Bisnis.com, JAKARTA — Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan pada Senin (17/11/2025) bahwa negaranya tidak akan menjadi tuan rumah bersama konferensi iklim PBB COP31 tahun depan dengan Turki. Pernyataan ini mengemuka di tengah sengitnya persaingan kedua negara untuk menjamu delegasi dalam pertemuan akbar tersebut.

Turki sebelumnya mengusulkan opsi penyelenggaraan bersama untuk mengakhiri kebuntuan yang terjadi karena kedua kandidat tuan rumah sama-sama tidak mau mundur. Namun, Australia menolak opsi tersebut karena mekanisme tuan rumah bersama tidak tercantum dalam aturan UNFCCC, konvensi iklim yang menjadi dasar penyelenggaraan COP.

“Kami tidak akan menjadi tuan rumah bersama karena mekanisme ini tidak diatur dalam UNFCCC,” kata Albanese dalam pengarahan kepada media di Melbourne, dikutip dari Reuters.

“Jadi ini bukanlah suatu opsi dan banyak pihak memahami hal itu, sehingga opsi tersebut telah dikesampingkan.”

Australia dan Turki sama-sama mengajukan penawaran pada 2022 untuk menjadi tuan rumah COP31, dan hingga kini tidak ada yang menarik diri. Kebuntuan ini harus diselesaikan pada pertemuan COP30 yang sedang berlangsung di Belem, Brasil.

Menteri Perubahan Iklim Australia Chris Bowen tiba di Belem pada Minggu, suatu langkah yang menurut Thom Woodroofe, senior fellow di Smart Energy Council Australia, sebagai dorongan signifikan bagi tawaran Australia.

Woodroofe menilai bahwa menjadi tuan rumah bersama akan sangat sulit mengingat perbedaan prioritas kedua negara, tetapi Australia tetap perlu mencari cara untuk mengakomodasi ambisi Turki untuk memimpin.

Aturan PBB mengharuskan keputusan bulat dari 28 negara yang mendapat giliran menjadi tuan rumah COP31. Jika Australia dan Turki tidak mencapai kompromi, penyelenggaraan otomatis akan dialihkan ke Bonn, Jerman, lokasi markas besar iklim PBB. Namun pihak berwenang Jerman telah menyatakan bahwa mereka tidak ingin menjadi tuan rumah.

COP atau Conference of the Parties merupakan forum utama dunia untuk mendorong aksi iklim. Seiring waktu, COP berkembang dari pertemuan diplomatik menjadi arena besar bagi negara tuan rumah untuk menampilkan prospek ekonomi dan agenda strategis mereka. Posisi tuan rumah menjadi penting karena menentukan arah agenda dan memimpin diplomasi yang diperlukan untuk mencapai kesepakatan global.

Albanese bulan ini telah menulis surat kepada Presiden Turki Tayyip Erdogan untuk mencari penyelesaian, sembari terus mendorong Australia menjadi tuan rumah bersama negara-negara Kepulauan Pasifik untuk pertama kalinya. Sebanyak 18 negara anggota Pacific Islands Forum mendukung pencalonan Australia, di tengah ancaman serius yang dihadapi negara-negara kecil Pasifik akibat kenaikan permukaan laut.

Bisnis.com, JAKARTA — Silang pendapat dan adu kepentingan tak hanya mewarnai meja perundingan konferensi iklim PBB COP30 di Belem, Brasil. Persaingan juga mengemuka antara Australia dan Turki untuk merebut status sebagai tuan rumah pertemuan iklim pada 2026 atau COP31.

Baik Turki maupun Australia belum bersedia mengalah, sementara negara-negara yang ditugasi menengahi belum mencapai kata sepakat dalam proses yang mensyaratkan konsensus penuh. Hasil akhirnya bisa membawa konferensi tersebut ke Adelaide, Australia, atau Antalya, Turki.

Jika tak ada keputusan hingga akhir COP30, Jerman akan menjadi tuan rumah secara otomatis sebagai negara tempat sekretariat UNFCCC bermarkas.

Status tuan rumah kerap dianggap strategis. Posisi sebagai pemimpin negosiasi iklim dan penyelenggara konferensi biasanya menghadirkan puluhan ribu delegasi dari seluruh dunia serta menarik investasi hijau dalam jumlah besar. Status tuan rumah juga menjadi kesempatan langka untuk memamerkan kebijakan iklim, potensi ekonomi, dan budaya nasional sembari menarik arus wisata dan perdagangan.

Mengutip Bloomberg, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, mengatakan pada Kamis (13/11/2025) bahwa ia menerima surat dari Presiden Turki, Recep Tayyip Erdoğan, dalam 24 jam terakhir. Surat itu berisi penegasan posisi Turki dalam pencalonan tuan rumah, setelah Australia juga mempertahankan posisinya. Negosiasi bilateral diperkirakan berlanjut pekan depan ketika para menteri tiba di Belém.

Para pendukung pencalonan Australia menilai penyelenggaraan COP31 di negara tersebut akan menjaga sorotan pada masyarakat adat sekaligus menempatkan kawasan Asia-Pasifik dan negara-negara pulau sebagai pusat perhatian global. Bagaimanapun, negara-negara berlokasi di kawasan yang paling terdampak perubahan iklim.

Paul Hunyor, CEO Wollemi Capital, mengatakan bahwa konferensi di Australia akan menunjukkan bahwa kawasan ini stabil, aman, dan dinamis untuk investasi transisi energi.

“Australia memiliki kumpulan dana pensiun terbesar keempat di dunia. Yang akan terlihat adalah percepatan mobilisasi modal untuk mentransformasi Australia menjadi kekuatan energi terbarukan,” katanya.

Tiga tahun lalu ketika Australia pertama kali mencalonkan diri bersama negara-negara Pasifik, peluangnya tampak hampir pasti. Namun Erdoğan pada COP29 tahun lalu menyatakan bahwa Turki juga akan mengajukan diri sebagai tuan rumah KTT 2026. Negara tersebut menargetkan net zero pada 2053.

Negosiator Australia berharap Turki akan mengalah setelah Albanese memenangkan masa jabatan kedua pada Mei 2025. Ia dikenal sebagai sosok yang lebih pro iklim.

Namun yang terjadi justru sebaliknya. Pada pertemuan awal COP30 di Bonn, Jerman, pada Juni, kepala negosiator Turki meluncurkan presentasi megah yang menampilkan kota pesisir Antalya dan menekankan peran Turki sebagai jembatan antar kawasan dunia.

Sebagai catatan, KTT iklim PBB beberapa tahun terakhir telah diselenggarakan di Mesir, Uni Emirat Arab, dan Azerbaijan. Kawasan di sekitar Pasifik belum pernah menggelar hajatan akbar tersebut dalam lima tahun belakangan.

“Belum pernah ada COP yang diselenggarakan di Pasifik. Para tetangga kita, begitu pula Australia, menilai sudah saatnya konferensi ini digelar di kawasan tersebut,” kata Albanese. Dia sekaligus menegaskan bahwa negara-negara Pasifik seperti Tuvalu dan Kiribati terancam krisis iklim dan keberadaannya terancam.

Para negosiator dan aktivis berpengalaman menilai penyelenggaraan konferensi di Oceania akan memperkuat suara negara-negara pulau kecil yang berada di garis depan krisis iklim.

Hal ini dapat mendorong hasil yang lebih progresif, termasuk komitmen yang lebih agresif untuk meninggalkan bahan bakar fosil, isu sensitif bagi negara produsen minyak di Timur Tengah.

Perselisihan ini dimediasi oleh kelompok Western Europe and Others (WEOG), yang mencakup Inggris, Jerman, Prancis, serta Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Meski para pejabat Australia yakin telah mengantongi dukungan mayoritas, keputusan tuan rumah tetap membutuhkan konsensus penuh dalam kelompok tersebut.

Untuk mengatasi kebuntuan, Brasil sebagai tuan rumah COP30 telah menunjuk Sekretaris Iklim negara tersebut, Mauricio Lyrio, dan ketua negosiator Azerbaijan, Yalchin Rafiyev, untuk berkonsultasi dengan kedua kubu. Sejumlah opsi muncul, termasuk kepresidenan bersama atau kemungkinan Turki menjadi tuan rumah KTT pemimpin dunia yang terkait dengan konferensi.

Australia merupakan eksportir besar bahan bakar fosil dan termasuk salah satu pengemisi per kapita tertinggi di dunia. Namun Albanese berupaya mengubah reputasi Australia sebagai penghambat agenda iklim dengan menetapkan target penurunan emisi yang mengikat tak lama setelah menjabat.

Target baru yang diumumkan pada September menargetkan pemotongan emisi 62–70% dari level 2005 pada 2035. Sementara itu, Partai Liberal yang merupakan oposisi utama pemerintah Albanese justru mencabut komitmennya untuk mencapai net zero pada 2050.