JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) menyatakan dukungannya terhadap rencana pemerintah mengimplementasikan biodiesel B50 sebagai bagian dari strategi memperkuat kemandirian energi nasional.

Meski demikian, asosiasi menilai penerapan bahan bakar tersebut pada armada kapal penyeberangan perlu dilakukan secara bertahap, didasarkan pada hasil pengujian yang komprehensif, serta tetap mengedepankan aspek keselamatan pelayaran.

Ketua Umum DPP GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengatakan pelaku usaha penyeberangan pada dasarnya mendukung langkah pemerintah dalam memperluas penggunaan energi dalam negeri guna menekan ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak.

Namun, menurut dia, implementasi B50 di sektor pelayaran tidak dapat disamakan dengan transportasi darat karena kapal memiliki karakteristik operasional dan kebutuhan teknis yang berbeda.

"Kapal penyeberangan mengangkut jutaan penumpang, kendaraan, dan logistik antarpulau setiap tahun. Karena itu, setiap perubahan spesifikasi bahan bakar harus dipastikan tidak menurunkan tingkat keselamatan, keandalan mesin, maupun kontinuitas pelayanan kepada masyarakat," ujar Khoiri dalam keterangannya, Rabu (1/7/2026).

Khoiri menjelaskan, operasional kapal memiliki tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan kendaraan darat. Jika gangguan pada sistem bahan bakar di kendaraan darat umumnya masih dapat diatasi tanpa menimbulkan dampak besar, kondisi serupa pada kapal yang sedang berlayar dapat memicu risiko keselamatan yang jauh lebih serius.

Ia menambahkan, penggunaan biodiesel dengan kadar campuran di atas 30 persen juga telah menjadi perhatian dalam regulasi internasional. Ketentuan dari International Maritime Organization (IMO) mensyaratkan adanya pemenuhan sejumlah persyaratan tambahan agar penggunaan biofuel tersebut tidak memengaruhi kinerja mesin, kepatuhan terhadap standar emisi, maupun keselamatan operasional kapal.

Merujuk pada sejumlah penelitian yang dilakukan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), hasil kajian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan biodiesel dengan campuran tinggi berpotensi menurunkan performa mesin, meningkatkan konsumsi bahan bakar, serta mengubah karakteristik bahan bakar sehingga membutuhkan penanganan dan pengoperasian yang lebih cermat.

Selain itu, penelitian tersebut mengungkapkan biodiesel cenderung lebih mudah mengalami degradasi selama masa penyimpanan, lebih rentan terkontaminasi mikroorganisme, serta berpotensi membentuk endapan (sludge). Pada sistem bahan bakar kapal, kondisi ini dapat mempercepat penyumbatan filter, meningkatkan beban kerja separator, dan menambah frekuensi perawatan mesin.

Menurut dia, apabila gangguan pada sistem bahan bakar menghambat pasokan bahan bakar ke mesin utama, kapal berisiko mengalami kehilangan daya penggerak (loss of propulsion). Situasi tersebut dapat menjadi sangat berbahaya, terutama ketika kapal melintasi alur pelayaran yang sempit, menghadapi arus kuat, atau sedang melakukan proses sandar, karena berpotensi meningkatkan risiko kecelakaan pelayaran.

"Keselamatan pelayaran tidak boleh dikompromikan. Karena itu implementasi B50 harus diawali melalui pengujian yang memadai sebelum diterapkan secara luas," jelas Khoiri.

Di sisi lain, Khoiri menilai implementasi B50 berpotensi meningkatkan biaya operasional perusahaan pelayaran. Tambahan biaya diperkirakan berasal dari meningkatnya konsumsi bahan bakar, frekuensi penggantian filter, pembersihan tangki, penyesuaian separator, penggunaan aditif, penyediaan suku cadang, hingga meningkatnya kebutuhan perawatan mesin.

Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan tersendiri karena tarif angkutan penyeberangan saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan biaya operasional penyelenggaraan.

Apabila penerapan B50 benar-benar meningkatkan biaya operasi, Khoiri berharap pemerintah menyiapkan penyesuaian kebijakan tarif maupun mekanisme kompensasi yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga.

“Kami mengusulkan pelaksanaan pilot project nasional sebelum implementasi secara menyeluruh. Uji coba tersebut diharapkan melibatkan Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, Pertamina, BKI, perguruan tinggi, produsen,” tegas Khoiri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan langsung penerapan program biodiesel B50 pada 1 Juli 2026 mendatang.

Hal itu diungkapkan Dirjen Minyak dan Gas (Migas) Laode Sulaeman saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

B50 merupakan bahan bakar minyak (BBM) hasil pencampuran 50 persen fatty acid methyl ester (FAME) berbasis minyak sawit dengan 50 persen solar.

"B50, berdasarkan informasi terakhir yang kami terima, itu nanti akan dilaunching oleh Pak Presiden sendiri. Rencananya sih tanggal 1 Juli," ucap Laode.

Laode menjelaskan, penerapan B50 akan dilakukan secara nasional. Namun, dalam implementasinya diberikan masa transisi sekitar tiga bulan untuk menghabiskan pasokan B40 sebelum beralih sepenuhnya ke B50.

Adapun penerapan B40 sendiri sudah berjalan sejak 1 Januari 2025.

"Ada masa jeda untuk penyesuaiannya ya. Jadi, artinya kan masih ada sisa-sisa B40 itu dihabiskan dulu, diberi waktu sampai dengan tiga bulan jadi penyesuaiannya hingga menjadi 100 persen pemulihan ke B50," katanya.

Terkait harga, Laode memastikan tidak ada perubahan khusus. Harga B50 akan tetap mengikuti mekanisme penetapan harga solar yang ditetapkan setiap bulannya.

Menurutnya, meski kandungan FAME dalam biodiesel meningkat menjadi 50 persen, harga jual kepada masyarakat tidak akan berbeda dengan B40.

"Kalau harga mengikuti harga BBM yang sudah biasanya aja, enggak ada hal khusus," ucap Laode.

Sebelumnya, Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) mengungkapkan pengujian teknis B50 telah dilakukan pada berbagai sektor.

Mulai dari otomotif, alat mesin pertanian, alat berat pertambangan, angkutan laut, pembangkit listrik, hingga perkeretaapian.

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahan bakar B50 sesuai dengan kebutuhan operasional di lapangan.

Pemerintah memperkirakan penerapan B50 berpotensi mengurangi konsumsi bahan bakar minyak fosil hingga 4 juta kiloliter per tahun dan menghasilkan penghematan subsidi energi hingga Rp 48 triliun.