membangunnya bersama-sama,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menuding platform e-commerce melakukan tindakan market abuse atau penyalahgunaan pasarlantaran kerap menaikkan biaya kepada seller.

Dalam dunia e-commerce, istilah penyalahgunaan pasar umumnya merujuk pada Perspektif Persaingan Usaha oleh pengelola platform raksasa.

Platform e-commerce besar yang sudah memiliki posisi dominan memanfaatkan kekuatannya untuk memperlakukan mitra (penjual/kurir) secara tidak adil. Di Indonesia, hal ini diawasi ketat oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Maman menyebut pihaknya menerima informasi bahwa salah satu e-commerce telah menaikkan biaya pada 18 Mei dan berencana kembali menaikkan biaya mulai 1 Juni mendatang. Menurutnya, kondisi tersebut tidak adil bagi pelaku usaha.

“Dan bahkan ini tadi juga kami [bersama Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid] diskusi ini sudah abuse market nih. Dan habis ini saya akan ke KPPU dan kami akan sampaikan situasi kondisi ini,” kata Maman usai bertemu Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid di Kantor Komdigi pada Kamis (21/5/2026).

Maman meminta platform e-commerce yang memiliki potensi melakukanmarket abuseuntuk mengingat bahwa Kementerian UMKM akan mengambil posisi membela kepentingan para pelaku usaha mikro dan kecil di Indonesia.

Dia mengatakan sudah banyak keluhan dari pelaku UMKM terkait beban biaya yang dibebankan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah yang berjualan di platform e-commerce.

Dia mencatat bahwa biaya transaksi maupuncharging feeyang dibayarkan penjual sejatinya masih tergolong wajar. Namun, kenaikan tanpa jadwal dan kesepakatan dengan mitra penjual dikhawatirkan akan memengaruhi keberlangsungan usaha.

“Tapi pada saat harganya yang terus naik, terus naik tanpa ada schedule waktu, tanpa ada timeline yang tepat atau disepakati, akhirnya kan mengganggu cash flow pengusaha-pengusaha mikro kecil menengah kita di Tanah Air,” katanya.

TikTok Shop dan Shopee Naikkan Berbagai Biaya Seller

TikTok Shop mulai menerapkan biaya baru kepada penjual sejak 1 Mei 2026. Besaran biaya tersebut bergantung pada asal dan tujuan pengiriman serta berat paket, dengan nominal mulai Rp690 hingga Rp5.060. Kebijakan ini menuai protes dari seller karena sebelumnya TikTok disebut telah menginformasikan biaya maksimal hanya Rp3.000, tetapi berubah menjadi hingga Rp5.060 menjelang penerapan.

Selain itu, TikTok Shop juga akan memberlakukan perubahan skema Biaya Komisi Dinamis mulai 18 Mei 2026. Dalam kebijakan baru ini, batas maksimum komisi naik dari sebelumnya Rp40.000 menjadi hingga Rp650.000 per item atau meningkat sekitar 15 kali lipat.

Biaya Komisi Dinamis merupakan potongan yang dikenakan kepada penjual atas setiap pesanan yang berhasil dikirim. Sebagai kompensasinya, penjual tidak lagi dibebankan biaya tambahan terpisah untuk program promosi dasar. Dana dari komisi tersebut digunakan platform untuk mendanai subsidi guna meningkatkan visibilitas produk dan konversi penjualan.

Mulai 1 Juni 2026, TikTok Shop juga akan menerapkan ketentuan baru terkait pengiriman gagal dan pengembalian barang. Untuk pengiriman gagal, penjual diwajibkan menanggung kontribusi hingga Rp5.000 untuk biaya pengiriman ke pembeli, sementara biaya di atas nominal tersebut akan ditanggung platform.

Adapun untuk pengembalian barang atau dana akibat kesalahan pembeli, seperti berubah pikiran, penjual diwajibkan berkontribusi hingga Rp5.000 per pengiriman, baik untuk ongkos kirim ke pembeli maupun ongkos pengembalian barang. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk pesanan instan. TikTok Shop by Tokopedia juga disebut akan meluncurkan Asuransi Pengiriman Retur Pembeli (BRSI) guna membantu seller mengimbangi biaya tersebut.

Selain TikTok Shop, Shopee juga tercatat melakukan dua kali penyesuaian biaya hingga pertengahan tahun ini.

Pada Januari 2026, Shopee menaikkan biaya administrasi bagi seller. Dalam pengumuman resminya, Shopee menyatakan struktur biaya untuk setiap kategori produk mengalami penyesuaian mulai awal tahun.

Untuk kategorifast-moving consumer goods(FMCG), kebutuhan sehari-hari, hingga sejumlah produk fesyen tertentu, biaya administrasi ditetapkan mencapai 10% dari harga jual. Sementara kategori perlengkapan bayi, susu formula, makanan bayi, hingga vitamin dan suplemen bayi dikenakan biaya administrasi berkisar 6,5%–6,75%.

Shopee juga menerapkan biaya layanan produkpre-order. Dalam ilustrasinya, biaya layanan dihitung sebesar 3% dari total pembayaran pembeli setelah diskon dan voucher diterapkan. Biaya tersebut dipotong otomatis setelah pesanan selesai.

Selanjutnya, mulai 2 Mei 2026, Shopee mengubah ketentuan program Gratis Ongkir Ekstra dengan menerapkan skema biaya layanan berdasarkan ukuran produk.

Produk dibagi menjadi dua kategori, yakni ukuran biasa dan ukuran khusus. Produk ukuran biasa merupakan barang dengan berat di bawah 5 kilogram, dimensi maksimal 60 sentimeter, dan volume tidak melebihi 20.000 sentimeter kubik. Sementara produk ukuran khusus mencakup barang dengan berat minimal 5 kilogram atau memiliki dimensi maupun volume di atas batas tersebut.

Sebelumnya, biaya layanan program Gratis Ongkir Ekstra dipatok 6% dengan batas maksimum Rp40.000 per produk. Setelah penyesuaian, tarif produk ukuran biasa naik menjadi 8% dengan batas maksimum tetap Rp40.000, sedangkan produk ukuran khusus dikenakan tarif 9,5% dengan batas maksimum Rp60.000 per produk.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menyiapkan dua Peraturan Menteri (Permen) baru yang akan mengatur klasifikasi UMKM hingga perlindungan merchant lokal di marketplace seperti Shopee - TikTok Shop Cs.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan salah satu aturan yang tengah difinalisasi akan mengatur mekanisme kenaikan biaya layanan marketplace kepada pelaku UMKM.

“Kalau diserahkan kepada mekanisme pasar, kalau yang bertarung itu raksasa dengan raksasa, berimbang. Tapi kalau yang bertarung itu adalah raksasa dengan orang kecil, tentunya nggak berimbang,” kata Maman dalam Rapat Kerja dengan Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (18/5/2026).

Maman menuturkan regulasi tersebut merupakan implementasi dari PP Nomor 7 terkait perlindungan dan peningkatan daya saing UMKM, khususnya bagi merchant yang berjualan di platform digital.

Dia menyampaikan salah satu poin utama aturan tersebut adalah kewajiban marketplace memberikan pemberitahuan minimal tiga bulan sebelum menaikkan biaya layanan kepada merchant.

“Apabila marketplace mau naikin harga, harus memberikan pemberitahuan terlebih dahulu, tiga bulan sebelumnya. Nggak bisa mereka suka-sukanya aja,” ujarnya.

Menurutnya, kenaikan biaya secara mendadak dapat mengganggu arus kas pelaku UMKM yang telah menyusun perencanaan usaha tahunan.

“UMKM itu kan sudah punya cashflow dia selama satu tahun. Dia udah perencanaan satu bulan, cost budget mereka Rp500.000, Rp1.000.000, Rp2.000.000, tiba-tiba dinaikan begitu kan ngeganggu cashflow mereka. Ini yang kita atur,” katanya.

Selain pengaturan biaya marketplace, Kementerian UMKM juga menyiapkan aturan mengenai Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM. Melalui beleid tersebut, pemerintah akan mendorong seluruh pelaku UMKM masuk ke dalam sistem SAPA UMKM agar dapat memperoleh layanan pemerintah secara terintegrasi.

“Kita membahas mengenai Permen Pedoman Klasifikasi dan Tingkat Perkembangan UMKM. Nanti di Permen inilah isinya kurang lebih akan mewajibkan kepada seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah untuk masuk ke dalam sistem SAPA UMKM,” ujar Maman.

Dia menjelaskan merchant marketplace yang memperoleh insentif nantinya juga akan didorong terhubung dengan sistem SAPA UMKM.

“Jadi supaya nanti sistem yang ada di marketplace dengan yang ada di dalam Sapa UMKM terintegrasi. Jadi clear,” ujarnya.

Adapun, proses harmonisasi aturan tersebut telah selesai di Kementerian Hukum dan kini tinggal memasuki tahapan perundang-undangan di Kementerian Sekretariat Negara.

Di sisi lain, pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp26,88 miliar atau 10,4% dari pagu anggaran Sekretariat Kementerian tahun anggaran 2026 senilai Rp258,44 miliar

Dia mengatakan SAPA UMKM akan menjadi sistem data dinamis yang memperbarui informasi UMKM secara harian, berbeda dengan sistem data tunggal sebelumnya yang bersifat statis. Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan membuka akses pembiayaan, sertifikasi, dan berbagai layanan lainnya bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

“Nanti Sapa UMKM adalah sistem yang akan terus melakukan updating data day by day terkait aktivitas seluruh pengusaha mikro, kecil, dan menengah,” pungkasnya.

BEBERAPA tahun lalu, marketplace dielu-elukan sebagai jalan pintas bagi UMKM untuk naik kelas. Dengan satu akun, pelaku usaha bisa menjangkau pasar nasional tanpa harus membuka toko fisik.

Produk dari desa bisa sampai ke kota besar, bahkan lintas pulau. Marketplace menjadi simbol demokratisasi ekonomi, akses terbuka bagi siapa saja.

Namun, optimisme itu perlahan mulai retak. Di balik lonjakan transaksi, muncul kegelisahan yang semakin nyata di kalangan pelaku UMKM: biaya makin besar, sementara keuntungan justru semakin tipis.

Pertanyaannya menjadi relevan, masih layakkah UMKM bertahan di marketplace?

Dari Nol ke Dua Digit

Perubahan paling terasa dalam beberapa tahun terakhir adalah struktur biaya yang terus meningkat. Pada fase awal, marketplace praktis “murah”. Komisi sangat rendah, bahkan mendekati nol.

Tokopedia, misalnya, hanya mengenakan sekitar 0,5– 1,5 persen, sementara Shopee di kisaran 1– 2 persen untuk penjual biasa.

Di saat yang sama, subsidi ongkos kirim digelontorkan besar-besaran. Ini adalah fase bakar uang, di mana platform mengejar pertumbuhan dan akuisisi pengguna.

Memasuki 2022 – 2023, biaya mulai naik. Komisi berada di kisaran 2,5-8 persen untuk Shopee dan sekitar 5–8 persen untuk Tokopedia, tergantung kategori produk. Kenaikan ini masih dianggap wajar, seiring dengan semakin matangnya ekosistem digital.

Namun, titik balik terjadi pada 2024. Marketplace mulai secara terbuka menaikkan biaya layanan.

Komisi dan biaya tambahan meningkat, dan struktur biaya menjadi lebih kompleks. Pada fase ini, UMKM mulai merasakan tekanan nyata pada margin mereka.

Kini, pada periode 2025 – 2026, biaya tidak hanya meningkat, tetapi juga berlapis. Komisi dasar bisa mencapai 2,5-10 persen. Program gratis ongkir menambah sekitar 4– 4,5 persen.

Biaya promo dan kontribusi diskon bisa mencapai 1–2 persen. Belum lagi biaya iklan yang secara praktis menjadi kebutuhan, berkisar 3–5 persen dari penjualan.

Jika dijumlahkan, total biaya yang harus ditanggung pelaku UMKM bisa mencapai 15 persen hingga 20 persen dari harga jual. Dalam beberapa skema, bahkan bisa lebih tinggi jika menggunakan affiliate atau promosi tambahan.

Biaya Tidak Terlihat, Untung Menyusut

Yang membuat situasi ini semakin kompleks adalah adanya biaya yang tidak selalu terlihat sebagai kewajiban, tetapi dalam praktiknya sulit dihindari.

Iklan, misalnya. Secara teknis, ini opsional. Namun, tanpa iklan, produk akan tenggelam di antara jutaan listing lain.

Algoritma marketplace mendorong visibilitas berbasis performa dan belanja iklan. Akibatnya, pelaku UMKM “dipaksa” untuk mengeluarkan biaya tambahan agar tetap terlihat.

Hal yang sama berlaku untuk program promo dan gratis ongkir. Tanpa ikut program, produk menjadi kurang kompetitif. Dengan ikut program, margin harus dikorbankan.

Belum lagi tren affiliate, di mana penjual harus memberikan komisi tambahan kepada kreator atau afiliator untuk membantu penjualan. Skema ini bisa mencapai dua digit, menambah tekanan pada keuntungan.

Dengan struktur seperti ini, biaya marketplace bukan lagi sekadar komisi. Ia menjadi sistem berlapis yang kompleks dan mahal.

Di sinilah paradoks marketplace terjadi. Banyak UMKM mengalami peningkatan penjualan, tetapi tidak diikuti dengan peningkatan keuntungan.

Ambil ilustrasi sederhana. Sebuah produk dijual seharga Rp 100.000. Dari angka ini, sekitar 10 persen dipotong sebagai komisi dan biaya layanan. Tambahkan 5 persen untuk iklan, serta 5–10 persen untuk promo atau affiliate. Total biaya bisa mencapai Rp 20.000 – Rp 25.000.

Artinya, pelaku usaha hanya menerima sekitar Rp 75.000 – Rp 80.000 sebelum biaya produksi dan operasional.

Jika biaya produksi mencapai Rp 60.000, maka keuntungan bersih hanya tersisa Rp 15.000 – Rp 20.000, atau bahkan lebih kecil.

Fenomena “banjir order, tipis untung” menjadi realitas baru. UMKM tetap berjualan, tetapi lebih untuk menjaga arus kas daripada mengejar profit yang sehat.

Marketplace bukan sekadar tempat jualan, tetapi juga pengatur permainan. Algoritma menentukan siapa yang tampil dan siapa yang tidak. Program promo menentukan siapa yang kompetitif.

Dalam posisi ini, UMKM sering kali kehilangan kendali atas bisnisnya sendiri. Mereka harus mengikuti aturan platform, bahkan ketika aturan tersebut tidak sepenuhnya menguntungkan.

Ketergantungan ini menciptakan relasi yang timpang. Marketplace menguasai akses pasar, sementara UMKM bergantung pada sistem tersebut untuk bertahan.

Persaingan Tidak Seimbang

Persaingan di marketplace juga semakin ketat. Brand besar dengan modal kuat mampu memberikan diskon agresif dan berinvestasi besar dalam iklan. Produk impor hadir dengan harga yang sulit disaingi oleh pelaku usaha lokal.

UMKM terjebak dalam perang harga yang melelahkan. Untuk tetap kompetitif, mereka harus menurunkan harga, yang berarti semakin menekan margin.

Kondisi ini mengingatkan pada dinamika di sektor ojek online beberapa tahun lalu. Saat itu, platform memiliki kekuatan besar dalam menentukan tarif dan komisi, sementara mitra pengemudi berada dalam posisi lebih lemah.

Pemerintah kemudian hadir dengan menetapkan batas potongan platform, yang dalam praktiknya berada di kisaran sekitar 8 persen dari tarif untuk layanan tertentu, serta mengatur struktur tarif agar tetap adil bagi mitra.

Tujuannya jelas: menjaga keseimbangan antara platform dan mitra agar tidak terjadi eksploitasi yang merugikan pihak yang lebih lemah.

Pertanyaannya, mungkinkah pendekatan serupa diterapkan di e-commerce?

Secara prinsip, ada kesamaan. Marketplace menguasai traffic dan algoritma, sementara UMKM bergantung pada platform.

Ketika biaya total yang ditanggung penjual sudah mendekati, bahkan melebihi 15– 20 persen, kekhawatiran tentang ketidakseimbangan menjadi semakin relevan.

Namun, e-commerce memiliki kompleksitas yang lebih tinggi. Biaya tidak hanya berupa komisi, tetapi juga iklan, promo, dan berbagai program tambahan. Banyak biaya yang secara formal tidak wajib, tetapi secara praktik sulit dihindari.

Karena itu, jika pemerintah ingin hadir, pendekatannya tidak bisa sekadar membatasi komisi seperti pada ojek online. Regulasi perlu menyasar total biaya efektif. Misalnya:

• menetapkan batas maksimum potongan total (bukan hanya komisi)
• mewajibkan transparansi biaya secara utuh kepada penjual
• memberikan perlindungan khusus bagi UMKM kecil melalui skema tarif lebih ringan.

Marketplace: Kanal atau Ketergantungan?

Di tengah kondisi ini, marketplace masih memiliki peran penting. Ia tetap menjadi kanal efektif untuk menjangkau pasar dan memperoleh pelanggan baru.

Namun, menjadikannya sebagai satu-satunya kanal penjualan adalah strategi yang semakin berisiko.

UMKM perlu mulai membangun alternatif: memperkuat brand, mengembangkan penjualan langsung melalui media sosial atau website, serta membangun hubungan dengan pelanggan. Marketplace seharusnya menjadi alat, bukan ketergantungan.

Kembali ke pertanyaan awal, masih layakkah UMKM bertahan di marketplace? Jawabannya tidak hitam-putih.

Marketplace masih layak, jika digunakan secara strategis dan tidak menjadi satu-satunya sandaran.

Namun, jika biaya terus meningkat dan margin terus menipis, maka pelaku UMKM perlu berhenti sejenak, menghitung ulang, dan mengevaluasi strategi.

Karena pada akhirnya, bisnis tidak bisa hanya bertahan dari omzet. Ia membutuhkan keuntungan yang sehat.

Marketplace mungkin masih membuka pintu. Namun, jika sebagian besar keuntungan tertinggal di dalamnya, maka yang benar-benar tumbuh bukanlah UMKM, melainkan platform itu sendiri.